IKHTISAR EKSKLUSIF. Beberapa hal pokok yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSKLUSIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Beberapa hal pokok yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai berikut: 1.

Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, maka diperoleh gambaran tentang

pencapaian sasaran Strategis dari pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016, sebagai berikut: 1)

Jumlah koperasi aktif sebesar 100,39%;

2)

Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha sebesar 100%; ii

3)

Persentase peningkatan omzet UMKM sebesar 100%;

4)

Persentase pertumbuhan skala usaha Koperasi sebesar 100%;

5)

Persentase kredit yang diserap koperasi sebesar 80%

6)

Persentase kredit yang diserap oleh UMKM sebesar 93,81%;

7)

Jumlah wirausaha baru sebesar 100%;

8)

Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha sebesar 100% Dari 8 (delapan) capaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai melalui 2

(dua) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2016, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja mencapai 96,77%, atau memiliki predikat “baik”,

2. Kendala dan Hambatan Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2016 tentunya terdapat beberapa hambatan/kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, sebagaimana diuraikan berikut ini: Pelaksanaan Penyaluran Kredit Cinta Rakyat (KCR), masih menemui kendala, sehingga pencapaiannya tidak optimal. Program ini merupakan salah satu janji gubernur terhadap upaya meningkatkan produktivitas KUMKM yang ada di Jawa Barat bekerjasama dengan lembaga keuangan Bank Jabar Banten (BJB) sebagai pelaksana teknis penyaluran kredit, kendala penyalurannya adalah (1) kurangnya personil BJB dalam memasarkan program KCR sampai di tingkat kecamatan;(2) debitur KCR mayoritas merupakan pengusaha mikro yang memahami KCR sebagai bantuan pemerintah bukan sebagai kredit yang harus dikembalikan; Realisasi pada kegiatan peningkatan sarana prasarana yaitu untuk pembangunan gedung kantor baru, tidak berjalan sesuai dengan rencana karena pekerjaan tidak selesai seluruhnya, sehingga banyak alokasi anggaran yang dikembalikan

setelah

ditambah

dengan

denda

yang

dikenakan

kepada

pengusaha. Selain itu realisasi fisik tidak mencapai nilai 100%.

3.

Anggaran dan Realisasi Anggaran APBD untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan KUMKM pada

Tahun 2016 sebesar Rp. 56.017.527.555,- dengan realisasi sebesar Rp. iii

52.079.014.271,- (92,97%). Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.938.513.284,- (7,03%). Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN)

sebesar

Rp 4.431.996.000- dimana capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.925.336.500,atau 88,57%. Artinya ada sisa anggaran sebesar Rp. 506.659.500,- yang tidak terealisasi atau 11,43%.

4.

Strategi dan pemecahan masalah Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan dalam masa mendatang,

antara lain adalah (a) perlu dilakukan upaya peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan Pemberdayaan KUMKM baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun Kabupaten/Kota, khususnya berkaitan dengan prioritas program yang fokus kepada peningkatan kapasitas SDM KUMKM di karenakan pelaku usaha KUMKM mayoritas merupakan tenaga kerja informal dengan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan baik teknologi, administratif dan permodalan, (b) pelaksanaan sosialisasi secara optimal melalui berbagai media tentang adanya program pemerintah melalui perbankan yang dapat meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM di Jawa Barat, (c) peningkatan wawasan personil BJB mengenai KCR sebagai salah satu alternatif akses pembiayaan bagi UMKM; (d) meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD terkait; (e) perlu peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan khususnya untuk kegiatan fisik (pembangunan fisik).

Bandung, Desember 2016, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat

Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19610924 198603 1 004

iv

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

ini,

menunjukkan

pencapaian target dan sasaran untuk tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat 2013-2018, dengan keterkaitan atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, didukung oleh alokasi anggaran yang diterima baik APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2016. Adapun pelaksanaan dan hasil yang dicapai disertai adanya hambatan dan masalah yang dapat dijadikan bahan dokumentasi sebagai tindak lanjut kegiatan di Tahun 2017. Diharapkan, berkepentingan

LKIP

dapat

khususnya

bermanfaat dalam

bagi berbagai pihak

rangka

pelaksanaan

yang tugas

Pendukungan/Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Barat.

Bandung, Desember 2016 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat

Dr. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19610924 198603 1 004

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

v

I

PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang ......................................................................................

1

1.2.

Maksud dan Tujuan ..............................................................................

2

1.3.

Dasar Hukum ........................................................................................

2

1.4.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................

4

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 ................................................

6

2.1.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat ...

7

2.1.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran ....................................

7

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan .......................................................

8

2.1.4. Kebijakan dan Program ..............................................................

10

2.2.

Rencana Kinerja Tahun 2016 ...............................................................

11

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................................

14

2.1.

III

AKUNTABILITAS KINERJA

15

3.1.

Capaian Kinerja ....................................................................................

15

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ....................................................

16

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja .................

17

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja ......................................................

18

3.1.3.1. Jumlah Koperasi Aktif ....................................................

18

3.1.3.2. Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha ...

20

3.1.3.3. Persentase Peningkatan Omzet UMKM ........................

20

3.1.3.4. Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi .............................

20

3.1.3.5. Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi .............

21 v

3.1.3.6. Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM ................

21

3.1.3.7. Jumlah Wirausaha Baru ................................................

21

3.1.3.8. Persentase Wirausaha Baru yang menajdi Pelaku

22

Usaha ............................................................................. 3.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja .............................................

22

3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian

3.2.

IV

Kinerja .........................................................................................

23

3.1.6. Rencana Program dan Kegiatan ................................................

28

3.1.6.1. Kegiatan APBD ..............................................................

28

3.1.6.2. Kegiatan APBN ..............................................................

31

Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah) .....

31

PENUTUP 4.1.

Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

36

4.2.

Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah

37

Antisipatif 4.3.

Rencana Tindak Lanjut

38

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

2.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

3.

Pernyataan Perjanjian Kinerja

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang LKIP merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun sebagai

evaluasi kinerja terhadap terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi beserta perangkat organisasinya memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat kinerjanya.

menyerap, dalam

menampung

bentuk

Kewenangan

hingga

perencanaan,

Provinsi

sebagai

menindaklanjuti

pelaksanaan daerah

aspirasi

dan

pelaporan

otonom

mencakup

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Urusan wajib daerah Provinsi di Bidang KUMKM yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat adalah “Menyediakan pendukungan terhadap koperasi dan usaha kecil.” Pengertian ini memberikan ruang yang cukup luas bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam pendukungan terhadap Koperasi dan UMKM di Jawa Barat, baik melalui penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

LKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar Tahun 2016

Page 1

1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka mewujudkan Good Governance Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 3. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

1.3.

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan LKIP Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6.

Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 7.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah;

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9.

Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJM) Nasional;

10. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo Perpu No.3 Tahun 2005 tentang LKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar Tahun 2016

Page 2

(Peraturan atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Perbantuan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 17. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010,

Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Permendagri No. 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis LKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar Tahun 2016

Page 3

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018; 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat; 28. Renstra Kementrian Koperasi dan UKM (Kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Koperasi dan UKM); 29. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.70 Tahun 2009

Tanggal 9 Juni 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat adalah: “Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.


Page 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan dan Pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, pengawasan serta pelatihan; c. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pelaksanaan tugas-tugas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi Koperasi Kemitraan dan Pengembangan

produk

UMKM,

pembiayaan

dan

teknologi,

pengawasan; d. Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan UPTD; e. Penyelenggaraan tugas-tugas Kesekretariatan; f. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok.


