GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG TIM PENCAIRAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa
sehubungan
dengan
masih
banyaknya
tunggakan-
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan serta dalam rangka menunjang pencapaian rencana penerimaan setiap tahunnya perlu adanya penanganan yang lebih intensif melalui kerjasama yang kontinyu dan terpadu antar Instansi terkait; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini serta dalam upaya tertib administrasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan agar diperoleh suatu angka pasti tentang besarnya potensi tunggakan nil sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 22 Juli 1996 Nomor Kep-45/PJ.6/1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Besamya Penghapusan, perlu dibentuk Tim Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah. MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/1985 ; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 ; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
7. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD tanggal 29 Mei 1986 Nomor 30 PJ.7/1986 ; 973 - 562 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 22 Juli 1996 Nomor Kep-45/PJ.6/1996 ; 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1995 Nomor 35 Tahun 1995. M EMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG TIM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. Pasal 1 (1) Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang terdiri dari : a. Tim Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Tim Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ; (2) Susunan keanggotaan Tim dimaksud pada ayat (1) sebagai-mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; (3) Anggaran kegiatan operasional Daerah Tingkat II untuk pencairan tunggakan dimaksud, sekatigus pemberian penghargaan bagi Daerah Tingkat 11 yang berprestasi dibebankan pada Anggaran pasal 2P.OA.1.01.001 (Subsidi/Bantuan Pem-bangurtan Daerah Tingkat 1 untuk Daerah Bawahan), sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 2 (1) Tim
Pencairan
Tunggakan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, mempunyaitugas : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan; b. Merumuskan
dan
memecahkan
masalah-masaiah
yang
dihadapi Daerah-Daerah Tingkat II di Jawa Timur dalam pelaksanaan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan; c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan ; d. Mengadakan
pengawasan
atau
pelaksanaan
pencairan
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan ; e. Memantau
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
pencairan
tunggakan tiap Daerah Tingkat II; f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Tim
Pencairan
Tunggakan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a. Menginventarisasi dan menyampaikan daftar wajib pajak yang masih menunggak; b. Memberikan bimbingan teknis kepada anggota pelaksana di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan
rencana
dan
program
kerja
yang
telah
ditetapkan oleh Tim Tingkat II; d. Mengadakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tugas
anggota pelaksana; e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 3 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat membentuk Kelompok Kerja pada masing-masing Kecamatan berdasarkan kebutuhan atau potensi wajib pajak yang menunggak. Pasal 4 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 135 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 5 (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 26 Maret 1998
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
: 26 MARET 1998
NOMOR
: 20 TAHUN
1998
SUSUNAN TIM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
A.
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR 1. Pembina
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Pengarah
a. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Pemerintahan b. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan c. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. a. Ketua b. Wakil Ketua I
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
Asisten
Administrasi
dan
Umum,
Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur d. Wakil Ketua III
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
4. a. Sekretaris I
Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. Sekretaris II
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur
5. Anggota-anggota :
a. Kepala
Biro
Keuangan,
Sekretariat
Wila-
yah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
3 b. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pem-binaan, Dinas
Pendapatan
Daerah
Propinsi
Daerah
Tingkat I Jawa Timur; d. Kepala
Sub
Dinas
Pengembangan,
Dinas
Perencanaan Pendapatan
dan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Kepala Bagian Tata Usaha, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Kepala Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan, Biro
Keuangan,
Sekretariat
Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Timur; g. Kepala Bagian PembJnaan Produk Hukum Daerah Bawahan,
Biro
Hukum,
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur h. Kepala Seksi Bimbingan Pengenaan, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur i. Kepala Seksi Bimbingan Penerimaan, Pe-nagihan dan Keberatan, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur; j. Kepala Seksi Bimbingan Pendataan dan PeniJaian Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur; k. Kepala Seksi Penerimaan Pusat, Sub Dinas Pendapatan Lain-Iain, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Ting-kat I Jawa Timur l. Kepala
Bagian
Anggaran
Biro
Keuangan,
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur B.
TINGKAT KABUPATEN/ KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 1. Pembina
a. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II b.
Pembantu Gubernur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
1
2 2. a. Ketua
3 Sekretaris
Wilayah/Daerah
atau
Sekretaris
Kotamadya Tingkat II b. Wakil Ketua
1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II 2) Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan 3. a. Sekretaris I
Kepala Seksi Penagihan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
b. Sekretaris II
Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
4. Anggota-anggota :
a. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Wilayah / Daerah atau Sekretaris Kotamadya Tingkat II ; b. Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Wilayah / Daerah atau Sekretaris Kotamadya Tingkat II; c. Kepala Bagian Hukum,Sekretariat Wilayah/Daerah atau Sekretaris Kotamadya Tingkat II; d. Kepala
Cabang
Dinas
Pendapatan
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Kepala Seksi
pada Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1.
Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2.
Sdr.
Menteri Keuangan di Jakarta.
3.
Sdr.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4.
Sdr.
Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta.
5.
Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6.
Sdr.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7.
Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
8.
Sdr.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9.
Sdr.
Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
12. Sdr.
Anggota Tim dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
