GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG WAJIB UJI BARANG HASIL INDUSTRI DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: Bahwa dalam usaha menjamin mutu dan melindungi masyarakat atas pemakaian barang-barang hasil industri yang dipasarkan atau diperdagangkan di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Juni 1974 Nomor HK/291/57/SK dan tanggal 4 September 1974 Nomor HK/395/96/SK tentang kewajiban bagi para pengusaha untuk mengujikan barang-barang hasil industri dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

: 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1964 ; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/M/SK/2/1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang wajib uji barang hasil industri di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah ; a.

Pemerintah Daerah

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 1

b.

Gubernur Kepala Daerah , ialah Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur ;

Daerah

c.

Dinas Perindustrian

, ialah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,

d.

Dinas Kesehatan

, ialah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

e.

Balai Penelitian Kimia

, ialah Balai Penelitian Kimia dari Departemen Perindustrian di Surabaya ;

f.

Laboiatorium Kesehatan , ialah Laboratorium Kesehatan dari Departemen Kesehatan di Surabaya ;

g.

Pengusaha

, ialah orang atau badan hukum yang mempunyai perusahaan yang menghasilkan, memproduksikan dan/atau memperdagangkan barang-barang hasil industri ;

h.

Pengujian

, ialah pemeriksaan secara phisis/kimia/kimia farmasi/ kimia phisika/bakteriologis/ toksikologis atas sesuatu barang hasil industri oleh Balai Penelitian Kimia/ Laboratorium Kesehatan ;

i.

Barang

, ialah barang hasil industri ;

j.

Daerah Tingkat I lain

, ialah Propinsi Daerah Tingkat I di luar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB II PENETAPAN MENJADI PERATURAN DAERAH Pasal 2 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Juni 1974 Nomor Hk/291/57/Sk dan tanggal 4 September 1974 Nomor Hk/395/96/Sk dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.


2

B A B III WAJIB UJI Pasal 3 (1) Setiap pengusaha diwajibkan untuk mengujikan barangbarangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Barang, denganmengajukan surat permohonan pengujian kepada instansi yang berwenang kecuali apabila yang bersangkutan telah memiliki surat tanda pengujian berdasarkan ketentuan-ketentuan wajib uji dari Daerah Tingkat I lainnya ; (2) nstansi yang berwenang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah Dinas Perindus-trian atau Dinas Kesehatan untuk barang-barang yang diperdagangkan atau dikirim untuk diperdagangkan atau dijual di Jawa Timur. (3) Pengujian barang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Balai Penelitian Kimia atau Laboratorium Kesehatan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan standar pengujian yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah, yang berpedoman kepada ketentuan dari Pemerintah Pusat ; (4) Dalam pengajuan surat permohonan untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disertai keterangan-keterangan selengkapnya mengenai barang. yang akan diujikan tersebut ; (5) Pada waktu pengujian dilakukan, pengusaha yang bersangkutan wajib memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan oleh petugas pengujian ; (6) Keterangan-keterangan dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan persyaratan-persyaratan ketentuan wajib uji barang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 4 (1) Sebagai tanda pengujian yang telah dilakukan, kepada pengusaha yang bersang-kutan diberikan Surat Tanda Pengujian oleh instansi penguji ; (2) Berdasarkan klasifikasi Perusahaan-perusahaan, ditetapkan masa laku Surat Tanda Pengujian untuk tiap-tiap golongan perusahaan yang bersangkutan; (3) Bentuk dan masa laku Surat Tanda Pengujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ; (4) Pengusaha yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya dan selanjutnya mengajukan permohonan pengujian ulangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini dalam hal : a. hasil pengujian dimaksud dalam pasal 3 terdapat sesuatu barang yang tidak memenuhi syarat ; b. Surat Tanda Pengujian sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan ;


3

(5) Jenis-jenis barang yang diperdagangkan/dijual di Jawa Timur yang dikenakan wajib uji akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Barang yang telah diuji dengan baik dan telah diberi Surat Tanda Pengujian sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicatat pada Dinas Perindus-trian atau Dinas Kesehatan menurut bidangnya masing-masing ; (2) Barang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hams dibubuhi "tanda dagang (trade mark)", nama barang, tanggal dan nomor Surat Tanda Pengujian dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dan tanda-tanda lain oleh pengusaha yang bersangkutan ; (3) Tanda dagang dan/atau tanda lain dari barang hasil industri dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus ditulis dengan huruf latin dalam bahasa Indonesia dan diusahakan cukup jelas sehingga dapat dilihat/dibaca oleh umum. BAB IV BIAYA DAN RETRIBUSI PENGUJIAN Pasal 6 (1) Setiap pelaksanaan pengujian dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) atas barang-barang yang tersebut dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya dan retribusi pengujian. (2) Biaya pengujian dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Balai Penelitian Kimia dan atau Laboratorium Kesehatan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan berpedoman pada petunjuk dari instansi atasannya masing-masing. (3) Retribusi pengujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah biaya pengujian dimaksud pada ayat (2) pasal ini. BAB V LARANGAN BAGI PENGUSAHA Pasal 7 Pengusaha dilarang untuk : a. memperdagangkan atau menjual atau menghasiikan (memproduksikan) barang sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 di Jawa Timur, tanpa memegang atau memiliki Surat Tanda Pengujian sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) atau pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

b. memalsukan atau membuat palsu atau menyuruh memalsukan Surat Tanda Pengujian sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini. c. menggunakan Surat Tanda Pengujian dari suatu barang tertentu untuk barang yang lain.

BAB VI SANKSI Pasal 8 (1) Surat Tanda Pengujian dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila barang yang bersangkutan temyata tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan penyelidikan yang dilakukah oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dan terhadap barang tersebut hams dilakukan ujian ulangan sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini oleh Pengusaha yang bersangkutan ; (2) Surat Tanda Pengujian dimaksud pad a ayat (1) pasal ini, dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sub c.

Pasal 9 Penyimpangan terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 bulan atau denda sebanyak-janyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 10 Hasil pengujian atas barang yang sudah dijalankan sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dianggap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kecuali apabila secara khusus ditetjtukan lain. Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, seperti syarat-syarat terhadap pengujian barang-barang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.


5

Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 10 Juli 1976 DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR KETUA ttd ttd BLEGOH SOEMARTO

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1977 No. Pern. 10/48/28-304.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH mewakili ttd. Drs. H. SOEMARNO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1977 Nomor 10/C. A.n. DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 07-10-1977 No. 10/D3

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd TRIMARJONO, SH.


6

PENJELASAN ATAS SRATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG WAJIB UJI BARANG HASIL INDUSTRI DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang barang menjadi Undang-Undang ; maka diperlukan adanya penyelidikan/pemeriksaan/Pengawasan atas semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdakan. Pelaksanaan penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan dilakukan oleh Balai atau BadanBadan Penyelidikan yang ditunjuk. Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tanggal 27 Pebruari 1974 Nomor 81/M/Sk/II/1974 tentang pengesahan standard cara analisis, dan syarat-syarat mutu bahan baku dan hasil-hasil industri, telah ditunjuk lembaga penelitian. dan pendidikan Industri Departemen Perindustrian untuk melaksanakan penyelidikan Pemeriksaan/ pengawasan dimaksud. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 juga ditetapkan baihwa Balai atau Badan-Badan penyelidikan yang ditunjuk untuk melakukan pengawas adalah dari instansi Departemen Kesehatan maupun Departemen Perindustrian. Sambil menunggu ditetapkannya peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari UndangUndang Nomor 10 tahun 1961, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah untuk menjadi landasan yang menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961, khususnya terhadap barang-barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan menunjuk Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan Laboratorium Kesehatan di Surabaya sebagai pelaksananya untuk masing-masing bidang yang bersangkutan. Selain itu dasar pertimbangan dari pada dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengadakan. suatu cara guna membantu usaha para industriawan dalam mengadakan rehabilitasi industrinya dengan memberikan atau memperjuangkan kepada Pemerintah mengenai fasilitas-fasilitas dan proteksi yang diperlukan; selanjutnya juga dimaksudkan untuk membantu perkembangan Industri di wilayah Jawa Timur khususnya dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk mengejar Ketinggalan yang dialami dalam Bidang Perindustrian dewasa ini. Sebagaimana dimaklumi Undang-Undang tentang Barang merupakan standard yang dipakai dalam kompetisi bagi para pengusaha. Dengan alasan-alasan tersebut diatas dan dalam keadaan ekonomi yangsedang berkembang, dipandang perlu mengadakan pengujian terhadap barang hasil industri sehingga dapat pula memaksa pengusaha untuk memenuhi persyaratan minimum bagi perusahaan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada khususnya agar dengan demikian terjamin kwaliteit dari tiap-tiap barang yang dihasilkan oleh idustri tersebut ; dan dengan demikian dapat pula mengembalikan kepercayaan para konsumen kepada para pengusaha Industri tersebut.


1

Disamping itu Peraturan Daerah ini merupakan pula usaha-usaha prefentief lari kemajuan yang pesat di dalam dunia Perindustrian dan dengan demikian dapat menimbulkan kesadaran rakyat untuk dididik agar tidak ditipu terhadap hasil-hasil ndustri, ini ialah : 1. Merupakan penunjang dari Undang-Undang tentang barang ; 2. Mengusahakan kompetisi yang sehat diantara para pengusaha ; 3. Merupakan bahan pendidikan (edukatif) bagi para pengusaha ; 4. Kwalitas mutu dari barang-barang hasil industrinya ; 5. Melindungi konsumen dari para pengusaha pda umumnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 2

:

Cukup jelas.

Pasal 3

:

Kewenangan Dinas Perindustrian atau Dinas Kesehatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah kewenangan untuk menjadi tempat/ saluran pengajuan perusahaan pengujian untuk barang-barang yang diperdagangkan atau dikirim untuk diperdagangkan atau dijual di Jawa Timur ; Antara kedua Dinas tersebut diadakan koordinasi agar memudahkan pengajuan permohonan maupun pelaksanaan pengujian. Atas dasar permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diadakan pengujian deh Balai Penelitian Kimia atau Laboratorium Kesehatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Antara Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Balai Penelitian Kimia dan Laboratorium Kesehatan terikat pada suatu koordinasi agar memudahkan pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan maupun pelaksanaan pengujian oleh instansi yang berkompeten menurut bidangnya.

Pasal 4 ayat (1)

:

Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2)

:

Masa laku dari Surat Tanda Pengujian ditetapkan untuk tiap-tiap golongan Perusahaan yang bersangkutan ; dengan demikian maka masa laku untuk masing-masing Surat Tanda Pengujian dari barangbarang hasil industri yang berlainan ditentukan berdasarkan kriteria khusus untuk masing-masing barang tersebut yang menyangkut masalah keharusan untuk diujikan.

Pasal 4 ayat (3) s/d ayat (5)

:

Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 6

:

Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a

:

Cukup jelas.

Pasal 7 huruf b

:

Memalsukan adalah dengan sengaja membuat sehingga menghasilkan Surat Tanda Pengujian yang palsu, dalam hal ini dititik beratkan pada hasilnya ; membuat palsu, lebih menitik beratkan pada perbuatannya namun keduanya mengakibatkan hasil yang sama yaitu Surat Tanda Pengujian yang palsu.


2

Pasal 7 huruf c

:

Cukup jelas.

Pasal 8 s/d 12

:

Cukup jelas.


3

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents