GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III SERTA BATAS USIA PENSIUN JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI JAJARAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan strukturai dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1989 Nomor 808.2/9838/SJ perihal Batas Usia Pensiun pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan kembali persyaratan pengangkatan dalam jabatan strukturai eselon II dan III di Jajaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang ini perlu mencabut Keputusan Gubemur tanggal 25 Juli 1994 Nomor 92 Tahun 1994 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Strukturai Eselon II dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tangal 1 Mei 1996 Nomor 53 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Strukturai Eselon II dan III di Jajaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

MENGINGAT

: 1.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;

3.

Peraturan Pemerimah Nomor 20 Tahun 1975 ;

4.

Peraturan Pemerimah Nomor 32 Tahun 1979 ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 ;

7.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1994 ;

8.

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 ;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 ;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 ;

11.

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995 ;

12.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tangal 1 Maret 1996 Nomor 27 Tahun 1996. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESEON II DAN III SERTA BATAS USIA PENSIUN JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI JAJARAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. Pasal 1 (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon II dan III adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan managerial, kemampuan teknis fungsional dan syarat-syarat obyektif lainnya dan memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu; (2) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat satu tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat permulaan untuk jabatan itu dengan sebutan "Pejabat" (PJ).


2

Pasal 2 Dalam pengangkatan jabatan struktural eselon II dan III tidak dibenarkan berakibat Pegawai Negeri Sipil yang lebih rendah pangkatnya membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil yang telah tinggi pangkatnya. Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural eselon II dan III disamping memenuhi syarat ke-pangkatan dan memiliki dasar pendidikan

formal

serta

ber-pengaiaman,

harus

sudah

lulus

Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan yang dipersyaratkan untuk jabatan yang dipangkunya : a. Diklat SEPADYA/SPAMA, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III; b. Diklat SESPA/SPAMEN, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II. Pasal 4 (1) Diklat Struktural adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam Jabatan Struktural, disamping syarat lain yang ditentukan sesuat dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Diklat Struktural bersifat selektif dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil atas dasar penugasan dan bukan fasilitas yang bersifat terbuka dan dapat diminta sebagai hak.


3

Pasal 5 Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon II dan III diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 6 Mekanisme pengangkatan dalam jabatan eselon II dan III dan tatacara pengajuan usul : a. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan struktural eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II diusulkan oleh Bupati/Walikotamadya kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I lewat Pembantu Gubernur yang ber-sangkutan dan khusus untuk eselon ll/Sekretaris WJlayah/ Daerah Tingkat II, setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD Tingkat II yang bersangkutan untuk selanjut-nya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; b. Pembantu

Gubernur

sebagaimana

huruf

a

diatas

setelah

memberikan pertimbangan/saran segera mengirimkan usul mutasi jabatan tersebut kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I untuk diproses lebih lanjut; c. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan struktural eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I diusulkan oleh Pimpinan Instansi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; d. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan struktural eselon II dan untuk eselon III khusus Walikota Administratif diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri Up. Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan Surat Keputusannya;


4

e. Keputusan pengangkatan Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan dan DPRD Tingkat I; f. Keputusan pengangkatan Sekretaris DPRD Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari DPRD Tingkat II; g. Keputusan pengangkatan Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Ketua dan Wakil Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Ketua dan Wakil Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri; h. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III Inspektur

Wilayah

Kabupaten/Kotamadya,

Kepala

Kantor

Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Catalan Sipil Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri ; i. Pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Dinas Daerah Tingkat II diusulkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Dinas Tingkat I yang bersangkutan; j. Pengangkatan dalam jabatan struktural Pimpinan Unit Pelaksana Dinas Daerah Tingkat I diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.


5

Pasal 7 Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II dan III dilmgkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I. Pasal 8 Untuk

menjamin

kepemimpinan

yang

mantap,

perpindah-an

dipertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali terdapat pertimbangan lain. Pasal 9 Pengangkatan atau perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon III kebawah tidak boleh kurang dari 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun 56 tahun. Pasal 10 Pemindahan jabatan kedalam jabatan struktural yang lebih rendah, tidak diperbolehkan. Pasal 11 (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II yang akan mencapai batas usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun, dapat diadakan pengkajian kembali kemungkinan dapat diperpanjang batas usia pensiunnya; (2) Dalam menetapkan kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun tersebut dipertimbangkan haJ-hal sebagai berikut : a. Potensi dan kemungkinan pengembangannya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. Cukup baik kesehatannya; c. Kondisi

tersedianya

pegawai

yang

lebih

muda

yang

mempunyai keahlian dan kematangan yang hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ; d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.


6

Pasal 12 Pertimbangan dan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dimaksud dalam pasal 11 dilakukan oleh BAPERJAKAT Propinsi Daerah Tingkat I sebagai bahan pertimbangan Guberaur Kepala Daerah Tingkat I dalam menetapkan kebijaksanaan terhadap usulan per-panjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II. Pasal 13 (1) Perpanjangan batas usia pensiun, diberikan setelah melalui proses penilaian dengan kriteria sebagai berikut : a. Kondisi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih

memungkinkan

dan

dibuktikan

dengan

hasil

pemeriksaan kesehatan secara lengkap (general Check Up) dari Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; b. Pegawai

Negeri

Sipil

yang

bersangkutan

mempunyai

kemampuan dan potensi yang masih dapat dikembangkan ; c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkondite baik ; d. Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menunjukkan hasil yang baik berdasarkan penilaian Gubemur Kepala Daerah Tingkat I. (2) Perpanjangan batas usia pensiun dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Pasal 14 (1) Pejabat Eselon II yang diperpanjang batas usia pensiunnya, dibuatkan

Surat

Pemberitahuan

kepada

Pegawai

yang

bersangkutan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat lain yang ditunjuk.


7

(2) Bagi Pejabat Eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya

dibuatkan

Surat

Keputusan

Pemberhentian

Sementara dari Jabatan Struktural eselon II oleh Gubemur Kepala Daerah

Tingkat

I

sambil

menunggu

Surat

Keputusan

Pemberhentian dari Jabatannya oleh Pejabat yang berwenang; (3) Pejabat eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhitung mulai tanggal ditetapkan pemberhentian dari Jabatannya oleh pejabat yang berwenang, yang bersangkutan diberikan bebas togas untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai

dengan

perundang-undangan

yang

berlaku

kecuali

tunjangan jabatan ; (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam ayat (3) setelah menjalankan masa bebas tugas, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Pasal 15 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Pasal 16 (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah menduduki jabatan struktural dan belum mengikuti Diklat Penjenjangan

yang

dipersyaratkan

untuk

jabatan

yang

dipangkunya, tetap menduduki Jabatannya dan dapat dimutasikan ke jabatan struktural lain sepanjang eselonnya sama; (2) Pejabat dimaksud ayat (1) diusulkan untuk dapat mengikuti pendidikan penjenjangan yang dipersyaratkan bagi Jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.


8

Pasal 17 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juli 1994 Nomor 92 Tahun 1994 dan tanggal 1 Mei 1996 Nomor 53 Tahun 1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 18 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di

: Surabaya

Tangga

: 31 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Kepala BAKN Jl. Letjen Sutoyo 12 di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 9. Sdr. Bupati/Walikotamadva Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. 10. Sdr. Anggota BAPERJAKAT Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.


9

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN

Recommend Documents