Page 5

serta

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013-2018 merupakan

penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan daerah tersebut, adalah “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”, dengan Misi nya terdiri dari: 1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing, 2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, 3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik, 4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang berkelanjutan 5. Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dari ke-5 Misi tersebut diatas yang secara langsung terkait dengan kebijakan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Misi Kedua, yaitu ”Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”, dengan tujuannya adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, yang memiliki sasaran: 1. Jawa Barat sebagai daerah Pertanian Berbasis Agrikultur; 2. Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian; 3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi; 4. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan; 5. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional;

LKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 6

Dari kelima sasaran misi kedua tersebut diatas, maka sasaran keempat merupakan sasaran yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil, yaitu ”Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan”. Berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, maka didalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013-2018 telah dirumuskan beberapa substansi pokok sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Berpijak pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kebijakan, Program dan Program Janji Gubernur pada Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan operasional dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, maka ditetapkan Visi sebagai berikut: ” Menjadi OPD Handal dalam Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Dalam rangka pencapaian Visi Dinas KUMKM tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

Misi Satu

:

Membangun SDM Koperasi dan UMKM yang berdaya saing

Misi Dua

:

Membangun Produktivitas Koperasi dan UMKM Jawa Barat

Misi Tiga

:

Mengembangkan usaha Koperasi dan usaha UMKM Jawa Barat

Misi Empat

:

Meningkatkan partisipasi wirausaha dalam Perekonomian Jawa Barat

Misi Lima

:

Membangun wirausaha Jawa Barat yang tangguh

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran misi yang akan dicapai oleh Dinas. Adapun gambaran secara terinci dapat dilihat pada Tabel 1.


Page 7

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Target Kinerja Sasaran ke No 1.

2.

3.

4. 5.

Tujuan Meningkatkan kapasitas KUMKM

Sasaran Peningkatan Kapasitas KUMKM

Meningkatkan produktivitas KUMKM

Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM

Meningkatkan Akses Pembiayaan KUMKM

Terbukanya Akses Pembiyaan Bagi KUMKM

Meningkatnya Minat Wirausaha Baru Meningkatnya Kapasitas Wirausaha Baru

Meningkatnya Minat Wirausaha Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru

Indikator Sasaran Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi) Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM) Prosentase Peningkatan Omzet UMKM (%) Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%) Prosentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%) Prosentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%) Jumlah Wirausaha Baru Prosentase Wirausaha Baru yang menajdi Pelaku Usaha

1

2

3

4

5

15.000

16.078

16.478

16.878

17.278

180

224

267

320

384

3

5

5

5

5

3

5

5

5

5

8

10

12

4

6

17

19

21

23

25

300

1.800

3.300

4.800

6.300

100

100

70

60

60

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Berpedoman pada visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, maka disusun strategi dan kebijakan untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 2.


Page 8

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat VISI : MENJADI OPD HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KOPERASI DAN UMKM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING Misi 1 : Menbangun SDM UMKM dan Koperasi yang Berdaya Saing Tujuan Meningkatkan kapasitas KUMKM

Sasaran Peningkatan kapasitas KUMKM

Strategi Meningkatkan kapasitas SDM KUMKM

Meningkatkan kualitas kelembagaan

Kebijakan Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM KUMKM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM aparatur KUMKM melalui pendidikan dan pelatihan

Misi 2 : Membangun Produktivitas Koperasi dan UMKM Jawa Barat Tujuan Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM

Sasaran Meningkatnya pertumbuhan KUMKM

Strategi Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUMKM

Kebijakan Menciptakan dan meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM Meningkatkan pembinaan dan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUMKM

Misi 3 : Mengembangkan Usaha Koperasi dan Usaha UMKM Jawa Barat Tujuan Meningkatkan Akses Pembiayaan KUMKM

Sasaran Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM

Strategi Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM

Kebijakan Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui penyampaian informasi, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi KUMKM

Misi 4 : Meningkatkan Partisipasi Wirausaha dalam Perekonomian Jawa Barat Tujuan Meningkatkan Minat Wirausaha Jawa Barat

Sasaran Meningkatnya minat wirausaha baru

Strategi Meningkatnya akses informasi penciptaan wirausaha

Kebijakan Meningkatkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk diseminasi informasi wirausaha baru

Misi 5 : Membangun Wirausaha Jawa Barat yang Tangguh Tujuan Meningkatkan kapasitas wirausaha Jawa Barat

Sasaran Meningkatnya kemampuan wirausaha baru

Strategi Meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha baru

Kebijakan Meningkatkan kemampuan wirausaha baru melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Meningkatkan pembinaan dan pendampingan wirausaha baru yang telah dilatih


Page 9

2.1.4. Kebijakan dan Program Implementasi kebijakan bidang KUMKM tersebut telah dirumuskan programprogram sebagai berikut: 1) Program

Perencanaan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan Daerah a). Tersedianya dokumen perencanaan daerah parsial dan sektoral;

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a) Meningkatnya minat masyarakat Jawa Barat menjadi wirausaha baru b) Meningkatnya kemampuan wirausaha baru sebagai pelaku usaha;

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM, dengan sasaran: a) Meningkatkan kapasitas KUMKM b) Meningkatkan pertumbuhan KUMKM c) Terbukanya

akses

pembiayaan

bagi

KUMKM

untuk

pengembangan usaha

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran: a) Meningkatnya kualitas aparatur daerah; b) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian; c) Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran: a) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya; b) Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat; c) Terlaksananya

pembenahan

sistem

dan

prosedur

standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi; LKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 10

serta

6) Program Peningkatan Sarana Prasarana, dengan sasaran: a) Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

untuk

mendukung

pelayanan kepada masyarakat; b) Terlaksananya masyarakat

upaya dan

pemberian

lembaga

yang

penghargaan

kepada

berkontribusi

kepada

pembangunan Jawa Barat.

7) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran: a) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD; b) Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat

8) Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan sasaran : a) Tersedianta pelaporan keuangan dan aset pada unit kerja OPD

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran: a) Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD; b) Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi . 10) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran: a) Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Jawa Barat;

2.2.

Rencana Kinerja Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Provinsi Jawa Barat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :


Page 11

Tabel 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

No 1.

2.

3.

4. 5.

Sasaran Strategis Peningkatan Kapasitas KUMKM


Terbukanya Akses Pembiyaan Bagi KUMKM

Meningkatnya Minat Wirausaha Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru

Indikator Sasaran

Penjelasan / Formula

Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)

Koperasi aktif : a. Koperasi yang melaksanakan RAT 3 Tahun Terakhir b. Aktif melakukan transaksi keuangan

Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)

Legalitas usaha yang dimiliki oleh UMKM seperti ijin usaha, sertifikasi produk, ijin usaha mikro, dll.

Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%)

Persentase kenaikan omzet UMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pertumbuhan Koperasi (%)

Persentase kenaikan volume dibandingkan tahun sebelumnya

Skala

Usaha

usaha

Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)

Jumlah kredit yang diserap oleh koperasi dibandingkan jumlah kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya

Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)

Jumlah kredit yang diserap oleh UMKM dibandingkan jumlah kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya

Jumlah Wirausaha Baru

Jumlah wirausaha baru yang telah dilatih

Persentase Wirausaha Baru yang menajdi Pelaku Usaha

Wirausaha baru yang telah dilatih dan menjadi pelaku usaha

Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dengan sasaran strategis meliputi : 1. Peningkatan kapasitas KUMKM dengan indikatornya a) Jumlah Koperasi aktif sebanyak 16.478 koperasi; b) Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha sebanyak 267 UMKM; 2. Pertumbuhan KUMKM, dengan indikator : a) Persentase Kenaikan Omzet UMKM sebesar 5 %; b) Persentase pertumbuhan skala usaha koperasi sebesar 5 %; 3. Terbukanya akses pembiayaan KUMKM, dengan indikatornya : a)

Persentase Kredit yang Disalurkan ke Koperasi sebanyak 8 % ;


Page 12

b)

Jumlah Koperasi yang mampu mengakses fasilitasi pembiayaan sebanyak 21 %;

4. Peningkatan minat wirausaha, dengan indikatornya: a) Jumlah wirausaha baru sebanyak 3.300 wirausaha; 5. Peningkatan kemampuan wirausaha baru dengan indikatornya : a) Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha sebesar 100 %

Adapun sasaran penunjang pencapaian kinerja pada tahun 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas aparatur daerah, dengan indikatornya: a) Tingkat Keterampilan Aparatur 100% b) Tingkat profesionalisme aparatur 100% c) Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal 100% 2. Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, dengan indikatornya: a) Tingkat

pemenuhan

kebutuhan

dasar

operasional

unit

kerja

SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % b) Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 100 % 3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan indikatornya: a) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD, dengan indikatornya: a) Tingkat

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

operasional

SKPD/Balai/UPT/UPTD Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/UPT/UPTD 100 % b) Tingkat Kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat 100% per tahun 5. Pelaporan capaian kinerja serta dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja, dengan indikator kinerja: a) Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran 100% LKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 13

b) Tingkat Ketersediaan Dokumen Operasional 100% 6. Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah a) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah b) Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan makro dan sekoral yang pro publik

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Indikator kinerja Tahun 2016 yang diperjanjikan adalah disamping

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target prioritas, juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan capaian indikator program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016.

No

Sasaran Strategis

1.

Peningkatan Kapasitas KUMKM

2.

3.

4. 5.

Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM Terbukanya Akses Pembiyaan Bagi KUMKM Meningkatnya Minat Wirausaha Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru

Indikator Sasaran

Target Kinerja

Target Kinerja yang Diperjanjikan

Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi) Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM) Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%) Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%) Persentase Kredit yang Disalurkan ke Koperasi (%) Persentase Kredit yang Disalurkan ke UMKM (%) Jumlah Wirausaha Baru

16.478

16.478

267

267

5

5

5

5

8

8

21

21

3.300

3.300


100

100


Page 14


Page 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Capaian Kinerja Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Laporan Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bab IV Pasal 12, adalah Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini sekurangkurangnya menyajikan informasi tentang: a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara periodik disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini gambaran mengenai akuntabilitas dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016, meliputi penjelasan mengenai perencanaan Strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Adapun Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan LKIP Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 15

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. 3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Rumus yang digunakan untuk analisis akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: Rumus 1: Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Realisasi =

Rencana

X 100 %

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik Rumus 2: Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Realisasi – (Realisasi- Rencana) =

X 100 %

Rencana

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja. Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja ditentukan melalui sebutan sebagai berikut : 1) Diatas 100 % dengan sebutan sangat baik (SB) 2) Diatas 80 % s/d 100 % dengan sebutan baik (B) 3) Diatas 55 % s/d 80 % dengan sebutan cukup (C) 4) Dibawah 55 % dengan sebutan kurang (K)

LKIP Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 16

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan pengukuran hasil realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

No 1.

2.

3.


Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM Terbukanya Akses Pembiyaan Bagi KUMKM

4.

Meningkatnya Minat Wirausaha

5.

Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru

Indikator Sasaran

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi) Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM) Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%) Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%) Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%) Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%) Jumlah Wirausaha Baru

16.478

16.542

267

224

5

5

5

5

8

6,4

21

19,7

3.300

3.300


100

100

Adapun perbandingan capain realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 6. Pada tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka dilakukan perubahan indikator kinerja.


Page 17

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat No

1.

2.

3.

Sasaran Strategsi Peningkatan Kapasitas KUMKM


Terbukanya Akses Pembiayaan bagi KUMKM

Tahun 2015

Tahun 2016

Indikator

Target

Capaian

Indikator

Jumlah Koperasi Aktif (Kop)

16.078

16.855

Jumlah Koperasi (kop)

Jumlah UMKM yanng telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)

224

224


5

Persentase Pertumkbuhan Skala Usaha Koperasi (%)

Target

Capaian

16.478

16.542

Jumlah UMKM yanng telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)

267

267

5


5

5

5

5

Persentase Pertumkbuhan Skala Usaha Koperasi (%)

5

5

Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi (Kop)

6

6,14

Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)

8

6,4

Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UMKM (UMKM)

19

19,10

Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)

21

19,7

Aktif

4.

Meningkatnya Minat Wirausaha

Jumlah Wirausaha Baru (Orang)

1.800

1.800

Jumlah Wirausaha Baru (Orang)

3.300

3.300

5.


Persentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (%)

100

100

Persentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha

100

100

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja 3.1.3.1.

Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan data agregasi yang diperoleh dari 27 Kabupaten/Kota di

Jawa Barat, sampai dengan bulan Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 7.


Page 18

Tabel 7. Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kabupaten/Kota Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Bandung Barat Sumedang Garut Tasikmalaya Ciamis Pangandaran Kuningan Cirebon Majalengka Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Provinsi JUMLAH

Aktif 805 554 1.052 959 446 493 1.232 436 292 53 457 645 294 326 772 450 856 777 355 229 2.136 237 701 401 283 415 82 804 16.542

Koperasi TidakAktif 319 1.395 200 761 430 101 175 323 443 146 96 77 366 652 183 434 714 232 504 133 422 189 180 231 137 171 78 299 9.391

Total Koperasi 1.124 1.949 1.252 1.720 876 594 1.407 759 735 199 553 722 660 978 955 884 1.570 1.009 859 362 2.558 426 881 632 420 586 160 1.103 25.933

Berdasarkan data dari Tabel 7, maka indikator kinerja untuk jumlah koperasi aktif maka : Nilai Capaian Target 16.542 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ----------- x 100 % Nilai Rencana Target 16.478 = 100,39 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “sangat baik”.


Page 19

3.1.3.2.

Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM) Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha pada tahun 2016

sebanyak 267. Maka nilai capaian kinerja adalah : Nilai Capaian Target 267 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ----------- x 100 % Nilai Rencana Target 267 = 100 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “baik”.

3.1.3.3.

Persentase Peningkatan Omzet UMKM Persentase peningkatan omzet UMKM binaan pada tahun 2016

dibandingkan tahun 2015 sebesar 5%, maka nilai capaian kinerja adalah : Nilai Capaian Target 5 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ------- x 100 % Nilai Rencana Target 5 = 100 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “baik”.

3.1.3.4.

Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%) Pertumbuhan skala usaha koperasi pada tahun 2016 dibandingkan tahun

2015 sebesar 5%, maka nilai capain kinerja adalah : Nilai Capaian Target 5 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ----------- x 100 % Nilai Rencana Target 5 = 100 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “baik”.


Page 20

3.1.3.5.

Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi Persentase kredit yang diserap oleh koperasi pada tahun 2016 sebesar

6,4 %, maka nilai capaian kinerja adalah : Nilai Capaian Target 6,4 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ------- x 100 % Nilai Rencana Target 8 = 80 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “cukup”.

3.1.3.6.

Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM Persentase kredit yang diserap oleh UMKM pada tahun 2016 sebesar

19,7 %, maka nilai capaian kinerja adalah : Nilai Capaian Target 19,7 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ------- x 100 % Nilai Rencana Target 21 = 93,81% Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “cukup”.

3.1.3.7.

Jumlah Wirausaha Baru Jumlah WUB yang dilatih pada tahun 2016 oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.000 orang. Target yang tercantum didalam indikator kinerja adalah merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2015 sebanyak 1.800 orang, sehingga capaian jumlah indikator kinerja pada tahun 2016 sebanyak 3.300 orang. Nilai capaian kinerja adalah : Nilai Capaian Target 3.800 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ----------- x 100 % Nilai Rencana Target 3.300 = 115,15 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “sangat baik”.


Page 21

3.1.3.8.

Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap

wirausaha baru yang ada di Jawa Barat, maka diperoleh informasi bahwa seluruhnya pernah menjadi pelaku usaha, maka nilai capaian kinerja adalah : Nilai Capaian Target 100 Nilai Capaian = -------------------------------- x 100% = ----------- x 100 % Nilai Rencana Target 100 = 100 % Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “baik”.

3.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Nilai capaian indikator kinerja keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Nilai Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No 1.

2.

3.

4. 5.


Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM Terbukanya Akses Pembiyaan Bagi KUMKM Meningkatnya Minat Wirausaha Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru Rata-Rata

Indikator Sasaran

Capaian Kinerja

Kategori

Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi) Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM) Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%) Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%) Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%) Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%) Jumlah Wirausaha Baru

100,9

Sangat Baik

100,00

Baik

100,00

Baik

100,00

Baik

80,00

Cukup

93,81

Cukup

115,15

Baik

100,00

Baik

98,73

Baik


Berdasarkan data dari Tabel 8, terlihat bahwa secara keseluruhan indikator mencapai hasil yang baik. Ada 2 (dua) indikator yang menunjukkan indikator kurang, yaitu persentase kredit yang diserap oleh koperasi (80%) dan LKIP Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 22

persentase kredit yang diserap oleh UMKM (93,81%). Sedangkan indikator yang menunjukkan hasil sangat baik yaitu untuk indikator jumlah koperasi aktif dan jumlah wirausaha baru masing-masing dengan nilai 100,9% dan 115,15%. Nilai rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar 98,73% dengan kategori “baik”. Nilai capaian yang baik, memperlihatkan bahwa keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang dan Balai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Dinas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama Gubenur Jawa Barat yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, khususnya pada indikator kinerja daerah Jumlah Penerima Manfaat Kredit. Pencapaian indikator kinerja tersebut sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.

3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja Dalam upaya pencapaian target-target kinerja tahun 2016 ini, telah dialokasikan program/kegiatan sebagai berikut : 1. Dalam pencapaian indikator (1) yaitu Jumlah koperasi aktif, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : 1) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayan KUMKM 2) Pelatihan Teknis Subtantif bagi UMKM 3) Pengembangan Kelembagaan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias (YKW 23) 4) Pengembangan Kelembagaan Padi Pandan Wangi (TKW 13) 5) Pengembangan Kelembagaan Industri Perberasan dan Makanan (TKW 23) 6) BHBCHT Pengembangan dan Peningkatan Kelambagaan dan Usaha KUMKM Tembakau


Page 23

7) CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Cuture Penyusunan Kajian Potensi UMKM 8) CLTH Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture : Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Kawasan Ciletuh 9) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK) 10) Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan Bagi Pengelola Keuangan Koperasi b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : 1) Penguatan Tata Kelola Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 2) Pengembangan Koperasi Skala Besar c.

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (APBN), dengan rincian kegiatan : (1) Pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam

2. Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas

Usaha

(UMKM),

dalam

pelaksanaannya

didukung

oleh

program/kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW 22 )

(2)

Pengembangan Wirausaha Berdayasaing

(3)

Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata (TKW 44)

(4)

Pengembangan Industri Batik dan Rotan (TKW 23)

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :


Page 24

(1) Pengembangan Usaha KUMKM (2) Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM (3) Pameran Produk KUMKM c.

Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan : (1)

Perijinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Prov Jawa Barat

3. Dalam pencapaian indikator (3) yaitu Persentase Peningkatan Omzet UMKM, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW 22 )

(2)

Pengembangan Wirausaha Berdayasaing

(3)

Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata (TKW 44)

(4)

Pengembangan Industri Batik dan Rotan (TKW 23)

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Pengembangan Usaha KUMKM

(2)

Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM

(3)

Pameran Produk KUMKM

c. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan : (1)

Fasilitasi Promosi

(2)

Fasilitasi Penguatan PLUT KUMKM

4. Dalam pencapaian indikator (4) yaitu Persentase Peningkatan Skala Usaha Koperasi, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :


Page 25

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM

5. Dalam pencapaian indikator (5) yaitu Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Tatakelola dan Pendampingan Modal Usaha bagi KUMKM

(2)

Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM

6. Dalam pencapaian indikator (6) yaitu Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD, dengan rincian kegiatan : (1)

Tatakelola dan Pendampingan Modal Usaha bagi KUMKM

(2)


7. Dalam pencapaian indikator (7) yaitu Jumlah Wirausaha Baru, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM

b. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan : (1)

Pelatihan bagi UMKM

8. Dalam pencapaian indikator (8) yaitu Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :


Page 26

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan : (1)

Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM

b. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan : (1)

Bimbingan Teknis

(2)

Monitoring dan Evaluasi

Adapun program dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : a.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, dengan kegiatan : (1) Proses Perencanaan dan Koordinasi Bidang KUMKM

b.

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kesejahterraan dan Kemampuan Aparatur Dinas KUMKM

c.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : (1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM (2) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan

d.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pelatihan

e.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : (1) Pemeliharaan Sarana dan Prasara Aparatur Kantor Dinas KUMKM (2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai KUMKM

f.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : (1) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD

g.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan : (1) Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi KUMKM

h.

Program pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah


Page 27

(1) Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016, bahwa keseluruhan Program maupun kegiatan sebagaimana tersebut diatas, secara umum semuanya memiliki kontribusi yang baik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan. Namun demikian dalam jangka waktu ke depan perlu adanya perbaikan substansi pada masing-masing kegiatan tersebut, agar lebih mengarah pada upaya pencapaian target kinerjanya, termasuk dengan ketersediaan anggaran yang memadai sesuai dengan target kinerja yang harus diwujudkan. Disamping itu perlu adanya penyesuaian Program menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.6. Rencana dan Kegiatan 3.1.6.1.

Kegiatan APBD Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, terdiri dari 10 (sepuluh) program, yang terbagi menjadi program strategis dan program pendukung. a. Program Strategis APBD TA. 2016, terdiri dari : 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.652.625.000,), dengan kegiatan : a) Pengembangan Usaha KUMKM b) Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM c) Pameran Produk KUMKM d) Penguatan Tata Kelola Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi e) Pengembangan Koperasi Skala Besar 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.467.367.700,-), dengan kegiatan : LKIP Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Page 28

a) Monitoring danEvaluasi Pemberdayaan KUMKM b) Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM c) Pencetakkan 100 Ribu Wirausaha Baru d) Pelatihan Teknis Substantif bagi UMKM e) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM f)

Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial bagi Pengelola Keuangan Koperasi

g) Tatakelola dan Pendampinfan Modal Usahabagi KUMKM h) Pengembangan Wirausaha Berdaya Saing i)


j)

Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW-22)

k) Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata (TKW-44) l)

Pengembangan Industri Batik dan Rotan (TKW-33)

m) Pengembangan Kelembagaan Ikan AirTawardan Ikan Hias (TKW-23) n) Pengembangan Kelembagaan Padi Pandan Wangi (TKW-13) o) Pengembangan Kelembagaan Industri Perberasan dan Makanan (TKW-23) p) Penguatan Kelembagaan Usaha Tikar Mendong q) DBHCHT : Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan dan Usaha KUMKM Tembakau r)

CLTH KKP : Pemberdayaan Masyarakat Culture : Penyusunan Kajian Potensi UMKM

s) CLTH Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture : Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Kawasan Ciletuh t)

Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM

b. Program Pendukung, terdiri dari : 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 334.200.000,-), dengan kegiatan : a)

Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang KUMKM

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur (Alokasi anggaran sebesar Rp. 917.100.000,-), dengan kegiatan :


Page 29

a)

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas KUMKM

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.176.960.000,-), dengan kegiatan : a)

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UMKM

b)

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUMKM

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.418.267.000,-), dengan kegiatan : a)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM

b)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Tenaga KUMKM

5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.649.010.000,-), dengan kegiatan : a)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM

b)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Tenaga KUMKM

6. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 98.125.000,-), dengan kegiatan: a) Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Alokasi anggaran sebesar Rp. 86.700.000,-), dengan kegiatan : a) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Intermal OPD 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.770.225.000,-), dengan kegiatan : a) Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi KUMKM


Page 30

3.1.6.2.

Kegiatan APBN Rencana kegiatan APBN yang akan dilaksanakan pada Satuan Kerja

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu : a. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. Output yang harus dicapai didalam pelaksanaan program tersebut adalah : 

Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian



Meningkatnya daya saing UMKM



Meningkatnya usaha baru



Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sebesar Rp. 4.542.021.000,-.

3.2.

Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi

3.2.1. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan bidang KUMKM pada tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapat total alokasi APBD sebesar Rp. 40.570.580.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.275.148.546,- (93,26%) dan realisasi fisik sebesar 99%. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.836.908.800,- (6,7 %). Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD TA. 2016 adalah sebagai berikut :


Page 31

Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran APBD No

1

Program/Kegiatan

3

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik (%)

(%)

4

5

6

56.480.475.335

56.017.527.555

52.079.014.271

334.200.000

334.200.000

Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM

515.700.000

Jabar Cyber koperasi dan Paviliun KUMKM

2

7

92,97

99,74

324.825.134

97,19

100

515.700.000

508.369.000

98,58

100

393.600.000

393.600.000

385.455.500

97,93

100

Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru

7.381.920.000

7.324.253.700

7.313.153.200

99,85

100

Pelatihan teknis substantif

340.5000.000

340.500.000

340.045.000

99,87

100

Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM

639.600.000

639.600.000

630.400.000

98,56

100

Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausanaan bagi Pengelola Keuangan Koperasi

487.900.000

487.900.000

487.900.000

100

100

Tatakelola dan Pendampingan modal usaha bagi KUMKM

634.000.000

634.000.000

634.000.000

100

100

Pengembangan wirausaha berdaya saing

377.864.000

377.864.000

368.155.000

97,43


501.150.000

501.150.000

501.150.000

100

100

Pengembangan industri keramik dan gerbah (TKW22)

240.000.000

240.000.000

231.740.900

96,56

100

Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif dan Pariwisata(TKW44)

240.000.000

240.000.000

234.747.200

97,81

100

Pengembangan industri Batik dan Rotan serta Makanan olahan berbahan baku lokal

240.000.000

240.000.000

239.710.450

99,88

100

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Proses Perencanaan dan Koordinasi Bidang KUMKM

2.

Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

(Rp.)

TOTAL APBD 1.

Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Page 32

99,74

1

2

6

7

225.000.000

217.499.550

96,67

100

Tematik Kewilayahan pandan wangi

225.000.000

225.000.000

206.023.975

91,57

100

Pengembangan Industri Perberasan dan Makanan

180.000.000

180.000.000

169.975.300

94,43

100

Penguatan Usaha Tikar Mendong

225.000.000

225.000.000

208.125.000

92,50

100

2.500.000.000

2.500.000.000

2.429.016.800

97,16

100

CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture Penyusunan Kajian Potensi UMKM

226.400.000

226.400.000

226.300.000

99,96

100

CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Kawasan Ciletuh

90.000.000

90.000.000

89.595.500

100

100

Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK)

5.000.000.000

4.861.400.000

4.708.317.500

96,85

100

100

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 225.000.000

225.000.000

223.300.000

99,30

100

1.357.500.000

1.357.500.000

1.348.012.500

95,59

100

686.200.000

686.200.000

675.159.400

98,90

100

2.483.925.000

2.483.925.000

2.467.681.300

99,35

100

900.000.000

900.000.000

866.840.000

96,32

100

917.100.000

917.100.000

737.309.500

80,40

96,73

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM

1.402.300.000

1.402.300.000

1.313.670.459

93,69

100

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUMKM

774.810.000

774.810.000

724.386.076

93,49

100

Pengembangan Jaringan Akses Pasar KUMKM Pameran Produk KUMKM Penguatan Tatakelola Pengembangan Kelembagaan dan usaha Koperasi Pengembanga Koperasi Skala Besar Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas KUMKM 5.

5

225.000.000

Pengembangan Usaha KUMKM

4.

4

Tematik Kewilyahan ikan air tawar dan ikan hias

DBHCHT Penguatan Kelembagaan KUMKM Tembakau

3.

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Page 33

1 6.

2

3

6.338.700.000

4.882.161.128

83.87

99,67

597.300.000

597.300.000

588.978.260

98,61

100

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur kantor Dinas KUMKM

1.705.410.000

1.705.410.000

1.443.376.058

86,64

99,75

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai KUMKM

943.600.000

943.600.000

938.607.500

99,47

100

98.125.000

98.125.000

88.749.382

90,45

100

86.700.000

86.700.000

86.015.000

90,45

100

Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi KUMKM

1.770.225.000

1.770.225.000

1.396.788.579

78,90

90,96

Belanja Tidak Langsung

15.195.746.335

15.446.947.225

13.843.474.120

89,62

100

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pengelolaan Keunagan dan Kekayaan Daerah Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM

9.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD

10.

11.

6

5.820.967.600

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Balai Pelatihan

8.

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas KUMKM

7.

4

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Pada Tahun Anggaran 2016, dana APBN yang diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan melalui Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 4.431.996.000- dimana capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

3.925.336.500,-

atau 88,57%.

Artinya ada sisa anggaran

sebesar

Rp. 506.659.500,- yang tidak terealisasi atau 11,43%. Besarnya nilai yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan :


Page 34

1. Waktu pelaksanaan kegiatan untuk pelatihan yang relatif singkat. 2. Hasil negosiasi kontrak. 3. Tidak dicairkannya honor untuk petugas di Kabupaten/Kota karena kegiatan tidak dilaksanakan. Tabel 10. Target dan Realisasi Anggaran APBN

Nama Kegiatan 1.

APBN

I.

Program Peningkatan daya saing KUMKM a. Perencanaan Program KementrianKUMKM b. Fasilitasi Promosi c. Monitoring dan dan Evaluasi d. Operasional PLUT e. Satuan Tugas pengawas Koperasi Simpan Pinjam f. Petugas Konsultasi Lapangan (PPKL)

II.

Program Koperasi

Penguatan

Kelembagaan

Target

Realisasi Keuangan

%

3.952.980.000

3.719.003.500

94.08

479.016.000

206.333.000

43.07

4.431.996.000

3.925.336.500

88,57

a. Pemantaun dan Pelaporan koperasi berkualitas Jumlah. 2

.


Page 35

BAB IV PENUTUP 4.1.

Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil kinerja sasaran Strategis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang kondisi keberhasilan dan kegagalannya sebagai berikut: a. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang dicapai melalui 2 (dua) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja mencapai 98,73%, atau memiliki predikat “baik”. b. Untuk capaian target indikator strategis antara lain sebagai berikut : (1) Jumlah Koperasi aktif realisasi mencapai 100,9% melebihi target yang sudah ditetapkan; (2) Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan; (3) Jumlah UMKM yang memasuki pasar internasional mencapai 100% dari target yang sudah ditetapkan; (4) persentase pertumbuhan skala usaha koperasi mencapai 100% dari target yang sudah ditetapkan; (5) Persentase Kredit yang Disalurkan ke Koperasi mencapai 80,00% dari target yang sudah ditetapkan; (6) Persentase Kredit yang Disalurkan ke UMKM mencapai 93,81% dari target yang sudah ditetapkan; (7) Jumlah wirausaha baru mencapai 115,15% dari target yang sudah ditetapkan; (8) Persentase wirausaha yang menjadi pelaku usaha mencapai 100% dari target yang sudah ditetapkan. c. Untuk capaian target sasaran strategis yang lainnya memiliki capaian kinerja rata-rata sebesar 100%. Kondisi ini disebabkan karena aspek capaian kinerja bersifat rutin dan sudah terukur dari aspek penyediaan anggarannya. d. Berdasarkan nilai anggarannya, dukungan APBD perubahan untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan KUMKM pada Tahun 2016 sebesar Rp. 56.017.527.555,- dengan realisasi sebesar Rp.52.079.014.271,(92,97 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,74%. Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.938.513.284,- (7,03%).


Page 36

4.2.

Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2016 terdapat beberapa hambatan/kendala, baik pada penyerapan realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan, serta hambatan dan kendala untuk capaian outcome. Hambatan dan kendala diuraikan sebagai berikut : a. Program / kegiatan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan bagi KUMKM untuk penyerapan realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan tercapai 100%, namun para pelaku KUMKM belum optimal mengakses lembaga keuangan sebagai penyalur kredit (Kredit Cinta Rakyat / KCR). Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan teknis bank yang belum dapat dipenuhi oleh para debitur, sehingga jumlah KUMKM yang mendapatkan kredit dari Program Kredit Cinta Rakyat (KCR) masih relatif kecil. Langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan pendampingan terhadap KUMKM secara berkesinambungan. b. Peningkatan dan penguatan kapasitas terhadap KUMKM masih memerlukan upaya yang lebih fokus kepada profesionalisme KUMKM agar jumlah koperasi aktif semakin meningkat. Begitu pula UMKM yang mempunyai daya saing, mengingat sebagian besar UMKM merupakan tenaga kerja informal. Langkah antisipatif agar koperasi dan UMKM mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah Jawa Barat, maka upaya-upaya pemberian pemahaman manajemen usaha, teknologi tepat guna, teknologi informasi komunikasi, akses permodalan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui advokasi, sosialisasi dan pendampingan.

4.3.

Rencana Tindak Lanjut Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja serta berpedoman pada arahan pemerintah pusat, untuk perencanaan tahun 2017 mengarah pada Money Follow Program. Salah satu aturan untuk menerapkan Money Follow Program yaitu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian dalam rencana


Page 37

program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun 2017, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat telah menyusun rencana kegiatan sebagai berikut : Tabel 11. Usulan Rencana Kegiatan APBD TA. 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

56

LOKASI KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

TARGET

3

4

5

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 1

Pameran Produk KUMKM

Pameran Luar Provinsi dan Luar Negeri bagi Produk UMKM Jawa Barat

2

Pembekalan Bagi Pendamping Modal Usaha bagi KUMKM

3

Kegiatan Pendampingan usaha Kecil yang mendapatkan Modal Usaha

Pelatihan bagi pendamping UKMKM yang mendapat Modal Usaha Rapat , Pendampingan Modal usaha dan Monev

4

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

5

Intermediasi Pembiayaan

6

Cooperative Fair

7

Bimbingan Teknis Pengembangan Jaringan Pemasaran

8

Bimbingan Pengembangan Akses Pembiayaan (CLTH)

57

Monitorig dan Evaluasi Dana Bergulir Identifikasi danIntermediasi pembiayaan bagi UMKM untuk kelancaran pembayaran selanjutnya KUMKM yang mengikuti kegiatan Cooperative Fair

30 KUMKM

25 PUK

Jawa Barat

25 PUK dan 250 Usaha Kecil 1 Dokumen

Jawa Barat

100 UK

Jawa Barat

Jawa Barat

300 KUMKM

Kota Bandung

Bimbingan Teknis

250 orang

10 Kabupaten/ Kota

Bimbingan Teknis

100 KUMKM

Kabupaten Sukabumi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9

Analisa dan Standar Kebutuhan Diklat

Dokumen analisis kebutuhan diklat

2 Dokumen

Kota Bandung

10

Pemeliharaan ISO Pelatihan

1 Dokumen

Kota Bandung

11

Sosialisasi WUB

dokumen ISO yang dikoordinasikan Sosialisasi

1.500 Orang

Kota Bandung

12

Seleksi WUB

Seleksi bagi calon peserta WUB

1.500 Orang

Kota Bandung

13

Pelatihan WUB

Pelatihan bagi calon WUB yang sudah terseleksi

1.500 Orang

Kota Bandung

14

Pendampingan WUB

Pendampingan wirausaha baru yang telah dilatih

1.500 Orang

Kota Bandung

15

Gelar Produk WUB

Gelar Produk WUB

1000 WUB

Kota Bandung

16

Rapat Evaluasi Pengembangan Koperasi dan Usaha Koperasi Peningkatan Kapasitas SDM UK

Evaluasi Kegiatan Pengembangana KUK Peningkatan SDM KUKM

1 Dokumen

Jawa Barat

640 KUMKM

Kota Bandung

17 58

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 18

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM

Bimbingan Teknis bagi UMKM

30 KUMM

10 Kabupaten/ Kota

19

Promosi Produk Usaha Kecil Berbasis Digital

Promosi melalui Website

1 Website

Jawa Barat


Page 38

SASARAN KEGIATAN NO

LOKASI KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

TARGET

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

59 20

Identifikasi Jenis Koperasi


270 Koperasi

Kota Bandung

21

Advokasi Kelembagaan Koperasi Baru

Advokasi

500 Orang

Kota Bandung

22

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan Persus

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan Persus

50 orang

Kota Bandung

23

Restrukturisasi Organisasi, Manajemen dan Usaha Koperasi

Restrukturisasi Organisasi, Manajemen dan Usaha Koperasi

50 orang

Kota Bandung

24

Bimbingan dan Ide Kopeantifikasi Koperasi Tidak Aktif

Bimbingan Teknis Identifikasi Koperasi tidak Aktif

50 Koperasi

Jawa Barat

25

Bimbingan Teknis Penyelengaraan RAT

Terselengaranya Bintek Penyelengaraan RAT

50 Koperasi

Jawa Barat

26

Workshop Akutansi Koperasi

Penyelenggaraan workshop Akutansi Koperasi

50 Koperasi

Kota Bandung

27

Pendampingan Kelembagaan Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi

20 Koperasi

Kota Bandung

28

Revitalisasi Koperasi

Pendampingan Kelembagaan Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi Koperasi yang direvitalisasi

50 Koperasi

Jawa Barat

29

Hari Koperasi Tingkat Jawa Barat

Gelar produk pada hari Koperasi ke 69 tingkat Jawa Barat

1 Kali

30

Bimbingan Teknis Pengembangan Koperasi Skala Besar

Bimbingan teknis pengembangan koperasi skala besar

4 Koperasi

Jawa Barat

31

Evaluasi Penerapan Jatidiri Koperasi

Evaluasi Kelompok Pra Koperasi

Jawa Barat

32

Advokasi Pendirian Koperasi

Advokasi untuk pendirian koperasi

33

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi

Sosialisasi peraturan perundangundangan koperasi

25 Kelompok Pra Koperasi 25 Kelompok Pra Koperasi 2 Kali

34

Pendampingan Kelembagaan Koperasi Tembakau DBHCHT)

Pendampingan Kelembagaan Koperasi Tembakau DBHCHT)

20 orang

11 Kab/Kota

35

Pedampingan Manajemen Koperasi Tembakau (DBHCHT)

Pedampingan Manajemen Koperasi Tembakau

30 orang

11 Kab/Kota

36

Bimbingan Teknis pengembangan kelembagaan koperasi (CTH)

Bimbingan Teknis pengembangan kelembagaan koperasi (CTH)

30 orang

11 Kab/Kota

37

Workshop Penilaian Kesehatan Koperasi

Peningkatan Kesehatan Koperasi

4 Kali

Kota Bandung

38

Bimbingan Teknis Kepatuhan Koperasi

Peningkatan Kepatuhan Koperasi

4 Kali

Jawa Barat

39

Bimbingan Teknis Penangganan Khusus Koperasi

Penanganan khusus koperasi

3 Kali

Jawa Barat

40

Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi

Peningkatan Pengawasan Koperasi

4 Kali

Jawa Barat

41

Identifikasi dan Verifikasi Koperasi bermasalah

Terindentifikasi dan terverikasi Koperasi bermasalah

50 Koperasi

Jawa Barat

42

Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi

1 Kali

Jawa Barat

43

Monitoring dan Evaluasi KSP dan USP

Termonitoring dan terevaluasinya kepatuhan dan kelembagaan Koperasi Termonitor dan Terevaluasinya KSP dan USP

1 Kali

Jawa Barat

44



45

Bintek Pengembangan Usaha Koperasi

Bintek Pengembangan Usaha Koperasi

46

Pengembangan Jaringan dan Kemitraan Koperasi

Pengembangan Jaringan dan Kemitraan Koperasi

47

Bimbingan Teknis Pembiayaan Koperasi

Bimbingan Teknis Pembiayaan Koperasi

48

Bimbingan Teknis KSp dan USP

49 50

Kota Bandung

Jawa Barat

Jawa Barat

270 Koperasi 50 Orang

Kota Bandung

35 Koperasi

Kota Bandung

200 Koperasi

Kota Bandung

Bimbingan Teknis KSp dan USP

50 Koperasi

Kota Bandung

Bimbingan Tehnis Sertifikasi Manajer Koperasi/USP

Bimbingan Tehnis Sertifikasi Manajer Koperasi/USP

50 Koperasi

Kota Bandung

Pengembangan Media Belajar Online Koperasi Syariah (E-Learning)

Pengembangan Media Belajar Online Koperasi Syariah (ELearning)

6 Kali

Kota Bandung


Page 39

SASARAN KEGIATAN NO

OUTPUT KEGIATAN

TARGET

51

Pelatihan Koperasi Syariah Perempuan

Memberikan Bintek Koperasi Syariah Perempuan

2 Kali

52

Pelatihan Pengembangan Koperasi Pemuda

Pelatihan Pengembangan Koperasi Pemuda

1 kali

53

Pelatihan Koperasi Syariah Pesantren

Memberikan Bintek Koperasi Syariah Pesantern

2 Kali

54

Pelatihan Koperasi Syariah Masjid

Memberikan Bintek Koperasi Syariah Masjid

2 Kali

55

Pengembangan Aplikasi Koperasi Syariah Perempuan

Pengembangan Aplikasi Koperasi Syariah Perempuan

1 Kali

56

Study Model Bisnis KSPPS Jawa Barat

Study Model Bisnis KSPPS Jawa Barat

1 Kali

57

Study Model Koperasi Syariah Berbasis Desa

Study Model Koperasi Syariah Berbasis Desa

58

Pengembangan Konten Media Belajar Online Koperasi Syariah

Pengembangan Konten Media Belajar Online Koperasi Syariah

65

50 Orang 2 Kali

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 59

Penyusunan Peran KUMKM terhadap Perekonomian Regional Jawa Barat

Publikasi pengembangan KUMKM di Jawa Barat

60

Identifikasi dan Validasi data

97

1 Paket

Jawa Barat

Survei data

1 Dokumen

Jawa Barat

Perencanaan Pembangunan KUMKM Laporan Hasil Sinergitas

1 Dokumen

Kota Bandung

1 Dokumen

Kota Bandung

15 Dokumen

Kota Bandung

2 Kali

Kota Bandung

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

61

100

Perencanaan dan Koordinasi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Sinergitas Perencanaan Bidang KUMKM Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah

62

Penyusunan Laporan keuangan

Dokumen laporan keuangan

63

Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan

Bimbingan Teknis

101

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 64

Penyusunan RKA / DPA

Dokumen RKA/DPA

1 Dokumen

Kota Bandung

65

Penyusunan Laporan Kinerja OPD

Dokumen LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, Sismontepra

5 Dokumen

Kota Bandung

1 kegiatan 1 Keg

Kota Bandung

103

109

LOKASI KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 66

Penyediaan Uang Saku Diklat PIM

Diklatpim III Diklatpim IV

67

Pengadaan Bahan Obat-obatan

Obat-obatan selama satu tahun

1 tahun

Kota Bandung

68

Penyediaan Jasa Profesi

Peningkatan Kedisiplinan dan Kerjasama Aparatur

44 OK 17 OK, 44 OK 111 OK

Kota Bandung

69

Instruktur Senam, Penceramah Rohani, Pelatih Tenis Meja, Pelatih Volley Outbond

70

Sewa Sarana Olahraga

Lapangan Badminton Lapangan Futsal Lapangan Volley Renang

33 Lapangan 44 Lapangan 6 Kali 5 Kali

Kota Bandung

71

Pengadaan Pakaian

Pakaian Sipil Lengkap Pakaian Dinas Resmi Pakaian Olah Raga Sepatu Olah Raga

112 Stel 112 Stel 112 Stel 112 Stel

Kota Bandung

72

Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kursus

56 Orang

Kota Bandung

Kota Bandung

1 Paket

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Page 40

SASARAN KEGIATAN NO

PROGRAM / KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN 73

74

TARGET

LOKASI KEGIATAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas

Alat Listrik Dinas Alat Listrik Senbik

2 Kali 1 Bulan

Kota Bandung

Penyediaan Jasa Profesi

Tenaga Kebersihan Tenaga Pemeliharaan Taman Tenaga Keamanan Tenaga Front Office Tenaga Pengemudi BBM Kendaraan Pool (Travelo dan Box) Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 STNK KIR Kendaraan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 9 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Kali

Kota Bandung

Service Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Pemelihaaan Bangunan dan halaman Kantor Alat perlengkapan kantor Kendaraan Roda 4 dan 2 Bangunan dan halaman kantor Alat Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Jasa Kebersihan Seragam Jasa Kebersihan

1 Tahun 1 Tahun 12 Kali 15 Unit 4 Kali

Kota Bandung

12 Bulan

Kota Bandung

6 kali

Kota Bandung

12 bulan 10 OK

Kota Bandung

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

75

Pemeliharaan Peralatan Kantor

76

Penyediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

77

Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (kabel, lampu,

78

Jasa Profesi Balatkop KUMKM

79

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Balatkop KUMKM

Service Suku Cadang Pelumas

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Kota Bandung

80

Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor Balatkop KUMKM

Pemeliharaan PC/CPU Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Infokus Pemeliharaan Scanner Pemeliharaan LCD/Monitor Pemeliharaan Mesin Tik Mesin Fotocopy

30 kali 1 paket

Kota Bandung

81

Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor

1 paket

Kota Bandung

82

Pemeliharaan Gedung Kantor Balatkop KUMKM

Pemeliharaan Alarm Pemadam Kebakaran Pemeliharaan Gedung Kantor

1 paket

Kota Bandung

Pemeliharaan Gedung Belakang (Dapur)

1 paket

Kota Bandung

Pemeliharaan Saluran Air Kotor

4 kali

Kota Bandung

Pemeliharaan Saluran Air Bersih/Minum

4 kali

Kota Bandung

Pemeliharaan Perangkat Jaringan Internet

1 kali

Kota Bandung

10 buah

Kota Bandung

1 kali

Kota Bandung

Cetak Content Billboard

9 Buah

Kota Bandung

Komputer PC

5 Unit

Kota Bandung

Laptop

2 Unit

Kota Bandung

Printer Ink Printer Laser Scanner

2 Unit 5 Unit 1 Unit

Kota Bandung

Moitor layar sentuh

1 buah

Kota Bandung

Sparepart Komputer dan Printer

1 Paket

Kota Bandung

Dispenser Kulkas Microwave

4 Unit 3 Buah 2 Unit

110

Kota Bandung

PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 83

Pengadaan Cetak Content Bilboard

Cetak Konten Billboard

84

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Alat Tulis Kantor Pembangunan Gedung


Gordyen

1 set

Kota Bandung

Karpet

1 set

Kota Bandung

Page 41

SASARAN KEGIATAN NO

PROGRAM / KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

85 86 87

2 Unit

Kota Bandung

LCD Projector

2 buah

Kota Bandung

Sounsystem

1 set

Kota Bandung

Layar Screen

1 buah

Kota Bandung

Telepon Faximile

5 Buah 1 Buah

Kota Bandung

Pembelian Software Jadi

1 paket

Kota Bandung

1 paket

Kota Bandung

1 paket

Kota Bandung

4 Kali

Kota Bandung

1 Paket

Kota Bandung

Mesin Penghancur Kertas Lemari Besi Kaca

1 Unit 5 Unit

Kota Bandung

Filling Cabinet

5 Unit

Kota Bandung

Alat Tulis Kantor Pengadaan Dekorasi dan Desain Interior

AC dan Instalasi

5 Unit

Kota Bandung

10 Buah

Kota Bandung

Monitor Informasi

1 Unit

Kota Bandung

Laptop

1 Unit

Kota Bandung

Printer

10 Unit

Kota Bandung

Kamer Handycam Layar Screen

4 Unit 2 Unit 2 Unit

Kota Bandung

4 Kali

Kota Bandung

Dispenser

111

LOKASI KEGIATAN

Camera Profesional

Pengadaan Dekorasi dan Desain Interior Balatkop KUMKM Pengadaan Dekorasi dan Desain Interior Gedung Baru Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balatkop

TARGET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88

Penyediaan Alat Tulis Kantor

ATK

89

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Telpon Listrik Jasa Internet

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Kota Bandung

90

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sarana Kearsipan Cetak Fotocopy

1 Tahun 1 Kali 235 Lbr

Kota Bandung

Spanduk

10 Buah

Kota Bandung

Baligho

2 Buah

Kota Bandung

91

Pertemuan Steak holder

Tenda

92

Penyediaan Makan dan Minuman

Rapat Tamu Kegiatan Diluar Air Mineral/Galon

93

Rapat rapat dan Koordinasi

Perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas lur provinsi ATK

1 kali

Luar Provinsi

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Kota Bandung

1 Kegiatan 1 kali

Jawa Barat Luar Provinsi Kota Bandung

1 Tahun

Kota Bandung

12 bulan

Kota Bandung

Buku Profil Balai Bahan Cetakan Administrasi

200 Buku 1 Keg

Kota Bandung

Penyediaan Makan dan Minuman Balatkop

Nasi Box Snack Box Minuman Mineral Galon Isi Ulang

675 Box 675Box 360 Dus 480 Galon

Kota Bandung

Rapat rapat dan Koordinasi Balatkop

Perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas lur provinsi

1 Kegiatan

Jawa Barat Luar Provinsi

Penyediaan ATK Balatkop KUMKM 94

Pengadaan Jasa Administrasi Perkantoran

95

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Balatkop KUMKM

96

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

97

98


Pemenuhan kebutuhan Tenaga Administrasi Perkantoran Pembayaran telepon selama satu tahun

Page 42


Page 43

Lampiran 1.

RENCANA STRATEJIK Tahun 2013 - 2018 Instansi

: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Misi

: 1. Membangun SDM UMKM dan SDM Koperasi yang berdaya saing

Menjadi OPD Handal dalam Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2. 3. 4. 5.

Sasaran

Tujuan

Uraian

1 Meningkatkan kapasitas KUMKM

Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM

Meningkatkan Akses Pembiayaan KUMKM

Meningkatkan Minat wirausaha masyarakat Jawa Barat Meningkatkan Kapasitas Wirausaha Jawa Barat

Membangun Produktivitas Koperasi dan UMKM Jawa Barat Mengembangkan usaha Koperasi dan usaha UMKM Jawa Barat Meningkatkan partisipasi wirausaha dalam perekonomian Jawa Barat Membangun wirausaha Jawa Barat yang tangguh

1

2

3

2 Peningkatan Kapasitas KUMKM

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program

Indikator

3 -

Jumlah Koperasi aktif

-

Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas Usaha

4 16.478

Koperasi

267 UMKM

Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM KUMKM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan kelembagaan KUMKM


-

Persentase Peningkatan Omzet UMKM

5 %

Menciptakan dan meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM

-

5 %


-

Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi Persentase Kredit yangt Disalurkan ke UMKM

Meningkatkan pembinaan dan mendorong pemanfaatan teknolgi tepat guna oleh KUMKM Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui penyampaian informasi, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi KUMKM

4

Meningkatnya Minat Wirausaha Baru

5


-

Persentase Kredit yangt Disalurkan ke Koperasi

-

Jumlah wirausaha baru

-

Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha

8 %

21 %

3.300 Wirausaha

100 %

5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Meningkatkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk diseminasi informasi wirausaha baru

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Meningkatkan kemampuan wirausaha Kecil dan Menengah baru melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Meningkatkan pembinaan dan pendampingan wirausaha baru yang telah dilatih

Keterangan

6

Lampiran 2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT Instansi Tahun No 1

: : Sasaran Strategis

2 1. Meningkatkan Kapasitas KUMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat 2016 Indikator Kinerja

Target Satuan 4 16.478 Koperasi 267 UMKM 5 %

Volume

4 Meningkatnya Minat Wirausaha Baru 5 Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru

-

3 Jumlah Koperasi aktif Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas Usaha Jumlah UMKM yang telah memasuki pasar internasional (ekspor) Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi Persentase Kredit yangt Disalurkan ke Koperasi Persentase Kredit yangt Disalurkan ke UMKM Jumlah wirausaha baru Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha

6 Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat

-

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

100

%

7 Meningkatnya kualitas aparatur daerah

-

Tingkat keterampilan aparatur Tingkat profesionalisme aparatur Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

100 100 100

% % %

100

%

2 Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM

3 Terbukanya Akses Pembiayaan bagi KUMKM

-

8 Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

5 8 21 3.300 100

% % % Orang

%

No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2 9 Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 10 Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD 11 Tersedianya system pelaporan capaian kinerja serta dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi Tersedianya Dokuman Perencanaan Daerah Parsial dan 12 Sektoral.

3 Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat

Target Satuan 4 100 %

Volume

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/ Balai/UPT/UPTD Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat

100

%

100

%

100

%

Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD Tingkat ketersediaan dokumen operasional

100

%

100 100

% %

Tersedianya dokumen perencanaan daerah dan parsial

Lampiran 3.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Unit Kerja Mandiri Tahun Anggaran

: :

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kapasitas KUMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat 2016 Indikator Kinerja 2

Target Volume Satuan 3 16.478 Koperasi

-


-


-


5

%

-

Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi

5

%

Persentase Kredit yangt Disalurkan ke UMKM Persentase Kredit yangt Disalurkan ke Koperasi Jumlah wirausaha baru

8 21 3.300

% %


-


-




267

100

UMKM

Orang

%

Program 4 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Lampiran 4.

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Unit Kerja Mandiri Tahun Anggaran

: :



Target Volume Satuan 3 16.478 Koperasi

-


-


-


5

%

-

Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi

5


-

Persentase Kredit yang Disalurkan ke Koperasi Persentase Kredit yang Disalurkan ke UMKM Jumlah wirausaha baru

8 21 3.300


-




267

100

Realisasi Volume

Satuan

4 16.542

Capaian % IKT Ssrn Strag 5

Koperasi

100,39

UMKM

100,00

5

%

100,00

%

5

%

100,00

% %

6,40 19,70 3.300

% % Orang

80,00 93,81 100,00

%

100,00

Rata-rata

96,77

UMKM

Orang

%

267

100

96,77

96,77

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Unit Kerja Mandiri Tahun Anggaran

: :



-


Target 2015 Volume satuan 3 16.078 Koperasi

Target 2016 Volume Satuan 4 16.478 Koperasi

Realisasi 2016 Volume 6 16.542 Koperasi

-


224

UMKM

UMKM

224

UMKM


-


5

%

5

%

5

%

5

%


-

Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi Persentase Kredit yang Diserap Oleh Koperasi

5 6

% %

5 8

% %

5 6,14

% %

5 6,40

% %

-

Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM Jumlah wirausaha baru

19

%


21 3.300

19,70 3.300


-


1.800 100

Orang

%

267

Realisasi 2015 Volume satuan 5 16.855 Koperasi

100

%

19,1

%

Orang

1800

Orang

%

100

%

267

100

UMKM

% Orang

%

Keterangan 7

IKHTISAR EKSKLUSIF. Beberapa hal pokok yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai berikut:

Recommend Documents