GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM PEDESAAN DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, MENIMBANG
: Bahwa dalam usaha menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat agar merasa ikut memiliki hasil-hasil pembangunan terutama terhadap hasil pembangunan sarana air minum desa, dipandang perlu menginstruksikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk membentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) pada setiap lokasi Proyek Air Minum Desa yang belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum setempat.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.
MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1984 Nomor 690/2382/SJ tentang Pengolahan Air Minum. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA
: Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
UNTUK
: 1. Membentuk Organisasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) pada setiap lokasi Proyek Air Minum Pedesaan dan lokasi Proyek Air Minum lain, khususnya yang belum terjangkau Perusahaan Daerah Air Minum setempat, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagai tersebut dalam Lampiran Instruksi ini ; 2. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
INSTRUKSI
ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di
: Surabaya
Pada tanggal
: 19 Pebruari 1985
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKANKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd
Tgl 19 - 2 - 1985 No. 11 / D 4
Drs. SOEPARMANTO NIP 010019859
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
: 19 PEBRUARI 1985
NOMOR
: 11 TAHUN
1985
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPPAM) DI JAWA TIMUR
I. TUJUAN Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dibentuk dengan tujuan : 1. Memperkenalkan sistem konsumsi air minum dari cara pengambilan ke sumber air dengan berjalan kaki menjadi sistem distribusi dari sumber air kepada pemakai air minum di desa dengan jaringan pipa, kran umum dan sambungan rumah ; 2. Sarana yang dibangun Pemerintah ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa ditinjau dari segi : a. Pemenuhan persyaratan kesehatan ; b. Kemudahan masyarakat memperoleh air minum sehingga penghematan waktu dapat dimanfaatkan untuk usaha lain, baik mengerjakan lahan pertanian maupun usaha-usaha lain (usaha menambah pendapatan bagi keluarga) ; c. Masyarakat setempat dididik untuk dapat mengelola air minum ini dalam hal membagi air secara adil, memelihara sarana yang ada dan mengembangkan sarana tersebut dengan menambah kran umum serta sambungan rumah ; 3. Membantu Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal mengurangi beban ekstra pemeliharan sarana air minum dengan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat setempat ; 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat desa disertai pemberian penjelasan/penyuluhan bahwa sarana yang ada di daerah mereka adalah menjadi kewajiban mereka pula untuk memelihara serta melestarikan fungsi ; 5. Membina peran HIPPAM sebagai embrio dari Sub Unit PDAM di Desa maupun di Kecamatan. Pembentukan HIPPAM ini adalah merupakan rangkaian yang harus diadakan sebelum sarana air minum pedesaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menghindari : a. Tidak adanya lembaga yang bertanggungjawab atas kelestarian sarana dalam pengelolaannya ; b. Terjadinya kerusakan yang mengakibatkan kemacetan distribusi air atau tercemarnya air minum ini. II. ORGANISASI 1. Bentuk Organisasi HIPPAM ini adalah merupakan kerukunan masyarakat yang Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
dapat ditelorkan dari : a. Musyawarah bersama masyarakat desa setempat yang hasilnya dilaporkan dan dimintakan persetujuan Kepala Desa dan Camat ; b. Ditunjuk oleh Kepala Desa/Camat setempat dari anggota masyarakat setempat yang dianggap mampu melaksanakan tugas kepengurusan HIPPAM dengan catatan diharapkan anggota pengurus mempunyai standard minimal berpendidikan SLTP atau tenaga yang senior serta berpengalaman ; c. Unsur Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini staf PDAM yang dapat ditunjuk untuk membina/memimpin HIPPAM baik di desa maupun di Kecamatan ; d. Unsur MUSPIKA setempat dapat menjadi pengurus HIPPAM dalam kondisi - kondisi khusus ; 2. Susunan pengurus diatur sesederhana mungkin dengan jumlah minimum lima orang dan ditugasi sebagai : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Petugas eknis e. Petugas penagih iuran Susunan pengurus ini masih bisa dilengkapi dengan petugas-petugas lain yang dianggap perIu sesuai kebutuhan di daerah setempat ; 3. Hasil pemilihan pengurus ini oleh Kepala Desa diusulkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat setempat untuk dapat diterbitkan Surat Keputusannya dari Pemerintah Daerah Tingkat II. III. TUGAS HIPPAM Pengurus HIPP AM mempunyai tugas : 1. Melakukan inventarisasi sarana air minum yang dikelolanya ; 2. Memelihara sarana yang dikelola dengan mengumpulkan biaya dari anggota baik berupa iuran maupun secara gotong - royong ; 3. Mengatur dan membagi distribusi air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai air minum dengan cara : a. Mengawasi kelancaran aliran jaringan distribusi air ; b. Membatasi komsumsi untuk daerah-daerah minus, dimana debit air sangat terbatas ; c. Pemakaian secara bergilir dengan mengatur kran-kran pembagi ; 4. Melaporkan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang : a. Kondisi sarana yang dikelola ; b. Pendapatan dan penggunaan dana yang dikelola ; c. Kerusakan-kerusakan yang perlu dibiayai dengan dana yang cukup besar Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
untuk diusulkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II pada anggaran berikutnya ; d. Setiap adanya penggantian pengurus ; e. Laporan lain yang diminta oleh Pemerintah. IV. BIAYA OPERASIONAL Yang dimaksud biaya operasional adalah : a. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana ; b. Biaya operasional pompa ( kalau menggunakan pompa) ; c. Honorarium pengurus. Pengumpulan dana untuk biaya operasional dilaksanakan dengan cara : a. Rembug Desa ; b. Pedoman lain dari Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. V. PEMBINAAN HIPPAM Pembinaan HIPPAM dibagi menjadi : a. Teknis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum-Cipta Karya ; b. Operasional dan management oleh PDAM/Pemerintah Daerah Tingkat II setempat ; c. Pembinaan Umum/pengarahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II tentang kemungkinan dikembangkan menjadi Sub Unit PDAM di Desa/ Kecamatan setelah HIPPAM mampu dan mantap serta adanya kesadaran masyarakat setempat untuk meningkatkan HIPPAM tersebut menjadi Sub Unit PDAM. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKANKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd
Tgl 19 - 2 - 1985 No. 11 / D 4
Drs. SOEPARMANTO NIP 010019859
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr.Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya di Surabaya. 11. Sdr.Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
