GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PENGENDALIAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa kegiatan usaha-usaha penambangan umum yang tidak terkendali dapat mengakibatkan gangguan tata lingkungan hidup, baik berupa gangguan tata keseimbangan tanah, air maupun permukaan tanah, sehingga untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan gangguan lingkungan akibat usaha penambangan khususnya pertambangan bahan galian golongan C di perlukan reklamasi sebagai upaya pengendaliannya ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian lahan usaha penambangan bahan galian golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 dengan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perabahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2043) ; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2831) ; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara / tahun 1967 Nomor 3037) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209) ; 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3215) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2831) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3340) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3538) ; 11. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/77 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum; 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi AMDAL Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 15. Keputusan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor KEPl/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ; 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; 19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1902-K/ 031/M.PE/1994 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang Bukan Strategis dan Bukan Vital ;


2

20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/ 008/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; 21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K7 088/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusahaan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Umum ; 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGENDALIAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a) Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ; b) Dinas Pertambangan Daerah, adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c) Komisi AMDAL Daerah, adalah Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d) Pengusaha Pertambangan, adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan penggalian pertambangan berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ; e) Bahan Galian Golongan C, adalah Bahan Galian yang bukan termasuk golongan strategis (A) dan golongan Vital (B) ; f) Usaha Pertambangan, adalah Usaha Pertambangan Lahan Galian Golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan ; g) Surat Izin Pertambangan Daerah, selanjutnya dibaca SIPD, adalah Surat Izin melakukan kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas pelimpahan wewenang oleh Gubernur Kepala Daerah ;


3

h) Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya ; i) Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup ; j) Kerusakan Lingkungan, adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang kehidupan ; k) Gangguan Tata Lingkungan Hidup, adalah gangguan terhadap hubungan kehidupan dengan lingkungannya yang menimbulkan tidak keseimbangan ; l) Dampak Lingkungan, adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ; m) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ; n) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncakan ; o) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), adalah rencana yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ; p) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), adalah rencana yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pemantauan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan ; q) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan ; r) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pemantauan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan ; s) Lapisan Tanah Pucuk (Top Soil), adalah tanah subur (mengandung unsur hara) yang terdapat dipermukaan dan baik untuk tumbuhnya tanaman atau tumbuh-tumbuhan ; t) Lapisan Tanah Penutup (Overburden), adalah lapisan tanah atau bantuan yang menutupi suatu endapan bahan galian ataupun berada diantara endapan bahan galian ;


4

u) Reklamasi, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki mengembalikan kemanfaatan atau daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum ; v) Jamman reklamasi, adalah sejumlah uang/biaya reklamasi yang wajib disimpan oleh pemegang SIPD Eksploitasi pada suatu Bank Pemerintah atas perintah Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan hanya dapat dicairkan setelah pelaksanaan reklamasi selesai dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB II PEGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 2 (1) Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan seminimal mungkin akibat usaha pertambangan, setiap kegiatan pertambangan bahan galian golongan c di Jawa Timur wajib membuat perencanaan pengendalian terhadap dampak lingkungan ; (2) Perencanaan pengendalian terhadap dampak lingkungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa Study AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Pasal 3 1. Kegiatan usaha pertambangan tahap eksploitasi yang wajib dilengkapi dengan Study AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. Luas wilayah eksploitasi ≥ 200 hektar dan atau b. Produksi ≥ 300.000 m3/Tahun, dan atau c. Perbatasan langsung, berada atau dapat merubah fungsi kawasan lindung ; 2. Kegiatan usaha pertambangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut pada ayat (3) pasal ini, hanya diwajibkan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Pasal 4 (1) Penilaian terhadap dokumen AMDAL (Kerangka acuan AMDAL ANDAL dan RKL/RPL) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 dilakukan oleh Komisi AMDAL Daerah ; (2) Hasil penilaian Komisi AMDAL Daerah tersebut pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk memperoleh perserujuan ; (3) Penilaian terhadap dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dilakukan oleh Tim Teknis baik terhadap izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah maupun oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.


5

BAB III REKLAME LAHAN BEKAS TAMBANG Pasal 5 (1) Reklamasi lahan bekas tambang, merupakan kewajiban pemegang SIPD sebagai salah satu upaya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan pertambangan khususnya terhadap fungsi lahan setelah penambangan selesai ; (2) Bentuk Akhir Tambang, harus mempertimbangkan Rencana Reklamasi Lahan Bekas Tambang ; (3) Reklamasi Lahan Bekas Tambang harus disesuaikan dengan Tata Guna Tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II setempat; (4) Rancangan reklamasi dimaksud pada ayat (1), tertuang pada dokumen RKL/RPL untuk kegiatan yang wajib AMDAL dan pada dokumen UKL/UPL pada kegiatan yang tidak wajib AMDAL ; (5) Reklamasi terhadap lahan yang telah ditampung, dengan menyesuaikan pada kemampuan lahan dan daya dukung lingkungannya dapat meliputi satu atau beberapa macam kegiatan antara lain : a. Penataan/perbaikan bentuk lahan ; b. Perbaikan kesuburan tanah ; c. Revegetasi (penanaman kembali) ; d. Reklamasi untuk peruntukan tertentu. Pasal 6 (1) Teknis pelaksanaan reklamasi, terpadu dengan pelaksanaan penambangan dan dilakukan mengikuti kemajuan atau arah penambangannya ; (2) Keselarasan antara pelaksanaan penambangan dan reklamasi secara umum dapat ditetapkan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Penambangan 1. Konservasi terhadap penebangan atau pembabatan tanaman atau pohon-pohonan dibatasi pada daerah-daerah yang dianggap perlu ; 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran ; b. Tahap Penambangan sampai Pasca Penambangan meliputi: 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi dilakukan secara bertahap ; 2. Penataan dan perbaikan bentuk lahan yang telah ditambang dengan cara perataan/pembuatan teras, pengaturan pola aliran air permukaan ; 3. Pemanfaatan kembali lapisan tanah pucuk dan peningkatan kesuburan tanah ; 4. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras, tanaman produktif lain (Revegetasi) ; 5. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk suatu peruntukan tertentu sesuai dengan rencana tata guna tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.


6

BAB IV DANA JAMINAN DAN PELAKSANAKAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG Pasal 7 (1) Biaya mereklamasi merupakan tanggungjawab Pemegang SIPD, dan diwujudkan berupa jaminan reklamasi ; (2) Untuk pengendalian pelaksanaan reklamasi, pemegang SIPD diwajibkan menyimpan sejumlah dana ke Bank Pemerintah yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah sebagai Jaminan Reklamasi ; (3) Perhitungan besarnya Jaminan, Tata Laksana dan Obyek Jaminan Reklamasi akan diatur lebih lanjut oleh Guberaur Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (4) Pemegang SIPD/Calon Pemegang SIPD wajib membuat Rencana Reklamasi untuk jangka waktu maksimum 5 tahun dan tertuang dalam dokumen RKL/RPL bagi kegiatau yang wajib AMDAL dan atau pada dokumen UKL/UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL ; (5) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan, jika basil reklamasi tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah disetujui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (6) Pengusaha pertambangan tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (7) Apabila berdasarkan penelitian pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pengawasan reklamasi lahan usaha pertambangan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Pengawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan reklamasi, pelaksanaan reklamasi sesuai dengan RKL/RPL dan atau UKL/UPL. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 dan 7 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


7

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan, tentang : a. Pemeriksaan tersangka ; b. Pemasukan rumah ; c. Penyitaan benda ; d. Pemeriksaan surat ; e. Pemeriksaan saksi ; f. Pemeriksaan ditempat kejadian ; dan mengirimkannya pada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Untuk setiap usaha pertambangan yang sudah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1995 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Ttd ttd TRIMARJONO, SH

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1995 Nomor 602.34-797 Tahun 1996 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1996 Nomor 7 Tahun 1995 Seri D.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ASISTEN KETATAPRAJAAN ttd. Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Madya NIP 010 052 819 Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PENGENDALIAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM. Dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan usaha-usaha pertambangan umum, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan tata lingkungan hidup, baik berupa gangguan tata keseimbangan tanah, air maupun permukaan tanah khususnya untuk pertambangan bahan galian golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu adanya langkah-langkah pengendalian secara bijaksana, terpadu, menyeluruh serta mempertimbangkan peruntukan lahan bekas penambangan. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ll/MENLH/3/1994 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL, Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 1211K/088/MDE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan pada kegiatan Pertambangan maka materi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 perlu disesuaikan khususnya yang menyangkut AMDAL dan Jaminan Dana Reklamasi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

: Kriteria kegiatan usaha pertambangan tahap eksploitasi yang wajib dilengkapi studi AMDAL diatur berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Negara Nomor KEP-11/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas sampai dengan (3) Pasal 5 ayat (1)

: Cukup Jelas

ayat (2) dan (3)

: Dalam perencanaan teknik penambangan perlu ditetapkan bentuk akhir tambang.Agar pelaksanaan reklamasi tidak mengalami kesulitan dan biaya tinggi maka penetapan bentuk akhir tambang harus sesuai dengan rencana Reklamasi lahan bekas tambang yang akan


10

dilaksanakan, disamping juga disesuaikan dengan Tata Guna Tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. ayat (4)

: Cukup Jelas

ayat (5)

: Urutan prioritas kegiatan reklamasi yang harus dilaksanakan oleh pemegang SIPD diutamakan terhadap reklamasi untuk peruntukan tertentu, apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan cara revegentasi kemudian jika masih tidak memungkinkan dapat dilakukan perbaikan kesuburan tanah, sedangkan untuk prioritas terakhir berupa penataan / perbaikan bentuk lahan.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

: Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1)

: Dana Jaminan Reklamasi tidak membebas-kan Pengusaha Tambang untuk melaksanakan reklamasi ; Dana Jaminan Reklamasi merupakan upaya untuk mengurangi resiko Pemerintah Daerah menanggung biaya apabila pemegang ijin usaha pertambangan gagal/tidak mampu lagi melaksanakan reklamasi.

ayat (2) dan (3)

: Cukup Jelas

ayat (4)

: Rencana reklamasi dibuat jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun, akan tetapi bagi pemegang SIPD yang mempunyai masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun, wajib membuat Rencana reklamasi untuk tahun -tahun berikutnya dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun untuk setiap rencana. Pelaksanaan reklamasi dan penyerahan dana jaminan reklamasi dapat dilakukan secara bertahap setiap tahun.

ayat (5) sampai : Cukup Jelas dengan (7) Pasal 8 sampai : Cukup Jelas dengan 14


11

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents