GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 1992 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA, HORTIKULTURA, MINA PADI, AYAM BUKAN RAS DAN TERNAK KERJA DI JAWA TIMUR TAHUN 1992/1993 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, kesempatan kerja, produksi pertanian dan memantapkan swasembada
pangan
perlu
dilaksanakan
intensifikasi
padi,
palawija, hortikultura, mina padi, ayam bukan ras dan ternak kerja di Jawa Timur Tahun 1992/1993; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas tanggal 11 Desember 1991 Nomor : 10/SK/Mentan/Bimas/XII/1991 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja Tahun 1992/1993 perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija, Hortikultura, Minapadi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja di Jawa Timur Tahun 1992/1993 dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 ; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984; 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 ; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 558/Kpts/Org/6/1981 ; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/Kpts/OT.210/7/1986 ; 12. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 08/SK/Mentan/Bimas/IX/1989 ; 13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/KP/IV/1989 ; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/ 8/1990 ; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 561/Kpts/OT.210/ 8/1990 ; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Kpts/LP.110/ 2/1991 ; 17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 539/Kpts/LP'120/7/1991 18. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 10/SK/Mentan/Bimas/XII/1991 ; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1986 ; 20. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 3/Inst/LP'120/2/1988; 21. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 4/Inst/DL.350/3/1988 ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1978 ; 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1983; 24. Peraturan Daerah Ptopinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1983 ; 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1984; 26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986. 27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1981 tanggal 27 Januari 1981 ; 28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1984 tanggal 28 Januari 1984; 29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 296 Tahun 1986 tanggal 12 Nopember 1984.
MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Januari 1992.
MEMUTUS KAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA, HORTIKULTURA, MINA PADI, AYAM BUKAN RAS DAN TERNAK KERJA DI JAWA TIMUR TAHUN 1992/1993.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 1
Dengan
Keputusann
ini,
diberlakukan
Keputusan
Menteri
Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas tanggal 11 Desember 1991 Nomor
10/SK/Mentan/Bimas/XII/1991
tentang
Program
Bimas
Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja di Jawa Timur Tahun 1992/1993 dengan memperhatikan kebutuhan, situasi dan kondisi di Jawa Timur.
Pasal 2
Program Bimas Intensifikasi di Jawa Timur Tahun 1992/1993 terdiri dari : a. Intensifiksi Padi, b. Intensiflkasi Palawija, c. Intensiflkasi Hortikultura, d. Intensifikasi Mina Padi, e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras, f. Intensiflkasi Ternak Kerja.
Pasal 3
(1) Intensifikasi
Pertanian
di
Jawa
Timur
Tahun
1992/1993
dilaksanakan di semua wilayah/lahan usaha tani baik lahan sawah, lahan kering, pekarangan dan pada wilayah/lahan baru hasil perluasan
pencetakan
sawah,
serta
pada
wilayah/lahan
konservasi, rehabilitasi dan penghijauan yang memungkinkan diterapkannyaanjuran Sapta Usaha Intensifikasi, baik secara lengkap maupun parsial; (2) Penyelenggaraan Intensifikasi Mina Padi, yang secara fungsional terkait dengan tanaman padi, dititik beratkan pada Daerah Supra Insus dan Insus Paket D ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
(3) Intensifikasi Ayam Bukan Has (INTAB) dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas Ayam Bukan Ras dengan usaha pokok menekan kematian, dilaksanakan pada Daerah Supra Insus dan Insus oleh kelompok tani pelaksana INTAB yang terkait secara fungsional dengan kelompok tani hamparan ; (4) Intensifikasi Ternak Kerja (INTER) dilaksanakan pada Daerah Supra Insus, Insus Paket D dan Intensifitesi lain yang kekurangan tenaga kerja pengolah tanah.
Pasal 4
(1) Untuk meningkatkan kegairahan petani berperan serta dalam melaksanakan Intensifikasi Pertanian dan memacu pengembangan dinamika kelompok tani, diselenggarakan perlombaan Kelompok Tani, Supra Insus, Insus Pola Tanam, Intensifikasi Kedelai, Intensifikasi Ternak dan Intensiflkasi Mina Padi. (2) Untuk merangsang kegiatan pembinaan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan Lomba Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian antar Satuan Pelaksana Bimas.
Pasal 5
(1) Sasaran pendapatan petani, produksi, kuantitas dan peningkatan kemampuan
Kelompok
tani
-
nelayan
Tahun
1992/1993
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; (2) Rincian
masing-masing
sasaran
untuk
Daerah
Tingkat
II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 6 Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air irigasi untuk usaha tani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air ditetapkan oleh Panitia Irigasi Tingkat II setempat yang didasarkan pada tata tanam dan pola tanam yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan memperhatikan hasil musyawarah kelompok tani baik dalam maupun antar kelompok tani dan pertimbangan dari Panitia Irigasi Tingkat II.
Pasal 7
(1) Semua petani pelaksana Supra Insus dan Insus Paket D wajib menggunakan benih padi varietas unggul bermutu tinggi dan berlabel biru ; (2) Pengawasan terbadap ketepatan jenis, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan benih/bibit dilakukan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan.
Pasal 8
(1) Kepala
Daerah
Tingkat
II/Ketua
Satuan
Pelaksana
Bimas
Kabupaten/Kotamadya menyusun rencana definitif kebutuhan benih dan pupuk yang meliputi macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi masing-masing Kecamatan di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada rencana alokasi yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan
Pembinaan
Program
Bimas
Intensifikasi
Padi,
Palawija, Hortikultura, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
(2) Pengadaan dan penyaluran benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pupuk pelengkap cair (PPC) serta vaksin pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a. Pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ; b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di Lini IV menjadi tugas dan tanggung jawab PT. PUSRI; c. Pengadaan dan penyaluran ZPT/PPC, pestisida dan vaksin bersubsidi sampai di Lini IV menjadi tugas dan tanggung jawab PT PERTANI.
(3) Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya berkewajiban memantau dan mengendalikan persediaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta
sarana
produksi
pertanian
lainnya
di
Lini
III
dan
IV/Kecamatan agar dapat menjamin pemenuhan yang diperlukan petani, sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat yaitu tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.
Pasal 9
Pengendalian
organisme
pengganggu
dilaksanakan
dengan
berpedoman pada konsepsi Pengendalian Kama Terpadu (PHT) yang ditetapkan sesuai dengan ekosistem pertanian setempat yang dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.
Pasal 10 (1) Petani peserta Program Bimas Intensifikasi yang membutuhkan tambahan modal dan memenuhi syarat untuk. dapat menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi, disediakan kredit dengan pola : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
a. Kredit Usaha Tani (KUT) untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura serta pengadaan benih ikan untuk Intensifikasi Mina Padi. b. Kredit kepada Koperasi Primer, untuk anggotanya bagi Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) dan Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB).
(2) Untuk menjamin kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran kredit, maka rencana definitif kebutuhan Kelompok tani nelayan (RDKK) sebagai hasil musyawarah Kelompok tani nelayan agar sudah selesai disusun 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dan disampaikan ke Koperasi Unit Desa.
(3) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya berkewajiban melaksanakan
pembinaan
penyaluran
dan
pembinaan
pengembalian kredit.
Pasal 11
Untuk meningkatkan keterpaduan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok tani nelayan, dilakukan kegiatan : a. Mendorong kerjasama antara KUD dengan Kelompok tani nelayan untuk mengembangkan Kelompok tani nelayan menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) ; b. Mengupayakan agar semua anggota Kelompok tani nelayan menjadi anggota Koperasi Unit Desa ( KUD); c. Menunjuk beberapa Kontak tani nelayan menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP KUD) dan dapat dipilih menjadi Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi Unit Desa (BP KUD) sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
Pasal 12
Tugas dan tanggung jawab pembinaan teknis Program Bimas Intensifikasi berada pada masing-masing instansi dan Dinas terkait sesuai dengan pedoman operasional koordinasi Intensifikasi Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Desember 1989 Nomor 520.1/34183/ 022/1989.
Pasal 13
Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur menetapkan pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija, Hortikultura, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Temak Kerja Tahun 1992/1993 di Daerah Tingkat II masing-masing paling lambat bulan Pebruari 1992 dengan berpedoman pada Keputusan ini yang penjabarannya dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor
Wilayah
Departemen
Pertanian
Propinsi
Jawa
Timur/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas lingkup Departemen Pertanian serta oleh Pimpinan Instansi terkait yang terkait.
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas lingkup Departemen Pertanian serta oleh Pimpinan Instansi terkait.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
9
Pasal 15 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; (2) Keputusan ini diumumkan
dalam
Lembaran
Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 31
Januari
1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL. 03-02-1992 No. 44/D3
SOELARSO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
10
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR
: 42
TAHUN
1992
TANGGAL
: 31
JANUARI
1992
SASARAN PENDAPATAN PETANI, PRODUKSI, KUANTITAS DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI NELAYAN PESERTA BIMAS INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA, HORTIKULTURA, MINA PADI, AYAM BUKAN RAS DAN TERNAK KERJA TAHUN 1992 / 1993 1. Sasaran pendapatan petani dari usaha tani terpadu di lahan ekologis sawah dalam Tahun 1992/1993 dipuayakan sekurang-kurangnya mencapai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/hektar/tahun, sedangkan pendapatan petani dari usaha tani terpadu di daerah ekologis lahan kering diupayakan sekurang-kurangnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/hektar/ tahun. 2. Sasaran produksi masing-masing jenis dari komoditas prioritas adalah : a. Padi tahun 1992 sebesar 8.799.461 ton gabah kering giling. b. Jagung tahun 1992 sebesar 2.779.770 ton pipilari kering. c. Kedelai tahun 1992 sebesar 506.693 ton biji kering. d. Ikan dari Mina Padi, Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar 580 ton ikan segar. e. Ayam Bukan Ras, Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar 19.200 ton daging dan 18,96 juta butir telur. f. Ternak Kerja, Tahun Anggaran 1992/1993 luas garapan 60 ribu hektar dan 42.000 ekor ( populasi akhir tahun). 3. Sasaran kuantitas (areal/populasi) intensiflkasi komoditas prioritas adalah sebagai betikut : A. MUSIM TANAM 1992. a. Padi
:
480.000
hektar
b. Mina Padi (termasuk dalam areal padi)
:
530
hektar
c. Jagung
:
310.000
hektar
d. Kedelai
:
255.000
hektar
e. Kacang Tanah
:
68.550
hektar
f. Kacang Hijau
:
30.000
hektar
g. Ubi Kayu
:
40.000
hektar
h. Ubi Jalar
:
12.300
hektar
i. Bawang Putih
:
2.084
hektar
j. Bawang Merah
:
6.105
hektar
k. Lombok
:
12.870
hektar
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
l. Kentang
:
2.925
hektar
m. Kobis
:
3.751
hektar
n. Petsai/sawi
:
1.231
hektar
o. Tomat
:
1.127
hektar
p. Sayuran lain
:
12.504
hektar
a. Padi
:
1.180.000
hektar
b. Mina Padi (termasuk dalam areal padi)
:
1.790
hektar
c. Jagung
:
845.000
hektar
d. Kedelai
:
157.000
hektar
e. Kacang Tanah
:
72.000
hektar
f. Kacang Hijau
:
35.500
hektar
g. Ubi Kayu
:
244.500
hektar
h. Ubi Jalar
:
10.000
hektar
i. Bawang Putih
:
1.060
hektar
j. Bawang Merah
:
7.150
hektar
k. Lombok
:
21.150
hektar
l. Kentang
:
4.280
hektar
m. Kobis
:
5.190
hektar
n. Petsai/Sawi
:
1.300
hektar
o. Tomat
:
1.220
hektar
p. Sayuran lain
:
10.650
hektar
B. MUSIM TANAM 1992.
C. JUMLAH MUSIM TANAM 1992 + MUSIM TANAM 1992/1993 a. Padi
:
1.660.000
hektar
b. Mina Padi (termasuk dalam areal padi)
:
2.320
hektar
c. Jagung
:
1.155.000
hektar
d. Kedelai
:
412.000
hektar
e. Kacang Tanah
:
140.550
hektar
f. Kacang Hijau
:
65.500
hektar
g. Ubi Kayu
:
284.500
hektar
h. Ubi Jalar
:
22.300
hektar
i. Bawang Putih
:
3.144
hektar
j. Bawang Merah
:
13.255
hektar
k. Lombok
:
34.020
hektar
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
l. Kentang
:
7.205
hektar
m. Kobis
:
8.944
hektar
n. Petsai/Sawi
:
2.531
hektar
o. Tomat
:
2.347
hektar
p. Sayuran lain
:
23.154
hektar
a. Populasi awal
:
8.000.000
ekor
b. Populasi akhir
:
14.400.000
ekor
a. Populasi awal
:
30.000
ekor
b. Populasi akhir
:
42.000
ekor
D. AYAM BUKAN RAS TAHUN 1992 /1993
E. AYAM BUKAN RAS TAHUN 1992 /1993
4. Sasaran peningkatan kemampuan Kelompoktani nelayan dalamTahun 1992/1993, adalah: a. Pemula
:
6.721
Kelompok tani - Nelayan
b. Lanjut
:
11.031
Kelompok tani - Nelayan
c. Madya
:
17.186
Kelompok tani - Nelayan
d. Utama
:
8.641
Kelompok tani - Nelayan
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL. 03-02-1992 No. 44/D3
SOELARSO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta; 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur; 4. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya; 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 8. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 9. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 10. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 11. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 12. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 13. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.s
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
