GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan persediaan bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, bijaksana serta tetap memperhatikan aspek masa depan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994, perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1990 dengan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1288) ; 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ; 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3215) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2831) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3174) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3340) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3538) ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarip Retribusi Bahan Galian Golongan C) ; 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-1 l/MENLK/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ; 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1902 K/031/M.PE/1994 tanggal 26 September 1994 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C) ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C ; 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Timur ; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.


2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : A. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ; B. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; C. Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; D. Dinas Pertambangan Daerah, adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; E. Bahan Galian Golongan C, adalah bahan galian golongan yang bukan strategis dan bukan vital atau bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undangundang No mor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ; F. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, adalah segala kegiatan usaha pertambangan golongan C yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan ; G. Izin Pertambangan Daerah, adalah izin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C ; H. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD, adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C ; I. Pertambangan Rakyat, adalah suatu usaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelorapok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari ; J. Eksplorasi, adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ; K. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ; L. Pengolahan dan atau Pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian golongan dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada galian itu ;


3

M. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian ; N. Pengangkutan, adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi maupun eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ; O. Wilayah Pertambangan, adalah setiap wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk ditambang ; P. Wilayah Usaha Tambang, adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pertambangan. BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 2 Jenis bahan galian yang diatur izin pertambangannya dalam Peraturan Daerah ini, adalah bahan galian golongan C sebagaimana tersebut dalam Lampiran angka I Peraturan Daerah ini. BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 3 (1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan ; (2) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu Gubernur Kepala Daerah dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan. BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH Pasal 4 (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di Jawa Timur dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah ; (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C di maksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan : a. Eksplorasi ; b. Eksploitasi ; c. Pengolahan dan atau Pemurnian ; d. Penjualan ; e. Pengangkutan Pasal 5 Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberikan kepada : a. Badan Usaha Milik Negara ; b. Badan Usaha Milik Daerah ; c. Koperasi ;


4

d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan bergerak di bidang Pertambangan e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C ; f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e ; g. Pertambangan Rakyat yang ada di Jawa Timur.

a. b.

c.

d.

a. b. c.

d.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 Izin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ; Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian, penjualan serta pengangkutan ; Dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah ; Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Pertambangan Daerah ; Pasal 7 Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ; Tata cara dan persyaratan pengajuan izin tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah : Untuk 1 (satu) wilayah usaha pertambangan atau 1 (satu) jenis bahan galian golongan C hanya dapat diberikan 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah ; SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 8 a. Dengan memperhatikan kepentingan Pembangunan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang pemberian SIPD untuk jenis bahan galian golongan C tertentu kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ditempat terdapatnya bahan galian golongan C, untuk luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak ; b. Ketentuan mengenai pelimpahan wewenang pemberian SIPD dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.


5

Pasal 9 a. Setiap SIPD eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C ; b. SIPD eksplorasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Hukum dan Koperasi. c. SIPD eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C. Pasal 10 (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 10 (sepuluh) hektar ; (2) Untuk perorangan dan pertambangan rakyat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan untuk Badan Hukum dan atau Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD ; (3) Terhadap Usaha Pertambangan Bahan Galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi sampai dengan luas 50 (lima puluh) hektar yang dilakukan oleh Badan Hukum dan atau Koperasi dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD ; (4) Setiap usaha Pertambangan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi. Pasal 11 (1) SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum ; (2) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangannya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 12 (1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun ; (2) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dan setiap kali perpanjang dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun ; (3) Dengan persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD dengan masa laku melebihi ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini (4) SIPD yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Pasal 13 (1) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD ;


6

(2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan SIPD dan syaratsyarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 14 SIPD tidak berlaku karena : a. Masa berlaku SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan tersebut dalam pasal 13 ; b. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri ; c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; d. Pemegang SIPD tidak memenuhi kewajiab dan syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD ; e. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan bahan galian golongan C dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; f. Dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Gubernur Kepala Daerah karena alasan : 1. Untuk kepentingan Negara ; 2. Untuk kepentingan Umum dan kelestarian lingkungan ; 3. Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Instansi yang berwenang ; g. Pemegang SIPD meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan. Pasal 15 (1) Pemegang Izin dapat menyerahkan kembali SIPD tersebut dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPD ; (2) Pengembalian SIPD dinyatakan Sah setelah pemegang SIPD menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Pasal 16 Kepada pemegang SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangan mendapatkan bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan didalam lokasi SIPD, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin pertambangan atas bahan galian tersebut. Pasal 17 (1) Pemegang SIPD bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah kuasa pertambanganya maupun diluar, baik dilakukan secara sengaja atau tidak : (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan kepada mereka secara musyawarah ; (3) Pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap segala atunggakan pembayaran retribusi beserta denda ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir.


7

BAB V RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 18 Kepada setiap pemegang SIPD dikenakan Retribusi yang berupa : (1) Retribusi Tetap, yang Dikenakan atas pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dimaksud dalam pasal 6, dan dipungut setiap tahun ; (2) Retribusi Hasil Produksi, yang dihitung berdasarkan jumlah produksi bahan galian golongan C yang telah ditambang dan atau hasil penjualan. Pasal 19 Besarnya tarip Retribusi Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 18, untuk semua jenis bahan galian golongan C, ditetapkan sebagai berikut : a. Atas pemberian izin Eksplorasi, sebesar Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu fupiah) setiap hektar per tahun ; b. Atas pemberian izin Eksploitasi : 1. luas wilayah sampai dengan 10 hektar, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun ; 2. luas wilayah 10 hektar sampai dengan 25 hektar, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun; 3. luas wilayah lebih dari 25 hektar, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun ; c. Atas pemberian izin Pengolahan atau Pemurnian, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun ; d. Atas pemberian izin penjualan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi per tahun ; e. Atas pemberian izin Pengangkutan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kendaraan bermotor per bulan. Pasal 20 Besarnya tarip Retribusi Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 18, untuk setiap bahan galian golongan C ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 21 (1) Pendataan, penetapan dan pemungutan retribusi Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Daerah ; (2) Selama kegiatan pada ayat (1) pasal ini belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Daerah pelaksanaannya dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 22 a. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Hasil Produksi dapat dilakukan dengan cara : 1. Sistem laporan dari pemegang SIPD ;


8

2. Sistem Wajib Pungut (WAPU) melalui Pemimpin Proyek ; 3. Sistem Tol / Portal dengan karcis ; b. Apabila Wajib retribusi telah membayar Retribusi dengan Sistem Tol / Portal dapat diperhitungkan pada sistem laporan atau sistem Wajib Pungut (WAPU). Pasal 23 (1) Penetapan besarnya Retribusi bahan galian golongan C untuk sistem laporan dan Wajib Pungut (WAPU) dihitung berdasarkan jumlah hasil produksi bahan galian golongan C setiap bulan ; (2) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya ; (3) Besarnya nilai nominal karcis tol/portal disesuaikan dengan jenis dan tarip bahan galian golongan C yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 24 (1) Pembayaran pertama retribusi tetap harus dilunasi selambatlambatnya pada saat penyerahan SIPD ; (2) Pembayaran Retribusi Tetap untuk tiap tahun berikutnya harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa laku tahun sebelumnya ; (3) Pembayaran retribusi Hasil Produksi harus sudah diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pertambangan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal ditetapkannya BPR ; (4) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan tambahan pungutan sebesar 5% (lima per seratus) sebulan dari jumlah tagihan yang belum dibayar ; (5) Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kewajiban dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat berakibat pencabutan atas SIPD yang bersangkutan ; (6) Pembayaran bagi pemungutan Retribusi dengan sistem Tol/Karcis dilakukan setiap kali kendaraan bermotor pengangkutan bahan galian golongan C melewati pintu portal. Pasal 25 (1) Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus dilunasi, walaupun SIPD telah berakhir atau dicabut ; (2) Semua tunggakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPD berakhir atau dicabut. Pasal 26 Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebanan terhadap wajib retribusi untuk 1 (satu) atau beberapa periode pembayaran Retribusi, jika yang bersangkutan dapat mengajukan bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.


9

BAB VI PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN Pasal 27 1. Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 2. Perimbangan pembagian hasil pemungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Daerah Tingkat I sebesar 30% (tiga puluh per seratus) ; b. Daerah Tingkat II sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) ; 3. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional disediakan beaya operasional dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) Pasal 28 (1) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi tetap dan retribusi hasil produksi menurut ketentuan pasal 18 ; (2) Pemegang SIPD wajib menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah ; (3) Pemegang SIPD wajib memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari Instansi yang berwenang ; (4) Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dengan menyetorkan uang jaminan reklamasi ; (5) Pemegang SIPD wajib mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari instansi yang berwenang. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah ; (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (3) Untuk kepentingan pembinaan. pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD atau pengusaha dibidang penambangan bahan galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat admimstrasi maupun teknis ; (4) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait.


10

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1), 24, 25 dan 26 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31 Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang : a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 33 SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak. kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

11

Pasal 34 (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya ; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1992 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua, ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TRIMARJONO, SH

M. BASOFI SOEDIRMAN

ttd

Disahsakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1996 Nomor 540.35-626 Tahun 1996. MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.H Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1996 Nomor 3 Tahun 1996 Seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Madya NIP 010 052 819


12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 29 DESEMBER 1995 NOMOR : 10 TAHUN 1995 I. JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C 1. Nitrat 2. Phospat 3. Garam Batu 4. Asbes 5. Talk 6. Mika 7. Magnesite 8. Grafit 9. Yarosit 10. Tawas (alum) 11. Leusit 12. Oker 13. Batu Permata 14. Batu ½ Permata 15. Pasir Kuarsa 16. Kaolin 17. feldspar 18. Gips 19. Bentonite 20. Batu Apung 21. Trass 22. Obsidian 23. Perlit 24. Tanah Diatomea 25. Tanah Serap 26. Marmer 27. Batu Tulis 28. Batu Kapur 29. Dolomit 30. Kalsit 31. Granit, Andesit, Basalt 32. Tanah Liat a) Tanah Liat Tahan Api b) Tanah Liat (ball clay) c) Tanah Liat Bahan Bangunan (Batu bata, genteng, dsb ) d) Tanah urug 33. Pasir Kerikil a) Untuk Bahan Bangunan b) Pasir urug/sirtu 34. Zeolit 35. Napal/Pedel 36. Phirophilit 37. Onyx 39. Kaya Kersik Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1


2

II. TARIP RETRIBUSI HASIL PRODUKSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR

JENIS BAHAN GALIAN

RETRIBUSI PRODUKSI (DALAM RUPIAH/TON) EXPLORASI/EXPLOTASI

1.

2.

3.

EXPLORASI/EXPLOTASI PENGOLAHAN/PEMURNIAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN 4.

5.

1.

Nitrat

1.200,00

1.800,00

600,00

2.

Phospat

1.800,00

2.600,00

900,00

3.

Garam Batu

1.200,00

1.800,00

600,00

4.

Asbes

1.500,00

2.300,00

800,00

5.

Talk

1.500,00

2.300,00

800,00

6.

Mika

1.500,00

2.300,00

800,00

7.

Magnesita

2.000,00

2.300,00

300,00

8.

Grafit

1.500,00

2.300,00

800,00

9.

Yarosit

2.000,00

2.900,00

900,00

10.

Tawas (alum)

1.500,00

2.300,00

800,00

11.

Leusit

1.500,00

2.300,00

800,00

12.

Oker

1.800,00

2.700,00

900,00

13.

Batu Permata

10 % x harga jual

-

-

14.

Batu ½ Permata

10 % x harga jual

-

-

15.

Pasir Kuarsa

1.500,00

2.300,00

800,00

16.

Kaolin

1.450,00

2.200,00

750,00

17.

Feldspar

1.150,00

1.800,00

650,00

18.

Gips

1.200,00

1.800,00

600,00

19.

Bentonite

1.800,00

2.600,00

800,00


3

NOMOR

JENIS BAHAN GALIAN


1.

2.

20.

Batu Apung

21.

Trass

22.

Obsidian

23.

Perlit

24.

3.


5.

1.500,00

2.300,00

800,00

400,00

600,00

200,00

1.100,00

1.700,00

600,00

600,00

900,00

300,00

Tanah Diatmea

1.000,00

1.500,00

500,00

25.

Tanah serap

1.000,00

1.500,00

500,00

26.

Marmar

2.500,00

3.300,00

800,00

27.

Batu Tulis

500,00

700,00

200,00

28.

Batu Kapur

500,00

700,00

200,00

29.

Dolomit

500,00

700,00

200,00

30.

Kalsit

600,00

900,00

300,00

31.

Granit, Andesit, Basalt a. Bubuk (Pecah) bahan bangunan b. Blok

700,00 1.000,00 1.300,00

300,00 600,00

700,00 700,00

1.100,00 1.100,00

400,00 400,00

300,00 300,00

500,00 400,00

200,00 100,00

600,00 500,00

900,00 700,00

300,00 200,00

32.

33.

Tanah Liat a. Tanah Liat, tahan Api b. Tanah liat (Ball-Callay) c. Tanah Liat Bahan Bangunan ( batu genteng , dsb ) d. Tanah urug Pasir kerikil a. Untuk Bahan bangunan b. Pasir urug/ sirtu


bata,

4

NOMOR

JENIS BAHAN GALIAN


1.

2.

34.

Zeolit

35.

Napal/Pedel

36.

3.


5.

1.200,00

1.800,00

600,00

400,00

600,00

200,00

Phirophilit

1.300,00

1.900,00

600,00

37.

Onyx

1.500,00

2.300,00

800,00

38.

Kayu Kersik

2.200,00

3.300,00

900,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd ttd TRIMARJONO, SH


M. BASOFI SOEDIRMAN

5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TENGKAT I JAWA TMUR

I. PENJELASAN UMUM. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang perlu dilestarikan keberadaannya perlu diatur penggunaannya secara optimal dengan prinsip pengelolaan berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan. Penguasaan Negara atas bahan-bahan tambang yang ada di dalam bumi telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam Pasal 1 Undang-undang dimaksud menentukan bahwa "Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 disebutkan bahan tambang yang ada di Indonesia dalam keberadaannya dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu : a. Bahan Galian Golongan A (bahan galian / tambang yang tergolong Strategis) ; b. Bahan Galian Golongan B (bahan galian / tambang yang tergolong Vital) ; c. Bahan Galian Golongan C (bahan galian / tambang yang tidak termasuk golongan A dan tidak termasuk juga dalam golongan B). Di dalam pengelolaannya bahan galian golongan A dan B masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Departemen Pertambangan dan Energi) sedangkan untuk bahan galian golongan C kewenangannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1987. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1987 dimaksud, maka bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam Pembangunan Daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan teknologi yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambangannya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam. Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing Daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari Instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan memberikan manfaat serta nilai lebih baik terhadap Daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.


6

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) : Bahwa Gubernur Kepala Daerah berdasarkan rencana tata ruang masing-masing Daerah akan menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk ditambang / layak untuk ditambang. Untuk lokasi-lokasi yang dipandang rawan diadakan penambangan seperti terhadap daerah resapan air, cagar budaya, hutan lindung dan sebagainya Gubernur Kepala Daerah akan menentukan lebih lanjut. ayat (2) : Apabila dipandang usaha pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan bagi keselamatan umum, atau wilayah pertambangan sebagian atau seluruhnya akan dipergunakan untuk kepentingan Negara / kepentingan umum yang mendesak maka Gubernur dapat melakukan penutupan wilayah pertambangan dengan disertai ganti kerugian yang layak. Pasal 4 ayat (1)

: Bahwa pada prinsipnya usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memperoleh izin, baik dari Gubernur Kepala Daerah atau Instansi yang berwenang, pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penambang.

ayat (2) : SIPD dapat diberikan untuk masing-masing tahap usaha pertambangan atau dapat juga diberikan terhadap sebagian atau seluruh tahap usaha penambangan sekaligus. Pasal 5 sampai : Cukup Jelas dengan 9 Pasal 10 ayat (1)

: Cukup Jelas

ayat (2)

: Bahwa 1 (satu) SIPD diberikan maksimal 10 (sepuluh) hektar, apabila badan hukum atau Koperasi dalam mengajukan permohonan SIPD lebih dari 10 (sepuluh) hektar dalam satu lokasi dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD, sedangkan apabila Badan Hukum atau Koperasi mengajukan permohonan SIPD melebihi 50 (lima puluh) hektar maka Badan Hukum atau Koperasi dimak-sud dianggap telah memiliki 5 (lima) SIPD dan tidak dapat mengajukan SIPD lagi walaupun dilokasi yang lain.

Ayat (3) ayat (4)

dan : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat : Cukup Jelas (1) dan ayat (2)


7

Pasal 12 ayat : Cukup Jelas (1) ayat (2)

: Jangka waktu SIPD paling lama sama dengan umur tambang yang direncanakan oleh pemohon SIPD dalam menyusun study kelayakan yang digunakan pada saat mengajukan permohonan SIPD eksploitasi ; Dalam menentukan umur tambang harus memperhatikan cadangan bahan galian golongan C yang dapat ditambang dengan mempertimbangkan kondisi cadangan bahan galian golongan C hasil eksplorasi dan sistem penambangan yang akan dilaksanakan. Rencana produksi tambang adalah rencana produksi yang akan dicapai oleh pengusaha tambang dengan mempertimbangkan rencana sarana tambang (peralatan, bahan peledak, tenaga kerja) yang akan dimanfaatkan.

ayat (3)

: Cukup Jelas

ayat (4)

: Cukup Jelas

Pasal 13 ayat : Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu SIPD habis (1) dan pemegang SIPD belum mengajukan perpanjangan maka pemegang SIPD dianggap tidak mengajukan perpanjangan lagi, sehingga setelah jangka waktu SIPD berakhir wilayah SIPD dimaksud dapat dimintakan permohonan oleh pemohon lain. Pasal 14 sampai : Cukup Jelas dengan 18 Pasal 19 huruf a : Cukup Jelas sampai dengan huruf d Huruf e

: Izin pengangkutan tersebut dimaksudkan untuk angkutan dari mulut tambang sampai tempat penampungan.

Pasal 20

: Cukup Jelas


: Proses peralihan dalam ayat ini adalah karena pelaksanaan pemungutan retribusi Bahan Galian Golongan C sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sehingga untuk pelaksanaan oleh Dinas Pertambangan Daerah masih diperlukan masa peralihan.

Pasal 22 sampai : Cukup Jelas dengan 26


8


: Pembagian hasil pungutan retribusi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai perbandingan yang telah ditetapkan, dilakukan setelah dikurangi upah jasa pungut.

ayat (3)

: Cukup Jelas

Pasal 28 sampai : Cukup Jelas dengan 35


9

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents