IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Hal

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 mempertanggungjawabkan Capaian Kinerja (performance results) selama tahun 2007 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2007 yang mengacu pada Rencana Stratejik 2002 – 2007. Laporan ini pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang disampaikan melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses penyusunan laporan kinerja ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data dan informasi diungkapkan dalam laporan ini mencakup : 1) Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta; 2) Rencana Stratejik 20022007; 3) Rencana Kinerja 2007 dan 4) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2007. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 ini menguraikan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran dan 18 (delapan belas) kegiatan yang secara lengkap dituangkan dalam formulir PKK dan PPS. Hasil capaian kinerja tahun 2007 memperlihatkan bahwa Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran stratejik yang ditargetkan pada tahun ini. Akuntabilitas keuangan disajikan sebagai ukuran efektifitas dan efisien penggunaan sumber daya organisasi dalam bentuk dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyajian akuntabilitas keuangan didasarkan pada realisasi anggaran yang bersumber dari dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007

Hal. 1

(DASK) Tahun Anggaran 2007 sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Laporan Perhitungan Nota Keuangan APBD Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2007. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.703.082.988,terserap sebesar Rp. 39.610.979.419,- atau 95% Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.132.230.432.110,- terserap sebesar Rp. 110.117.236.880,- atau 90,3%. Total Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 24.205.298.799,- atau 13,9%, hal ini antara lain disebabkan : 1) Perencanaan anggaran berdasarkan limit tertinggi tahun sebelumnya; 2) SKO terlambat keluar sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat; 3) Nilai SKO lebih rendah dari nilai DASK; dan 4) Penawaran dari pihak ketiga lebih rendah dari anggaran yang tersedia (efisiensi anggaran) 5) Bantuan keuangan untuk lembaga keagamaan dan lembaga kesos yang tidak terserap seluruhnya


Hal. 2

I.

Pendahuluan

Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial adalah Aparat Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris daerah dan dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Kedudukan tesebut diatas diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok yang diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan pembinaan mental spiritual dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijkan teknis dibidang mental spiritual dan kesejahteraan sosial; 2. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penelitian serta pengembangan kegiatan mental spiritual dan usaha kesejahteraan sosial; 3. Melakukan pembinaan mental spiritual dan kesejahteraan masyarakat;


Hal. 3

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Menyelenggarakan kegiatan pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial; Menyelenggarakan promosi sosial dan pembinaan partisipasi kegiatan sosial masyarakat; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja kesejahteraan sosial serta peningkatan profesionalisme sumber daya daya manusia dibidang kesejahteraan sosial; Melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dibidang mental spiritual; Memberikan rekomendasi perizinan pembangunan tempat-tempat ibadah; Memberikan perizinan dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; Memberikan rekomendasi, perizinan, pengawasan dan pengendalian undian dan sumbangan; Menyelenggarakan rekomendasi pengangkatan anak, perizinan pengasuhan anak dan perizinan operasional Taman Penitipan Anak (TPA); Memberikan pelayanan rehabilitasi, resosialisasi dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penginformasiannya; Menyelenggarakan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan, bantuan sosial korban bencana dan musibah sosial lainnya serta orang terlantar; Melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; Memberikan bantuan penyelenggarakan pelayanan sosial lembaga-lembaga kesejahteraan sosial; Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pelayanan dibidang mental spiritual dan kesejahteraan sosial; Meningkatkan dan memberdayakan potensi lembaga-lembaga keagamaan; Mengelola dukungan teknis dan administrasi; Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.


Hal. 4

Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial dibekali dengan struktur organisasi dengan susunan yang mencakup unit-unit yang dipimpin oleh unsur pejabat struktural esselon II dan III serta Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana berikut : 1. Kepala Dinas 2. Wakil Kepala Dinas; 3. Bagian Tata Usaha; 4. Sub Dinas Program, Sarana dan Prasarana; 5. Sub Dinas Bina Mental Spiritual ; 6. Sub Dinas Bina Sosial; 7. Sub Dinas Resosialisasi Tuna Sosial; 8. Sub Dinas Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 9. Sub Dinas Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia; 10. Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial; 11. Kelompok Pejabat Fungsional; 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 13. Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kota / Kabupaten Administratif. Susunan organisasi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada Bagan Organisasi yang disajikan dalam lampiran 1.


Hal. 5

Aspek Stratejik Organisasi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris daerah dan Dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Kedudukan tersebut menunjukan adanya aspek stratejik dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial. Sebagai bagian integral dari organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial sepenuhnya akan mendukung Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan peran stratejiknya, yaitu menjadikan Pemerintahan Daerah yang akuntabel. Kondisi Permasalahan Umum Beberapa permasalahan umum bidang kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini masih menjadi persoalan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial serta perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya antara lain : Permasalahan kesejahteraan sosial akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur penduduk dan perilaku masyarakat sebagai dampak dari mobilitas penduduk yang tidak terkendali dengan berbagai kepentingan. Ini mengakibatkan jumlah penduduk DKI Jakarta meningkat pesat. Dampak pembangunan ekonomi yang menimbulkan implikasi terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial Jakarta sebagai Ibukota Negara menerima limbah sosial akibat kondisi sosial ekonomi di luar wilayah Jakarta. Secara umum para pendatang dari wilayah lain di luar Jakarta merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas rendah.


Hal. 6

Situasi global yang berdampak pada kondisi perekonomian negara kita mengakibatkan kerentanan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Jakarta. Kecenderungan memudarnya sistim nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap masyarakat, munculnya disharmoni kehidupan di lingukungan masyarakat, serta kecenderungan kurang patuhnya masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut memicu meningkatnya penyimpangan perilaku sosial masyarakat. Terjadinya degradasi aspek mental spiritual masyarakat akibat dari kerawanan sosial dan disharmoni sistim nilai sosial masyarakat di kota besar. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2007

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistim AKIP). Sebagai petunjuk penyusunan LAKIP, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membuat petunjuk teknis penyusunan LAKIP telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa maksud penyusunan LAKIP adalah :


Hal. 7

“Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Unit Kerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik, perlu dikembangkan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga” Esensi dari sistim AKIP bagi dinas adalah perwujudan dari implementasi sistim pengendalian pada instansi pemerintah. Sistim pengendalian ini merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistim AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan / sasaran stratejik dinas dan kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran stratejik tersebut. Sistim pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja dinas. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi dinas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang terkait atau stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.


Hal. 8

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 mencakup hal-hal berikut ini : -

-

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2007 sebagai sarana pertanggungjawaban dinas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2007. Esensi capaian kinerja dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan / sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2007. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2007 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen dinas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gap) yang ditemukan, manajemen dinas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. SISTEMATIKA LAKIP 2007

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas selama tahun 2007. Capaian kinerja (performance result) 2007 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2007 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dapat diilustrasikan sebagaimana uraian di bawah ini.


Hal. 9

Bab I – Gambaran Umum Menguraikan secara ringkas profil Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2007 ini. Bab II – Rencana Stratejik Menjelaskan muatan rencana stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2002 – 2007 dan Rencana Stratejik untuk tahun 2007. Bab III – Akuntablitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran startejik untuk Tahun 2007 termasuk akuntabilitas keuangan. Bab IV – Penutup Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ini dan menguraikan rencana kegiatan (action plan) yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika LAKIP tahun 2007 di atas dapat diilustrasikan dalam bagan berikut :


Hal. 10

ILUSTRASI SISTEMATIKA LAKIP 2005 Referensi Bab Bab 1

PENDAHULUAN Gambaran Umum Organisasi

Bab 2

Rencana Stratejik 2002-2007 Capaian Kinerja 2007

Rencana Kinerja 2007 Analisis Capaian Kinerja 2007

Kesimpulan

Bab 3

Bab 4


Hal. 11

II.

Rencana Stratejik

Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2002-2007 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2007 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (performance plan) 2007. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (oppurtunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Rencana stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) Dimana kita berada sekarang; (2) Kemana kita akan menuju; (3) Bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan ekstenal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana”


Hal. 12

dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. RENCANA STRATEJIK 2002 – 2007

Rencana Stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta 2002 – 2007 digunakan sebagai acuan dalam memacu penyelenggarakan pembangunan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan selama 6 (enam) tahun. Sehingga fungsi Renstra adalah sebagai berikut : • •

Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta Gubernur KDKI Jakarta untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi; Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik.

Adapun manfaat disusunnya Renstra Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta periode 2002-2007 ini adalah :

Sebagai acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta; Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, tujuan dan sasaran;


Hal. 13

Sebagai acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai kontribusi pencapaian kinerja Dinas secara keseluruhan; Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam dokumen Renstra 2002-2007 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan / sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang diuraikan secara singkat di bawah ini. PERNYATAAN VISI DAN MISI Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

“Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global. Dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berahklak, sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan yang aman dan berkelanjutan” Makna yang terkandung dalam Visi Pembangunan DKI Jakarta adalah : 1. Jakarta hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional. 2. Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya. 3. Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika berkelanjutan.


Hal. 14

Misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Misi Pembangunan DKI Jakarta adalah : 1. Meningkatkan pembangunan sarana & prasarana kota yang efisien 2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat 3. Meningkatkan kualitas kehidupan dankerukunan warga kota 4. Menegakan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban kota 5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik Selanjutnya sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Properda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terungkap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk persoalan kesejahteraan sosial masyarakat. Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial diuraikan pada kutipan berikut :

“Masalah sosial lainnya yang timbul dari krisis ekonomi dan sulitnya meningkatkan lapangan pekerjaan adalah meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagian dari mereka adalah pengamen, pedagang, pengemis dan anak jalanan yang mencari nafkah di sekitar lampu lalu lintas pada jalan-jalan di ibukota ini” Visi dan Misi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta motivasi yang kuat untuk mengatasi permasalahanpermasalahan di atas, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menjabarkan visi diatas menjadi seperangkat misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Hal. 15

Visi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta

Masyarakat Peduli UKS, PMKS terentas dan kehidupan mental spiritual kondusif pada tahun 2015” Berdasarkan pernyataan visi di atas, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta menjabarkannya dalam 6 (enam) misi, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat; Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial; Mengentaskan PMKS ke dalam kehidupan yang layak, normatif dan manusiawi; Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang kesejahteraan sosial; Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat; Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan UKS dan lembaga-lembaga keagamaan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEJIK Berdasarkan perumusan 6 misi di atas, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta lebih lanjut menjabarkan dalam tujuan dan sasaran stratejik. Adapun tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang telah ditetapkan dan akan diwujudkan dalam tahun 2007 dapat diuraikan sebagai berikut :


Hal. 16

NO.

TUJUAN

NO.

1.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME

1.

2.

Meningkatkan kemudahan menjalankan aktivitas keagamaan

2.

3.

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

3.

4.

Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat

4.

SASARAN Meningkatkan potensi mental spiritual masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sosial keagamaan Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan kualitas dan kuantitas pilar-pilar sosial masyarakat

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEJIK Sasaran stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta.


Hal. 17

Pada tiap-tiap sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta diuraikan dalam tabel berikut : NO.

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

1

Meningkatkan kualitas keimanan Meningkatkan potensi mental dan ketaqwaan kepada Tuhan spiritual masyarakat dan YME penyelenggara pemerintah daerah

Peningkatan kualitas keurukunan hidup beragama

2

Meningkatkan kemudahan menjalankan aktivitas keagamaan Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan

3.

4.

Meningkatkan peran dan fungsi serta sarana prasarana lembaga keagamaan dan tempat ibadah Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan partisipasi sosial Meningkatkan kualitas dan masyarakat kuantitas pilar-pilar sosial masyarakat

Peningkatan pelayanan rehabilitas sosial Peningkatan masyarakat

peran

serta

dan

sosial

Uraian secara garis besar mengenai Rencana Stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dapat di lihat di lampiran 2.


Hal. 18

Setiap sasaran stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dan dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Selanjutnya pengukuran mengenai 18 kegiatan dan 4 sasaran stratejik diuraikan dalam formulir PKK dan PPS yang disajikan pada lampiran 4 dan 5 LAKIP ini. RENCANA KINERJA TAHUN 2007 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) pada setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja 2007 ini merupakan penjabaran Rencana Stratejik 2002-2007 yang komitmen segenap karyawan dan pejabat di lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dapat dirujukan pada Rencana Kinerja 2007 ini. Sasaran stratejik, indikator kinerja dan target kinerja untuk tahun 2007 dapat disajikan secara lengkap pada tabel sebagai berikut :


Hal. 19

NO.

SASARAN STRATEJIK

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Meningkatkan potensi mental spiritual masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah

10 %

2.

Meningkatkan peran dan fungsi serta sarana prasarana lembaga keagamaan dan tempat ibadah

3.

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

4.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pilar-pilar sosial masyarakat

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama Meningkatnya kualitas lembaga-lembaga sosial keagamaan Meningkatkan peranan lembaga-lembaga keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan, korban narkotika, korban tindak kekerasan dan tuna sosial Meningkatnya jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial Berkurangnya proporsi peran pemerintah dibanding masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial

20 %

20 %

20 %

Rencana Kinerja Tahun 2007 terdiri atas rencana kinerja sasaran dan rencana kinerja kegiatan. Uraian lengkap mengenai rencana kinerja tersebut dapat dilihat pada Formulir RKT pada lampiran 3 LAKIP ini.


Hal. 20

III. Akuntabilitas Kinerja 2007 METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2007 Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEJIK 2007 Secara umum, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari 4 sasaran stratejik yang telah ditetapkan seluruhnya telah berhasil diwujudkan dengan baik. Uraian lengkap mengenai nilai capaian kinerja terhadap 4 sasaran stratejik Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Hal. 21

NO.

SASARAN STRATEJIK

1.


2.


3.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama Meningkatnya kualitas lembagalembaga sosial keagamaan Meningkatkan peranan lembagalembaga keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan, korban narkotika, korban tindak kekerasan dan tuna sosial

10%

10%

Capaian (%) 100

20%

19%

95

20%

19%

95


Hal. 22

4.


Meningkatnya jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial Berkurangnya proporsi peran pemerintah dibanding masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial

20%

18%

90

Analisis mengenai nilai capaian kinerja dari 4 (empat) Sasaran Stratejik tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : NO.

SASARAN STRATEJIK

INDIKATOR KINERJA

ANALISIS

1.


Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama

Tercapainya kinerja sasaran ini sebesar 100% dipengaruhi oleh capaian indikator output dan outcome pada 2 kegiatan (15 rincian kegiatan) yang mencapai nilai rata-rata untuk output dan outcome sebesar 100%. Anggaran yang tersedia untuk melakanakan sasaran ini sebesar Rp.3.150.800.000,dengan penyerapan angaran sebesar Rp.47.461.129.610,- atau 98,7%


Hal. 23

2.


Meningkatnya kualitas lembagalembaga sosial keagamaan Meningkatkan peranan lembagalembaga keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan

Sasaran ini memperoleh nilai capaian sebesar 100% dengan didukung oleh capaian indikator output dan outcome pada 2 kegiatan (15 rincian kegiatan ditambah 376 rincian kegiatan untuk bantuan keuangan lembaga keagamaan, tempat ibadah dan lembaga kesos) yang mencapai nilai rata-rata 100%. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.351.143.910,atau 88,66% dari target sebesar Rp.50.021.816.938

3.


Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan, korban narkotika, korban tindak kekerasan dan tuna sosial

Sasaran ketiga memperoleh nilai capaian sebesar 100% yang didukung oleh capaian indikator output dan outcome pada 10 kegiatan (106 rincian kegiatan termasuk bantuan keuangan bagi lembaga kesos) dengan nilai rata-rata untuk output dan outcome sebesar 100%. Penyerapan anggaran sebesar Rp.50.513.360.958,- atau 85,1% dari target sebesar Rp. 59.372.114.972,-

4.


Meningkatnya jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial Berkurangnya proporsi peran pemerintah dibanding masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial

Sasaran ini memperoleh nilai sebesar 100%, dengan capaian indikator output dan outcome pada 4 kegiatan (90 rincian kegiatan termasuk bantuan keuangan bagi Orsos/Yayasan dan lembaga sosial lainnya) sebesar 100%. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.142.746.312,- atau 61,8% dari anggaran sebesar Rp. 19.685.700.200,-


Hal. 24

ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2007 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 didanai dengan Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (APBD) berdasarkan Daftar Satuan Kerja (DASK) Tahun Aggaran 2007. Dana yang tersedia secara keseluruhan untuk mendanai tugas pokok dan fungsi adalah sebesar Rp.173.933.515.098,- yang terdiri Belanja Tidak Langsung Rp.41.703.082.988,- Belanja Lansung 132.230.432.110,- Uraian lengkap Anggaran Belanja Tahun 2007 dan penyerapannya yang bersumber dari Laporan Perhitungan Nota Keuangan APBD Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 adalah sebagai berikut : ANGGARAN URAIAN

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

Rp.

PENYERAPAN Rp.

SISA ANGGARAN %

Rp.

%

41.703.082.988,-

39.610.979.419,-

95

2.092.103.569,-

5

132.230.432.110,-

110.117.236.680,-

83,3

22.113.195.230,-

16,7

173.933.515.098,-

149.728.216.299,-

86,1

24.205.298.799,-

13,9

Tidak terserapnya seluruh anggaran belanja tersebut antara lain disebabkan : 1) Perencanaan angaran berdasarkan limit tertinggi tahun sebelumnya; 2) SKO terlambat keluar sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat; 3) Nilai SKO lebih rendah dari nilai DASK; 4) Penawaran dari pihak ketiga lebih rendah dari anggaran


Hal. 25

yang tersedia (efisien anggaran); dan 5) Bantuan keuangan bagi lembaga keagamaan, tempat ibadah dan lembaga kesos yang tidak seluruhnya terserap. Sedangkan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 yang dipergunakan dalam rangka mewujudkan 4 Sasaran Stratejik lebih jauh dapat dirinci dalam tabel berikut : NO. 1.

SASARAN STRATEJIK Meningkatkan potensi mental spiritual masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah

2.


3.

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan kualitas dan kuantitas pilarpilar sosial masyarakat

4.

Jumlah

RENCANA (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

3.150.800.000,-

3.109.985.700,-

98,7

26.644.261.610,-

23.099.124.910,-

88,66

59.372.114.972,-

50.513.360.958,-

85,1

19.685.700.200,-

12.142.746.312,-

61,8

132.230.432.110,- 110.117.236.680,-

83,3

Uraian lengkap mengenai Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian 4 sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam tahun 2007 dapat dilihat pada lampiran 6.


Hal. 26

Penjangkauan

Penjangk auan

IV. Penutup Akuntabilitas Kinerja tahun 2007 pada dasarnya berupa uraian capaian kinerja (performanse result) instansi pemerintah yang dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) yang ditetapkan pada awal tahun anggaran yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, serta dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2007. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mewujudkan dengan 4 sasaran stratejik yang ditetapkan pada tahun 2007 dengan nilai capaian sebesar 95%. Rincian capaian masing-masing sasaran stratejik tersebut dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS) pada lampiran 5. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial masih dijumpai kekurangan, sehingga memerlukan penyempurnaan yang berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang, terutama dalam perumusan indikator-indikator outcome beserta perolehan datanya. Selain itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum dilakukan pada awal tahun anggaran. Untuk peningkatan mutu laporan di masa mendatang, kami akan terus berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial dalam rangka pertanggungjawaban kinerja kepada publik.


Hal. 27

IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Hal

Recommend Documents