GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MENIMBANG
: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel serta untuk melestarikan lingkungan, agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya,
perlu
dilakukan
pengendalian
terhadap
limbah
cair,
khususnya limbah cair bagi kegiatan hotel di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
MENGINGAT
: 1. Undang Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO) Tahun 1926 Stbl. 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1982 ; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 ; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 ; 6. Undang - Undar.g Nomor 22 Tahun 1999 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM-37/PW.304.MPPT-86 ; 14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM-94/HK.103.MPPT-87 ; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/ SK/II/1990 ; 16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomuni-kasi Nomor 95/UM.001/MPPT/1994 ; 17. Keputusan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor
Lingkungan
Hidup
Nomor
KEP.35/MENLH/VII/1995 ; 18. Keputusan
Menteri
Negara
KEP.52/MENLH/IV/1995 ; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1989 ; 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 43 Tahun 1995 ;
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Hotel, adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum yang dikelola secara maksimal, yang meliputi Hotel Berbintang dan Hotel Melati ; c. Hotel Berbintang, adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
d. Hotel Melati, adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan dan penginapan ; e. AMDAL, adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; f. UKL, adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan ; g. UPL, adalah Upaya Pemantauan Lingkungan ; h. Baku Mutu Limbah Cair, adalah batas maksimal yang tidak boleh dilampaui dari limbah cair tentang debit dan beban zat Pencemar per satuan tempat tidur terhuni ; i. Limbah Cair, adalah limbah dalam wujud yang dihasilkan oleh usaha kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ; j. Beban zat Pencemar, adalah jumlah berat zat pencemar dalam satuan waktu tertentu yang merupa kan hasil perkalian dari kadar pencemar dengan debit limbah cair ; k. Kadar zat Pencemar, adalah berat zat pencemar dalam volume limbah cair tertentu yang dinyatakan dalam satuan mg/liter ; l. Pejabat yang berwenang, adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ; m. Penanggung Jawab Kegiatan Hotel, adalah Pimpinan hotel yang bersangkutan ; n. Laboratorium yang ditunjuk, adalah Laboratorium rujukan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa timur ; o. Instansi yang berwenang, adalah Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya Propinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Perum Jasa Tirta ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 2 Dalam rangka penanganan masalah limbah cair, Penanggung Jawab Usaha Kegiatan HoteI harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke rumah dan dialirkan ke Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan ; b. Melakukan pengolahan limbah cair secara fisika, kimia dan biologi, sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel yang telah ditetapkan ; c. Memasang alat ukur debit laju alir limbah cair di saluran akhir (outlet) setelah pengolahan limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut ; d. Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel kepada laboratori um yang ditunjuk, sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan atas biaya Penanggung Jawab Usaha Kegiatan Hotel ; e. Menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas Limbah cair tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dan instansi yang berwenang ; f. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan atau ketentuan yang berkaitan dengan pembuangan limbah cair ; g. Membuang
limbah
cair
ke
lingkungan
setelah
limbahnya
memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan. Pasal 3 (1) Pengawasan kualitas limbah cair dilakukan oleh Pejabat yang berwenang ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
(2) Titik pengambilan contoh limbah cair disesuaikan dengan dokumen AMDAL yang telah mendapat perse-tujuan dari Komisi AMDAL Pusat dan atau UKL dan UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Pasal 4 (1) Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel, meliputi hotel berbintangtdan hotel melati adalnh nebagaimana tersebut dalam Lampiran ; (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 5 Pelaksanaan Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Hotel yang telah beroperasi sebelum berlakunya Keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran A, B dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran C dan D selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2000 ; b. Hotel yang tahap perencanaan dan operasionalnya dilakukan setelah berlakunya Keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha Kegiatan Hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran C, D. Pasal 6 Bagi Usaha Kegiatan Hotel yang telah beroperasi wajib mengajukan rekomendasi pembuangan limbah cair selambat-lambatnya bulan Januari 2001 kepada Pejabat yang berwenang.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 7 (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 19 juli 1999
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
: 19 JULI 1999
NOMOR
: 60 TAHUN 1999
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
HOTEL BERBINTANG
Kadar
HOTEL BERBINTANG
Maks NO
Parameter
Debit Maksimum
Mg/1
Beban Maksimum
M3/ttt/Hari
Kg/ttt/Hari
BOD 5
100
I II III IV V I 0,5 0,75 1 1,5 2 0,05
II II 0,075 0,10
IV V 0,15 0,20
2 2
COD
200
0,5 0,75 1
1,5
2
0,10
0,15 0,20
0,30 0,40
3
TSS
80
0,5 0,75 1
1,5
2
0,04
0,06 0,08
0,12 0,16
4
Minyak/Lemak
20
0,5 0,75 1
1,5
2
0,010 0,015 0,02
0,03 0,04
5
Deterjen Anionik
15
0,5 0,75 1
1,5
2
0,007 0,01 0,015 0,02 0,03
1
PH
6-9
HOTEL MELATI
HOTEL MELATI
Kadar NO
Parameter
Maks
Debit Maksimum
Beban Maksimum
Mg/1
M3/ttt/Hari I II III 0,3 0,4 0,5
I 0,045
Kg/ttt/Hari II III 0,06 0,075
1
BOD 5
150
2
COD
300
0,3
0,4
0,5
0,09
0,12
0,15
3
TSS
100
0,3
0,4
0,5
0,03
0,04
0,05
4
Minyak/Lemak
25
0,3
0,4
0,5
0,007
0,01
0,012
5
Deterjen Anionik
15
0,3
0,4
0,5
0,004
0,006
0,007
PH
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6-9
1
HOTEL BERBINTANG
Kadar Maks NO
Parameter
Mg/1
HOTEL BERBINTANG Debit Maksimum
Beban Maksimum
M3/ttt/Hari
Kg/ttt/Hari
BOD 5
50
I II III IV V I II II IV V 0,5 0,75 1 1,5 2 0,025 0,037 0,050 0,075 0,100
2 2
COD
80
0,5 0,75 1
1/5 2
0,040 0,060 0,080 0,120 0,160
3
TSS
80
0,5 0,75 1
1,5 2
0,040 0,060 0,080 0,120 0,160
4
Minyak/Lemak
20
0,5 0,75 1
1,5 2
0,010 0,015 0,020 0,030 0,040
5
Deterjen Anionik 10
0,5 0,75 1
1,5 2
0,005 0,007 0,010 0,015 0,020
1
PH
6-9
HOTEL MELATI
HOTEL MELATI
Kadar NO
Parameter
Maks
Debit Maksimum
Beban Maksimum
Mg/1
M3/ttt/Hari I II III 0,3 0,4 0,5
I 0,022
Kg/ttt/Hari II III 0,030 0,035
1
BOD 5
75
2
COD
100
0,3
0,4
0,5
0,030
0,040
0,050
3
TSS
100
0,3
0,4
0,5
0,030
0,040
0,050
4
Minyak/Lemak
25
0,3
0,4
0,5
0,007
0,010
0,012
5
Deterjen Anionik
10
0,3
0,4
0,5
0,003
0,004
0,005
PH
6-9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.
1.
Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2.
Sdr.
Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3.
Sdr.
Menteri Kesehatan di Jakarta.
4.
Sdr.
Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
5.
Sdr.
Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya di Jakarta.
6.
Sdr.
Kepala Bapedal di Jakarta.
7.
Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8.
Sdr.
Pembantu Gubernur Jawa Timur.
9.
Sdr.
Ketua Bapedalda Propinsi Daera Tingkat II Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Bapedalda Propinsi Daera Tingkat II Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
12. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
13. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
14. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
15. Sdr.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
16. Sdr.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
17. Sdr.
Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
18. Sdr.
Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya di Surabaya.
19. Sdr.
Kepala Balai Industri Surabaya di Surabaya.
20. Sdr.
Kepala Laboratorium Pengujian Air Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
21. Sdr.
Direktur Perum Jasa Tirta di Malang.
22. Sdr.
Ketua Badan Pengurus Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3