Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2014 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2014

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penyusun Kurniawan Zein Muhammad Husain Fajar Nursahid Terra Nova Melati Taihitu Eka Leni Yuliani Marini Purnomo

Konsep disain Nela Realino

Diterbitkan oleh Project Management Unit - Indeks Demokrasi Indonesia United Nations Development Programme Graha Mandiri Lt. 21 Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta, Indonesia

Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun, tidak mewakili pandangan PBB, termasuk UNDP atau negara-negara anggotanya

2

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Daftar Isi

Sekilas Indeks Demokrasi Indonesia .................................................................................................................................... 4 Bab 1. Gambaran Umum Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .................................................................. 6 Bab 2. Membedah Kinerja Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .............................................................. 11 Bab 3. Kesimpulan ............................................................................................................................................................... 26


3

Sekilas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apa itu IDI? Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 (sebelas) variabel dan 28 (duapuluh delapan) indikator. IDI dibangun atas kepemilikan nasional (country-led assessment) yang khas Indonesia, sebagai alat ukur kondisi dan dinamika demokrasi yang sedang berjalan saat ini. IDI disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan politik yang lebih baik berbasis data (evidence based policy). Mengacu data-data IDI, kondisi demokrasi masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan, apakah pada tingkat kondisi demokrasi yang baik, sedang, atau buruk. Dari sini, Pemerintah Pusat atau Provinsi dapat menyusun prioritas pembangunan, terutama untuk meningkatkan indikator-indikator demokrasi yang masih rendah, dan mempertahankan yang sudah tinggi atau baik.

Siapa di belakang IDI?

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjadi motor utama proses lahirnya. Sejak 2007, UNDP memberikan bantuan teknis terhadap Panel Ahli IDI yang terdiri dari para akademisi, tokoh LSM, dan tokoh pers. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) IDI disusun melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengumpulan datanya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berperan dalam mendukung Pokja IDI Provinsi; sementara beserta Bappenas (dan Bappeda Provinsi) berperan dalam pemanfaatan hasil indeks guna penyusunan rencana pembangunan di bidang politik. Mulai tahun 2011 pengumpulan data IDI dilakukan sepenuhnya dengan pembiayaan dalam negeri (APBN). Mulai tahun 2012, melalui UNDP, Australian Aid mendukung technical assistance untuk Panel Ahli dan program diseminasi serta pemanfaatan hasil IDI.

Manfaat IDI 1.

Bagi para akademisi, peneliti, aktivis dan media: data IDI membantu memberi gambaran perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi bisa diketahui dengan pasti.

2.

Bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi: Data IDI mampu menunjukkan aspek atau variable atau indikator mana saja yang tidak/kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat melakukan perencanaan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi yang bersangkutan.

3.

Bagi pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi mereka. Data IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki demokrasi.

4


Proses Penyusunan IDI 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

67,50 63,17

65,48 62.63

63.72

73.04

2009

2011

2013

2014

2010

2012

Indeks Keseluruhan (ID)

Kebebasan Sipil

Hak-hak Politik

Lembaga Demokrasi

Pengumpulan data IDI dilakukan dengan metoda yang berlapis berdasarkan prinisp triangulasi. Sumber data utamanya adalah koding suratkabar dan dokumen, diverifikasi melalui proses FGD yang menghadirkan pemangku kepentingan (stakeholder) demokrasi di tingkat provinsi, dan ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam. Sejak mulai disusun pada 2007, telah dihasilkan enam indeks yakni IDI tahun 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Publikasi IDI baru dimulai sejak IDI 2009 yang ditetapkan sebagai patokan (benchmark), dengan demikian sejauh ini telah ada enam buku laporan IDI (IDI 2009 s/d 2014).

Sepanjang 2009–2014, gambaran demokrasi di Indonesia sangatlah dinamis, ditunjukkan oleh angka-angka indeks berturut-turut 67,30 (2009), 63,17 (2010), 65,48 (2011), 62,63 (2012), 63,72 (2013), dan 73,04 (2014). Dalam IDI dikenal tiga kategori hasil pengukuran yaitu Low (jika nilai indeksnya < 60, Medium (nilai indeks 60-80), dan High Performance Democracy (nilai indeks > 80). Selama enam kali pengukuran (2009-2014), demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap taraf sedang (medium performing democracy).

Peran Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Pokja IDI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi sedangkan Kesbangpol berfungsi sebagai sekretaris. Pokja ini terdiri dari berbagai elemen pemerintah daerah termasuk dari LSM, media dan universitas yang ada di masing-masing provinsi. Dalam sosialiasi dan pemanfataan IDI, masing-masing Pokja IDI Provinsi memberi masukan dan membantu pemerintah daerah untuk mengadopsi data-data IDI sebagai acuan untuk penyusunan program pembangunan bidang politik, baik itu di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Capaian Program Selain penyusunan indeks yang telah berjalan setiap tahun, hasil indeks juga telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi. •

Di tingkat Pusat, IDI telah dirujuk sebagai target sektoral di bidang politik yang hendak dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Target IDI 73 pada tahun 2014 dapat dicapai, dimana indeks nasional pada tahun 2014 adalah 73,04. Selanjutnya, RPJMN 2015-2019 juga telah menetapkan target pencapaian IDI sebesar 75 pada tahun 2019. Saat ini, Bappenas dengan dukungan UNDP tengah menyusun Roadmap Pembangunan Demokrasi guna mencapai angka indeks yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2019.

•

Di tingkat provinsi, sejumlah provinsi telah mengintegrasikan data IDI ke dalam dokumen RPJMD/RKPD seperti Provinsi Banten, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.Pemerintah provinsi juga telah mengalokasikan APBD untuk mendukung Kelompok Kerja (Pokja) IDI dan kegiatan-kegiatan IDI lainnya.


5

TABEL 1. DAFTAR ASPEK, VARIABEL DAN INDIKATOR IDI 2009-2014

1. Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties) Variabel I: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Indikator 1 : Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Indikator 2 : Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

Variabel II: Kebebasan Berpendapat Indikator 3 : Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Indikator 4 : Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

Variabel III: Kebebasan Berkeyakinan Indikator 5: Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Indikator 6 : Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Indikator 7: Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

Variabel IV: Kebebasan dari diskriminasi Indikator 8 : Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Indikator 9 : Tindakan atau pernyataan pejabat pemerint ah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Indikator 10 : Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

2. Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) Variabel V: Hak Memilih dan Dipilih IIndikator 11 : Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Indikator 12 : Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih Indikator 13 : Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Indikator 14 : Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turn-out) Indikator 15 : Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi

Variabel VI: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Indikator 16 : Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Indikator 17 : Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

6


Variabel VII: Pemilu yang bebas dan adil Indikator 18 : Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Indikator 19 : Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

3. Aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) Variabel VIII: Peran DPRD Indikator 20 : Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD Indikator 21 : Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan Indikator 22 : Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Variabel IX: Peran Partai politik Indikator 23 : Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu Indikator 24 : Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Indikator 25 : Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Indikator 26 : Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif

Variabel XI: Peran Peradilan yang independen Indikator 27 : Keputusan hakim yang kontroversial Indikator 28 : Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi


7

BAB 1 GAMBARAN UMUM DEMOKRASI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung –sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan sebagai provinsi ke-31 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014 menunjukkan bahwa kinerja demokrasi provinsi indeksnya sebesar 75,32; lebih tinggi 2,28 dari rata-rata nasional (73,04). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tren kinerja demokrasi di provinsi yang berpenduduk kuang lebih 1,26 juta jiwa ini tidak berbeda jauh dengan apa yang diperlihatkan oleh tren nasional. Demikian juga berdasarkan pengukuran selama enam tahun (2009–2014), hasil penilaian dinamika demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memperlihatkan jarak yang tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan kinerja demokrasi nasional (Grafik 1)

GRAFIK I. PERBANDINGAN INDEKS DEMOKRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN INDEKS NASIONAL (2009-2014)

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00 2009

2010 Indeks Nasional

8

2011

2012

2013

Indeks Kepulauan Bangka Belitung


2014

IDI merupakan indeks komposit atas penilaian kondisi demokrasi antar provinsi yang didasarkan pada tiga aspek penting demokrasi, yakni: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Apabila dilihat dari kategori skala penilaian yang digunakan IDI, yaitu < 60 yang berarti buruk, 60 – 80 artinya sedang, dan >80 berarti baik; maka kinerja demokrasi di Provinsi Babel berada pada tingkatan sedang. Meskipun terjadi peningkatan indeks dari 68.79 di tahun 2013 menjadi 75,32 pada 2014, peningkatan tersebut belum mengangkat kinerja demokrasi Babel ke kategori baik. Jika dilihat menurut aspek, penilaian IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 membentuk prisma segitiga tidak sama kaki. Untuk aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi, keduanya menunjukkan kinerja yang baik, sementara aspek Hak-hak poltik kinerjanya cenderung buruk dengan capaian nilai hanya 56,48; sebagaimana digambarkan dalam Grafik 2.

GRAFIK 2. NILAI INDEKS DEMOKRASI PROVINSI KEPULAUANG BANGKA BELITUNG MENURUT ASPEK

Kebebasan Sipil

89.80

Lembaga Demokrasi

56.48 87.01

Hak-hak politik

Sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2, nilai aspek Kebebasan Sipil selama enam tahun memperlihatkan pola grafik membentuk garis linear dengan kategori baik. Meski dalam lima tahun terakhir nilai aspek ini selalu berada di atas 80, namun capaiannya masih lebih rendah dari indeks awal pada tahun 2009 sebesar 96,51. Aspek Lembaga Demokrasi juga menunjukkan kinerja yang baik selama enam tahun pengukuran. Meskipun pernah ditandai dengan capaian yang kurang baik pada tahun 2009 (kategori buruk di angka 59.65), perbaikan terjadi secara konsisten menuju nilai dengan kategori baik. Pada 2013, nilai aspek provinsi ini mencapai 77,09, dan kemudian meningkat tajam pada 2014 dengan capaian sebesar 87,01.


9

GRAFIK 3. PERKEMBANGAN NILAI INDEKS DEMOKRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT ASPEK (2009 – 2014)

120.00

Kebebasan Sipil Provinsi Kep.Babel

90.00

Hak-hak Politik Provinsi Kep.Babel

60.00

Lembaga Demokrasi Provinsi Kep.Babel

30.00

0.00 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Potret kinerja demokrasi, berdasarkan ketiga aspek penilaian, tidak berbeda jauh denga potret kinerja demokrasi secara nasional bahwa Kebebasan Sipil merupakan aspek denga nilai indeks yang tertinggi dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Di sisi lain, Hak-hak Politik pun berada pada posisi terbawah dengan kinerja yang buruk. Hanya saja pada Tahun 2014, secara nasional, aspek Hak-hak Politik menunjukkan kinerja yang sedang. Hak-hak Politik merupakan aspek dengan capaian terendah. Selama enam tahun pengukuran, capaian provinsi ini selalu dalam kategori buruk, ditunjukkan dengan pola grafik membentuk garis lurus (linear) di kategori bawah. Pada tahun 2014, capaian indeksnya sesungguhnya mengalami peningkatan, hanya saja tidak memperlihatkan kinerja aspek tersebut pada kategori lebih baik. Dari pola perkembangan nilai tiga aspek Indeks Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat bahwa Lembaga Demokrasi merupakan aspek dengan kinerja peningkatan kinerja yang terus membaik dibandingkan dengan dua aspek lainnya.

10


BAB 2 MEMBEDAH KINERJA DEMOKRASI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perkembangan demokrasi di Bangka Belitung, sebagaimana diperlihatkan hasil IDI 2009-2014 menunjukkan bahwa ruang kebebasan sipil di Provinsi ini telah terjamin dengan cukup baik. Demikian pula kelembagaan demokrasinya, menunjukkan peningkatan kinerja dari kategori sedang menjadi baik. Namun demikian, dalam hal pemenuhan hak-hak politik, Provinsi Bangka Belitung masih mendapatkan penilaian kategori buruk. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai kinerja demokrasi di Provinsi Bangka Belitung dalam enam tahun pengukuran sejak tahun 2009 hingga 2014, berdasarkan aspek-aspek IDI.

2.1. Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan Sipil mengukur empat variabel yang membentuknya yaitu (1) Kebebasan berkumpul dan berserikat, (2) Kebebasan berpendapat, (3) Kebebasan berkeyakinan, dan (4) Kebebasan dari diskriminasi. Berdasarkan data tahun 2014, Kebebasan Berpendapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan variabel dengan indeks terendah meskipun tetap masuk dalam kategori sedang. Sementara tiga lainnya mendapatkan penilaian yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 4 berikut ini:

GRAFIK 4. INDEKS VARIABEL PADA ASPEK KEBEBASAN SIPIL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

100.00

100.00

89.64

93.47

Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan dari Diskriminasi

72.23

80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Kebebasan Berpendapat


11

Dalam kurun waktu 2009 – 2014, perkembangan indeks empat variabel di aspek Kebebasan Sipil relatif dinamis. Tiga diantaranya, yakni Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan dari Diskriminasi pernah berada dalam kategori penilaian buruk. Kebebasan Berpendapat, bahkan, merupakan variabel yang memiliki kerentanan yang cukup besar untuk berada pada kategori penilaian buruk; mengingat nilai indeks variabel ini pernah mencapai angka 27,77 dan 13,88 –keduanya masuk dalam kategori buruk, pada tahun 2011 dan 2012. Sementara dua variabel lainnya –Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dan Kebebasan dari Diskriminasi, berada pada angka yang hampir mendekati kategori sedang. Sementara itu, Kebebasan Berkyakinan merupakan variabel yang memiliki nilai stabil berada pada kisaran nilai di atas 80 yang berarti baik. Hal ini menunjukkan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat Bangka Belitung yang relatif baik dalam kurun waktu pengukuran IDI pada 2009 – 2014.

GRAFIK 5. PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL DALAM ASPEK KEBEBASAN SIPIL PROVINSI BANGKA BELITUNG (2009 – 2014)

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2009

12

2010

2011

2012

2013

2014




Kebebasan dari Diskiminasi


2.1.1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Data indeks atas dua indikator dalam variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yakni: (i) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, dan (ii) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, masing-masing berada pada skala penilaian > 80 yang berarti baik. Penilaian dengan kategori baik ini relatif konsisten dicapai pada periode pengukuran 2009 – 2014. Namun demikian, pada tahun 2012, indikator “Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat” sempat turun mencapai angka kurang dari 60 (kategori sedang), yang menunjukkan adanya ancaman laten dari penguasa lokal terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat pada tahun berjalan.

GRAFIK 6. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

80.00

60.00

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

40.00

20.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2.1.2 Kebebasan Berpendapat

Pada awal penyusunan indeks tahun 2009, variabel Kebebasan Berpendapat mendapatkan capaian yang baik (91.65). Tahun berikutnya indeksnya meningkat 6,68 poin menjadi 98,33 pada 2010, angka yang mendekati nilai sempurna, 100. Sayangnya, capaian yang baik tersebut hanya bertahan dua tahun pengukuran saja. Pada periode berikutnya, potret kebebasan berpendapat di Bangka Belitung menjadi buruk bahkan bertambah buruk, dengan capaian indeks hanya sebesar 27.77 pada tahun 2011 dan 13.88 pada tahun 2012. Berdasarkan skor dua indikator pembentuknya, yaitu (i) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan (ii) Ancaman kekekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, terlihat bahwa baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki kontribusi terhadap rendahnya indeks di variabel ini (Grafik 6).


