GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran tugas dan pelayanan di bidang pertambangan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan beban kerja, perlu menata kembali Organisasi Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 dan menuangkan perubahannya dalam suatu Peruran Daerah.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 perihal Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2831) ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahum 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor "22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2831) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3174) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3340) ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ; 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Tingkat I dan Tingkat II ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TlMUR NOMOR 23 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. Pasal 1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1988 Nomor 061.135-245 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1988 seri D1 tanggal 5 April 1988 Nomor 10/D1, diubah sebagai berikut : a. Pasal 1 ditambah 3 (tiga) istilah, dengan huruf q, r dan s, yaitu : (1) Air Bawah Tanah, adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ; (2) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), adalah Upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pemantauan lingkungan pada waktu kegiatan sedang


2

dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan : (3) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. B. Pasal 6. 7. 7 A. 8 dan pasal 9 diubah dan harus dibaca : Pasal 6 Organisasi Dinas Pertambahangan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala ; b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas dan Unit Pelaksana Tekni ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Daerah adalah : 1. Kepala Dinas ; 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan ; d. Sub Bagian Hukum dan tatalaksana. 3. Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi terdiri dari : a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan ; b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Air Bawah Tanah ; c. Seksi Tata Lingkungan ; 4. Sub Dinas Bina Teknik. terdiri dari : a. Seksi Teknik Eksplorasi ; b. Seksi Teknik Penamhangan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ; c. Seksi Teknik Pemboran dan Pengamhilan Air Bawah Tanah : 5. Sub Dinas Bina Pengusahaan, terdiri dari : a. Seksi Perijinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; b. Seksi Perijinan Air Bawah Tanah ; c. Seksi Bimbingan Pengusahaan ; d. Seksi Produksi dan Retribusi. 6. Sub Dinas Pengawasan, terdiri dari : a. Seksi Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C b. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah ; c. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja ; d. Seksi Dampak Lingkungan. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7A Kepala Dinas Pertambangan Daerah mempunyai tugas memimpin Dinas Pertambangan Daerah dalam perumusan perencanaan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

dan air bawah tanah serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah. Pasal 8 a. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertambangan Daerah ; b. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha : c. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas yang membidangi. Pasal 9 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. C. Dalam pasal 10 kata-kata "..... dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini" dihapus. D. Pasal 11 angka 1 diubah dan harus dibaca : a. Sub Bagian Umum : (1) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan ; (2) Melaksanakan tata kearsipan ; (3) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan / peralatan kantor ; (4) Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; (5) Mengurus perjalanan dinas dan tugas-tugas protokol ; (6) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun laporan kegiatan Dinas ; (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ; E. Pasal 12 dan 13 diubah dan harus dibaca : Pasal 12 Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengumpulan data geologi dan keadaan potensi bahan galian golongan C serta air bawah tanah ; b. Menyelenggarakan penelitian geologi dan potensi bahan galian golongan C serta air bawah tanah : c. Menyusun ketentuan teknik mengenai upaya penataan wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis serta menetapkan tata lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; d. Menyusun perencanaan dan pemrosesan penetapan wilayah terbuka atau tertutup untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C atau pengambilan air bawah tanah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 Seksi-seksi pada Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi mempunyai tugas : (1) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan : a. Melakukan inventarisasi data geologi, keadaan potensi bahan galian golongan C dan air bawah tanah serta membuat analisa potensi guna pengembangan pemanfaatannya ; b. Melaksanakan survey untuk mengetahui cadangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; c. Menyiapkan laporan hasil inventarisasi dan survey bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; d. Melakukan pemetaan hasil survey ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Air Bawah Tanah : a. Menyiapkan bahan untuk penentuan wilayah terbuka atau tertutup untuk kegiatan penambangan atau pengambilan air bawah tanah dan bahan galian golongan C ; b. Mengumpulkan dan menyiapkan data wilayah untuk bahan pemberian pertimbangan dalam proses pemberian SIPD ; c. Mengumpulkan bahan dan meneliti peta wilayah usaha tambang, peta situasi dan topografi pengambilan air bawah tanah yang diajukan sebagai kelengkapan permohonan ijin ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Tata Lingkungan : a. Menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; b. Menyiapkan bahan bimbingan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan dan air bawah tanah ; c. Menyiapkan bahan penyusunan saran dan petunjuk mengenai upaya-upaya konservasi potensi pertambangan dan air bawah tanah ; d. Menyiapkan bahan saran teknik dalam penilaian dokumen AMDAL, RKL/RPL maupun UKL/UPL untuk kegiatan pertambangan dan air bawah tanah ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi sesuai dengan bidang. F. Diantara pasal 13 dan pasal 14 ditambahkan 2 (dua) pasal baru,yaitu pasal 13 A dan pasal 13 B yang berbunyi :


5

Pasal 13 A Sub Dinas Bina Teknik mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan teknis pembinaan ; b. Menyusun petunjuk teknik dan pembinaan dibidang eksplorasi, penambangan, pemboran dan pengambilan air bawah tanah ; c. Melaksanakan pengembangan teknik explorasi, penambangan dan pengolahan, pemboran dan pengambilan air bawah tanah ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penambangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 B Seksi-seksi pada Sub Dinas Bina Teknik mempunyai tugas : 1. Seksi Teknik Eksplorasi : a. Menyiapkan bahan pedoman dan melakukan pembinaan rencana kerja eksplorasi bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; b. Menyiapkan bahan pembinaan tentang pelaksanaan teknik eksplorasi bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; c. Menyiapkan bahan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga pelaksanaan teknis eksplorasi bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Teknik sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Teknik Penambangan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C: a. Menyiapkan bahan pedoman dan bimbingan mengenai rencana teknik dan study kelayakan penambangan bahan galian golongan C; b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan teknik penambangan bahan galian golongan C ; c. Menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan ketrampilan tenaga pelaksana teknik penambangan, pengolahan/pemurnian bahan galian Golongan C ; d. Menyiapkan saran pertimbangan dalam rangka penggunaan bahan peledak dan bahan cair berbahaya ; e. Memproses pemberian ijin gudang penyimpangan bahan peledak dan alat berat ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Teknik sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Teknik Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah : a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan melaksanakan pembinaan mengenai teknik pemboran dan pembuatan konstruksi sumur bor air bawah tanah ; b. Menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan ketrampilan tenaga pelaksana pemboran ; c. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin air bawah tanah ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.


6

G. Pasal 14, 15, 16 dan 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut : Pasal 14 Sub Dinas Bina Pengusahaan, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan teknis dalam bidang tugasnya ; b. Menyelenggarakan proses perijinan pertambangan bahan golongan C dan air bawah tanah ; c. Menyelenggarakan bimbingan pengusahaan pertambangan galian golongan C dan air bawah tanah ; d. Melaksanakan perhitungan produksi dan penetapan retribusi galian golongan C dan air bawah tanah ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pertambangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

galian bahan bahan Dinas

Pasal 15 Seksi-seksi pada Sub Dinas Bina Pengusahaan mempunyai tugas : 1. Seksi Perijinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C : a. Mengkaji, meneliti dan memproses permohonan SIPD ; b. Mempersiapkan bahan untuk meneliti wilayah SIPD yang dimohon; c. Menyiapkan surat permintaan rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam rangka pemrosesan SIPD ; d. Menyiapkan bahan pendataan SIPD yang telah diterbitkan secara periodik ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Perijinan air Bawah Tanah : a. Mengkaji dan meneliti bahan serta memproses permohonan Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) ; b. Menyiapkan bahan untuk meneliti wilayah SIPA yang dimohon ; c. Menyiapkan surat permintaan rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam rangka pemrosesan SIPA ; d. Menyiapkan bahan pendataan SIPA yang telah diterbitkan secara periodik ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Bimbingan Pengusahaan : a. Menyiapkan rencana pelaksanaan bimbingan pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; b. Menyiapkan bahan bimbingan pengusahaan kepada aparat dan pengusaha pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; c. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil bimbingan dan peningkatan usaha pertambangan bahan galian golongan C ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Produksi dan Retribusi, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengolah data produksi dan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ;


7

b. Melaksanakan perhitungan besarnya retribusi bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; c. Menetapkan retribusi tetap dan retribus produksi pertambangan dan air bawah tanah ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Sub Dinas Pengawasan, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan teknis dalam bidang tugasnya ; b. Menyelenggarakan pengawasan / inspeksi kegiatan usaha, teknik pertambangan dan pengambilan air bawah tanah, kesehatan dan keselamatan kerja, dampak lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; c. Memproses persetujuan pengangkatan Kepala Teknik tambang / Wakil Kepal Teknik tambang ; d. Melaksanakan evaluasi terhadap ketentuan dokumen perijinan, RKL/RPL dan UKL/UPL rencana pembangunan, study kelayakan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 Seksi-seksi pada Sub Dinas Pengawasan mempunyai tugas : 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perijinan dan tingkat pegiatan yang dilakukan, laporan produksi, laporan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap batas wilayah usaha pertambangan ; c. Menyusun konsep saran pertimbangan terhadap proses pemohon ijin usaha pertambangan ; d. Menyusun konsep peringatan / tegoran kepada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perijinan dan tingkat kegiatan yang dilakukan, laporan produksi, laporan kegiatan pengambilan air bawah tanah ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap batas wilayah usaha pengambilan air bawah tanah ; c. Menyusun konsep saran pertimbangan terhadap proses pemohonan perpanjangan SIPA ; d. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tindakan dan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan usaha pengambilan air bawah tanah ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.


8

3. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan/inspeksi terhadap kondisi lingkungan kerja dan pelaksanaan teknik pertambangan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja ; b. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gudang, penyimpanan dan pemakaian bahan peledak c. Menyiapkan konsep persetujuan pengangkatan kepala dan wakil kepala teknik pertambangan ; d. Menyusun konsep pengangkatan juru ledak pertambangan ; e. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tindakan penertiban terhadap pelanggaran pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Dampak Lingkungan : a. Menyiapkan bahan pengawasan / inspeksi terhadap pelaksanaan RKL / RPL atau UKL / UPL di lapangan ; b. Menyiapkan bahan pemantauan dan pendataan dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah ; c. Menyiapkan bahan pengawasan dan inspeksi terhadap reklamasi lahan bekas penambangan ; d. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan tindakan penertiban terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. H. Antara pasal 17 dan pasal 18 ditambah 3 (tiga) pasal baru, yaitu pasal 17A. 17B dan 17C yang berbunyi : Pasal 17 A (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan Daerah adalah unsur pelaksana dilapangan ; (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan Daerah akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 B Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 17 C (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikordinir oleh tenaga fungsional senior ;


9

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I. Pasal 19 ayat (2) diubah dan harus dibaca : Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Pertambangan Daerah. J. BAB VII PEMBIAYAAN, pasal 20 dihapus sehingga BAB VIII dan IX (lama) menjadi BAB VII dan VIII baru. K. Pasal 21 (lama) menjadi Pasal 20 (baru) L. Pasal 22 dihapus, sehingga pasal 23 dan 24 (lama) menjadi pasal 21 dan 22 (baru). Pasal II PENUTUP Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1992 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua, ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TRIMARJONO, SH

M. BASOFI SOEDIRMAN

ttd

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 144 Tahun 1996 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M.


10

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1996 Nomor 10 Tahun 1996 Seri D.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. SOENARJO. MSi Pembina Utama Muda NIP 510 040 479


11

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1986 telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pertarabangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Sebagai konsekuensi adanya penyerahan urusan pertambangan bahan galian golongan C, maka telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1987 ; 2. Bahan Galian Golongan C sesuai dengan sifatnya yang relatif mudah dilakukan penambangan dan potensinya tersebar di seluruh Daerah Tingkat II di Jawa Timur, maka baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada : a. Cadangan bahan galian golongan C yang ada di Jawa Timur; b. Teknologi penambangan, pengangkutan, pengolahan dan sistem pemasaran bahan galian golongan C ; c. Lingkungan sebagai akibat penambangan. 3. Selanjutnya agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara lebih terkendali dan kebutuhan akan bahan galian golongan C di Jawa Timur tetap dapat terpenuhi, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, maka perlu adanya manajemen pengelolaan pertambangan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu penataan kembali terhadap organisasi dan tatakerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Penataan organisasi dimaksud adalah dengan menambahkan satu Sub Dinas baru yaitu Sub Dinas Bina Teknik yang akan memberikan pembinaan teknik, kegiatan eksplorasi, eksploitasi, teknik pengolahan/pemurnian dan pemboran, sehingga kegiatan pertambangan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dapat berjalan secara optimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai : Cukup Jelas dengan II Pasal 12 huruf d

: yang dimaksud dengan penetapan wilayah terbuka atau tertutup untuk kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah, adalah wilayah-wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan kajian yang ditinjau dari aspek potensi bahan galian golongan C atau Air Bawah Tanah, kondisi medan, aspek sosial ekonomi, rencana tata ruang, serta aspek geologi lain.

Pasal 13 sampai : Cukup Jelas dengan 16


12

Pasal 17 A

: Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas

Pasal 17 B

: Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pejabat profesi dibidang Pustakawan, Analisis. Peneliti dan Pranata Komputer serta jabatan fungsional lain yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas pertambangan.

Pasal 17 C

: Cukup Jelas.


13

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents