No. 58/08/Th. II, 13 Agustus 2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BALI 2014 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BALI 2014 SEBESAR 76,13 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 3,91 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI BALI 2013 SEBESAR 72,22.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali 2014 sebesar 76,13 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,91 poin dibandingkan dengan IDI Bali 2013 sebesar 72,22. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Bali masih tetap berada pada kategori sedang (kualitas kinerja demokrasi di Bali masih tergolong sedang).
Angka IDI Bali yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang turun 0,39 poin dari 92,55 pada 2013 menjadi 92,16 pada 2014, Hak-Hak Politik (Political Rights) yang naik cukup tinggi 8,40 poin dari 52,87 pada 2013 menjadi 61,27 pada 2014, dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang juga naik 2,18 poin dari 77,38 pada 2013 menjadi 79,56 pada 2014.
Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Bali 2014
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali 2014 sebesar 76,13 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,91 poin dibandingkan dengan IDI Bali 2013 sebesar 72,22. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Bali secara umum masih tetap berada pada kategori sedang (kualitas kinerja demokrasi di Bali masih tergolong sedang). Perkembangan IDI Bali dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 70,35; 2010 sebesar 72,44; 2011 sebesar 74,20; 2012 sebesar 71,75; 2013 sebesar 72,22; dan 2014 sebesar 76,13). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Bali berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2014 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Bali, 2009-2014 100
80
70.35
72.44
74.20
71.75
72.22
2009
2010
2011
2012
2013
76.13
60 40
20 0
2.
2014
Perkembangan Indeks Aspek IDI Bali
Angka IDI Bali 2014 yang merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek menunjukkan kesenjangan capaian antar aspek yang cukup lebar. Aspek kebebasan sipil adalah aspek dengan capaian paling tinggi (92,16); diikuti oleh aspek lembaga demokrasi sebesar 79,56; dan aspek hak-hak politik yang memiliki capaian paling rendah (61,27). Secara lebih rinci, pada 2014 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil mengalami penurunan dengan besaran 0,39 poin. Sementara nilai indeks aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,40 dan 2,18 poin. Kenaikan indeks aspek hak-hak politik yang cukup berarti disebabkan oleh peningkatan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pemilu legislatif 2014. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Bali, 2013-2014 100
94.10 93.97
95.44
Baik
85.79
80 73.24
94.18 86.01
Kebebasan Sipil 92.55 77.38
78.43
79.56
Sedang
60
61.27 49.82
51.52
50.08
Buruk
0
92.16
2009
2010
2011
52.87 45.00
2012
2013
2014
Peningkatan nilai indeks aspek hak-hak politik menyebabkan berubahnya kategori indeks bila dibanding dengan pengukuran tahun sebelumnya, yaitu secara umum dari kategori “buruk” menjadi “sedang”. Sementara itu 2
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
untuk aspek kebebasan sipil secara umum tetap berada kategori “baik” dan aspek lembaga demokrasi secara umum tetap berada pada kategori “sedang”. Perlu menjadi perhatian, pada aspek kebebasan sipil terjadi sedikit penurunan kualitas nilai indeks yang disebabkan masih adanya penghambatan baik oleh aparat pemerintah maupun kelompok masyarakat terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat, serta berpendapat. 3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Dari sisi variabel, pada IDI 2014 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan skor yakni kebebasan berpendapat (naik 1,13 poin dari 74,97 pada 2013 menjadi 76,10 pada 2014), kebebasan berkeyakinan (naik 1,13 poin dari 97,08 pada 2013 menjadi 98,21 pada 2014), kebebasan dari diskriminasi (naik 11,00 poin dari 85,70 pada 2013 menjadi 96,70 pada 2014), hak memilih dan dipilih (naik 27,79 poin dari 51,13 pada 2013 menjadi 78,92 pada 2014), peran DPRD (naik 1,78 poin dari 43,68 pada 2013 menjadi 45,46 pada 2014), peran partai politik (naik 16,72 poin dari 44,71 pada 2013 menjadi 61,43 pada 2014) dan peran birokrasi Pemerintah Daerah (naik 1,52 poin dari 98,48 pada 2013 menjadi 100,00 pada 2014). Variabel lainnya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yaitu sebesar 45,00 poin dari 100,00 pada 2013 menjadi 55,00 pada 2014.
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Bali, 2013-2014
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
100
Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berpendapat
80 60
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Kebebasan Berkeyakinan
40 20 0
Peran Partai Politik
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran DPRD
Hak Memilih dan Dipilih
Pemilu yang Bebas dan Adil
2013
4.
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2014
Perkembangan Skor Indikator IDI
Dari sisi indikator, pada IDI 2014 terdapat 16 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 25, 26, 27, dan 28 (lihat tabel 2 perkembangan skor indikator 2013 dan 2014). Kendati demikian, pada tahun 2014 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60) yang ditunjukkan melalui indikator 1, 4, 15, 16, 17, 20, 21, 22 dan 23. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
3
5.
Penjelasan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Ko m p o n en Pen g h it u n g an IDI 2009 - 2013
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan 4
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 6.
Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI Bali, 2013-2014
No
Nama Variabel
2013
2014
100.00
55.00
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2
Kebebasan Berpendapat
74.97
76.10
3
Kebebasan Berkeyakinan
97.08
98.21
4
Kebebasan dari Diskriminasi
85.70
96.70
5
Hak Memilih dan Dipilih
51.13
78.92
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
54.61
43.62
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
98.10
93.67
8
Peran DPRD
43.68
45.46
9
Peran Partai Politik
44.71
61.43
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
98.48 100.00
11
Peran Peradilan yang Independen
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
100.00
95.00
5
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI 2013 dan 2014 Nomor
Indikator
2013
2014
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100.00
50.00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100.00
90.00
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
90.00
83.33
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
0.00
40.00
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
100.00
100.00
6
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
90.00
100.00
7
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
90.00
90.00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
100.00
100.00
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
100.00
100.00
10
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender
56.67
90.00
100.00
83.97
1
Hak-Hak Politik 11
Hak memilih atau dipilih terhambat
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
50.00
60.00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
30.00
90.00
14
Voters turnout
76.70
77.25
15
% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
30.30
30.30
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
39.13
33.48
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
70.09
53.76
100.00
100.00
Lembaga Demokrasi
6
18
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
96.20
87.34
20
Alokasi anggaran pendidikan
18.96
22.68
Alokasi anggaran kesehatan
100.00
95.66
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
20.00
28.57
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
7.14
10.71
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
38.57
57.14
24
% perempuan pengurus partai politik
100.00
100.00
25
Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol
100.00
100.00
26
Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu
96.97
100.00
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100.00
100.00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100.00
90.00
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
Informasi lebih kanjut hubungi: Indra Susilo, DPSc, MM Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Bali
Telepon: 0361-238159, Fax: 0361-238162 E-mail:
[email protected]
Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 58/08/51/Th. II, 13 Agustus 2015
7