13

GRAFIK 7.PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL KEBEBASAN BERPENDAPAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

120.00 Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

100.00 80.00 60.00

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

40.00 20.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Berdasarkan grafik di atas, nampak bahwa kebebasan berpendapat di Bangka Belitung mendapatkan hambatan dari aparat pemerintah pada tahun 2011 (skor 33,33), bertambah buruk di tahun 2012 (16,67), lalu meningkat di tahun 2013 (66,67) dan relatif bertahan di tahun 2014 (66,67). Sementara ancaman dari sisi masyarakat, gambarannya lebih buruh lagi, terutama capaian skor 0 pada tahun 2011 dan 2012. Hal ini menunjukkan ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat yang terjadi di kedua tahun ini relatif sangat tinggi. Meskipun kemudian perlahan skornya mulai membaik pada tahun 2013 (40) –meski masih dalam kategori buruk, dan lalu mendapatkan skor sempurna (100) pada tahun 2014. Capaian kedua indikator ini yang sangat labil –dari capaian plafon atas ke plafon bawah, menunjukkan indikasi kerentanan yang kuat terhadap masalah kebebasan berpendapat di Provinsi Bangka Belitung.

2.1.3 Kebebasan Berkeyakinan

Variabel Kebebasan Berkeyakinan terbentuk atas tiga indikator, yaitu: (i) Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya, (ii) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya, dan (iii) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. Penilaian IDI terhadap ketiga indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik. Hal ini mengambarkan bahwa pemerintah –baik dalam bentuk kebijakan maupun sikap pejabat/aparatur pemerintah di lingkup Provinsi Bangka Belitung, telah secara baik menempatkan persoalan keyakinan pada tempatnya. Demikian pula dalam konteks horisontal, antar kelompok masyarakat di provinsi ini memberikan ruang saling menghormati pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nilai ketiga indikator tersebut selama enam tahun pengukuran (2009-2014) relatif konsisten berada pada kategori penilaian sedang dan baik –dengan rentang di atas 60 dan melebihi 80, sebagaimana digambarkan oleh Grafik 8.

14


GRAFIK 8. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL KEBEBASAN BERKEYAKINAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

2.1.4 Kebebasan dari Diskriminasi

Variabel Kebebasan dari Diskriminasi juga mendapatkan penilaian yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai diskriminasi atas gender, etnis ataupun terhadap kelompok rentan lainnya –baik yang bersumber dari kebijakan atau aturan tertulis, sikap pejabat pemerintah ataupun masyarakat, relatif tidak terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indeks variabel ini yang konsisten dengan angka baik dari 2009-2014. Jika dilihat dari dua indikator pembentuknya, yakni (i) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, dan (ii) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, terdapat sedikit catatan bahwa indikator terkait dengan pemerintah sempat berada pada penilaian terendah dari kategori sedang, yaitu 65.00 (tahun 2010) dari skor 60 yang menjadi ambang batas antara kategori buruk dan sedang. Sementara indikator yang menunjukkan peran masyarakat sebagai pelaku diskriminasi, pernah mendapat nilai terendah dari skala penilaian dengan kategori buruk, yaitu 23.33 (tahun 2010).


15

GRAFIK 9. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00

Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

80.00

Jumlah aturan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

60.00 40.00

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

20.00 0.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.2 Hak-hak Politik Pada 2014, nilai indeks dua variabel dalam aspek Hak-hak Politik, yaitu (1) Hak Memilih dan Dipilih dan (2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan memperlihatkan jarak yang lebar. Terdapat selisih 35,05 poin di antara keduanya, dimana nilai variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah 74,01, sementara variabel Partisipasi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan adalah 38,96. Meskipun penilaian atas hak memilih dan dipilih ini menunjukkan peningkatan kinerja demokrasi ke arah yang lebih baik, namun tidak berbanding lurus dengan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang masih tertinggal jauh di belakang dengan kinerja yang buruk.

GRAFIK 10. INDEKS VARIABEL PADA ASPEK HAK-HAK POLITIK DI PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

80.00

74.01

60.00 38.96

40.00 20.00 0.00 Hak Memilih dan Dipilih

16


Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Grafik perkembangan nilai dua variabel aspek Hak-hak Politik selama kurun waktu enam tahun (2009-2024) hampir membentuk pola garis lurus, berada pada skala penilaian dengan kategori buruk antara 40-50 sampai dengan tahun 2013. Pada 2014, grafik kedua variabel tersebut membentuk garis divergence, menyisakan jarak cukup besar antara variabel Hak Memilih dan Dipilih –yang meningkat ke skala penilaian kategori sedang, dan variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan –yang semakin mengalami penurunan indeks dalam skala penilaian kategori buruk (Grafik 11).

GRAFIK 11. PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL DALAM ASPEK KEBEBASAN SIPIL PROVINSI BANGKA BELITUNG (2009 – 2014)

80.00

60.00 Hak Memilih dan Dipilih 40.00


20.00

0.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.2.1 Hak Memilih dan Dipilih

Berdasarkan data IDI 2014, pemenuhan atas hak memilih dan dipilih masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang positif. Jika ditelusuri lebih jauh terhadap lima indikator yang membentuknya, terdapat diferensiasi dimana tidak semua indikator mencapai nilai yang positif bagi pemenuhan hak memilih dan dipilih. Lima indikator yang membentuk variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah: (1) Jumlah kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat, (2) Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih, (3) Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), (4) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout), dan (5) Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dari ke limanya, yang terakhir merupakan indikator dengan nilai terendah (37.04), yang berarti bahwa aspirasi dan kepentingan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum terwakili dengan baik di legislatif. Rendahnya keterwakilan perempuan di legsilatif, tentunya akan berimplikasi terhadap proses dan produk kebijakan daerah yang responsif terhadap kepentingan gender.


17

GRAFIK 12. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL HAK MEMILIH DAN DIPILIH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (TAHUN 2009-2014)

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota

Perkembangan nilai lima indikator dalam variabel Hak Memilih dan Dipilih selama kurun waktu enam tahun (2009-2014) membentuk pola grafik yang menunjukkan jarak penilaian yang cukup besar antar indikator. Dua indikator, yakni “Jumlah kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat”, dan “Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih (voter turnout)”, konsisten berada pada skala penilaian dengan ketegori baik dan sedang. Sedangkan indikator lainnya, yaitu “Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasiltas sehinga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih” dan “Kualitas DPT”, selalu mendapatkan penilaian buruk hingga tahun 2013. Baru pada tahun 2014, dua indikator tersebut mengalami peningkatan signifikan dan berada pada kategori sedang. Kualitas DPT, misalnya, mengalami peningkatan dari skor 30 menjadi 76,63. Sementara “Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota”, tidak pernah mengalami peningkatan dalam enam tahun pengukuran, nilainya selalu dalam kategori buruk. Bahkan di tahun 2013, nilai indikator tersebut berada pada nilai terendah dengan skor 30.

18


2.2.2 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai nilai yang rendah dengan kategori buruk. Hal ini ditunjukkan oleh dua indikator pembentuknya, yaitu “Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan “Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan”. Nilai kedua indikator tersebut berada pada kategori buruk, bahkan indikator jumlah pengaduan masyarakat mencapai nilai terendah dengan skor 18,35. Apabila ditelusuri lebih jauh, perkembangan nilai dua indikator selama enam tahun berturutturut (2009-2014), terlihat bahwa indikator demonstrasi/mogok dengan kekerasan mendapatkan penilaian yang sangat dinamis. Sejak 2009 hingga 2013, nilai indikator ini berada pada kategori sedang, meskipun ditandai dengan penuruan capaian pada 2011, dan lalu meningkat lagi pada tahun 2012 dan 2013. Sayangnya, nilai indikator ini kembali terpuruk di tahun 2014 dan bahkan turun ke kategori buruk dengan skor 59,57. Perkembangan nilai Indikator “Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan” membentuk pola grafik yang tidak lebih baik. Nilai indikator ini bahkan tidak pernah beranjak dari kategori buruk. Sesungguhnya skor indikator ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012 –meskipun tetap dalam kategori buruk. Namun pada 2013 dan 2014, nilai tersebut kembali mengalami penurunan dan kondisinya semakin memburuk dengan capaian skor sebesar 25,50 dan 18,35.

GRAFIK 13. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL PARTISIPASI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAWASAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

2.3. Lembaga Demokrasi

Pada 2014, capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum relatif baik. Namun demikian, jika diurai lebih jauh terlihat variasi nilai indeks antar variabel yang membentuknya. Aspek Lembaga Demokrasi terdiri atas lima variabel, yakni: (1) Pemilu yang bebas dan adil, (2) Peran DPRD, (3) Peran partai politik, (4) Peran birokrasi pemerintah daerah, dan (5) Peran peradilan yang independen. Kelima variabel tersebut capaian indeksnya berada pada kategori baik dengan capaian di atas 80, kecuali variabel Peran DPRD yang masih memperoleh penilaian buruk (39,23).


19

GRAFIK 14. INDEKS VARIABEL PADA ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI DI PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

Pemilu yang Bebas dan Adil 94.94 100.00 Peran Peradilan yang Independen

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

39.23

100.00

Peran DPRD

98.74 Peran Partai Politik

Selama enam tahun pengukuran (2009-2014), perkembangan nilai indeks variabel dalam aspek Lembaga Demokrasi memperlihatkan bahwa variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan variabel dengan perkembangan nilai yang selalu berada pada kategori baik. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil tidak otomatis menghasilkan DPRD berkinerja baik, menjalankan fungsi dan kewenangan legislasinya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil IDI, dimana variabel Peran DPRD pada tahun 2009 menunjukkan capaian indeks dengan kategori sedang (67,18); namun pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan nilai sampai dengan angka terendah 19,54 pada tahun 2013. Tahun 2014, variabel ini sedikit meningkat (39,3), namun masih tetap berada di kategori buruk (Grafik 14).

GRAFIK 15. PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL DALAM ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI PROVINSI BANGKA BELITUNG (2009 – 2014)

100.00 Pemilu yang Bebas dan Adil 80.00 Peran DPRD 60.00 Peran Partai Politik 40.00 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 20.00 Peran Peradilan yang Independen 0.00 2009

20

2010

2011

2012

2013

2014


Grafik di atas memperlihatkan pola penilaian variabel Peran Partai Politik yang membaik secara berkesinambungan. Meskipun mendapatkan indeks yang sangat buruk di awal pengukuran tahun 2009 dengan capaian 4,98, nilai variabel ini terus meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan, sehingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2014 dengan capaian 98,74. Demikian pula dengan variabel Peran Peradilan yang Independen sebagai pilar penting perkembangan demokratisasi. Selama enam tahun pengukuran (2009-2014), nilai indeksnya selalu selalu berada pada skala penilaian baik –terkecuali pada awal pengukuran di tahun 2009, yang nilainya masuk kategori buruk (50.00). Namun, dari tahun ke tahun nilai indeks variabel ini juga mengalami peningkatan secara signifikan.

2.3.1 Pemilu yang Bebas dan Adil Dua indikator yang membentuk variabel Pemilu yang bebas dan adil adalah “Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu dan “Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara”. Keduanya menunjukkan capaian skor yang baik, mengindikasikan relatif baiknya independensi KPUD sebagai penyelenggara Pemilu dan minimnya pelaporan tentang kecurangan pada saat perhitungan suara.

GRAFIK 16. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00

80.00

Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

60.00

Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

40.00

20.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jika dilihat dalam enam tahun pengukuran (2009-2014), kedua indikator dalam variabel Pemilu yang Bebas dan Adil memperlihatkan nilai dalam kategori baik, meskipun terdapat penurunan nilai indikator Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam perhitungan suara –dari angka 97,47 di 2013 menjadi 89,87 di 2014. Namun penurunan tersebut tidak menyebabkan penurunan kategori dari baik ke tingkat yang lebih rendah.


21

2.3.2 Peran DPRD

Pengukuran terhadap Peran DPRD terdiri atas empat indikator, yakni: (1) Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD, (2) Jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, dan (3) Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Ketiganya menunjukkan capaian yang relatif rendah masuk dalam kategori buruk. Hal ini menggambarkan relatif kurangnya political will dari para wakil rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperjuangkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, rendahnya produktivitas anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah (Perda) atas inisiatif sendiri, dan relatif kurangnya tindak lanjut anggota DPRD terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam rekomendasi terhadap pemerintah daerah sebagai manifestasi dari fungsi penting DPRD dalam fungsi agregasi kepentingan dan fungsi pengawasan. Perkembangan nilai empat indikator (indikator persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing dipisahkan –pen) menunjukkan capaian yang relatif konsisten buruk, kecuali untuk persentase alokasi anggaran kesehatan yang relatif baik pada tahun 2009 hingga tahun 2011 (dengan skor 100). Namun demikian, pada tahun 2012 sampai 2014 nilai indikator ini menurun ke kategori buruk. Sebaliknya, indikator persentase alokasi anggaran pendidikan terhadap total APBD pada tahun 2009 mula-mula capaiannya baik (91,55), namun pada periode berikutnya mulai menurun dengan skor 34,61 pada tahun 2010, dan semakin rendah lagi dari tahun ke tahun.

GRAFIK 17. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL PERAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 Persentase alokasi anggaran pendidikan thd total APBD

80.00

Persentase alokasi anggaran kesehatan thd total APBD 60.00

Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan

40.00

Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif 20.00

0.00 2009

22

2010

2011

2012

2013


2014

Gambaran kinerja legislasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membuat peraturan daerah (Perda) juga dapat dikatakan nihil. Hal ini terlihat dari nilai indikator yang memperoleh capaian terendah (0) dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2012 yang mencapai skor 25,00. Secara keseluruhan, capaian indikator ini selalu dalam kategori buruk. Demikian pula dengan peran DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui rekomendasi, juga mengalami fluktuasi yang dinamis, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 17.

2.3.3 Peran Partai Politik

Terdapat dua indikator dalam variabel Peran Partai Politik, yakni: (1) Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta Pemilu, dan (2) Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi. Dua indikator ini menunjukkan capaian yang baik di tahun 2014. Partai politik di Bangka Belitung dapat dikatakan relatif aktif melaksanakan kaderisasi. Selain itu, partai politik juga mulai menaruh perhatian yang cukup baik terhadap keterwakilan politik perempuan, sebagaimana diperlihatkan oleh nilai indikator persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi dengan skor 87,38.

GRAFIK 18. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL PERAN PARTAI POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 80.00 Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

60.00 40.00

Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

20.00 0.00

2009 2010

2011 2012

2013 2014

Perkembangan nilai dua indikator dalam variabel Peran Partai Politik dari tahun 2009 hingga 2014 menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2009 dan 2010, nilai indikator jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu berada pada angka yang rendah (0 dan 14,29) masuk dalam kategori buruk. Nilai tersebut meningkat menjadi 57,14 pada tahun 2011, kemudian meningkat lagi menjadi 100 pada 2012 dan 2014; meskipun sempat turun sedikit ke angka 85,71 pada tahun 2013. Sementara indikator persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi juga menunjukkan kecenderungan serupa, meskipun skornya tidak sebagus indikator sebelumnya. Pada tahun 2009, nilai indikator ini adalah 49,83 –angka dengan kategori buruk; lalu meningkat ke kategori sedang pada 2010 dan 2013. Pada Tahun 2010 sampai dengan 2013, nilai indikator berada pada skala penilian dengan kategori sedang, dan meningkat lagi di tahun 2014 masuk ke dalam kategori baik dengan capaian sebesar 87,38.


