GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN PERALATAN JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang
: bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan darat yang berupa jalan dan jembatan serta untuk lebih mendayagunakan peralatan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur oleh masyarakat perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penggunaan peralatan jalan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1288) ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ; 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN PERALATAN JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Peralatan Jalan, adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ; d. Pengguna Peralatan, adalah orang atau badan hukum yang memperoleh izin untuk memanfaatkan peralatan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Operator, adalah Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang ditugaskan untuk mengemudikan atau mengoperasikan peralatan jalan. BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN Pasal 2 (1) Sepanjang tidak dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, setiap orang atau badan hukum dapat memanfaatkan peralatan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; (2) Setiap penggunaan peralatan jalan dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah. Pasal 3 Untuk mendapatkan izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) setiap orang atau Badan Hukum yang ingin memanfaatkan peralatan jalan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penggunaan peralatan jalan dimaksud : (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menolak permohonan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ; (2) Izin yang telah diberikan dapat dicabut jika Pemerintah Daerah memerlukan peralatan tersebut untuk kepentingan Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
Pasal 4 Tata cara penggunaan peralatan jalan dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Setiap kali penggunaan peralatan jalan akan disertai seorang operator dan pembantu operator ; (2) Uang lembur dan uang makan operator dan pembantu operator dalam menjalankan peralatan menjadi tanggung jawab pengguna peralatan ; (3) uang lembur dan uang makan dimaksud pada ayat (2) minimal sama dengan uang lembur dan uang makan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
a. b.
c. d.
e.
Pasal 6 Selama jangka waktu penggunaan peralatan jalan pengguna wajib: menanggung bahan bakar, pelumas dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan jalan dimaksud ; merawat, memelihara dan memperbaiki atau mengganti semua peralatan yang rusak atau hilang selama masa pemakaian sehingga tetap dapat berfungsi dengan baik ; mentaati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Izin Penggunaan Peralatan Jalan ; menggunakan peralatan jalan sesuai dengan maksud dan tujuan, sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penggunaan Peralatan Jalan ; setelah habis jangka waktu penggunaan segera mengembalikan peralatan jalan yang digunakan dalam keadaan baik dan terawat ditempat penyimpanan semula. Pasal 7
(1) Pelaksanaan penyerahan penggunaan peralatan jalan dilakukan pada saat akan dimulai penggunaan peralatan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan ; (2) Pelaksanaan pengembalian peralatan jalan dilakukan pada saat berakhirnya penggunaan peralatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) Setiap penggunaan peralatan jalan dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi; (2) Perhitungan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. penggunaan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan tarip harian ; b. penggunaan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tarip mingguan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
c. penggunaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan tarip bulanan; (3) Besarnya tarip retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Dalam hal-hal tertentu Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan ataupun pembebasan terhadap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 10 Pembayaran retribusi penggunaan peralatan jalan dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 Pembinaan dan pengawasan penggunaan peralatan jalan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkab lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pemakaian Mesin Gilas Jalan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1995 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Ttd ttd TRIMARJONO, SH
M. BASOFI SOEDIRMAN
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1996 Nomor 602.34-797 Tahun 1996 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1996 Nomor 7 Tahun 1996 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. Drs. SOENARJO Pembina Utama Madya NIP 010 052 819
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 29 DESEMBER 1995 NOMOR : 14 TAHUN 1995 TARIP RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR A. MESIN GILAS JALAN KAPASITAS / RETRIBUSI (Rp) / HARI
TAHUN
6 TON
6-8 TON
8-10 TON
10-12 TON
12-14 TON
S / D 1965
15.000,00
18.000,00
21.000,00
24.000,00
27.000,00
66-69
21.000,00
24.000,00
27.000,00
30.000,00
33.000,00
70-73
24.000,00
27.000,00
30.000,00
33.000,00
36.000,00
74-77
25.000,00
27.500,00
30.500,00
33.000,00
35.750,00
78-81
27.500,00
30.250,00
33.000,00
35.200,00
38.500,00
82-85
30.250,00
33.000,00
35.750,00
38.500,00
40.250,00
B. PERALATAN JALAN LAINNYA JENIS ALAT
KAPASITAS
RETRIBUSI (Rp) / HARI
1
2
3
110 HP
208.500,00
Wheel Loader
1 m3
153.500,00
Motor Grader
130 HP
208.500,00
Stone Crusher
30 TPH
207.500,00
Mobile Crane
15 Ton
319.500,00
8-15 Ton
121.000,00
Vibrator Roller
6,5 Ton
125.000,00
Plate Tamper
5 HP
2.500,00
10 Ton
83.500,00
125 CFM
36.500,00
ST. Generator
3 KVA
2.500,00
ST. Generator
30 KVA
5.500,00
Water Pump
04 MICH
26.500,00
Bludozer
Tyre Roller
Trailer Compresor
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd ttd TRIMARJONO, SH
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
M. BASOFI SOEDIRMAN
1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN PERALATAN JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM. Bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jalan dan jembatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka diperlukan perlatan jalan sebagai penunjang pekerjaan phisik konstruksi jalan. Guna menunjang kelancaran kegiatan pembangunan dimaksud, serta untuk lebih mendayagunakan peralatan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sehubungan dengan adanya pelimpahan peralatan jalan dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Departemen Dalam Negeri dipandang perlu memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalam kegiatan pembangunan khususnya jalan dan jembatan dengan memanfaatkan peralatan jalan. Selanjutnya atas penggunaan peralatan jalan dan alat berat dimaksud, maka orang/badan hukum yang memanfaatkan, diwajibkan membayar retribusi dimana retribusi yang dihasilkan tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang dana pembangunan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai : Cukup Jelas dengan 2 Pasal 3 ayat 1
: Tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemakaian ini dimaksudkan sebagai tenggang waktu untuk proses penerbitan Surat Izin Penggunaan Peralatan Jalan maupun mempersiapkan peralatan jalan yang hendak digunakan. Tenggang waktu tersebut tidak berlaku apabila dalam keadaan darurat. Misalnya : Bencana alam dan lain-lain
Ayat (2)
: Pertimbangan khusus untuk alasan penolakan tersebut diperoleh setelah mempelajari permohonan dari yang bersangkutan mengenai rencana pemakaian peralatan jalan dimaksud. Misalnya : Jangka waktu pemakaian bersamaan dengan program Pemerintah Daerah sendiri dan sebagainya.
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1)
: Penyertaan tenaga operator dimaksudkan memberikan kemudahan bagi para pengguna disamping sebagai upaya pengawasan terhadap pemakaiannya.
Ayat (2) dan (3)
: Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1)
: Cukup Jelas
Ayat (2)
: a. Pengertian sehari atau bagiannya adalah pemakaian peralatan jalan selama 7 (tujuh) jam kerja yang dimulai sejak jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 dengan 1 (satu) jam istirahat. Pemakaian kurang dari 7 (tujuh) jam di anggap dan dihitung 7 (tujuh) jam penuh. b. Pengertian pengenaan tarip harian, adalah 1 (satu) bulan dihitung 30 hari. c. Pengertian pengenaan tarip mingguan atau bagiannya adalah 1 (satu) Minggu dihitung 6 (enam) hari. d. Pengertian pengenaan tarip bulanan adalah 1 (satu) bulan atau bagiannya dihitung 25 (dua puluh lima) hari.
Ayat (3)
Cara menghitung besarnya retribusi penggunaan peralatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan rumus yang diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988.
Pasal 9
: Pembebasan ataupun keringanan pembayaran retribusi atas pemakaian peralatan jalan dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mempelajari sifat dan pekerjaan yang akan dikerjakan pihak pemohon izin. Misalnya : - Untuk keperluan Instansi/Dinas Pemerintah Daerah. - Untuk kepentingan sosial amal, ilmiah dan sebagainya.
Pasal 10
: Retribusi atas pemakaian peralatan jalan ini wajib dibayar terlebih dahulu kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebelum pemakaian peralatan jalan dipergunakan.
Pasal 11 sampai : Cukup jelas dengan 14
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
