GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwadalam

rangka meningkatkan ketancaran pelaksanaan

tugas-tugas operasional Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Sosial diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 ; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985; 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 3.3.8/239 Tahun 1974 ; 8. Keputusan

Menteri

Sosial

Republik

Indonesia

Nomor:

41/HUK/KEP/X1/79 ; 9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/79 ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 ;Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 juncto Nomor 29 Tahun 1981 juncto Nomor 24 Tahun 1987. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Dinas Sosiat, adalah Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Kepala Dinas Sosial, adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bekas penderita masalah psikotik/kejiwaan ; g. Panti Rehabilitasi Wanita, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi wanita tuna susila ; h. Panti

Karya,

adalah

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

yang

melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para pengemis, gelandangan dan orang terlantar;Panti Asuhan, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial terhadap anak yatim piatu yang tidak mampu dan terlantar serta anak putus sekolah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

2

i. Panti Werdha. adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan penampungan, pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi para lanjut usia/jompo terlantar ; j. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Kusta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bekas penderita masalah psikotik/ kejiwaan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Sosial; (2) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Sosial dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik ; b. Panti Rehabilitasi Sosial Wanita; c. Panti Karya; d. Panti Asuhan; e. Panti Werdha; f. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Kusta. BAB III PANTI REHABILITASI SOSIAL BEKAS PENDERITA PSIKOTIK Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan tugas operasional di lapangan; (2) Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik dipimpin oleh Kepala Pant! Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

3

Pasal 4 Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi bekas penyandang masalah psikotik/kejiwaan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan observasi dan penerimaan bekas penyandang masalah psikotik; b. Petaksanaan pelayanan, penampungan dan perawatan ; c. Pemberian bimbingan dan ketrampilan kerja; d. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan resosialisasi serta pembinaan lanjut; e. Pelaksanaan ketata usahaan ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik terdri dari : a. Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik.


4

Pasal 7 Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik mempunyai tugas

memimpin,

mengawasi,

mengkoordinasikan

pelaksanaan

penerimaan, penampungan, perawatan dan resosialisasi bekas penyandang masalah psikotik serta urusan ketatausahaan. Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.

Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Rehabilitasi

Sosial Bekas Penderita Psikotik sesuai bidang

tugasnya. Pasal 10 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Melaksanakan seleksi dan registrasi klien serta penyusunan data perkembangan klien ; b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dalam rangka meningkatkan percaya diri, keahlian dan kemandirian klien; c. Melaksanakan rehabilitasi sosial/resosialisasi; d. Melaksanakan pembinaan lanjut bagi bekas penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Rehabilitasi

Sosial Bekas Penderita Psikotik sesuai dengan

bidang tugasnya.


5

Bagian Ketiga Nama dan Tempat Kedudukan Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik Pasal 11 Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik berjumlah 3 (tiga), yaitu : 1. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik Atmo Rinekso berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. 2. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik Atmo Sentosa berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. 3. Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik Atmo Waluyo berkedudukan di Kabupatean Daerah Tingkat II Pasuruan. BAB IV PANTI REHABILITASI SOSIAL WANITA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 12 (1) Panti Rehabilitasi Sosial Wanita adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan tugas operasional dilapangan; (2) Panti Rehabilitasi Sosial Wanita dipimpin oleh Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Wanita yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Pasal 13 Panti Rehabilitasi Sosial Wanita mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi wanita tuna susila. Pasal 14 Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

dalam

Pasal

13,

Panti

Rehabilitasi Sosial Wanita, mempunyai fungsi : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

a. Pelaksanaan penampungan dan pemeliharaan kesehatan ; b. Pelaksanaan observes! dan idemifikasi; c. Pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan ; d. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran ke dalam masyarakat; e. Pemeliharaan lanjut; f. Pelaksanaan ketata usahaan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Panti Rehabilitasi Sosial Wanita Pola Maksimal terdiri dari ; a. Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Wanita; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Rehabilitasi Wanita. Pasal 16 Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Wanita mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan idetifikasi, pembinaan, pelatihan dan penyaluran ke dalam masyarakat bagi wanita tuna susila. Pasal 17 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian.


7

Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 17, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Panti Rehabilitasi Sosial Wanita sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi, penerimaan dan perawatan kesehatan fisik wanita tuna susila; b. Metaksanakan

bimbingan

mental

spiritual

dan

pelatihan

ketrampiian kerja; c. Melaksanakan penyaluran kerja dan pemeliharaan lanjut; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Wanita sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Nama dan Tempat Kedudukan Panti Rehabilitasi Sosial Wanita Pasal 20 Panti Rehabilitasi Wanita berjumlah 2 (dua), yaitu : a. Panti Rehabilitasi Wanita Mardi Rini berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo. b. Panti Rehabilitasi Sosial Wanita Anggraem berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.


8

BAB V PANTI KARYA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 21 (1) Panti Karya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan tugas operasional dilapangan; (2) Panti Karya dipimpin oleh Kepala Panti Kaiya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 22 Panti Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang rehabilitasi sosial bagi para pengemis, gelandangan dan orang terlantar serta penyaluran ke dalam masyarakat.

Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 22, Panti Karya mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penampungan dan pemeliharaan kesehatan; b. Pelaksanaan observasi dan identiftkasi; c. Pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan ; d. Pelaksanaan latihan ketrampilan ; e. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran ke dalam masyarakat; f. Pelaksanaan ketata usahaan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya ;


9

Bagian Kedua Organisasi Pasal 24 (1) Susunan Organisasi Panti Karya terdiri dari : 1. Kepala Panti Karya; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Karya. Pasal 25 Kepala Panti Karya mempunyai lugas memimpin, meng-awasi, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pembinaan, pelatihan dan penyaluran ke dalam masyarakat bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Pasal 26 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian. Pasal 27 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasa! 26, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Karya sesuai bidang tugasnya. Pasal 28 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :


10

a. Melaksanakan identifikasi, penerimaan dan perawatan kesehatan fisik wanita tuna susila; b. Melaksanakan

bimbingan

mental

spiritual

dan

pelatihan

ketrampilan kerja; c. Melaksanakan penyaluran kerja dan pemeliharaan lanjut; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Karya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Nama dan Tempat Kedudukan Panti Karya Pasal 29 Panti Karya berjumlah 9 (sembilan), yaitu ; 1. Panti Karya Kadang berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban; 2. Panti Karya Popo Pinardi berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; 3. Panti Karya Ngesti Rahayu berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ; 4. Panti Karya Raga Pinardi berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek; 5. Panti Karya Jiwo Waluyo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo; 6. Panti Karya Suka Mulya berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso; 7. Panti Karya Wisma Bhakti berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi; 8. Panti Karya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember; 9. Panti Karya Margo Utomo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan;


11

BAB VI PANTI ASUHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 30 (1) Panti Asuhan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan tugas operasional dilapangan ; (2) Panti Asuhan dipimpin oleh Kepala Panti Asuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Pasal 31 Panti Asuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang pemberian bimbingan ketrampilan sosial dan ketrampilan terhadap anak yatim piatu yang tidak mampu dan terlantar dan anak putus sekolah terlantar. Pasal 32 Untuk meiaksanakan tugas tersebut dalam Pasaf 31, Panti Asuhan, mempunyai fiingsi : a. Pelaksanaan observasi dan identifikasi; b. Pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan ; c. Pelaksanaan latihan ketrampilan; d. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran ke dalam masyarakat; e. Pelaksanaan konsultasi lingkungan; f. Pelaksanaan ketata usahaan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya, Bagian Kedua Organisasl Pasal 33 (1) Susunan Organisasi Panti Asuhan terdiri dari : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

12

a. Kepala Panti Asuhan ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Asuhan. Pasal 34 Kepala Panti Asuhan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pembinaan, pelatihan dan penyaluran ke dalam masyarakat bagi anak yatim piatu yang tidak mampu dan terlantar dan anak putus sekolah terlantar. Pasal 35 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian. Pasal 36 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 35, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan sesuai bidang tugasnya. Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungstonal mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi, penerimaan ; b. Melaksanakan

bimbingan

mental

spiritual

dan

pelatihan

ketrampilan kerja; c. Melaksanakan penyaluran kerja dan pemeliharaan lanjut; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan sesuai dengan bidang tugasnya.


13

Bagian Ketiga Nama dan Tempat Kedudukan Panti Asuhan Pasal 38 Panti Sosial Asuhan berjumlah 8 (delapan) yaitu : 1. Panti Asuhan Pamardi Utomo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban ; 2. Panti Asuhan Rahayu berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi; 3. Panti Asuhan Tunas Harapan berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; 4. Panti Asuhan Taruna Bhakti berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri; 5. Panti Asuhan Putro Widodo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo ;Panti Asuhan Wisma Rini berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi; 6. Panti Asuhan Taman Harapan berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ; 7. Panti Asuhan Taman Harapan berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep.

BAB VII PANTI WERDHA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 39 (1) Panti Werdha adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan tugas operasional dilapangan ; (2) Panti Werdha dipimpin oleh Kepala Panti Werdha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.


14

Pasal 40 Panti Werdha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial

dibidang

penampungan,

pelayanan

dan

pemeliharaan

kesehatan terhadap para lanjut usia/jompo terlantar. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 40, Panti Werdha, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penerimaan dan penampungan ; b. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan ; c. Pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan ; d. Pelaksanaan ketata usahaan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya; Bagian Kedua Organisasi Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Panti Werdhaterdiri dari : a. Kepala Panti Werdha; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Werdha. Pasal 43 Kepala Panti Werdha mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan

pelaksanaan

penerimaan,

pelayanan,

dan

pemeiiharaan kesehatan terhadap para lanjut usia/jompo terlantar. Pasal 44 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian.


15

Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 44, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ; a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Werdha sesuai bidang tugasnya. Pasal 46 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Melaksanakan registrasi, observasi dan identifikasi. b. Melaksanakan penerimaan dan pelayanan ; c. Melaksanakan Pemeliharaan kesehatan dan pengaturan menu makan; d. Melaksanakan bimbingan mental spiritual; e. Melaksanakan pengurusan pemakaman ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Werdha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Nama dan Tempat Kedudukan Panti Werdha Pasal 47 Panti Werdha berjumlah 10 (sepuluh), yaitu : 1. Panti Werdha Mojopahit berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto; 2. Panti Werdha Mardi Utomo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; 3. Panti Werdha Pamardi Rahayu berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; 4. Panti Werdha Pendidikan Umum berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ; 5. Panti Werdha Wlingi berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

16

6. Panti Werdha Waluyo Husodo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung; 7. Panti Werdha Budi Harjo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan; 8. Panti Werdha Margo Mulyo berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember; 9. Panti Werdha Budi Luhur berdudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso; 10. Panti Werdha Pola Raga berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan. BAB

VIII

PANTI REHABILITASI SOSIAL BEKAS PENDERITA KUSTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 48 (1) Panti Sosial Bekas Penderita Kusta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan tugas operasional di lapangan; (2) Panti Sosial Bekas Penderita Kusta dipimpin oleh Kepala Panti Sosial Bekas Penderita Kusta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Pasal 49 Panti Sosial Bekas Penderita Kusta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi bekas penderita kusta. Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 49, Panti Sosial Bekas Penderita Kusta, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan observasi dan penerimaan bekas penderita kusta ; b. Pelaksanaan pelayanan, penampungandan perawatan ; c. Pemberian bimbingan dan ketrampilan kerja; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

17

d. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan resosialisasi serta pembinaan lanjut; e. Pelaksanaan ketatausahaan; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 51 (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bekas Penderita Kusta terdiri dari : a. Kepala Panti Sosial Bekas Penderita Kusta; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Sosial Bekas Penderita Kusta. Pasal 52 Kepala Panti Sosial Bekas Penderita Kusta mempunyai tugas memimpin,

mengawasi,

mengkoordinasikan

pelaksanaan

penerimaan, penampungan, perawatan dan resosialisasi bekas penderita kusta serta urusan ketatausahaan. Pasal 53 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugae melaksanakar urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan. Pasal 54 Untuk menyelenggarakan tugas teisebut dalam Pasal 53 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. Pengelolaan administrasi keuangan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

18

d. Pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Sosial Bekas Penderita Kusta sesuai bidang tugasnya. Pasal 55 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Melaksanakan

seleksi

dan

registrasi

klien

psikotik

serta

penyusunan data perkembangan klien ; b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dalam rangka memngkatkan percaya diri, keahlian dan kemandirian kiien; c. Melaksanakan rehabilitasi sosial/resosialisasi; d. Melaksanakan pembinaan lanjut bagi bekas penghuni Panti Sosial Bekas Penderita Kusta; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Sosial Bekas Penderita Kusta sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Nama dan Tempat Kedudukan Panti Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Psikotik Pasal 56 Bekas Rehabilitasi Sosial Bekas Penderita Kusta berjumlah I (satu), yaitu Panti Sosial Bekas Penderita Kusta Nganget berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban. BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 57 Kelompok

Jabatan

Fungsionat yang

ada

pada

Panti

Sosial

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas tennis sesuai bidang keahlian, ketrampilan dan kebutuhan Daerah.


19

Pasal 58 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior; (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja: (3) Pembinaan terhadap tenaga fiingsionai dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TATAKERJA Pasal 59 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Panti bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial; (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Panti berkewajiban

memimpin,

mengadakan

koordinasi,

member!

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; (3) Kepala Panti dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial maupun dalam lingkungan antar instansi lainnya; (4) Bilamana Kepala Panti mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, terlebih dahulu hams diajukan kepada Kepala Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan.


20

BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 60 (1) Kepala Panti diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial; (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial; Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 61 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1985 dan Nomor 175 tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 62 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 63 Bagan Susunan Organisasi Panti sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bag! an tak terpisahkan dari Keputusan Gubemur ini.


21

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 24 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :

1.

Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2.

Sdr. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

3.

Sdr. Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4.

Sdr. Kepala Biro Bina Sosial

) Sekretariat Wilayah/Daerah I Ting-

5.

Sdr. Kepala Biro Organisasi

) kat I Jawa Timur di Surabaya


22

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG

Recommend Documents