23

2.3.4 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Netralitas birokrasi pemerintah merupakan satu diantara prasyarat yang dibutuhkan bagi termanifestasinya electoral justice dalam penyelenggaraan Pemilu. Ukuran netralitas birokrasi dalam konteks Pemilu diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislative, dan (2) Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada Pemilu Legislatif. Capaian dua indikator ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan skor sangat baik (100) yang berarti tidak ditemukan adanya penggunaan fasilitas ataupun keterlibatan PNS dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu.

GRAFIK 19. PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif

80.00 60.00 40.00

Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif

20.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sementara itu, perkembangan nilai dua indikator terkait netralitas birokrasi ini relatif stabil dalam kategori baik dengan capaian skor di atas 80, sebagaimana digambarkan melalui Grafik 19.

2.3.4 Peran Peradilan yang Independen

Pembangunan demokrasi memerlukan kepercayaan publik. Salah satu elemen penting dalam rangka membangun kepercayaan publik yang dibutuhkan oleh proses demokratisasi adalah kepastian hukum. Oleh karena itu peran peradilan yang independen menjadi qonditio sine quanone yang sangat mendesak dan tidak dapat ditawar. Dalam konteks IDI, parameter independensi peran peradilan dapat dilihat dari (1) bagaimana putusan hakim tidak berimplikasi terhadap rasa keadilan yang memicu kontroversi publik dan (2) proses penyidikan oleh kepolisian dan jaksa sebagai bagian dari instrumen peradilan berjalan obyektif, bebas dari intervensi kepentingan tertentu kecuali rasa keadilan itu sendiri. Dalam konteks IDI, dua indikator yang membentuk variabel peradilan yang independen ini adalah: “Jumlah keputusan hakim yang kontroversial,” dan “Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi”.

24


GRAFIK 20. PERKEMBANGAN NILAI SKOR INDIKATOR PADA VARIABEL PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2009-2014)

100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah keputusan hakim yang kontroversial Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Perkembangan nilai dua indikator dalam variabel Peran Peradilan yang Independen selama enam tahun pengukuran memperlihatkan capaian yang relatif baik perkembangannya. Pada tahun 2009, indikator jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa dan polisi mendapatkan capaian terendah dengan skor 0. Namun, “rapor merah” ini hanya berlangsung sesaat, karena tahuntahun berikutnya capaian indikator ini berada di skor maksimal (100) dari tahun 2010 hingga 2014. Perkembangan nilai indikator jumlah putusan hakim yang kontroversial juga mengalami tren yang positif. Capaian yang ditorehkan indikator ini sejak 2009 hingga 2014 menunjukkan bahwa independensi putusan hakim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori baik, kecuali pada tahun 2011 yang capaian skornya turun di angka 75 dalam kategori sedang, lalu cepat kembali naik di pengukuran tahun-tahun berikutnya dalam kategori baik (Grafik 20).


25

BAB 3

KESIMPULAN

Secara umum perkembangan nilai Indeks Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berbeda jauh dengan perkembangan Indeks Demokrasi pada tingkat nasional –selalu berada pada skala penilaian dengan kategori sedang. Hasil analisa terhadap tiga aspek penilaian indeks beserta turunan variabel dan indikatornya menunjukkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki jika nilai indeksnya ingin ditingkatkan ke kategori baik. Aparat pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memiliki potensi menjadi ancaman yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat. Demikian juga masyarakat masih menjadi ancaman yang cukup besar bagi kebebasan berpendapat, serta masih memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak diskriminasi dengan alasan etnis, gender dan kelompok rentan lainnya. Dalam konteks pemenuhan hak-hak politik warga Negara, kelompok disabilitas masih belum memiliki akses yang cukup pada saat pemungutan suara sehingga mereka terhambat menggunakan hak untuk memilih karena terkendala fasilitas pendukung. Keterwakilan perempuan di DPRD –tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga masih meninggalkan catatan. Berdasarkan hasil pengukuran, perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum terwakili seusai dengan kebijakan afirmasi yang ditetapkan pemerintah sebesar minimal 30%. Sikap pemerintah yang kurang responsif terhadap pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan tampaknya masih menjadi faktor resisten terhadap partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Buruknya nilai indikator jumlah demonstrasi atau mogok yang mengandung unsur kekerasan pada tahun 2014 merupakan indikasi ‘ledakan’ dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah atas rendahnya respons yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal penguatan lembaga demokrasi, DPRD –yang seyogyanya menjadi aktor penting bagi perbaikan lembaga demokrasi, malah tidak cukup berperan padahal memiliki kewenangan yang besar sebagai wakil rakyat. Demikian juga dengan partai politik sebagai lembaga pencetak kaderkader wakil rakyat, ditengarai masih belum optimal menjalankan fungsinya melakukan pendidikan kader (kaderisasi) untuk mencetak politisi-politisi handal, memiliki wawasan dan kapasitas yang memadai untuk dapat menjembatani aspirasi masyarakat. Atas dasar hasil analisa terhadap aspek, variabel dan indikator Indeks Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat beberapa indikator rentan yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang tentunya akan berpengaruh terhadap prospek pembangunan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa depan. Kerentanan indikator dilihat berdasarkan konsistensi perkembangan nilai pada pada kategori buruk, sedang dan baik. Apabila pada satu periode penilian terdapat penurunan nilai indikator hingga mencapai kategori buruk, maka indikator tersebut dapat dikatakan memiliki kerentanan.

