GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAB PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIZINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa perizinan penggunaan air merupakan salah satu upaya pengendalian penggunaan air dalam rangka menjamin terselenggaranya tata pengaturan air yang mantap dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini dan dalam upaya peningkatan pelayahan kepada masyarakat, perlu adanya dukungan dalam pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dengan menyempurnakan dan mengubah ketentuan-ketentuan mengenai perizinan penggunaan air di Jawa Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1991 dengan menuangkan perubahanperubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1288) ;

Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

3. Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046) ; 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3215) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3225) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3226) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3338) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3353) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3409) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun, 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3445) ; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai ; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai ; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/ PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan Sumber Air ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/KPTS/1991 tentang Tarip Dasar luran Pembiayaan. Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta juncto Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 232/KPTS/1994 tentang Penyesuaian Tarip Dasar luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan untuk penggunaan air baku bagi kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta ;


2

18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/KPTS/1991, Nomor 0076/K/102/MPE/1991 tentang Penggunaan Air dan Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi ; 19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan air dan atau sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tina kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur ; 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 juncto Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur . Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIZINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR. Pasal 1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1988 Nomor 690.35 - 178 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1988 Nomor 1 Tahun 1988 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1992 Nomor 503.690.35.048 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri B, diubah lagi sebagai berikut : A. Pasal 3 ayat (3) diubah dan harus dibaca : (3) Atas permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dikeluarkan izin setelah mendapatkan :


3

a. rekomendasi teknis dari Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Irigasi ; b. rekomendasi teknis dari Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, untuk penggunaan air dari saluran yang airnya berasal dari sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. B. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca : (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Industri : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) kurang dari 10.000 meter kubik, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap meter kubik ; b) 10.000 meter kubik sampai 100.000 meter kubik, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; c) 100.000 meter kubik sampai 500.000 meter kubik. sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) setiap meter kubik ; d) 500.000 meter kubik sampai dengan 1.000.000 meter kubik, sebesar Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah) setiap meter kubik e) lebih dari 1.000.000 meter kubik sebesar Rp 40,00 (empat puluh rupiah) setiap meter kubik. 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) kurang dari 10.000 meter kubik. sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter kubik ; b) 10.000 meter kubik sampai 100.000 meter kubik, sebesar Rp 55,00 (lima puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; c) 100.000 meter kubik sampai 500.000 meter kubik, sebesar Rp 60,00 (enam puluh rupiah) setiap meter kubik ; d) 500.000 meter kubik sampai dengan 1.000.000 meter kubik, sebesar Rp 65,00 (enam puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; e) dari 1.000.000 meter kubik, sebesar Rp 70,00 (tujuh puluh rupiah) setiap meter kubik. b. Untuk Perusahaan Air Minum : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sebesar Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter kubik ; 2. Yang Menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sebesar Rp 21,00 (dua puluh satu rupiah) setiap meter kubik ;


4

3. Yang menggunakan air dari mata air yang dilakukan dengan cara menampung dan kemudian mengalirkannya dengan gaya beratnya sendiri secara alamiah dipungut retribusi sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) setiap meter kubik. c. Untuk Perusahaan Perkebunan : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hektar setahun : b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp 32.000.00 (tiga puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun ; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; d) tanaman tembakau, sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; e) tembakau bibit. sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman Rosella dan tanaman lainnya. sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun. 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun ; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) setiap hektar setahun ; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; d) tanaman tembakau, sebesar Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; e) tanaman tembakau bibit, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman Rosella dan tanaman lainnya sebesar Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun. d. Untuk Perusahaan Pertanian Hortikultura dan perikanan : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sehesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sebesar Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun.


5

e. Untuk Keperluan tanaman lainnya diluar tananam pangan yang diusahakan perorangan dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan secara dagang ; 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sebesar Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) setiap hektar setahun. f. Untuk unit Usaha Kecil atau koperasi : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar setahun ; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setup hektar setahun ; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun ; d) tanaman tembakau, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun ; e) tanaman tembakau bibit, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman Rosella dan tanaman lainnya, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun. 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; d) tanaman tembakau, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; e) tanaman tembakau bibit, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman Rosella dan tanaman lainnya, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap hektar setahun. g. Penggunaan air oleh Perusahaan untuk keperluan penggelontoran, pendingin mesin, pengisian kolam untuk pemandian atau kolam ikan, pencucian kopi dan karet perkebunan, keperluan rumah tangga pabrik atau perusahaan dan sebagainya : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta :


6

a)

kurang dari 10.000 meter kubik, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap meter kubik ; b) 10.000 meter kubik sampai 100.000 meter kubik, sebesar Rp 25.00 (dua puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; c) 100.000 meter kuhik sampai 500.000 meter kubik, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) setiap meter kubik ; d) 500.000 meter kubik sampai dengan 1.000.000 meter kubik, sebesar Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; e) lebih dari 1.000.000 meter kubik. sebesar Rp 40,00 (empat puluh rupiah) setiap meter kubik. 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tina : a) kurang dari 10.000 meter kubik, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter kubik ; b) 10.000 meter kubik sampai 100.000 meter kubik, sebesar Rp 55,00 (lima puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; c) 100.000 meter kubik sampai 500.000 meter kubik, sebesar Rp 60,00 (enam puluh rupiah) setiap meter kubik ; d) 500.000 meter kubik sampai dengan 1.000.000 meter kubik, sebesar Rp 65,00 (enam puluh lima rupiah) setiap meter kubik ; e) lebih dari 1.000.000 meter kubik, sebesar Rp 70,00 (tujuh puluh rupiah) setiap meter kubik. h. Untuk tenaga Listrik atau turbin : 1. Yang menggunakan air dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) kurang dari 100 PK, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap PK setahun ; b) 100 PK sampai dengan 1.000 PK. sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap PK setahun ; c) 1.000 PK sampai dengan 10.000 PK, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PK setahun ; d) lebih dari 10.000 PK. sebesar Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah) setiap PK setahun. 2. Yang menggunakan air dari sungai-sungai diluar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta : a) kurang dari 100 PK, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap PK setahun ; b) 100 PK sampai dengan 1.000 PK, sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap PK setahun ; c) 1.000 PK sampai dengan 10.000 PK, sebesar Rp 20.000,00 (dua pulu ribu rupiah) setiap PK setahun ; d) dari 10.000 PK, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap PK setahun.


7

Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratoran Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1992 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua, ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TRIMARJONO, SH

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan 503.616.35-613 Tahun 1996.

Menteri

Dalam

ttd

Negeri

tanggal

8

Agustus

Nomor

MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 1 Tahun 1996 Seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Plh Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Madya NIP 010 052 819


8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIZINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM. Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 yang telah diuhah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1991 telah ditetapkan tarip retribusi atas penggunaan air di Jawa Timur. Dalam upaya pengendalian air di Jawa Timur sehingga dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menyesuaikan tarip retribusi dimaksud dengan perkembangan dan keadaan saat ini. Untuk lebih memantapkan usaha peningkatan pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur serta guna mendukung pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana Pengairan di Jawa Timur. Pada Peraturan Daerah ini termasuk izin penggunaan air dari mata air yang dilakukan dengan cara menampung dan kemudian mengalirkannya dengan gaya beratnya sendiri secara alamiah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1huruf A

: Semua izin penggunaan air di Jawa Timur diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam hal penggunaan air dari saluran yang airnya berasal dari sungai-sungai di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, maka diperlukan rekomendasi teknis dari Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. Penggunaan air tersebut baik yang dilakukan pada sungai-sungai di wilayah kewenangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta maupun di luar wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Irigasi.

Huruf B

: Cukup Jelas

Pasal II

: Cukup Jelas


1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents