GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 1986 TENTANG PANITIA PEMBANTU PELAKSANA PENGANGKATAN GURU/ PENJAGA DAN GURU AGAMA SEKOLAH DASAR NEGERI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, MENIMBANG
: Bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengangkatan Guru/Penjaga dan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1985/1986 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 30 September 1985 Nomor 71/MENPAN/1985 dan Nomor 72/MENPAN/1985 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Nopember 1985 Nomor 0529/U/1985 dan Nomor 0530/U/1985, maka perlu menginstruksikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk membentuk Panitia Pembantu Pelaksana Pengangkatan Guru/Penjaga dan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; 3. Instruksi Presiden RepubIik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984; 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 30 September 1985 Nomor 71/MENPAN/1985 dan Nomor 72/MENPAN/1985; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Nopember 1985 Nomor 0529/U/1985 dan Nomor 0530/U/ 1985 ; 6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 16 Nopember 1985 Nomor 242/KEP/1985 dan Nomor 244/KEP/1985 ; 7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal ,16 Nopember 1985 Nomor 243/KEP/1985 dan Nomor 245/KEP/1985 ; 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1986 Nomor 364 Tahun 1986 dan Nomor 365 Tahun 1986.
MENGINSTRUKSIKAN KEPADA
: Sdr. Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Timur. UNTUK
: I. a. Membentuk Panitia Pembantu Pelaksana Pengangkatan Guru/Penjaga dan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri, dengan anggota terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Tingkat II, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingdat II, Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat; b. Menugaskan kepada Panitia Pembantu dimaksud pada huruf a Instruksi ini sebagai berikut : 1. Mengadakan pengumuman dan pendaftaran para pelamar calon Guru, Guru SDLB, Guru Olahraga dan Kesehatan, Penjaga Sekolah, Guru Agama Islam, Protestan, Katolik dan Budha Sekolah Dasar Negeri ; 2. Mengadakan penelitian berkas-berkas lamaran sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ; 3. Melaporkan/menyampaikan daftar pelamar yang memenuhi syarat lamaran disertai daftar Sekolah INPRES Nomor 6 Tahun 1984 yang Tahun Anggaran 1985/1986 ;
nominatif dari berikut berkas Dasar Negeri dibangun dalam
4. Mengadakan penyelenggaraan Ujian yang bahanbahan/naskahnya ditentukan/diberikan oleh Panitia Pelaksana Tingkat I Jawa Timur. II. a. Menetapkan syarat-syarat umum untuk dapat diangkat sebagai Calon Guru, Guru Olahraga dan Kesehatan, Pejaga, Guru Agama Islam, Protestan, Katolik dan Budha Sekolah Dasar Negeri sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia; 2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun; 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya ; 4. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ; 5. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
6. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri (baik Pegawai Negeri Sipil maupun anggota ABRI ) ; 7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat ; 8. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter; 9. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ; b. Menetapkan syarat-syarat khusus sebagai berikut : 1. Bagi Pelamar Calon Guru Sekolah Dasar, berijasah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Tahun 1984 dan sebelumnya ; –
KhUsus bagi lulusan SPG Negeri Pamekasan dan Sumenep yang mendaftarkan di Daerah ex Karesidenan Madura, yang dapat mendaftarkan adalah lulusan 1985/1986 dan sebelumnya ;
a. Sekolah Guru Atas (SGA) baik Negeri atau Swasta yang telah disamakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; b. Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ; c. Kursus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (KPGSD) ; d. Program Khusus Kursus Pendidikan Guru Paket C; 2. Bagi pelamar Calon Guru Bidang Studi Olah Raga dan Kesehatan berpendidikan : a. Lulusan Sekolah Guru Olah Raga (SGO) ; b. Lulusan Sekolah Menengah Olah Raga Atas (SMOA) atau Sekolah Pendidikam Guru (SPG) yang telah mengikuti program khusus Pendidikan Guru Olah Raga dan Kesehatan untuk Sekolah Dasar (Program Khusus A), yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidik an Dasar dan Menengah memperoleh Surat Keterangan Kewenangan Mengajar Bidang Studi Olah Raga dan Kesehatan di Sekolah Dasar ; c. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMTA) baik umum maupun Kejuruan termasuk Madrasah AUyah yang telah mengikuti Program Khusus Pendidikan Guru Olah Raga dan Kesehatan untuk Sekolah Dasar (Program Khusus B) yang diselenggara kan berdasarkan Keputusan Menteri Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
Pendidikan dan Kebudayaan dan memperoleh Surat Keterangan Kewenangan Mengajar Bidang Olah Raga dan Kesehatan di Sekolah Dasar ; 3. Bagi pelamar Calon Guru Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah : a. Lulusan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) ; b. Lulusan Program Diploma Jurusan pendidikan Luar Biasa (PLB) ; c.
Sarjana Muda Pendidikan Luar Biasa (PLB) ;
d. Lulusan Sekolah pendidikan Guru (SPG) peserta program ktlusus Pengadaan Guru Sekolah Dasar Luar Biasa; 4. Bagi Pelamar Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) adalah : a. Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ; b. Kursus Pendidikan (KPGSD) ;
Guru
Sekolah
Dasar
5. Bagi Pelamar Calon Penjaga Sekolah Dasar : –
Berijazah Sekolah Dasar Negeri atau Swasta yang yang telah disamakan dengan Sekolah Dasar Negeri;
6. Bagi Pelamar Calon Guru Agarna Sekolah Dasar, berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Tahun 1984/1985 dan sebelumnya; a. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun untuk Agama Kristen Protestan atau Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ditambah Surat Keterangan tentang kemarnpuan yang bersangkutan untuk menjadi Guru Agama Kristen Protestan yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan setempat atau berijazah PGA (Kristen) Protestan yang dipersamakan PGA Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama ; b. Pendidikan Guru Agama (PGAN) 6 tahun untuk Agama Islam; c. Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ditambah Ijazah/ Surat Keterangan untuk menjadi Guru Agama Katolik yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik atau Sekolah Umum Tingkat Atas (SMTA) ditambah Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Agarna Katolik (PGAK) atau berijazah PGA Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama ; d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun untuk Agama Hindu Dharma atau Sekolah Pendidikan Guru (SPG) serta telah mendapat Surat Keterangan untuk menjadi Guru Agama Hindu dari 'Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agarna ; e. Pendidikan Guru Agama Negeri 6 tahun untuk Agama Budha atau Sekolah Pendidikan Guru yang telah mendapat surat keterangan untuk menjadi Guru Agama Budha dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama. III. Penentuan pengangkatan dan Penempatan Calon Guru/Pen jaga dan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengangkatan Guru dan Guru Agama Sekolah Dasar. INSTRUKSI
ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 31 Oktober 1986
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKANKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Tgl 31 - 10 - 1986 No. 52 / D 4
ttd Drs. SOEPARMANTO NIP 010019859
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Menteri Agama di Jakarta.
3. Sdr.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Sdr.
Menteri Agama di Jakarta.
5. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
7. Sdr.
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daetah Tingkat II di Jawa Timur.
9. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
