GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TlMUR NOMOR : 38 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN POKOK PROGRAM INTENSIFIKASI CENGKEH DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penghasilan petani cengkeh serta meningkatkan produksi guna mencukupi kebutuhan dalam Negeri, perlu ditetapkan program Intensifikasi tanaman cengkeh dengan mengatur Pedoman Pokok Program Intensiflkasi Cengkeh di Jawa Timur dalam Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1974 jis Nomor 45 Tahun 1974 dan Nomor 74 Tahun 1979 ; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 ; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 juncto Nomor 18 Tahun 1981; . 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 ; 8. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 612/ Kpts/X/1979, Nomor 651/Kpts/Um/10/1979 dan Nomor 202 Tahun 1979; 9. Keputusan MenteriPertanian Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 ; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 587/Kpts/Um/8/1980 ; 11. Keputusan Menteri Pertaniao.Nomor 744/Kpts/Um/10/1982 . 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 739/KMK/011/1982 ; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Kpts/Um/1/1983.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN POKOK PROGRAM INTENSIFIKASI CENGKEH DI JAWA TIMUR.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATPEM BlMAS, ialah Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua Satuan Pembina Bimbingan Massal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II ; c. Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I, ialah Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Jawa Timur ; d. Cabang Dinas Perkebunan Daerah, ialah Cabang Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. SATPEM BIMAS, ialah Satuan Pembina Bimbingan Massal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. SATPEM BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II di Pacitan dan Trenggalek; (2) Yang dimaksud dengan singkatan : a. PIC, ialah Program Intensifikasi Cengkeh; b. BRI, ialah Bank Rakyat Indonesia; c. PUSKUD, ialah Pusat Koperasi Unit Desa; d. KUD, ialah Koperasi Unit Desa; e. UPP, ialah Unit Pelaksana Proyek; f. PLPT, ialah Petugas Lapangan Proyek Terpadu . g. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PIC Pasal 2 (1) PIC dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani cengkeh; (2) PIC dilaksanakan dalam bentuk pemberian kredit dengan menggunakan dana dari BRI. Pasal 3 (1) Kredit dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan ini diberikan kepada petani dengan ketentuan : a. mempakan petani golongan ekonomi lemah yang ditetapkan secara selektif ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

b. memiliki tanaman cengkeh yang produktif, yang telah berusia paling sedikit 8 (delapan) tahun dan telah berbunga; c. memiliki paling sedikit 5 (lima) pohon sampai 300 (tiga ratus) pohon ; (2) Petani peserta PIC hams r;nempakan petani pemilik dan atau pemegang hak atas tanah yang mengusahakan tanaman cengkeh di atas tanah milik sendiri. Pasal 4 Perorangan dan gabungan beberapa orang serta badan usaha yang mengusahabn tanaman cengkeh pada tanah milik orang lain yang disewanya, dilarang menjadi peserta PIC. BAB III LOKASI DAN PERSYARATAN TANAMAN Pasal 5 Kegiatan PIC dilaksanakan di beberapa Daerah Tingkat II yang akan ditunjuk. Pasal 6 Tanaman Cengkeh yang diikutsertakan dalam PIC, harus memenuhi syarat : a. Tanaman telah berumur paling sedikit 8 (delapan) tahun dan telah berbunga dalam arti sudah menghasilkan ; b. Lokasi tanaman diadakan dalam Wilayah yang dapat dijangkau oleh PLPT d UPP Intensifikasi Cengkeh; c. Tanaman tidak dijadikan sebagai tanggungan hutang meminjam antara petani dengan pihak manapun. BAB IV PERKREDITAN Pasal 7 (1) Bagi petani peserta PIC disediakan KMKP Massal dengan jangka waktu 2 (dua) tahun; (2) Kredit dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan secara bertahap sesuai dengan persyaratan dimaksud dalam pasal 6 Keputusan ini.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

Pasal 8 (1) Kredit PIC disediakan dan disalurkan oleh BRI dan diasuransikan kepada PT Askrindo; (2) BRI memberikan kredit kepada petani peserta PIC dalam 2 (dua) tahap, yaitu untuk biaya panen dan pasca panen ; (3) Perincian pemberian kredit dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; (4) Kredit dimaksud pada ayat (3) pasal ini diberikan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum panen. Pasal 9 (1) Paket kredit cengkeh setiap pohon akan ditetapkan lebih Ianjut dengan memperhatikan jumlah pohon serta alokasi dana yang disediakan, untuk tiap tahun anggaran ; (2) Jangka waktu sejak pengambilan kredit sampai dengan pelunasan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 10 (1) Angsuran kredit setiap tahun atau pelunasan pada akhir jangka waktu kredit dilaksanakan paling Iambat 2 (dua) bulan setelah masa panen ; (2) Jumlah angsuran kredit untuk tahun pertama paling rendah 30% (tiga puluh Persen) dari nilai paket tahun yang bersangkutan ; (3) Jumlah angsuran kredit pada tahun kedua sebesar seluruh paket pada tahun yang bersangkutan, ditambah sisa tahun sebelumnya. Pasal 11 Bunga kredit ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) setahun dan dilunasi paling lambat pada tiap akhir tahun, bersama dengan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok kredit. Pasal 12 (1) Apabila terjadi kegagalan panen, penyelesaian Kreditnya dilaksanakan berdasar peraturan yang berlaku ; (2) Ketentuan mengenai perkreditan termasuk petunjuk pelaksanaan KMKP Massa PIC diatur lebih Ianjut sesuai pedoman BRI.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

BAB V SARANA PRODUKSI Pasal 13 (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk Dan pestisida dilaksanakan oleh Perusahaan yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 ; (2) Perayonan (rayonering) untuk pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan; (3) Penyaluran sarana produksi tersebut pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh penyalur sampai di lokasl proyek. Pasal 14 (1) Jenis sarana produksi yang digunakan berupa pupuk Urea, TSP, KCL dan pestisida ; (2) Harga penyerahan sarana produk tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepada petani atau di lokasi proyek ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 15 (1) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini untuk keperluan PIC harus sesuai dengan jadwal pemakaian yang ditetapka oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I; (2) Mutu sarana produksi dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini harus sesuai dengan persyaratan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh peneliti atas permintaan dan biaya penyalur; (3) Pengawasan terhadap mutu dan jumlah sarana produksi dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini serta peralatan yang dibutuhkan untuk PIC dilakukan oleb Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I melalui UPP Intensifikasi Cengkeh B A B VI PEMBINAAN PROGRAM INTENSIFIKASI CENGKEH Pasal 16 (1) Pembinaan teknik budidaya dan petani peserta PIC dilakukan oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I melalui Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I ; (2) Penyaluran kredit dilakukan oleh Bank Pelaksana dan penyaluran sarana produksi oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

Pasal 17 (1) SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PIC; (2) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di lapangan dilakukan oleh UPP Intensifikasi Cengkeh. Pasal 18 (1) Pembinaan petani peserta PIC dilakukan dengan dikelompokkan dalam suatu kelompok tani yang menguasai tanaman cengkeh meliputi 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) pohon cengkeh; (2) Setiap kelompok tani dipimpin dan dikoordinasi oleh seorang Ketua Kelompok, yang dibina oleh UPP Intensifikasi Cengkeh. B A B VII PENGEMBANGAN KOPERASI Pasal 19 (1) Kelompok tani peserta PIC dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) Keputusan ini harus menjadi suatu unit kerja koperatif tergabung dalam KUD , (2) KUD diberi kesempatan menangani pelaksanaan PIC dan sebagai wadah petani berperan aktif menyelenggarakan pembinaan secara teratur sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 serta ketentuan pelaksanaannya. Pasal 20 (1) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KUD dalam rangka PIC adalah ; a. ikut serta dalam pembentukan kelompok tani ; b. mengkoordinasi pendaftaran petani; c. membantu kelancaran penyaluran sarana produksi dan peralatan ; c. membantu pembinaan dan penyelenggaraan pemasaran hasil produksi , (2) UPP Intensifikasi Cengkeh membantu pembinaan KUD. BAB VIII PEMASARAN HASIL Pasal 21 Pemasaran hasil cengkeh petani peserta PIC dilaksanakan sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 beserta petunjuk pelaksanaannya.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

BAB IX PENYULUHAN Pasal 22 (1) Kegiatan bimbingan dan pembinaan PIC diarahkan pada pertumbuhan dan perubahan perilaku petani guna kepentingan peningkatan produksl cengkeh dan pendapatan petani peserta PIC; (2) Kegiatan langsung di lapangan berupa bimbingan teknis seharihari dilaksanakan oleh UPP Intensifikasi Cengkeh yang bersangkutan. BAB X PEDOMAN PELAKSANAAN Pasal 23 Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, merupakan Pedoman bagi Bupati Kepala Daerah Tingkat II tempat pelaksanaan PIC dalam menentukan kebijaksanaan leblh lanjut, sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing. BAB XI PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 25 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputuan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa TImur.

Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 12 Maret 1983 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH Wakil Gubemur Kepala Daerah PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Tgl, 12 – 3 - 1983 No. 48/D3

ttd. Dra. SOEPARMANTO NIP. 010019859

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7