No. 53/09/34/Th. XIX, 14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016 MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDINGKAN TAHUN 2015.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), HakHak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Pengumpulan data IDI menggunakan 4 pendekatan yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia DIY tahun 2016 mencapai angka 85,58 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI DIY tahun 2015 yang sebesar 83,19. Capaian kinerja demokrasi DIY tetap berada pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 0,41 poin (dari 90,41 menjadi 90,00), (2) Hak-Hak Politik yang naik 3,61 poin (dari 77,98 menjadi 81,59), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 3,99 poin (dari 82,38 menjadi 86,37).
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 mencapai 85,58 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2015 yang capaiannya sebesar 83,19. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, tingkat demokrasi tersebut tetap berada dalam kategori “baik”. Capaian IDI DIY dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,55. Kemudian naik pada 2010 menjadi sebesar 74,33 selanjutnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 82,17 lalu terus meningkat hingga 2016 mencapai sebesar 85,58. Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
1
Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang ada di DIY. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI DIY, 2009-2016 100
Baik 80
74,33
71,67
72,96
73,36
2010
2011
2012
2013
67,55
82,17
83,19 85,58
2014
2015
Sedang 60
Buruk
0 2009
2016
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 81,59; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,37. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, 2009-2016 100
92,15
91,24 87,22
Baik
87,39
90,78
88,82
90,41
72,24
82,25 82,81
84,59
82,52
80
76,06
82,38 77,98
90,00 86,37 81,59
Sedang 60,48 60
55,96 52,52
52,35
55,52
50,65
Buruk 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pada tahun 2016, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, sedang aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan. Meskipun Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
2
capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang semakin menurun. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,61 dan 3,99 poin. Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “sedang”. Indeks aspek Kebebasan Sipil sejak pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik” dan hingga tahun 2016 aspek ini tetap bertahan pada kategori “baik”. Sementara pada aspek Lembaga Demokrasi tahun 2009 masih pada kategori “sedang”. Perubahan signifikan terjadi pada 2010, aspek ini menembus kategori “baik”. Meskipun pada 2015 aspek ini mengalami penurunan, namun aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “baik”. Indeks aspek Hak-hak Politik merupakan aspek yang nilainya paling rendah. Pada tahun 2009 sampai tahun 2013 aspek ini pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang” dan pada 2016 aspek ini menembus kategori “baik”.
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Pada tahun 2016 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan tiga variabel mengalami peningkatan. Dari lima variabel yang mengalami penurunan, tiga di antaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran DPRD menurun paling tajam yaitu sebesar 24,33 poin, dari 87,33 pada 2015 menjadi 63,00 pada 2016. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang turun 23,37 poin, dari 97,14 pada 2015 menjadi 73,77 pada 2016. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI DIY, 2015-2016
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
100 80 60 40 20 0
Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan…
2015 2016
Penurunan terbesar ketiga terjadi pada variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang turun 19,50 poin, dari 99,90 pada 2015 menjadi 80,40 pada 2016.
Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
3
Di sisi lain, variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat secara bermakna sebesar 37,50 poin yang besaran angkanya dari 62,50 pada 2015 menjadi 100,00 pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Kebebasan Berkeyakinan. Variabel ini meningkat sebesar 7,96 poin dari 86,28 pada 2015 menjadi 94,24 pada 2016. Variabel berikutnya yang juga meningkat adalah variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel ini meningkat sebesar 7,31 poin dari 78,26 pada 2015 menjadi 85,57 pada 2016. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Pada IDI 2016, dari 28 indikator terdapat 18 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi : a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 3, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, c. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, d. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, e. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, f. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, g. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok, h. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat, i. Indikator 14, Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, j. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, k. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu, l. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara, m. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, n. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik, o. Indikator 25, Laporan dan berita penggunaan fasiltas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif, p. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, dan q. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.
Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
4
Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 4, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, b. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, c. Indikator 15, Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, d. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, e. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, f. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya lebih meningkat.
Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
5
5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan LembagaLembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Aspek 1. Kebebasan Sipil
2. Hak-Hak Politik
3. Lembaga Demokrasi
Variabel 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kebebasan Berkeyakinan 4. Kebebasan dari Diskriminasi 5. Hak Memilih dan Dipilih 6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan 7. Pemilu yang Bebas dan Adil 8.Peran DPRD 9. Peran Partai Politik 10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 11. Peradilan yang Independen
Indikator *) 2 indikator 2 indikator 3 indikator 3 indikator 5 indikator 2 indikator 2 indikator 3 indikator 2 indikator 2 indikator 2 indikator
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
6
dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
7
6. Tabel-Tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI DIY, 2015-2016 No
Nama Variabel
2015
2016
Selisih
100,00
95,31
-4,69
Kebebasan Berpendapat
83,30
83,30
0,00
3
Kebebasan Berkeyakinan
86,28
94,24
7,96
4
Kebebasan dari Diskriminasi
99,90
80,40
-19,50
5
Hak Memilih dan Dipilih
77,70
77,62
-0,08
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
78,26
85,57
7,31
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
97,47
97,47
0,00
8
Peran DPRD
87,33
63,00
-24,33
9
Peran Partai Politik
100,00
100,00
0,00
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
97,14
73,77
-23,37
11
Peran Peradilan yang Independen
62,50
100,00
37,50
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2
Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
8
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2015 dan 2016 Nomor
Indikator
2015
2016
1
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
100,00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
62,50
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
100,00
100,00
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
0,00
0,00
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
95,65
95,65
6
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
100,00
100,00
7
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
40,00
85,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
100,00
50,00
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
100,00
100,00
10
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok
100,00
100,00
11
Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat
100,00
100,00
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60,00
60,00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
79,64
79,64
14
Voters turnout
80,02
80,02
15
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
36,36
36,36
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
56,52
76,09
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
100,00
95,05
18
Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
100,00
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
94,94
94,94
20
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
100,00
67,71
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
18,75
50,00
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
100,00
57,14
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
100,00
100,00
24
Persentase perempuan pengurus partai politik
100,00
100,00
25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
89,47
92,11
26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
58,33
58,33
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
100,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
25,00
100,00
Berita Resmi Statistik No.53/09/Th. XIX, 14 September 2017
9