26


TABEL 1. VARIABEL DAN INDIKTOR KRITIS DALAM INDEKS DEMOKRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Aspek Kebebasan Sipil

Variabel

Indikator

Kebebasan berkumpul dan berserikat

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat


Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

Hak-hak Politik



Hak Memilih dan Dipilih

Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota

Lembaga Demokrasi


Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Peran DPRD

Persentase alokasi anggaran pendidikan thd total APBD. Persentase alokasi anggaran kesehatan thd total APBD Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Peran Partai Politik

Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu


27

NILAI INDEKS DEMOKRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2014

No

Aspek, Variabel, Indikator

NILAI INDEKS BABEL

IDI/NASIONAL SELISIH (2014) (2013-2014)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

67.01

65.94

67.13

69.37

68.79

75.32

73.04

6.53

I. KEBEBASAN SIPIL

96.51

85.95

88.27

83.09

85.16

89.80

82.62

4.64


98.75

100.00

100.00

56.25

100.00

100.00

84.62

0.00

1

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

100.00

100.00

100.00

50.00

100.00

100.00

83.03

0.00

2

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

95.76

0.00


91.65

98.33

27.77

13.88

62.21

72.23

67.76

3

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

100.00

100.00

33.33

16.67

66.67

66.67

68.89

0.00

4

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

50.00

90.00

0.00

0.00

40.00

100.00

62.12

60.00


98.21

93.22

94.10

93.72

85.77

89.64

83.22

5

Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya

100.00

100.00

95.65

95.65

86.96

86.96

81.95

0.00

6

Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya

100.00

87.50

75.00

87.50

87.50

90.00

81.44

2.50

7

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

90.00

70.00

100.00

90.00

80.00

100.00

89.39

20.00


93.47

58.44

93.47

93.47

87.39

93.47

87.02

8

Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

80.30

0.00

9

Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

100.00

65.00

100.00

100.00

90.00

100.00

91.29

10.00

10


100.00

23.33

100.00

100.00

90.00

100.00

91.41

10.00

INDEKS KESELURUHAN

esia 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10.02

3.86

6.08

II. HAK-HAK POLITIK

48.29

48.44

47.11

51.21

50.60

56.48

63.72

5.88

Hak Memilih dan Dipilih

50.02

50.02

50.02

50.02

49.31

74.01

75.27

24.70

11

Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat

96.15

96.15

96.15

96.15

96.15

94.23

95.75

-1.92

12

Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

60.00

60.00

10.00

13

Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

76.63

74.64

46.63

14

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)

69.77

69.77

69.77

69.77

69.77

72.50

75.26

2.73

15

Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/ kota

37.04

37.04

37.04

37.04

29.63

37.04

53.26

7.41


46.56

46.86

44.20

52.40

51.88

38.96

50.28

16

Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

78.26

73.91

60.87

69.57

78.26

59.57

23.73

-18.70

17

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

14.86

19.82

27.52

35.23

25.50

18.35

76.83

-7.16

-12.93

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2014 Pro

III. LEMBAGA DEMOKRASI

59.65

68.57

72.33

80.97

77.09

87.01

75.81

9.92

Pemilu yang Bebas dan Adil

89.64

89.64

89.64

89.64

89.64

94.94

95.36

5.29

18

Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

81.82

81.82

81.82

81.82

81.82

100.00

98.90

18.18

19

Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

97.47

97.47

97.47

97.47

97.47

89.87

91.83

-7.59

Peran DPRD

67.18

45.08

35.62

32.28

19.54

39.23

39.51

Persentase alokasi anggaran pendidikan thd total APBD

91.55

34.61

7.93

7.27

10.09

11.11

23.94

1.02

Persentase alokasi anggaran kesehatan thd total APBD

100.00

100.00

100.00

38.75

45.12

51.70

75.88

6.58

21

Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

23.27

0.00

22

Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif

21.43

3.57

0.00

71.43

7.14

100.00

16.02

92.86

Peran Partai Politik

4.98

20.50

57.68

96.25

83.56

98.74

61.76

23

Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

0.00

14.29

57.14

100.00

85.71

100.00

58.74

14.29

24

Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

49.83

76.40

62.50

62.50

64.14

87.38

88.95

23.24

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

90.12

90.12

90.12

90.12

90.12

100.00

99.38

25

Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif

96.92

96.92

96.92

96.92

96.92

100.00

99.90

3.08

26

Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

100.00

98.85

16.67

Peran Peradilan yang Independen

50.00

95.00

87.50

95.00

100.00

100.00

86.29

27

Jumlah keputusan hakim yang kontroversial

100.00

90.00

75.00

90.00

100.00

100.00

88.03

28

Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

84.55

20

30


19.69

15.18

9.88

0.00 0.00

0.00


31

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2014 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Recommend Documents