GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 318 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, MENIMBANG

: Bahwa guna lebih memantapkan tata penyelenggaraan Perusahaan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, terutama ketentuan mengenai Direksi, Badan Pengawas, Satuan Pengawasan Intern, Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah, perlu diadakan pedoman susunan organisasi dan tata kerja dalam Perusahaan Daerah dengan memperhatikan keadaan masing-masing Perusahaan Daerah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 juncto Undangundang Nomor 18 Tahun 1950 ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktaber 1981 Nomor 926 - 666 ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23,24,25,26,27 dan 28 Tahun 1984 ; 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1981 Nomor 134 Tahun 1981 juncto tanggal 29 Nopember 1984 Nomor 311 Tahun 1984. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang sebelum Badan Pengawas ini terbentuk, dilaksanakan oleh Badan PengendaUan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Perusahaan Daerah adalah merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah ; (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan dan penyelenggaraannya. Pasal 3 Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan Pengawas. Pasal 4 (1) Perusahaan Daerah mempunyai tugas : a. Melakukan kegiatan perusahaan yang didasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

guna dan berhasil guna ; b. Meningkatkan salah satu sumber pendapatan asli Daerah. (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah ; Pasal 5 (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi sebagai suatu kesatuan ekonomi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mendapatkan keuntungan ; (2) Dalam organisasi Perusahaan Daerah harus jelas pemlsahan fungsi-fungsi terutama fungsi penguasaan, fungsi penyimpanan, fungsi pencatatan dan pengawasan. Pasal 6 Dalam perumusan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah harus dituangkan prinsip-prinsip organisasi, yang meliputi perumusan tujuan yang jelas, pembidangan, pembagian kerja habis, kordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi kesatuan perintah, penyediaan tenaga kerja dan anggaran, dengan memperhatikan daya guna dan hasil guna.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari : a. Badan Pengawas ; b. Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Produksi serta Direktur Administrasi dan Keuangan; c. Bidang dan Satuan yang meliputi : Bidang Pemasaran, Bidang Produksi, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Satuan Pengawasan Intern, Bidang Umum dan Personalia, Bidang Keuangan dan Bidang Pembukuan ; d. Seksi-seksi di bawah Bidang/Satuan yang meliputi Seksi Penjualan, Seksi Promosi, Seksi Administrasi Penjualan dan Monitoring Pemasaran, Seksi Penelitian Pasar dan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

Estimasi Penjualan, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Seksi Pembelian, Seksi Umum, Seksi Personalia, Seksi Gaji dan Upah, Seksi Pemeliharaan, Seksi Anggaran, Seksi Kasir dan Perbankan, Seksi Penagihan, Seksi Pajak dan Asuransi, Seksi Pembukuan Umum, Seksi Pembukuan Biaya ; e. Unit; f. Seksi-seksi di bawah Unit. Pasal 8 Badan Pengawas adalah aparat pelaksana kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di bidang pengawasan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang masing-masing Perusahaan Daerah. Pasal 9 Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dan memerintahkan Direktur Produksi dan Pemasaran, Direktur Administrsi dan Keuangan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kepala Satuan Pengawasan Intern. Pasal 10 (1) Direktur Pemasaran dan Produksi, membawahkan dan dibantu oleh : a. Bidang Pemasaran ; b. Bidang Produksi ; (2) Bidang Pemasaran dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari : a. Seksi Penjualan ; b. Seksi Promosi; c. Seksi Administrasi Pemasaran;

Penjualan

dan

Monitoring

d. Seksi Penelitian Pasar dan Estimasi Penjualan ; (3) Bidang Produksi dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Produksi ; b. b. Seksi Pembelian. Pasal 11 (1) Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahkan dan dibantu oleh : Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

a. Bidang Pembukuan ; b. Bidang Keuangan ; c. Bidang Umum dan Personalia ; (2) Bidang Pembukuan, dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, terdiri dari : a. Seksi Pembukuan Umum ; b. Seksi Pembukuan Biaya ; (3) Bidang Keuangan, dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, terdiri dari : a. Seksi Anggaran ; b. Seksi Kasir dan Perbankan; c. Seksi Penagihan ; d. Seksi Pajak dan Asuransi ; (4) Bidang Umum dan Personalia, dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, terdiri dari : a. Seksi Umum ; b. Seksi Personalia ; c. Seksi Gaji dan Upah ; d. Seksi Pemeliharaan ; (5) Seksi-seksi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan ; (6) Satuan Pengawasan Pengawasan Intern.

terdiri

dari

Staf-staf

Satuan

Pasal 12 Unit-unit Perusahaan Daerah terdiri dari beberapa Seksi sesuai dengan jenis kegiatan dan besar kecilnya aktifitas unit. BAB IV URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA Pasal 13 (1) Direktur Utama, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a. Memimpin Perusahaan Daerah menurut wewenang berdasarkan Peraturan Daerah, menyangkut perencanaan, penguasaan, pengurusan, dan pengembangan Perusahaan Daerah secara berhasil guna untuk mencapai tujuannya; b. Menetapkan rencana kerja Perusahaan Daerah beserta pedoman pelaksanaannya ; c. Memimpin dan mengawasi Penyelenggaraan PerusaDok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

haan Daerah ; d. Menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan pengurusan, penguasaan dan pengembangan Unit-unit Perusahaan Daerah ; e. Menyelenggarakan program produksi, program permodalan, pemasaran, pergudangan dan transportasi bagi Perusahaan Daerah ; f. Tembusan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Daerah ; g. Membina ketrampilan dan kesejahteraan para karyawan Perusahaan Daerah ; h. Memelihara ketentraman dan keamanan Perusahaan Daerah ; i. Bertanggungjawab untuk memenuhi pembayaran dana pembangunan Daerah ;

kewajiban

j. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas Direktur Pemasaran dan Produksi serta Direktur Administrasi dan Keuangan ; (2) Direktur Pemasaran dan Produksi, mempunyai tugas dan tanggungjawab : a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kewenangannya serta mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan/tugas Bidangbidang yang berada di bawah kewenangannya ; b. Dalam melaksanakan tugasnya kepada Direktur Utama ;

bertanggungjawab

(3) Direktur Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas dan tanggungjawab ; a. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan dari satuan organisasi yang meliputi bidang-bidang yang berada di bawah kewenangannya ; b. Dalam melaksanakan kepada Direktur Utama.

tugasnya

bertanggungjawab

Pasal 14 (1) Bidang Pemasaran, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengawasan dan proses penjualan barang ; b. Menyelenggarakan pembinaan dan kordinasi terhadap para penyalur dan pengecer serta sarana-sarana pemasaran lainnya ; c. Menyelenggarakan administrasi di bidang penjualan ; d. Menyelenggarakan promosi, pemasaran, periklanan, Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

penelitian dan pengembangan pasar ; e. Menyusun laporan pemasaran dan penjualan ; (2) Bidang Produksi, mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana produksi, menyelenggarakan proses produksi serta pengawasan dan pengendalian terhadap proses produksi ; b. Menyusun pedoman kerja (manual) sebagai pedoman dan petunjuk kerja bagi petugas teknik/produksi ; c. Menyelenggarakan pembelian bahan untuk produksi; d. Menyusun laporan produksi dan teknik ; (3) Bidang Pembukuan, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembukuan umum dan pembukuan biaya ; b. Menyusun laporan keuangan (neraca, daftar rugi laba dan lain-lain) ; (4) Bidang Keuangan, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tata usaha keuangan termasuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Perusahaan dan penyelenggaraan buku kas ; b. Menyelenggarakan pengendalian keuangan dan suratsurat berharga yang dikuasai Perusahaan Daerah ; c. Membantu Direktur Administrasi dan Keuangan dalam menyelenggarakan hubungan dengan pihak ketiga dalam kordinasi dan penyelenggaraan tata usaha keuangan Perusahaan Daerah ; d. Menyelenggarakan pencatatan dan penagihan piutang dan hutang ; e. Membantu Direktur Administrasi dan Keuangan dalam menyelenggarakan hubungan kedinasan dengan Bank dan Lembaga perkreditan dalam rangka pengadaan keuangan ; f. Melaksanakan tugas-tugas perpajakan dan asuransi ;

yang

g. Menyusun laporan realisasi finansial dan lain-lain ;

berkaitan

anggaran,

dengan

rasio-rasio

(5) Bidang Umum dan Personalia, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tata Perusahaan Daerah;

usaha

personalia/karyawan

b. Menyusun rencana, menyelenggarakan pemanggilan dan pengadaan/pengangkatan serta penempatan karyawan Perusahaan Daerah ; c. Menyusun rencana pembinaan karier bagi karyawan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

Perusahaan Daerah; d. Menyelenggarakan penggajian serta pembayaran hakhak lainnya bagi karyawan Perusahaan Daerah ; e. Memproses mutasi dan Perusahaan Daerah ;

promosi

bagi

karyawan

f. Memproses hukum, tindakan disiplin, pembinaan personalia serta mengatur hubungan kerja bagi karyawan yang meninggalkan tugas atau kontrak kerjanya; g. Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan/dokumentasi ; h. Menyelenggarakan protokoler ;

urusan

rumah

tangga

dan

i. Menyusun rencana pembayaran gaji dan upah ; j. Mengupayakan jaminan keselamatan kesehatan industri bagi karyawan ;

kerja

dan

k. Merencanakan dan menyusun susunan organisasi dan uraian tugas bagi Perusahaan Daerah yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta mengikuti perkembangannya ; l. Menyusun laporan bidang personalia baik kuantitatip maupun kualitatip. (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas: a. Mengadakan penelitian terhadap segala data yang ada di Perusahaan Daerah untuk dianalisa guna dimanfaatkan untuk pengembangan Perusahaan Daerah ; b. Mengadakan usaha-usaha lain baik di dalam maupun di luar Perusahaan Daerah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan Perusahaan Daerah ; c. Mengadakan penelitian sebab musabab terjadinya kerugian, hambatan dan kemunduran perusahaan, sebab-sebab terjadinya keuntungan dan kemajuan dalam Perusahaan Daerah ; d. Menyusun laporan penelitian ; (7) Satuan Pengawasan Intern, mempunyai tugas : a. Membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian dan pengelolaan (manajemen), pelaksanaan serta memberikan saran perbaikannya; b. Melakukan auditing internal; c. Menyusun laporan audit.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

Pasal 15 (1) Bidang, Satuan dan Unit dalam Perusahaan Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Kepala Satuan, dan Kepala Unit ; (2) Seksi-seksi dalam Perusahaan Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 16 (1) Susunan Organisasi, Uraian tugas, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah termasuk Seksi-seksi baik yang berada di bawah Bidang atau Satuan maupun pada Unit ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan pedoman dalam Keputusan ini ; (2) Keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (3) Pengesahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. Pasal 17 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 September 1982 Nomor 175 Tahun 1982 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 11 Desember 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKANKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd

Tgl 11-12-1984 No. 375/D 3

WAHONO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

9

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 5. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 6. Sdr. Ketua BP2PD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

10