GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat berjalan efektlf dan efisien, perlu untuk menyempurnakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1995 Nomor 75 Tahun 1995

tentang

Pedoraan

Pelaksanaan

Proyek

Pembangunan

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ; 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahuun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Nomor 2 Tahun 1996 ; 6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencana-an Pembangunan Nasional Nomor KEP-27/Mk.3/8/1994. KEP-166/KET/8/1994

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TENTANG

PEDOMAN

PELAKSANAAN

PROYEK

PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dengan Keputusan ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan/atau Daerah Tingkat II se Jawa Timur; b. Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur; c. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Tingkat I dan atau Tingkat II; d. Bendaharawan Daerah, adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang-barang milik Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ; e. Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah, adalah Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II; f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan/atau Tingkat II; g. Bank Jawa Timur adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pasal 2 (1) Tahun Anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu Tahun Anggaran mencakup : a. Semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang selama Tahun Anggaran dimasukkan ke dan atau dikeluarkan dan Kas Daerah;Semua perhitungan antar bagian anggaran dan bagian urusan kas dan perhitungan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

2

Pasal 3 (1) Jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja daerah merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan rincian lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai berikut : a. Untuk tiap jenis penerimaan anggaran ; b. Untuk tiap jenis anggaran belanja rutin ; c. Untuk

tiap

sektor/sub

sektor

dalam

anggaran

belanja

pembangunan. Pasal 4 (1) Kepala Daerah mengatur penyediaan uang untuk membiayai Anggaran Belanja Daerah dalam batas-batas pelaksanaan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berimbang dan dinamis. (2) Penyediaan uang untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran kas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; (3) Anggaran

Belanja

Pembangunan

dibiayai

dari

tabungan

Pemerintah Daerah dan penerimaan daerah yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (4) Semua uang daerah disimpan dalam rekening atas nama Kas Daerah pada Bank Jawa Timur atau Bank Pemerintah lainnya dan dilarang disimpan dalam bentuk deposito ; (5) Pengadaan pinjaman bagi kepentingan dan atas beban Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah mempedomani Keputusan Menteri Dalam

Negeri

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Pinjaman

Pemerintah Daerah.


3

Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan betanja daerah ditetapkan standarisasi oleh Kepala Daerah. (2) Penetapan harga standar untuk pengadaan barang/jasa dan kegiatan pembangunan ditetapkan secara berkala. Pasal 6 (1) Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. (2) Pengeiuaran atas beban Anggaran Belanja Daerah harus herdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran. BAB II PENGELUARAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN Bagian Pertama Pengeluaran Anggaran Pasal 7 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Hemat, tidak mewah, effisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya. c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional. d. Realisasi

pelaksanaan

Anggaran

dapat

dilakukan

setelah

mendapat persetujuan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. e. Dalam hal ini untuk APBD Tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri, untuk APBD Tingkat II oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.


4

Pasal 8 (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah selambat-Iambatnya

pada

setiap

awal

bulan

April

Tahun

Anggaran yang bersangkutan Kepala Daerah menetapkan dengan Surat Keputusan : a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO); b. Pejabat

pada

Biro/Bagian

Keuangan

yang

diberi

wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU); c. Pejabat pada Biro/Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk menandatangani

Daftar Pembukuan Administrasi

(DPA); d. Pejabat pada Biro/Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); e. Atasan Langsung Bendaharawan, Pemimpin Proyek dan Pemimpin Bagian Proyek ; f. Pemegang Kas Daerah ; g. Bendaharawan Rutin/Gaji/Barang/Proyek/Bagian Proyek; h. Pejabat pada Biro/Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji; i. Pengurus Barang. (2) Selambat-Iambatnya setiap awal bulan Januari Kepala Dinas/ Satuan Kerja harus sudah mengusulkan Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah

dengan

tembusan

disampaikan

kepada

Biro/Bagian Keuangan, Hukum dan Penyusunan Program yang selanjutnya diproses oleh Biro/Bagian Hukum, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah ; (3) Dalam rangka tertib penata usahaan administrasi anggaran daerah, maka penetapan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pemimpin Proyek adalah pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan telah memiliki sertifikat Kursus Menejemen Proyek. b. Bendaharawan Proyek yang ditunjuk adaiah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat Bendaharawan Daerah.


5

c. Kepala

Dinas/

Lembaga/

Satuan

Kerja

Daerah

tidak

diperkenankan ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek. (4) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat keputusan dan mencantumkan namanya

dalam

DIPDA

dengan

memperhatikan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku umum bagi pegawai negeri. (5) Perubahan

Pemimpin

ditetapkan

dengan

Proyek

Surat

dan

Bendaharawan

Keputusan

Kepala

Proyek

Daerah

dan

tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro/Bagian Keuangan, Ketua BAPPEDA, Kepala Biro Bina Penyusunan Program/Bagian Penyusunan Program, Kepala Dinas/ Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya, Pemimpin Proyek dan Kas Daerah serta Inspektur Wilayah Propinsi/Kabupaten/ Kotamadya. (6) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek berkedudukan di lokasi Proyek. (7) Pembentukan Panitia Pelelangan : a. Untuk melaksanakan pelelangan umum, pelelangan terbatas serta pemilihan langsung pengadaan barang/jasa dibentuk Panitia

Pelelangan

oleh

Kepala

Daerah/Kepala

Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau dapat juga oleh Pemimpin Proyek yang selanjutnya disebut panttia; b. Panitia

pembelian/pekerjaan

pada

Dinas/Lembaga/Satuan

Kerja Daerah lainnya sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ketua

:

Dari Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya.

2. Sekretaris

:

Dari Unit Perencana Dinas / Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya.

3. Anggota-anggota

:

a. Unsur Biro / Bagian Bina Penyusunan Program, b. Unsur Biro/Bagian Keuangan c. Unsur

Biro

/

Bagian

Perlengkapan/Bagian Umum. d. Unsur Biro/Bagian Hukum


6

Untuk hal-hal yang bersifat teknis diikutsertakan pejabat dari Instansi teknis yang berwenang; c. Kepala


Kerja

Daerah

lainnya,

Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Pegawai pada Inspektorat Wilayah

Propinsi/Kabupaten/Kotamadya

dilarang

duduk

sebagai Anggota Panitia dari suatu Unit yang menjadi obyek pemeriksaannya. d. Panitia mempunyai tugas : 1. Menyusun dan menetapkan : a. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa; b. Tata cara penilaian pelelangan ; c. Syarat peserta pelelangan ; d. Perktraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional)

yang

disahkan

oleh

Kepala

Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek/Bagian Proyek; 2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum; 3. Mengundang peserta yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi (khusus untuk pelelangan International/ICB); 4. Memberikan

penjelasan

mengenai

dokumen

lelang,

termasuk RKS, dan membuat Berita Acara Penjelasan ; 5. Melaksanakan

pembukaan

dokumen

penawaran

dan

membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ; 6. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan ; 7. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan

kepada

Kepala

Daerah/Kepala

Dinas/

Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya, atau Pemimpin Proyek/Bagian Proyek; e. Masa kerja Panitia berakhir setelah pemenang pelelangan ditunjuk atau sesuai dengan masa kerja penugasannya.


7

Pasal 9 (1) Atas beban Anggaran Belanja Daerah bagi Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja Daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran pengeluaran untuk keperluan : a. Perayaan/peringatan hari besar/hari raya/hari ulang tahun/ hari jadi dsb. b. Pemberian ucapan selamat, hadiah, tanda mata, karangan bunga dsb untuk berbagai peristiwa. c. Iklan dan ucapan selamat dan lain sebagainya. d. Pesta untuk berbagai peristiwa. e. Pekan Olah Raga pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya. f. Lain-lain pengeluaran untuk kegiatan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah yang sejenis/serupa yang tersebut diatas. (2) Penyelenggaraan - penyelenggaraan : a. Rapat Kerja, Rapat Dinas, Seminar, Pertemuan, Lokakarya, Widyakarya dan sejenisnya; b. Upacara peletakan batu pertama, pembukaan, penutupan, peresmian proyek kantor dan sejenisnya; c. Penyambutan pejabat. Dibatasi sampai pada hal-hal yang sangat penting. (3) Kepala Daerah membatasi pembentukan Panitia atau Team sampai pada hal-hal yang sangat diperlukan. Pasal 10 (1) Perencanaan

pengadaan


barang/jasa Kerja

untuk

Daerah

masing-masing lainnya

yang

mengakibatkan penyediaan dana dan pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak), hams terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Tingkat I atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah menyediakan dana dalam Anggaran Belanja Daerah selama tahun anggaran yang bersangkutan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

8

(3) Perjanjian/Kontrak yang mengikat dana dan pekeijaan lebih dari satu

tahun

anggaran

perjanjian/kontrak Disamping

itu

dilakukan

induk

yang

diadakan

meliputi

dengan seluruh

perjanjian/kontrak

pembuatan pekeijaan.

tahunan

yang

pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah yang tersedia dalam masing-masing tahun anggaran yang bersangkutan. (4) Persyaratan proyek tahun jamak (Multi years) : a. Terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Daiam Negeri bagi beban, APBD Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi APBD Tingkat II. b. Menyampaikan penjelasan dan ketengkapan persyaratan antara lain sbb : (i) Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan proyek tahun jamak yang bersangkutan. (ii) Blue

print/Design

Teknis,

Rencana

Anggaran

Biaya

Keseluruhan (RAB), Rencana Anggaran Tahunan (RAT) yang telah disetujui oieh pejabat teknis yang berwenang. Pasal 11 (1) Dana anggaran yang diperlukan guna membiayai pengeluaran anggaran pembangunan disediakan dengan jalan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) berdasarkan DIPDA. (2) DIPDA dapat diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan surat-surat Keputusan yang didasarkan atas peraturan umum kepegawaian. Pasal 12 (1) Pembayaran atas beban anggaran dan belanja daerah dilakukan sebagai Beban Tetap atau sebagai Beban Sementara (UUDP).


9

(2) Pembayaran sebagai beban tetap dilakukan untuk To. To petaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri , (Swakelola) yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Anggaran Belanja Rutin/Anggaran Belanja Pembangunan. (3) Pembayaran sebagai Beban Sementara (UUDP) dapat dilakukan untuk To. To

pengadaan

barang/jasa

dengan

nilai

setinggi-tingginya

Rp.10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah) unjuk tiap jenis barang dan atau tiap rekanan. (4) Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 13 (1) Untuk

memperoleh

uang/

pembayaran

bendaharawan

bersangkutan mengajukan (SPPP) kepada Kepala Daerah, disertai bahan-bahan selengkapnya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. (2) SPPP dengan bahan-bahan selengkapnya yang dipersyaratkan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan SPMU-nya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPPP. (3) SPPP untuk pembayaran Beban Tetap harus disertai dengan surat bukti sah, dan SPPP untuk pembayaran Beban Sementara (UUDP) disertai rincian yang jelas untuk keperluan setinggitingginya 1 (satu) bulan. (4) Tiap SPPP dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemimpin Proyek. (5) Setiap pengeluaran diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) / DIPDA.


10

(6) Kepala Biro/Bagian Keuangan menentukan apakah pembayaran dilakukan

sebagai

Beban

Tetap

ataukah

sebagai

Beban

Sementara (UUDP). (7) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) berlaku sampai akhir tahun anggaran yang bersangkutan. (8) Kepala Biro/Bagian Keuangan wajib menolak pembayaran apabila : a. Permintaan

pembayaran

tersebut

tidak

sesuai

dengan

maksud/ tujuan dan atau meiampaui jumlah uang yang disediakan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPA) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). b. Permintaan pembayaran tersebut tidak disertai dengan buktibukti yang iengkap dan sah. (9) Dalam hal Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek menyimpan uang dalam Bank Jawa Timur atau Bank Pemerintah lainnya maka Jasa Giro simpanan dimaksud, agar dipindah bukukan langsung ke rekening Pemegang Kas Daerah (PKD) sepenuhnya. (10)Pengajuan

SPPP

untuk

pembayaran

Beban

Sementara

(UUDP) diatur sebagai berikut : a. Untuk keperluan setinggi-tingginya 1 (satu) bulan; b. Untuk keperluan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan apabila jumlah setiap jenis barang dan/atau rekanan tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (11)Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Daerah memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. (12)Jumlah untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari tiap bendaharawan proyek diperkenankan disimpan dalam Kas Bendaharawan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yaitu setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kecuali bagi Bendaharawan Bagian Proyek ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

11

Pasal 14 (1) Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa atas beban Anggaran Daerah dapat dilakukan melalui : a. Pelelangan Umum b. Pelelangan TerbatasPemilihan Langsung c. Pengadaan Langsung (2) Pelelangan Umum adalah Peletangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. (3) Pelelangan Terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan ter-tentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang Ungkupnya atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, (4) Pemilihan Lansung adalah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terfaatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi, balk teknis mau-pun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar balk secara teknis dapat dipertanggung jawabkan dari rekanan yang tercatat dalam Daftara Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya. (5) Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan diantara rekanan Golongan Ekonomi Lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung.


12

(6) Kepala Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya/ Pemimpin Proyek / Bagian Proyek wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan se-bagai acuan sebelum melakukan pengadaan barang/jasa, dan apabila terdapat perbedaan antara perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian dan harga yang akan dipilih, maka hams dilakukan analisis secara tertulis. (7) Pelaksanaan Pelelang Umum, Pelelangan terbatas serta Pemilihan langsung pengadaan barang/jasa sebagaimana di-maksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, dilaku-kan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga/ Satuan Keija Daerah lainnya atau dapat juga dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin Proyek. (8) Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa oleh Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya / Proyek / Bagian Proyek yang berjumlah : a. Diatas Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dilakukan dengan Surat Pesanan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) diproses langsung oleh Pimpinan Proyek yang bersangkutan dan untuk barang Inventaris hams diketahui oleh Ketua Pemeriksa Barang (Untuk Penerimaan Barang). b. Diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan se-cara pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu pcnawar rekanan Golongan Ekonomi Lemah yang tercantum dalam Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah yang disusun oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II. c. Diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan berdasarkan pemilihan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian/Kontrak, yang dilakukan dengan membandmgkan

sekurang-kurangnya

3

(tiga)

penawar

Golongan Ekonomi Lemah yang tercatat dalam DRM dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh

harga

yang

wajar

dan

secara

teknis

dapat

dipertanggung jawabkan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

13

d. Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perjanjian/Kontrak berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas. (9) Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (10)Pelaksanaan Pelelangan dilakukan secara terbuka : a. Untuk pelalangan umum Kepala Daerah/Lembaga/Satuan Kerja Daerah iainnya/Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek : (i) Menyampaikan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya. (ii) Membehkan

penjelasan

kepada

para

rekanan

yang

berminat dan memenuhi kualifikasi. b. Untuk

peiaksanaan


pelelangan Keija

terbatas,

Daerah

Kepala

lainnya/Pemimpin

Proyek/Pemimpin Bagian Proyek : (i) Menyampaikan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya. (ii) Memberikan

penjelasan

kepada

para

rekanan

yang

tercamtum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT). c. Kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Daerah dan asosiasi profesi yang terkait diberikan penjelasan, baik pada pelelangan umum maupun pada pelelangan terbatas. (11)Pengumuman pelelangan

penyelenggaraan

terbatas

dilakukan

Pelelangan dalam

jangka

umum

dan

waktu

yang

memungkinkan para rekanan mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti pelelangan.


14

(12)Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam lampiran I, II dan III Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Nomor 2 Tahun 1996. (13)Pada surat penawaran untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilampirkan rekaman (foto copy) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat-surat yang diperlukan sesuai dengan bidang pengadaannya; (14)Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebthi prestasi pekeijaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan. (15)Pembayaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak dilakukan atas dasar Berita Acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang/jasa atau prestasi pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak bersangkutan. (16)Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (15), disahkan oleh

Instansi

Pemerintah

Daerah

yang

berwenang

dan

dilampirkan pada SPPP yang diajukan kepada Biro/Bagian Keuangan.

Berita

Acara

tentang

penyelesaian

pekerjaan

diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan yang bersangkutan. Pasal 15 (1) Pejabat

yang

berwenang

mengambil

penetapan pemenang pelelangan

di

keputusan

mengenai

tingkungan Pemerintah

Daerah, adalah : a. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat I : 1. Kepala Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah untuk pelelangan

yang

bemilai

sampai

dengan

Rp.

2.000.000.000,00 (dua milyard);


15

2. Kepala Daerah untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyard rupiah); 3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyard rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri; 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ; Pengajuan tersebut dikirim langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan

dan

Pengawasan

Pembangunan

dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri ; b. Untuk Proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II : 1. Kepala


pelelangan

yang

berniJai

Kerja sampai

Daerah dengan

untuk Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah} sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; 4. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Pengajuan tersebut dikirim langsung kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 5. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pelelangan yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

16

Pengajuan tersebut dikirim langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri ; 6. Untuk mendapatkan persetujuan penetapan pelelagan yang bemilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan pernyataan mengenai hasil penelitian/pelaksanaan evaluasi lelang yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; (2) Pejabat yang berwenang mengambil keputusan pengadaan barang/jasa dengan cara pemilihan langsung adalah : a. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat I : 1. Kepala


Kerja

Daerah

untuk

pemilihan langsung yang bemilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 untuk pemilihan langsung yang bemilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemilihan langsung yang bemilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ; 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemilihan langsung yang bemilai diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan; Pengajuan tersebut dikirim langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;


17

b. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II : 1. Kepala


pemilihan

Kerja

langsung yang bemilai

Daerah

sampai

untuk

dengan Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);360 2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pemilihan langsung yang bemilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pemilihan

langsung

yang

bernilai

diatas

Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 4. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pemilihan

langsung

yang

bemilai

diatas

Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri; Pengajuan tersebut dikirim langsung kepada Menteri Dalam Negeri dengan tetnbusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 5. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk pemilihan

langsung

yang

bemilai

diatas

Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan; Pengajuan tersebut dikirim langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri; 6. Untuk mendapatkan persetujuan pemilihan langsung yang bemilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan per-nyataan mengenai hasil peneUtian/pelaksanaan evaluasi pemilihan langsung yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

18

Pasal 16 Kepala Daerah dalam menetapkan maupun memberi persetujuan serta membuat keputusan/persetujuan pengadaan barang dan jasa dengan pelelangan maupun cara pemilihan langsung sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) dibantu oleh Biro/Bagian yang secara ftmgsional bertanggungjawab secara teknis maupun administratif atas kegiatan dimaksud (Biro/Bagian Penyusunan Program untuk Bidang Pemborongan dan Konsultasi dan Biro/Bagian Perlengkapan untuk Bidang Pengadaan Barang dan Jasa). Pasal 17 (1) Kepala


Kerja

Daerah

lainnya

dan

Pemimpin Proyek dalam melaksanakan pengadaan barang/Jasa memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/Potensi nasional. b. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yang bemilai sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan pemilihan langsung diantara Rekanan

Golongan

Ekonomi

Lemah

setempat,

dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (8) dan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan pemilihan langsung diantara Rekanan Golongan C setempat. c. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yang bemilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diadakan pelelangan diantara rekanan Golongan C2 Golongan Ekonomi Lemah setempat, sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi diadakan pelelangan diantara Rekanan Golongan B Propinsi setempat. d. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yang bemilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diadakan pelelangan diantara Rekanan Golongan C2 setempat dengan memberikan kelonggaran kepada Rekanan Golongan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

19

Ekonomi Lemah sebesar 10 % (sepuluh persen) diatas harga penawaran yang memenuhi syarat diantara peserta yang tidak termasuk dalam Golongan Ekonomi lemah, sedangkan untuk pengadaan

jasa

konsultansi

yang

bemilai

diatas

Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diadakan pelelangan diantara

Rekanan

Golongan

A

tanpa

membedakan

domisilinya; e. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diadakan peielangan diantara Rekanan Golongan Cl setempat. f. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diadakan pelelangan diantara Rekanan tanpa membedakan domisilinya. g. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diadakan pelelangan diantara rekanan tanpa membedakan domisilinya; h. Dilarang memecah pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya menjadi beberapa bagian dengan maksud menghindari ketentuan pelelangan. (2) Dalam

melaksanakan

ketentuan

ayat

(1),

Kepala

Dinas/

Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek menggunakan Daftar Rekanan Mampu (DRM) dan atau Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah. (3) Rekanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Keputusan ini, ialah Konsultan perorangan, Pemsahaan atau cabangnya

yang

didirikan/mendapat

ijin

usaha

di

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tempat lokasi proyek dan yang Pimpinan Perusahaan serta karyawannya sebagian besar adalah penduduk Daerah yang bersangkutan, dan bilamana di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut tidak terdapat Perusahaan

setempat

yang

memenuhi

persyaratan,

maka

pengertian setempat secara berurutan sebagai berikut : a. Beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdekat dalam suatu Propinsi Daerah Tingkat I, atau Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

20

b. Beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya dalatn satu Propinsi Daerah Tingkat I, atau c. Beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I terdekat, atau d. Beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dari Propinsi Daerah Tingkat I lainnya. (4) Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi : 1. Pekerjaan yang bemilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) : a. Rekanan C Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; b. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan B dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; c. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan C dari Daerah Tingkat II terdekat; d. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan B dari Daerah Tingkat II terdekat ; e. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan C dari Daerah Tingkat II lainnya dalam satu Propinsi; f. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan B dari Daerah Tingkat II lainnya dalam satu Propinsi; 2. Pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) : a. Rekanan B Dalam satu Propinsi; b. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan A dari Propinsi yang bersangkutan; c. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan B dari Propinsi yang terdekat; d. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan A dari Propinsi yang terdekat; e. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan B dari Propinsi lainnya; f. Apabila tidak cukup, dapat diundang rekanan A dari Propinsi lainnya; 3. Pekerjaan bemilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

21

a. Rekanan A (tanpa mempertimbangkan domisilinya); b. Apabila masih

mencukupi

diprioritaskan

rekanan

kualifikasi A dari Propinsi yang bersangkutan; (5) Ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keputusan ini, yang dilandasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 berlaku juga untuk Perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah; (6) Kepala


melakukan

pengadaan

Kerja

Daerah

barang/jasa

lainnya

bertanggung

yang jawab

sepenuhnya kepada Kepala Daerah. Pasal 18 (1) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (8) huruf b dan c sekurang-kurangnya harus memuat : a. Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah pelaksanaan pekerjaan serta ditandai tangani oleh kedua belah pihak. b. Pokok Pekerjaan yang diperjanjikan. c. Harga

yang

tetap

dan

pasti

serta

syarat-syarat

pembayarannya. d. Persyaratan dan spesiftkasi teknis. e. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan. f. Sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya. (2) Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (8) huruf d memuat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai: a. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlahnya. b. Harga

yang

tetap

dan

pasti,

serta

syarat-syarat

pembayarannya. c. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.


22

d. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan, dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya, e. Jaminan teknis atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Sanksi

dalam

hal

rekanan

apabila

tidak

memenuhi

kewajibannya. g. Penyelesaian perselisihan. h. Status hukum. i. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian yang bersangkutan. j. Penggunaan barang dan jasa basil produksi dalam negeri secara tegas dirinci dalam lampiran kontrak. (3) Surat Perjanjian/Kontrak yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun dapat memuat rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak (Price Ajustment). (4) Dalam

Surat

Perjanjian/Kontrak,

dapat

dimuat

ketentuan

mengenai pembayaran uang muka yang sebelumnya ditetapkan dalam dokumen lelang, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang muka dapat diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak bagi Golongan Ekonomi Lemah dan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak bagi bukan Golongan Ekonomi Lemah. b. Pembayaran

uang

muka

dilakukan

setelah

rekanan

menyerahkan surat jaminan uang muka yang diberikan oleh Bank Jawa Timur atau Bank Pemerintah atau Bank/ Lembaga Keuangan lainnya dan nilai surat Jaminan Bank tersebut sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang diberikan. c. Uang

muka

dimaksud

sepenuhnya

dipergunakan

bagi

pelaksanaan proyek bersangkutan. d. Penelitian dan pemrosesan data yang dilaksanakan oleh Perguruan

Tinggi

Negeri

(PTN)

dan

Lembaga

Ilmiah

Pemerintah sepanjang dilaksanakan sendiri dapat diberikan uang muka melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tidak memerlukan jaminan uang muka.


23

(5) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak, dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-Iambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen). (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk pengadaan barang dari luar negeri melalui importir, kecuali apabiia importir tersebut bertindak hanya sebagsi pe-laksana impor sebagai berikut : a. Dalam hal pengadaan barang melalui importir diperlukan pembukaan Letter of Credit (L/C), rekanan dapat memperoleh uang muka untuk dan/atau sebesar jumlah nilai L/C tersebut setelah rekanan menyerahkan surat Jaminan dari Bank Jawa Timur atau Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya dan besarnya surat Jaminan Bank tersebut sekurangkurangnya sama dengan uang muka yang diberikan. b. Dalam hal pengadaan barang dilakukan melalui importir yang bertindak sebagai pelaksana impor, uang jasa pelaksanaan impor

ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

dengan

memperhatikan pendapat Menteri Perdagangan. (7) a. Perjanjian/Kontrak pelaksanaan pengadaan barang /jasa dasar "Cost Plus Fee" dilarang. b. Yang dimaksud dengan Cost Plus Fee adalah biaya pengadaan barang/jasa yang jumlahnya tidak dinyatakan dengan pasti lebih dahulu, melainkan baru akan ditetapkan kemudian dengan menghitung biaya ditambah upahnya (keuntungannya),

hal

ini

dilarang,

jadi

dalam

Surat

Perjanjian/Kontrak harus dinyatakan dengan pasti jumlah biaya yang diperlukan. (8) Dalam hal rekanan golongan ekonomi lemah memperoleh pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan kelonggaran 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d, maka dengan Surat Perjanjian/Kontrak dicantumkan bahwa : a. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh rekanan yang ditunjuk dan dilarang diserahkan kepada pihak lain.


24

b. Apabiia ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilanggar, maka kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dibatalkan dan rekanan golongan ekonomi lemah yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah dan Daftar Rekanan Mampu. (9) Apabila dalam pengadaan barang/jasa yang terpilih adalah rekanan yang tidak tennasuk Golongan Ekonomi Lemah, maka dalam Surat Peijanjian/Kontrak dicantumkan bahwa : a. Rekanan wajib bekerjasama dengan rekanan Golongan Ekonomi Lemah

setempat,

antara lain dengan

sub

kontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa. b. Dalam melaksanakan kerja sama tersebut pada huruf a, rekanan yang terpilih tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut. c. Bentuk kerjasama tersebut adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan lebih lanjut dan/atau mensubkontrakkan seluruhnya. d. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tennasuk pelaksanaan pembayarannya

dan


disampaikan Kerja

kepada

Kepala

Daerah/Pemimpin

Proyek/Pemimpin Bagian Proyek yang bersangkutan. e. Apabila rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, disamping kontrak akan batal, rekanan bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu (DRM). (10)Rekanan yang memperoleh pekerjaan pengadaan barang/jasa, dilarang mengalihkan (mensubkontrakkan) seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya kepada rekanan lain, dan apabila ketentuan ini dilanggar, kontrak pengadaan barang/Jasa dibatalkan dan rekanan yang mengalihkan pekerjaan (mensubkotrakkan) ataupun yang menerima pengalihan pekerjaan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu (DRM).


25

Pasal 19 (1) Kepala


Kerja

Daerah

lainnya

dan

Pemimpin Proyek dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang

telah

diproduksi

di

dalam

negeri,

dengan

memperhatikan ketentuan dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Nomor 2 Tahun 1996 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995. (2) Dalam menggunakan basil produksi dalam negeri, diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam syarat pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas ketentuan penggunaan hasil produksi dalam negeri. b. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa dileliti dengan sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang impor yang dijual di dalam negeri. c. Daiam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang produksi dalam negeri berasal dari impor, maka diutamakan barang yang komponen impornya paling kecil. d. Dalam mungkin

mempersiapkan harus

pengadaan

digunakan

barang/jasa,

standar

Nasional

sejauh dan

memperhatikan kemampuan atau potensi Daerah. Pasal 20 (1) Koperasi yang telah memiliki unit usaha yang memenuhi persyaratan untuk menjadi rekanan, dan perusahaan Golongan Ekonomi Lemah, diikutsertakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (2) Bupati/Walikotamadya

Daerah

Tingkat

II

menyusun

Daftar

Rekanan Golongan Ekonomi Lemah di Daerah masing-masing, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah.


26

(3) Dalam mengutamakan rekanan Golongan Ekonomi Lemah dan rekanan setempat termasuk Koperasi harus tetap diperhatikan syarat-syarat bonafiditas. (4) Terdapat Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan peninjauan kembali secara berkala. Pasal 21 (1) Rekanan

yang

memperoleh

pekeijaan

barang/jasa

dari

Pemerintah Daerah Tingkat I/Tingkat II dapat memperoleh kredit dari Bank Jawa Timur atau Bank Pemerintah lainnya untuk membiayai pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. (2) Pembayaran sebagaimana ditetapkan. dalam Surat Perjanjian/ Kontrak yang bersangkutan dilakukan metalui Bank Jawa Timur atau

Bank

Pemerintah

pemberi

kredit

dan

dipergunakan

pertamatama untuk melunasi kewajiban pembayaran kembali kredit tersebut. (3) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 22 (1) Pekerjaan

perencanaan/perancangan

(design),

pelaksanaan

pekerjaan dan pengawasan sepanjang memungkinkan harus dilakukan oleh rekanan yang kompeten dan pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongannya. (2) Biaya

perencanaan/perancangan

(design)

dan

pengawasan

terhadap pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut : a. Untuk bangunan yang

ada

standarnya harus

diikuti

ketentuan standar yang berlaku.


27

b. Untuk bangunan yang menggunakan rancangan (design) yang sania secara berulang seluruh atau sebagian (parsial) diberikan biaya perencanaan dengan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. c. Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku. (3) Biaya studi analisis dan pekerjaan konsultansi lainnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan umum yang berlaku. Pasal 23 1. Pembayaran proyek didasarkan atas efisiensi pembiayaan dengan mendekatkan wilayah pembayaran dengan lokasi proyek. 2. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan disalurkan melalui Kas Daerah. Bagian Kedua Penata usahaan Anggaran Pasal 24 (1) Sekretaris

Wilayah/Daerah

bertanggung

jawab

atas

Tingkat

I

dan/atau

penyelenggaraan

Tingkat

II

penatausahaan

anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini. (2) Kepala

Biro/Bagian

Keuangan

berkewajiban

melaksanakan

peningkatan pembmaan pengelolaan keuangaan Daerah dan kemampuan aparat keuangan Daerah.

Pasal 25 (1) Kepala Daerah menyelenggarakan pembukuan untuk anggaran Daerahnya;


28

(2) Kepala


Pemimpin

Kerja

Proyek/Bendaharawan

Daerah

dan

orang

lalnnya atau

atau badan

menerima/menguasai anggaran Daerah wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (3) Kepala


Pemimpin

Proyek

yang

Kerja

Daerah

berhubungan

lainnya

dengan

atau

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, menyampaikan bahan/laporan untuk menyusun perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Kepala Daerah ; (4) Apabila dalam hal bahan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dijumpai kekeliruan, segera memberitahukan kepada Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek yang bersangkutan ; (5) Kepala


Kerja

Daerah

lainnya

atau

Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek menyampaikan bahan keterangan/laporan

mengenai

barang

milik

Daerah

(Daftar

Inventaris) secara tertib dan teratur kepada Kepala Daerah. Pasal 26 (1) Kepala


Kerja

Daerah

lainnya

menyelenggarakan penatausahaan barang dan kekayaan/milik Daerah yang ada dalam kepengurusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan Daerah/barang milik Daerah. (3) Kepala


Kerja

Daerah

lainnya

menyelenggarakan penatausahaan penyertaan modal Daerah yang ada dalam kepengurusannya. (4) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), mengikuti pedoman/petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

29

(5) Untuk pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah dengan sistem pembukuan berpasangan mengikuti pedoman/petunjuk yang ditetapkan tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri. BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN Pasal 27 (1) Kepala Daerah mengumumkan kepada masyarakat luas proyekproyek pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah masingmasing, baik proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun proyek-proyek bantuan. (2) Kepala Daerah dibantu oleh masing-masing Kepala Dinas/ Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya dan Pemimpin Proyek memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek-proyek pembangunan tersebut kepada masyarakat luas/dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (KADINDA) di masing-masing Daerah. Pasal 28 (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah, harus

disusun

Lembaran

Kerja/PO/DIPDA

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. (2) DIPDA berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek pembangunan Daerah. (3) Kepala Daerah menyampaikan DIPDA kepada : a. Ketua

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA). b. Kepala


Kerja

Daerah

lainnya/Pemimpin Proyek bersangkutan dalam rangkap 4 (empat). c. Para Kepala Biro/Bagian Keuangan. d. Inspektur Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

30

e. Kepaia Biro Bina Penyusunan Program/Bagian Penyusunan Program, f. Bupati/Walikotamadya

Kepala

Daerah

Tingkat

II

yang

bersangkutan sepanjang yang berkenaan dengan proyek pembangunan Daerah Tingkat I. (4) DIPDA sebelum diserahkan, diteliti dan disyahkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah. (5) Untuk melaksanakan penelitian DIPDA dibentuk dan ditetapkan susunan Panitia Penelitian DIPDA yang selanjutnya disebut Panitia Penelitian DIPDA dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. (6) Panitia Penelitian DIPDA mempunyai tugas : a. Melakukan Inventarisasi DIPDA b. Melakukan penelitian DIPDA yang diusulkan oleh instansi pengelola DIPDA. c. Melakukan Penelitian Petunjuk Operasional (PO) termasuk Proposal, RAB, RTBU. d. Menyiapkan, menyusun dan mengajukan pengesahan DIPDA kepada Kepala Daerah. (7) DIPDA dan PO (Proposal, RAB, RTBU) oleh Panitia harus diverifikasi oleh BAPPEDA Tk. I/Tk. II, Biro/Bagian Penyusunan Program

Biro/Bagian

Keuangan

Sekretaris

Wilayah/Daerah

Tingkat I Tingkat II.

Pasal 29 (1) Berdasarkan DIPDA Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya

yang

membawahi

proyek,

menyusun

Petunjuk

Operasional bagi masing-masing proyek yang memuat : a. Uraian dan rincian lebih lanjut dari DIPDA bersangkutan. b. Petunjuk khusus dari Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya yang perlu diperhatikan oteh Pemimpin Proyek dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan.


31

(2) Kepala

Dinas/

Lembaga/

Satuan

Kerja

Daerah

lainnya

menyampaikan Petunjuk Operasional (PO) kepada : a. Pemimpin Proyek. b. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I/Tingkat II. c. Inspektur Witayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya. d. Ketua

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA). e. Kepala Biro Bina Penyusunan Program/Bagian Penysunan Program. f. Biro/Bagian Keuangan. Pasal 30 (1) Pemimpin

Proyek

Daerah

yang

dananya

bersumber

dari

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah tidak diperkenankan merangkap scbagai Pemimpin Proyek sektoral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Bendaharawan Proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilarang merangkap sebagai Bendaharawan Proyek sektoral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Aparat Instansi Vertikal dilarang menjadi unit penanggung jawab/Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek/Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31 (1) Tiap Bendaharawan mengurus 1 (satu) proyek. (2) Apabila dipandang perlu seorang Bendaharawan Proyek dapat mengurus sampai dengan 3 (tiga) proyek, dengan ketentuan bahwa Bendaharawan yang bersangkutan hanya menggunakan 1 (satu) Buku Kas Umum dan beberapa buku pembantu untuk proyek yang diiirusnya.


32

Pasal 32 (1) Pemimpin Proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun fisik untuk proyek yang dipimpinnya sesuai dengan DIPDA dan PO untuk proyek tersebut. (2) Pemimpin Proyek dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIPDA bersangkutan. (3) Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas penyampaian laporanlaporan yang ditentukan dalam keputusan ini, pada waktunya kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan. (4) Pemimpin Proyek bertanggungjawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya. Pasal 33 (1) Bendaharawan

Proyek/Bendaharawan

Bagian

Proyek

atas

perintah Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek mengajukan SPPP

kepada

Kepala

Biro/Bagian

Keuangan

berdasarkan

DIPDA/SKO. (2) Pada SPPP untuk pembayaran Beban Sementara (WDP) dicantumkan batas dana anggaran yang tersedia dalam tolok ukur dan jenis pengeluaran yang bersangkutan, pembiayaan yang telah digunakan dan sisa dana anggaran yang masih tersedia dalam tolok ukur dan jenis pengeluaran bersangkutan pada saat diajukan SPPP ; (3) Pada SPPP Beban Sementara (WDP) tersebut pada ayat (2) pasal ini, dilampirkan surat pemyataan dari Pemimpin Proyek bahwa uang yang dimintakan adalah untuk keperluan 1 (satu) bulan dan tidak untuk keperluan pembayaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dibayarkan dengan Beban Tetap. (4) SPPP untuk pembayaran Beban Tetap yang berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Surat Perjanjian/Kontrak disertai dokmen-dokumen yang sah dan memenuhi syarat, antara lain terdiri atas : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

33

a. Surat Perjanjian/Kontrak atau Surat Perintah Kerja. b. Berita Acara prestasi pekerjaan/penyerahan barang. c. Kuitansi/Nota/Faktur. (5) SPPP untuk pembayaran Beban Tetap yang tidak berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Surat Perjanjian/ Kontrak, maka tanda bukti yang sah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dokumen-dokumen pembuktian lainnya, seperti risalah lelang dan sebagainya tidak perlu disertakan dan tetap berada pada proyek. Pasal 34 (1) Kepala Biro/Bagian Keuangan melakukan pembayaran atas Beban

Tetap

dan

Beban

Sementara

(UUDP)

dengan

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ; (2) Dalam

hal

SPPP

untuk

keperluan

pembiayaan

sebagai

pembayaran Beban Sementara (UUDP), Kepala Biro/Bagian Keuangan melakukan pembayaran apabila pembayaran yang diminta masih dalam batas dana anggaran yang tersedia untuk jenis pengeluaran dalam tolok ukur yang bersangkutan. (3) Dalam

hal

pembayaran

SPPP Beban

untuk Tetap

keperiuan Kepala

pembiayaan Biro/Bagian

sebagai Keuangan

melakukan pembayaran apabila dokumen-dokumen tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal 33 Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan pembayaran yang diminta masih berada dalam batas dana anggaran yang tersedia, DIPDA/SKO yang bersangkutan. Pasal 35 Pemimpin Proyek wajib menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui : a. Bahwa ikatan (komitmen) yang teiah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam tolok ukur dan/ atau jenis pengeluaran. b. Jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia. c. Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

34

d. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya. e. Penggunaan dana bag! pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar negeri. Pasal 36 (1) Selambat-Iambatnya pada tanggal 10 setiap bulan Pemimpin Proyek

harus

menyampaikan

Laporan

Keadaan

Kas

Pembangunan (LKKP) bulan yang lalu kepada Biro/Bagian Keuangan. (2) Apabila LKKP belum diterima oleh Biro/Bagian Keuangan pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Biro/Bagian Keuangan

mengirimkan

surat

peringatan

pertama

kepada

Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya. (3) Apabila pada tanggal 20 bulan yang sama LKKP tersebut belum juga diterima, maka Biro/Bagian Keuangan mengirimkan surat peringatan kedua, yang tembusannya disampaikan pula kepada Kepala Daerah dan Inspektur Wilayah Propinsi / Kabupaten / Kotamadya. (4) Kepala

Daerah

mengambil

tindakan-tindakan

penyelesaian

kelambatan penyampaian LKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3). Pasal 37 Pemimpin proyek, Pemimpin Bagian Proyek yang melakukan perjalanan Dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir maka : a. Bila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya satu bulan, atasan langsung/Pemimpin Proyek tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek atas tanggung jawab Pemimpin Proyek, yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Dinas/Lembaga/ Satuan Keija Daerah Lainnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

35

b. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Kepala Daerah menunjuk Pejabat sementara Pemimpin Proyek dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik dan keuangan. c. Bila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan oleh karena itu Kepala Daerah segera mengangkat penggantinya. Pasal 38 Bendaharawan

Proyek,

Bendaharawan

Bagian

Proyek

yang

melakukan perjalanan Dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu ha) berhalangan hadir, maka : a. Bila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendaharawan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugastugas

bendaharawan

dimaksud

atas

tanggung

jawab

bendaharawan proyek/bagian proyek yang bersangkutan dengan diketahui oleh pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek. b. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan hams ditunjuk Pejabat Bendaharawan Proyek dan diadakan berita acara serah terima. c. Bila Bendaharawan Proyek sesudah 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan

diri

atau

berhenti

dari

jabatan

sebagai

Bendaharawan dan oleh karena itu Kepala Daerah segera mengangkat penggantinya. Pasal 39 (1) Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek harus meneliti kebenaran dan sahnya sesuatu tagihan sebelum memerintahkan Bendaharawan Proyek untuk melakukan pembayaran atau mengajukan SPPP bersangkutan kepada Bira/Bagian Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan DIPDA yang diterimanya.


36

(2) Barang siapa menandatangani dan/atau mengesahkan sesuatu bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak pembayaran dari Daerah, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya isi surat bukti tersebut. (3) Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dan

ayat

(2)

yang

karena

kelalaiannya/

kesalahannya menimbulkan kerugian bagi Daerah dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Terhadap orang atau badan yang menerima pembayaran dari Daerah tanpa hak dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan atau tidak sesuai dengan kebenaran, dapat dituntut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 40 (1) Pemimpin Proyek menyampaikan laporan bulanan maupun triwulan mengenai DIPDA tahun bersangkutan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada : a. Ketua BAPPEDA. b. Kepala Biro/Bagian Keuangan; c. Kepala Biro/Bagian Penyusunan Program ; d. Inspektur Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya ; (2) Penyampaian laporan bulanan maupun triwulan harus memakai format yang telah ditetapkan ; (3) Penyampaian laporan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya untuk laporan bulanan dan 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan untuk laporan triwulan; (4) Biro Bina Penyusunan Program/Bagian

Bina Penyusunan

Program : a. Menghimpun laporan triwulan dari proyek-proyek yang ada di daerahnya mengenai DIPDA tahun bersangkutan ; b. Menghimpun laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan dari Proyek-proyek yang ada didaerahnya; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

37

(5) Kepala Daerah mengikuti dan mengawasi perkembangan proyekproyek yang ada di Daerahnya baik berdasarkan laporan dari Pemimpin Proyek dan Biro Bina Penyusunan Program/Bagian Bina Penyusunan Program maupun dengan melakukan penelittan serta dengan mengadakan pertemuan berkala dengan para Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek dalam wilayahnya dan selanjutnya

melaporkan

secara

berkala

ataupun

insidentil

mengenai keadaan suatu proyek atau proyek-proyek yang bersangkutan kepada Pejabat yang berwenang, Pasal 41 Proyek-proyek bantuan untuk pembangunan Daerah yang bersumber dari

bantuan-bantuan

lain,

pelaksanaannya

dilakukan

melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Dana Anggaran Belanja Pembangunan yang bersifat Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, baik yang melalui sektor Pengembangan Dunia Usaha maupun sektor lain disalurkan melalui Bank Jawa Timur. Pasal 43 Biaya rupiah untuk proyek yang mendapat bantuan proyek, bantuan teknis dan/atau bantuan luar negeri lainnya yang disediakan atas beban

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Pembangunan

dicantumkan dalam DIPDA yang bersangkutan. Pasal 44 (1) Setiap perubahan/pergeseran biaya dalam DIPDA yang berkaitan dengan target dan biaya diatas 30 % (tiga puluh persen) diputuskan oleh Kepala Daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan terpadu yang sumber dananya dari Anggaran Daerah dan dari sumber dana yang sah lainnya admintstrasinya dilakukan secara terpisah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

38

Pasal 45 (1) Kepada petugas pelaksana proyek pembangunan diberikan honorarium dengan jumlah yang ditentukan oleh Kepala Daerah ; (2) Pegawai Negeri dan petugas pelaksana yang mengelola beberapa proyek hanya berhak untuk mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek; (3) Untuk perjalanan dinas didalam negeri oleh Pegawai Negeri dan petugas yang bekerja pada proyek pembangunan dibertakukan peraturan tentang perjalanan dinas yang berlaku. (4) Honorarium Panitia atau Tim dtbayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas-batas anggaran yang tersedia dalam DIPDA untuk masing-masing proyek yang.bersangkutan. Pasal 46 (1) Setiap triwulan secara berturut-turut seiama tahun anggaran bersangkutan, Kepala Dinas/lembaga/Satuan Kerja mengirim laporan triwulan pelaksanaan proyek sesuai dengan DIPDA yang ada dilingkungan instansinya dan laporan disampaikan kepada Kepala

Daerah

dengan

tembusan

Kepala

Biro/Bagian

Penyusunan Program selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan (format laporan terlampir). (2) Kepata Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya serta Pemimpin Proyek setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan bahan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan pendelegasian anggaran kepada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.


39

BAB IV PENGAWASAN ANGGARAN Pasal 47 (1) Biro/Bagian

Keuangan

meiakukan

penelitian

terhadap

pelaksanaan proyek, terutama terhadap pelaksanaan Petunjuk Operasional (PO) dalam rangka pelaksanaan DIPDA oleh Pemimpin Proyek antara lain mengadakan pengujian terhadap efektivitas,

efisiensi

pelaksanaan

operasional,

efisiensi

penggunaan dana dan ketentuan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Biro/Bagian Keuangan dalam melakukan verifikasi atas SPPP dan SPJP

yang

diajukan

oleh

Bendaharawan

Proyek

dengan

memperhatikan DIPDA/SKO. Pasal 48 (1) Apabla suatu proyek seluruhnya atau sebagian telah selesai, maka Pemimpin Proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan yang telah selesai tersebut berikut seluruh kekayaan kepada Kepala Daerah dengan Berita Acara Penyerahan dengan tembusan

disampaikan

kepada

Inspektorat

Wilayah

Propinsi/Kabupaten/Kotamadya. (2) Kepala Daerah bertanggungjawab atas pemeliharaan setiap barang yang ada dalam lingkungan tanggungjawabnya termasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendayagunaannya. (3) Proyek-proyek yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah biaya pemeliharaannya supaya ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 49 Inspektur

Wilayah

Propmsi/Kabupaten/Kotamadya

berkewajiban

mengawasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perhitungan anggaran,

penyelenggaraan

dan

penatausahaan

anggaran

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

40

Pasal 50 (1) Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Pembangunan dilakukan sebagai berikut : a. Sekretaris

Wilayah/Daerah

menyelenggarakan

Tingkat

pengawasan

I/Tingkat

terhadap

II

ketaatan

dipatuhinya pelaksanaan DIPDA. b. Atasan

langsung

dari

menyelenggarakan

Pemimpin

pengawasan

Proyek/Bagian terhadap

Proyek

pelaksanaan

anggaran yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang bersangkutan. c. Pemimpin Proyek/Bagian Proyek mengadakan pemeriksa-an kas Bendaharawan bawahannya secara periodik sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. d. Inspektorat

Wilayah

Propinsi/

Kabupaten/

Kotamadya

melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang meliputi kegiatan : (1) Melakukan

penelitian

terhadap

SPJP

dengan

memperhatikan DIPDA, PO dan bahan-bahan lainnya. (2) Melakukan

pengujian

terhadap

efektivitas,

efisiensi

pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan pelaksanaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri. (2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk hasil pemeriksaan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk hasil pemeriksaan Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.


41

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Kepala Daerah menampung pengaduan dari masyarakat mengenai masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mengambil tindakantindakan penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pasal 52 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1995 Nomor 75 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 53 (1) Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 1998. (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 31 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN


42

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :

1.

Sdr.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2.

Sdr.

Menteri Negara/Sekretaris Negara di Jakarta.

3.

Sdr.

Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

4.

Sdr.

Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5.

Sdr.

Inspektur Wiiayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

6.

Sdr.

Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

7.

Sdr.

Kepala Dinas/Kantor/Badan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

8.

Sdr.

Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

9.

Sdr.

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

10. Sdr.

Direktorat Utama Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

11. Sdr.

Pemimpin Proyek Pembangunan di Jawa Timur.

12. Sdr.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur.


43

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG

Recommend Documents