GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KE PUTUS AN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Nomor 59 Tahun 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kotamadya, maka dengan memperhatikan usul dari para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur, dipandang pprlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Tingkat I.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974, juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1978 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 219 Tahun 1979 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979.
MEMPERHATIKAN : Usul dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayal) Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, sebagai berikut :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah : a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. nspektur Wilayah Propinsi, ialah Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar ; d. Kabupaten atau Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah perangkat pengawasan umum yang diperbantukan kepada Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kabupaten yang taktis operasional langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Tingkat II dan teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Inspeklorat Wilayah Propinsi ; (2) Inspektorat Wilayah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal
3
Inspektorat Wilayah Kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Tingkat II di dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Wilayah, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten baik yang bersifat rutin maupun pembangunan berdasarkan kebijaksar.aan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal
4
Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Inspektorat Wilayah Kabupaten mempunyai fungsi :
pasal
3,
a. pemeriksaan terhadap setiap perangkat pemerintahan Kabupaten, perangkat pemerintahan Kecamatan, perangkat pemerintahan Desa dan perangkat Departemen Dalam Negeri di Kabupaten, yang meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintahan umum, pembinaan otonomi Daerah, pembinaan pemerintahan Desa, pembangunan, pembangunan Desa, agraria, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Perusahaan Daerah dan lain-Iain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah Tingkat II ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
b. pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta unsur dan atau Instansi di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Kabupaten atas petunjuk Kepala Daerah Tingkat II ; c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentarig hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pembinaan Sosial Politik,pembinaan pemerintahan umum, pembinaan otonomi Daerah, pembinaan pemerintahan Desa, pembangunan, pembangunan Desa, agraria, administrasi organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan serta Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta unsur dan atau instansi di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Kabupaten ; d. memberikan pelayanan teknis administratif dan menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II serta kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat II. Pasal
5
Inspektorat Wilayah Kabupaten terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria ; c. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan ; d. Pemeriksa Pembangunan ; e. Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian ; f. Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. BAB III SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten. Pasal
7
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta menginventari sasikan semua peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan tugas pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten ; b. menghimpun, mempergandakan dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan ; c. melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
d. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga. Pasal
8
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Penyusunan Program dan Laporan ; b. Urusan Surat Menyurat ; c. Urusan Umum. Pasal
9
(1) Urusan Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program, mengurus laporan-laporan hasil pemeriksaan, hasil pengujian, penilaian dan pengusutan serta menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Inspektorat Wilayah Kabupaten ; (2) Urusan Surat Menyurat mempunyai tugas melakukan urusan surat mehyurat, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan dokumentasi ; (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. BAB IV PEMERIKSA PEMERINTAHAN DAN AGRARIA Pasal 10 Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang Pemerintahan dan Agraria. Pasal
11
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria mempunyai fungsi : a. melakukan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Kepala Daerah Tingkat II ; b. menyiapkan rencana dan program pemeriksaan ; c. melakukan pemeriksaan Pemerintahan dan Agraria ;
kegiatan-kegiatan
di
bidang
d. menguji dan menilai hasil pekerjaan Pemeriksa Pembantu ; e. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
Pasal
12
(1) Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria dibantu oleh : a. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum dan Desa ; b. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah ; c. Pemeriksa Pembantu Agraria. (2) Pemeriksa Pembantu mempunyai tugas : a. membantu Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masing-masing ; b. membantu Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria dalam menyiapkan konsep-konsep laporan ; c. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria ; d. memberikan saran-saran kepada Pemeriksa Pemerintahan dan Agraria tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan tugasnya. BAB V PEMERIKSA KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN Pasal 13 IPemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang keuangan, perlengkapan dan peralatan. Pasal
14
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan mempunyai fungsi : a. melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Kepala Daerah Tingkat II ; b. menyiapkan rencana serta program pemeriksaan ; c. melakukan pemeriksaan urusan keuangan, perlengkapan dan peralatan ; d. menguji dan menilai laporan hasil pekerjaan Pemeriksa Pembantu ; e. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan. Pasal
15
(1) Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan dibantu oleh : a. Pemeiiksa Pembantu Keuangan ; b. Pemeriksa Pembantu Perlengkapan dan Peralatan ; c. Pemeriksa Pembantu Perusahaan Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
(2) Pemeriksa Pembantu mempunyai tugas : a. membantu Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masingmasing ; b. membantu Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan dalam menyiapkar konsep-konsep laporan ; c. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan ; d. memberikan saran-saran kepada Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya. BAB VI PEMERIKSA PEMBANGUNAN Pasal 16 Pemeriksa Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang Pembangunan. Pasal
17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Pemeriksa Pembangunan mempunyai fungsi : a melakukan inventarisasi semua peraturan pemndang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Kepala Daerah Tingkat II ; b menyiapkan rencana serta program pemeriksaan ; c melakukan pemeriksaan kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan ; d menguji dan menilai laporan hasil pekerjaan Pemeriksa Pembantu ; e menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan. Pasal 18 (1) Pemeriksa Pembangunan dibantu oleh : a. Pemeriksa Pembantu Pembangunan Daerah Tingkat II ; b. Pemeriksa Pembantu Proyek-proyek Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dan proyek-proyek Program Bantuan Pembangunan lainnya ; c. Pemeriksa Pembantu Pembangunan Desa. (2) Pemeriksa Pembantu mempunyai tugas : a. membantu Pemeriksa Pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masing-masing ; b. membantu Pemeriksa Pembangunan dalam menyiapkan konsep-konsep laporan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
c. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemeriksa Pembangunan ; d. memberikan saran-saran kepada Pemeriksa Pembangunan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan tugasnya. BAB VII PEMERIKSA SOSIAL POLITIK DAN KEPEGAWAIAN Pasal 19 Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang pembinaan Sosial Politik dan Kepegawaian.
Pasal
20
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Pemeriksa Sosial Poliiik dan Kepegawaian inempunyai fungsi : a. melakukan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Kepala Daerah Tingkat II ; b. menyiapkan rencana scrta program pemeriksaan ; c. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun program pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan ; d. menguji dan meneliti laporan hasil pekerjaan Pemeriksa Pembantu ; e. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, hasil pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan. Pasal
21
(1) Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian dibantu oleh : a. Pemeriksa Pembantu Pembinaan Sosial Politik uan keamanan ; b. Pemeriksa Pembantu Pembinaan Kepegawaian. (2) Pemeriksa Pembantu mempunyai tugas : a. membantu Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masing-masing ; b. membantu Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian dalam menyiapkan konsep-konsep laporan ; c. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian ; d. memberikan saran-saran kepada Pemeriksa Sosial Politik dan Kepegawaian tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan tugasnya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
BAB VIII PEMERIKSA PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pasal 22 Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan bidang-bidang lain yang tidak termasuk tugas-tugas Pemeriksa lainnya. Pasal
23
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. melakukan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Kepala Daerah Tingkat II ; b. menyiapkan rencana dan program pemeriksaan ; c. melakukan pemeriksaan kegiatan di bidang perekonomian Daerah, Kesejahteraati Rakyat dan bidang umum ; d. menguji dan mcnilai laporan hasil Pemeriksa Pembantu ; e. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pengujian dan penilaian serta hasil pengusulan. Pasal
24
(1) Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh : a. Pemeriksa Pembantu Perekonomian ; b. Pemeriksa Pembantu Kesejahteraan Rakyat ; c. Pemeriksa Pembantu Umum. (2) Pemeriksa Pembantu mempunyai tugas : a. membantu Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masingmasing ; b. membantu Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan konsep-konsep laporan ; c. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; d. memberikan saran-saran kepada Pemeriksa Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan tugasnya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
BAB IX TATA KERJA Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pemeriksa dan Pemeriksa Pembantu, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten maupun dengan Instansi lain di luar Inspektorat Wilayah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal
26
Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pemeriksa dan Pemeriksa Pembantu, wajih mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal
27
Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pemeriksa dan Pemeriksa Pembantu, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan pelunjuk-petunjuk bagi peiaksanaan bawahannya. Pasa I
28
Kcpala Inspektorat Wilayah Kabupaten menyampaikan iaporan krpada Ki'pala Daerah Tingkat II dan kepada Inspektur Wilayah Propinsi dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Instansi-Instansi lain sesuai dengan bidangnya. Pasal
29
Kcpala Inspektorat Wilayah Kabupatcn memberikan saran-saran kepada Kcpala Daerah Tingkat II tentang langkah-langkah yang perlu diambii sesuai dengan hasil-hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan yang telah dilakukan serta mclakukan tugas-tugas lain atas perintah Kcpala Daerah Tingkat 11. BAB X LAIN - LAIN Pasal 30 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah scperti tcrsebut dalam lampiran Keputusan ini.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
9
Pasal
31
Jenjang jabatan dan kcpangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
32
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang telah ada atau bertentangan dengaanya dinyatakan tidak berlaku. Pasal
33
(1) Keputusan ini mulai berlaku setclah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri ; (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 5 Marett 1980
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 05-03-1980 No. 68/D3
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
10
