GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugastugas operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur agar iebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu segera menetapkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan mengaturnya dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 3. Peraturan Pemerinlah Nomor 28 Tahun 1975 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 ; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1991.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, .adalah Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; g. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; h. Balai Benih Tanaman Pangan, adalah Balai Benin Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; i. Balai Benih Induk Padi, adalah Balai Benih Induk Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; j. Balai Benih Induk Palawija, adalah Balai Benih Induk Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;


2

k. Balai Teknologi Pertanian, adalah Balai Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; l. Pertanian Tanaman Pangan, adalah semua macam/jenis tanaman padi palawija dan hortikultura serta sigala macam aspeknya; m. Tanaman Padi, adalah Tanaman yang meliputi semua jenis tanaman padi disawah maupun ditegal; n. Tanaman Palawija, adalah Tanaman yang meliputi jenis lanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan, o. Tanaman Hortikultura, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias di sawah pengairan, sawah tanah hujan, tegal dan pekarangan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; (2) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dimaksud pada ayat (I) terdiri dari : a. Balai Benih Tanaman Pangan ; b. Balai Benih Induk Padi; c. Balai Benih Induk Palawija; d. Balai Benih Induk Hortikultura; e. Balai Teknologi Pertanian.


3

BAB III BALAI BENIH TANAMAN PANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 3 (1) Balai Benih Tanaman Pangan, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas operasional di lapangan; (2) Balai Benih Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Balai Benih Tanaman Pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 4 Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas me-laksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang teknis pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian benih dan bibit tanaman padi, palawija dan hortikultura. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini, Balai Benih Tanaman Pangan, mempunyai fungsi: a. Panangkaran benih dan bibit padi, palawija serta hortikultura; b. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan dan atau lahan untuk pembibitan serta sarana dan prasarana pendukungnya; c. Pendistribusian/pemasaran benih dan bibit padi, palawija dan hortikultura; d. Pelaksanaan ketata usahaan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;


4

Bagian Kedua Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan terdiri dari : 1. Kepala Balai; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Seksi Produksi; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7 Kcpala Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, raengkoordinasikan pengelolaan pemeliharaan dan pendistribusian benih dan bibit padi, palawija dan hortikultura serta urusan ketata usahaan Dinas. Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan tugas-tugas kerumah tanggaan. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan peralatan kantor; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Tanaman Pangan sesuai bidang tugasnya. Pasal 10 Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penangkaran, pemeliharaan dan pendistribusian benih dan bibit padi, palawija serta hortikultura di wilayah kerjanya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

5

Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 10, Seksi Produksi, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas benih dan bibit tanaman pangan yang ada di wilayah kerjanya; b. Penyediaan benih dan bibit sesuai dengan standart mutu ; c. Pelaksanaan penangkaran benih padi, palawija dan hortikultura untuk kebutuhan di wilayah kerjanya; d. Pelaksanaan

pendistribusian

benih/bibit

padi,

palawija

dan

hortikultura kepada masyarakat; e. Pemeliharaan lahan dan sarana pembibitan : f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Pemeliharaan ; c. Sub Seksi Distribusi; (2) Masing-masing Sub Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 13 (1) Sub Seksi Penangkaran, mempunyai lugas : a. Mengumpulkan dan mengkaji data untuk menyusun kebutuhan benih dan bibit di wilayah kerjanya; b. Menyiapkan bahan pengolahan lahan atau media lainnya untuk penangkaran benih/bibit; c. Melaksanakan pemantauan penangkaran benih/bibit pada kebun bibit dan balai yang ada di wilayah kerjanya; d. Mengevaluasi mutu benih/bibit hasil penangkaran sebelum dipasarkan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

(2) Sub Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas : a. Menghimpun serta memelihara data jumlah dan luas lahan pembibitan serta peraiatannya; b. Melakukan pemanfaatan

pemantauan, lahan

pengawasan

serta

dan

peralatannya

pengendalian

untuk

kegiatan

pembibitan yang ada kebun bibit atau balai benih ; c. Melakukan pemeliharaan lahan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengolahan tanah dan sarana pembibitan lainnya; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Seksi Distribusi, mempunyai tugas : a. Menyiapkan benih dan bibit sesuai kebutuhan masyarakat; b. Melayani penjualan benih alau bibil kepada masyarakat atau Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta yang membutuhkan ; c. Melakukan

pemantauan

terhadap

penjualan/distribusi

benih/bibit yang dilakukan pada kebun bibit/balai benih yang ada di wilayah kerjanya; d. Mengumpulkan data dan menginventarisir kondisi pemasaran benih/bibit pertanian tanaman pangan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 14 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Tanaman Pangan Dmas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Nama dan Wilayah Kerja Balai Benih Tanaman Pangan Pasal 16 Jumlah Balai Benih Tanaman Pangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 7 (tujuh) yaitu : 1. Balai Benih Tanaman Pangan di Sidoarjo dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Gresik; 2. Balai Benih Tanaman Pangan di Kediri dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, Nganjuk, (kecuali Balai Benih Induk Balonggebang) Blitar, Tulungagung dan Trenggalek ; 3. Balai Benih Tanaman Pangan di Madiun dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawt; 4. Balai Benih Tanaman Pangan di Bojonegoro dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, Tuban dan Lamongan ; 5. Balai Benih Tanaman Pangan di Bondowoso dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo dan Jember; 6. Balai Benih Tanaman Pangan di Malang dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (kecuali Balai Benih Induk Palawija Bedali dan Balai Teknologi Pertanian), Pasuruan (kecuali Balai Benih Induk Pohjentrek, Balai Benih Nongkojajar, Balai Benih di Lebaksari, Tosari, Bajangan dan Ngadipuro), Probo-linggo dan Lumajang; 7. Balai Benih Tanaman di Pamekasan dengan wilayah kerja balai benih dan kebun bibit yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.


8

BAB IV BALAI BENIH INDUK PADI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 17 (1) Balai Benih Induk Padt adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan; (2) Balai Benih fnduk Padi dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Padi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 18 Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pengoiahan, penangkaran dan pemasaran benih padi serta ketatausahaan. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, Balai Benih Induk Padi mempunyai fungsi : a. Penyediaan

benih

padi

unggul

sesuai

perencanaan

yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; b. Panangkaran bibit/benih padi unggul untuk kebutuhan Daerah; c. Pendistribusian/pemasaran benih/bibit padi; d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya.


9

Bagian Kedua Organisasi Pasal 20 Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi terdiri dari : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Produksi; d. Kelompok Jabatan Pungsional. Pasal 21 Kepala Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas memimpin, mengawasi,

mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengoiahan,

penangkaran dan pendistribusian/penangkaran benih dan bibit padi. Pasal 22 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut datam pasal 22, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Induk Padi sesuai bidang tugasnya. Pasal 24 Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkan, memelihara dan mendistribusikan benih dan bibit padi.


10

Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 24, Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengkajian data tentang kebutuhan benih/bibit padi; b. Pengolahan lahan untuk pembibitan dan penangkaran benih padi; c. Penyediaan bibit dan benih padi sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan; d. Pemeliharaan lahan, sarana dan prasarana pembibitan dan penangkaran benih padi; e. Pendistribusian/pemasaran benih/bibit padi kepada masyarakat; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baiai Benih Padi sesuai bidang tugasnya. Pasal 26 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran; b. Sub Seksi Pendistribusian. (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 27 (1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas : a. Menyiapkan lahan untuk pembibitan dan penangkaran benih padi; b. Melakukan penangkaran benih dan pembibitan padi; c. Melakukan pemeliharaan penangkaran dan pembibitan padi, serta pemeliharaan lahan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Seksi Distribusi, mempunyai tugas : a. Menghimpun data tentang kebutuhan benih dan bibit padi di Daerah;


11

b. Melakukan pelayanan penjualan benih dan bibit padi sesuai standart mutu yang telah ditetapkan ; c. Menyiapkan dan mendistribusikan benih/bibit padi kepada Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta yang membutuhkan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Padi Pasal 28 Balai Benih Induk Padi berlokasi di Balung Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Pasal 29 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Benih Induk Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 30 (1) Ketompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


12

BAB V BALAI BENIH INDUK PALAWIJA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 31 (1) Balai Benih Induk Palawija adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan ;

(2) Balai Benih Induk Palawija dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Palawija yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 32 Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pengolahan, penangkaran dan pemasaran benih Palawija serta ketatausahaan. Pasal 33 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32 Balai Benih Induk Palawija mcmpunyai fungsi : a. Penyediaan benih palawija unggul sesuai perencanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; b. Penangkaran bibit/benih palawija unggul untuk kebutuhan Daerah; c. Pendistribusian/pemasaran benih/bibit palawija; d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dtberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya.


13

Bagian Kedua Organisasi Pasal 34 Susunan Organisasi Balai Benih Induk palawija terdiri dari : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Produksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 35 Kepala Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas memimpin, mengawasi,

mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengolahan,

penangkaran dan pendistribusian/penangkaran benih dan bibit palawija. Pasal 36 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasat 37 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 36, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan admimstrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Induk Palawija sesuai bidang tugasnya. Pasal 38 Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkan, memelihara dan mendistribusikan benih serta bibit palawija.


14

Pasal 39 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 38, Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengkajian data tentang kebutuhan benih/bibit palawija; b. Pengolahan lahan untuk pembibitan dan penangkaran benih palawija; c. Penyediaan bibit dan benih palawija sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan ; d. Pemeliharaan lahan, sarana dan prasarana pembibitan serta penangkaran benih palawija; e. Pendistribusian dan pemasaran benih/bibit palawija kepada masyarakat; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Palawija sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Distribusi; (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 41 (1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas : a. Menyiapkan lahan untuk pembibitan dan penangkaran benih palawija; b. Melakukan penangkaran benih dan pembibitan palawija; c. Melakukan

pemeliharaan

penangkaran

dan

pembibitan

palawija, serta pemeliharaan lahan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya.


15

(2) Sub Seksi Distribusi, mempunyai tugas : a. Menghimpun data tentang kebutuhan benih dan bibit palawija di Daerah; b. Melakukan pelayanan penjualan benih dan bibit palawija sesuai standart mutu yang telah ditetapkan ; c. Melakukan pengadaan, mendistribusikan dan memasarkan benih/bibit palawija kepada Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta yang membutuhkan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. Pasal 42 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas me-laksanakan sebagian tugas Balai Benih Induk Palawija Dinas Per-tanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 43 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Palawija Pasal 44 Balai Benih Induk Palawija berlokasi di Bedali Lawang Kafaupaten Daerah Tingkat II Malang dan di Lebaksari Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.


16

BAB VI BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45 (1) Balai Benih Induk Hortikultura adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugastugas teknts operasional di lapangan ; (2) Balai Benih Induk Hortikultura dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Hortikultura yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 46 Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas me-iaksanakan sebagian

tugas

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

dibidang

pengolahan, penangkaran dan pemasaran bibit hortikultura serta sarana dan prasarana maupun ketatausahaan. Pasal 47 Untuk menyeleoggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 46, Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai fungsi : a. Penangkaran bibit hortikultura dengan baik sesuai perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; b. Pengelolaan dan perawatan saran maupun prasarana pembibitan yang ada; c. Pendistribusian dan pemasaran bibit hortikultura yang dihasilkan sesuai perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; d. Pelaksanaan koordinasi dengan Balai Benih Tanaman Pangan sesuai dengan komoditas yang diusahakan ; e. Pelaksanaan

urusan

sarana

dan

prasarana

maupun

ketatausahaan; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya.


17

Bagian Kedua Organisasi Pasal 48 Susunan Organisasi Balai Benih Induk Hortikultura terdiri dari : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Produksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 49 Kepala Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas memimpin, mengawasi,

mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengolahan,

penangkaran dan pendistribusian/penangkaran bibit hortikultura. Pasal 50 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 51 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 50, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan peralatan dan perbekalan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Induk Hortikultura sesuai bidang tugasnya. Pasal 52 Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkan, memelihara dan mendistribusikan bibit Hortikultura.


18

Pasal 53 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 52, Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pemantauan potensi sumber daya lahan yang ada di wilayah kerjanya; b. Pemenuhan kebutuhan bibit dengan standart mutu yang sesuai perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; c. Pelaksanaan penangkaran bibit hortikultura sesuai dengan perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; d. Pendistribusian

dan

pemasaran

bibit

hortikultura

sesuai

perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; e. Pengelotaan dan Perawatan sarana dan prasarana pembibitan yang ada; f. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Benih Tanaman Pangan sesuai dengan komoditas yang diusahakan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Induk Hortikultura sesuai bidang tugasnya. Pasal 54 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkaran ; b. Sub Seksi Distribusi; (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 55 (1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas : a. Memantau potensi dan kondtsi sumber daya lahan yang ada di wilayah kerjanya; b. Memenuhi kebutuhan bibit hortikultura dengan standart mutu yang sesuai perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan; c. Melakukan penangkaran bibit hortikultura sesuai perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; d. Melakukan

pemeliharaan

dan

perawatan

sarana

serta

prasarana pembibitan yang ada ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

19

e. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Benih Tanaman Pangan sesuai dengan komoditas yang diusahakan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Seksi Distribusi, mempunyai tugas : a. Melakukan penyimpanan bibit hortikultura hasil penangkaran ; b. Mengusulkan sertifikasi bibit hortikultura hasil penangkaran ; c. Melakukan evaluasi mutu bibit hortikultura hasil penangkaran sebelum djpasarkan; d. Melakukan pendistribusian dan pemasaran bibit hortikultura yang

dihasilkan

sesuai

perencanaan

Dinas

Pertanian

Tanaman Pangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai bidang tugasnya. Pasal 56 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Benih Induk Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 57 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalara berbagai f'elompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembmaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


20

Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Benib Induk Hortikultura Pasal 58 Balai Benih Induk Hortikultura berlokasi di Pohjentrek, Nongkojajar dan Tosari Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan. BAB VII BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 59 (1) Balai Teknologi Pertanian adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan ;

(2) Balai Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai Teknologi Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 60 Balai Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

dibidang

pengkajian,

pengembangan dan pemanfaatan benih padi, palawija dan hortikultura serta pelatihan dibidang teknologi pertanian dan tugas ketatausahaan. Pasal 61 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 60, Balai Teknologi Pertanian mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan dalam rangka melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian ;


21

b. Pelaksanaan pengkajian dan upaya pengembangan teknologi pertanian; c. Pelaksanaan pemanfaatan teknologi pertanian ; d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 62 Susunan Organisasi Balai Teknologi Pertanian terdiri dari : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Teknik; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63 Kepala Balai Teknologi Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengawasi,

mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengkajian,

pengembangan, pemanfaatan dan pelatihan teknoiogi pertanian. Pasal 64 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 65 Untuk menyelenggarakan tugas lersebut dalam pasal 64. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan peralatan dan perbekalan : e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

22

Pasal 66 Seksi

Teknik

mempunyai

tugas

melakukan

pelatihan,

upaya

pengembangan dan pemanfaatan serta mendistrtbusikan hasil teknologi pertanian. Pasal 67 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 66, Seksi Teknik mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengkajian data tentang jenis, jumlah dan kondisi bemh tanaman pangan di Daerah ; b. Pengkajian terhadap jenis dan kondisi benih tanaman pangan ; c. Percobaan dalam pengembangan bibit dan benih padi, palawija serta hortikultura; d. Pemanfaatan bibit dan benih padi, palawija dan hortikultura ; e. Pelaksanaan pelatihan dalam hal teknologi pertanian ; f. Pendistribusian benih dan bibit palawija, padi dan hortikultura kepada balai benih induk. g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baiai Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 68 (1) Seksi Teknik terdiri dari : a. Sub Seksi Pengembangan ; b. Sub Seksi Pemanfaatan. (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik.


23

Pasal 69 (1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan lahan untuk melakukan percobaan dalam rangka pengembangan bibit dan benih Padi, palawija dan hortikultura; b. Melakukan pengkajian dan penyilangan untuk menemukan bibit dan benih unggul baru bagi padi, palawija dan hortikultura; c. Melakukan

pemantauan

terhadap benih-benih

dan

upaya

peningkatan

mutu

unggul yang dipergunakan

oleh

masyarakat; d. Mengumpulkan bahan dan melakukan pelatihan dalam rangka penerapan teknologi/metode baru dibidang pertanian tanaman pangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Seksi Pemanfaatan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan benih/bibit tanaman pangan hasil pengujian baru; b. Melakukan pendistribusian benih dan bibit unggul padi, palawija dan hortikultura kepada balai benih induk dan balai benih lainnya serta masyarakat; c. Melakukan

pengujian

terhadap

benih

dan

bibit

hasii

penangkaran dari balai benih induk dan Balai Benih Tanaman Pangan di Daerah ; d. Menyiapkan bahan untuk pemberian sertifikat benih dan bibit dari Balai Benih Induk Tanaman Pangan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 70 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai btdang keahlian dan kebutuhan.


24

Pasal 71 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Teknologi Pertanian Pasal 72 Balai Benih Teknologi Pertanian berlokasi di Bedati Lawang di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

BAB VIII TATAKERJA Pasal 73 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Benih Induk Padi, Balai Benih Induk Paiawija, Balai Benih Induk Hortikultura dan Balai Teknologi Pertanian bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pasal 74 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

berkewajiban

memimpin, mengadakan koordinasi, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;


25

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dan antar Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pertanian Tanaman Pangan maupun dalam lingkungan antar instansi lainnya.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 75 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 76 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 77 Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana ter-cantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


26

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 78 (1) Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 24 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :

1. Sdr.

Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr.

Pembantu Gubernur di Jawa Timur.

3. Sdr.

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.


27

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG

Recommend Documents