GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwa guna menunjang pengembangan usaha di bidang perikanan di Jawa Timur, serta dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan, perlu adanya upaya - upaya peningkatan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengawasan b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang ini, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 tentang Ketentuan Perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia ; 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 tentang Penetapan Jalur-jalur Penangkapan Ikan ; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/Um/ 7 /1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia ; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/Ik.l20/ 11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan ; 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 816/Kpts/Ik.l20/ 11/1990 tentang Penggunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing dengan cara sewa untuk Menangkap Ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 301 /Kpts-11 / 1991 tentang Inventarisasi Satwa yang dilindungi Undang-undang dan bagianbagiannya yang dipelihara oleh perorangan 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.ll /MENLH/3 / 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979 juncto Nomor 26 Tahun 1981 tentang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;


2

27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWATIMUR. Pasal 1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juni 1990 Nomor 503.523.35.559 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1990 Nomor 4 Tahun 1990 Seri B, diubah sebagai berikut : A. Pasal 1 huruf h sampai dengan r diubah dan harus dibaca: 1. Usaha Penangkapan Ikan, adalah kegiatan usaha memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial ; 2. Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial ; 3. Usaha Pengolahan Ikan, adalah kegiatan untuk mengolah/ mengawetkan ikan serta hasil perikanan lainnya yang dilakukan secara modern untuk tujuan komersial ; 4. Perusahaan Perikanan, adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan atau usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; 5. Izin Usaha Perikanan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut; 6. Surat Pengkapan Ikan, adalah Surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di perairan sekitar wilayah Jawa Timur dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan ;


3

7. Surat Pembudidayaan Ikan, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di wilayah Jawa Timur, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan ; 8. Surat Pengolahan Ikan, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pengolahan ikan untuk melakukan kegiatan mengolah/mengawetkan ikan di wilayah Jawa Timur, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan; 9. Nelayan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ; 10. Alat Penangkap Ikan, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang diperlukan untuk menangkap ikan ; 11. Petani Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ; 12. Kapal Perikanan, adalah kapal perahu dan sarana apung lain yang digunakan oleh nelayan dalam operasi penangkapan atau hasil perairan lainnya misalnya perahu layar, perahu motor tempel, perahu motor dalam, kapal motor dan perahu/kapal yang hanya dipergunakan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan. B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca : Usaha Budidaya Ikan, meliputi kegiatan pemeliharaan atau pembudidayaan termasuk kegiatan pembenihan ikan dan biota perairan lainnya baik di perairan laut, payau maupun tawar; C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca : (1) Setiap Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur wajib memiliki Izin Usaha Perikanan dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan bermotor luar atau dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Ton dan mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing yang berdomisili di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selain wajib memiliki Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini, juga wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan ; (3) Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan di air tawar, di air payau dan dilaut serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing, selain wajib memiliki Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini, juga wajib memiliki Surat Pembudidayaan Ikan ; (4) Perusahaan Perikanan yang melakukan pengolahan ikan secara modern dan tislak menggunakan modal dan atau tenaga asing, selain wajib memiliki Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini, juga wajib memiliki Surat Pengolahan Ikan. D. Pasal 8 diubah dan harus dibaca : (1) Untuk memperoleh Izin dan Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

E.

F.

G.

H. I.

J.

(2) Nelayan atau Petani Ikan Kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenankan kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini; (3) Setiap Usaha untuk kepentingan penelitian, olahraga dan pariwisata, wajib mendaftarkan diri melalui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (4) Pelaksanaan Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 10 diubah dan harus dibaca : (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku selama Perusahaan Perikanan masih melakukan usaha perikanan (2) Surat Penangkapan Ikan, Surat Pembudidayaan Ikan dan Surat Pengolahan Ikan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui atas permohonan pemegang izin ; (3) Permohonan untuk mendapatkan pembaruan Surat Penangkapan Ikan, Surat Pembudidayaan Ikan dan Surat Pengolahan Ikan tersebut pada ayat (2) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir. Pasal 11 diubah dan harus dibaca : Izin Usaha Perikanan berakhir, jika : a) badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan ; b) Izin dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 12 diubah dan harus dibaca : Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, jika : a. syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Izin tidak dipenuhi atau tidak ditaati oleh Pemegang Izin ; b. dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah izin diberikan ternyata Pemegang Izin mulai menjalankan usahanya ; c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Jawa Timur mengharuskan izin dicabut. BAB VI diubah dan harus dibaca : PUNGUTAN PERIKANAN Pasal 13 diubah dan harus dibaca : Untuk setiap pemberian Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak dipungut biaya administrasi. Pasal 14 diubah dan harus dibaca : (1) Terhadap Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan izin dan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan dilaut atau perairan lainnya atau usaha pengolahan ikan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur


5

dikenakan Pungutan Perikanan ; (2) Pungutan perikanan tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan setiap tahun sebagai berikut : A. Untuk kegiatan Penangkapan Ikan : a. purse seine, sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) ; b. jaring/gill net dan sejenisnya, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; c. pancing/long line/pole and line dan sejenisnya, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; d. payang dan sejenisnya, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; e. lampara, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; f. muroami, sebesar Rp 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah) ; g. alat tangkap lain (bulu dan lain-lainnya), sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; h. kapal/perahu pengangkutan ikan, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). B. Untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan : 1. Pembenihan Udang : a) kapasitas produksi sampai dengan 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; b) kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor sampai dengan 15 ( lima belas ) juta ekor per tahun, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) c) kapasitas produksi lebih dari 15 (lima belas) juta ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; d) kapasitas produksi lebih dari 25 (dua puluh lima) juta ekor sampai dengan 50 (lima puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; e) kapasitas produksi lebih dari 50 (lima puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 2. Pembenihan Ikan : a) kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor per tahun, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; b) kapasitas produksi lebih dari 15 (lima belas) juta ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; c) kapasitas produksi lebih dari 25 (dua puluh lima) juta ekor sampai dengan 50 (lima puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); d) kapasitas produksi lebih dari 50 (lima puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).


6

3. Pembenihan lainnya seperti katak, penyu, buaya, siput, kerang-kerangan, ikan air laut, sebasar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah): 4. Budidaya Ikan di air tawar/payau : a) Luas lahan sampai dengan 5 (lima) hektar, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ; b) luas lahan lebih dari 5 (lima) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; c) luas lahan lebih dari 15 (lima belas) hektar sampai dengan 30 (tiga puluh) hektar, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; d) luas lahan lebih dari 30 (tiga puluh) hektar, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 5. Budidaya Laut : a) budidaya ikan/rumput laut dan lain-lain : 1) Luas lahan sampai dengan 2 (dua) hektar, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ; 2) luas lahan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; 3) luas lahan lebih dari 5 (lima) hektar, sampai dengan 10 (sepuluh) hektar, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 4) luas lahan lebih dari 10 (sepuluh) hektar, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; b) Budidaya Kerang Mutiara : 1) kapasitas produksi sampai dengan 1.000 (seribu) butir per tahun sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2) kapasitas produksi lebih dari 1.000 (seribu) butir sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir per tahun, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 3) kapasitas produksi lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) butir per tahun, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 4) kapasitas produksi lebih dari 5.000 (lima ribu) butir per tahun, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). C. untuk kegiatan Pengolahan Ikan secara modern : 1. kapasitas Produksi sampai dengan 5 (lima) ton per hari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; 2. kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton setiap hari, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 3. kapasitas produksi diatas 10 (sepuluh) ton sehari, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;


7

(3) Hasil Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini masuk ke Kas Pemerintah Daerah dan penggunaannya ditetapkan sebagai berikut : a. sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I ; b. sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat ( 2 ) dan (3) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. K. Pasal 19 ayat (1) diubah dan harus dibaca : (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua, ttd TRIMARJONO, SH

Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1994 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1995 Nomor 503.525.35-676 Tahun 1995. MENTERI DALAM NEGERI ttd M. Y O G I E SM. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1995 Nomor 6 Tahun 1995 Seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. MOH.SAFII AS'ARI Pembina Utama Madya NIP 010052819 Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM. Guna menunjang pengembangan usaha dibidang Perikanan di Jawa Timur, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi ndayan dan petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu usaha-usaha yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengawasan, dan dalam rangka peningkatan pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989 maka beberapa urusan yang tidak diserahkan kepada Daerah Tingkat II tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Untuk maksud tersebut diatas maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Timur perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal

: Cukup Jelas


1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents