GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 91 TAHUN 1991 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBINA PERAJIN BINAAN PERUM PERHUTANI UNIT II PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah di bidang ekspor non migas dan penyediaan atau penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil terutama perajin binaan PERUM PERHUTANI Unit II Jawa Timur yaitu perajin kecil yang menggunakan bahan baku hasil hutan dan non hasil hutan yang berdomisili dalam radius 30 kilometer disekitar wilayah PERUM PERHUTANI Unit II Propinsi Jawa Timur perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembina Perajin Binaan PERUM PERHUTANI Unit II Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1967 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
8. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Oktober 1988 Nomor 480 Tahun 1988 ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tangga! 11 September 1989 Nomor 448 Tahun 1989.
MEMPERHATIKAN : 1. Telex Direksi PERUM PERHUTANI Unit II Jawa Timur tanggal 13 Maret 1990 Nomor 0 88/PAS/DN/1990 ;
2. Surat Kepala PERUM PERHUTANI Unit II Jawa Timur tanggal 8 Maret 1990 Nomor 071.6/XX ;
3. Surat Edaran Kepala Unit II PERUM PERHUTANI Jawa Timur tanggal 2 April 1990 Nomor 071.6/II;
4. Hasil pertemuan para perajin binaan PERUM PERHUTANI Unit II Jawa Timur tanggal 23 Januari 1991
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
MEMUTUS KAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBINA PERAJIN BINAAN PERUM PERHUTANI UNIT II PROPINSI JAWA TIMUR
Pasal 1 (1) Dengan Keputusan ini ditetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pembina Perajin Binaan PERUM PERHUTANI Unit II Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari : a. Penasehat; b. Kelompok Kerja;
(2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2 (1) Kelompok
Kerja
dimaksud
dalam
pasal
1
Keputusan
ini
mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka kegiatan
pembinaan
baik
yang
menyangkut
organisasi,
permodalan, penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran dan peningkatan ketrampilan ; b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan bimbingan di lapangan serta diadakan pertemuan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan rapat kelompok kerja jika dipandang perlu.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 3 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 16 Maret 1991
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL. 16-3-1991 No. 91/D3
HARWIN WASISTO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
:
16 MARET 1991
NOMOR
:
91 TAHUN
1991
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA FEME IN A PERAJIN BINAAN PERUM PERHUTANI UNIT II PROPINSI JAWA TIMUR
NO.
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
KELOMPOK 1
2
A. Penasehat
3 1. Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehutanan Propinsi
Jawa Timur; 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur; 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur; 5. Kepala
Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Propinsi Jawa Timur; 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur; 7. Kepala
Kantor
Wilayah
Departemen
Pendidikan
dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur; 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; 9. Kepala Kamar Dagang dan Industri Daerah Propinsi Jawa Timur; 10. Kepala Bank Indonesia Propinsi Jawa Timur ; 11. Kepala DEKORANAS Tingkat I Propinsi Jawa Timur. B. KELOMPOK KERJA : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
Kepala PERHUTANI Unit II Jawa Timur Kepala Biro Sarana Perekonomian Daerah Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur Kepala Biro Pemasaran PERUM PERHUTANI Unit II Jawa Timur a. Direktur PT Sultan Agung Craft Ponorogo b. Direktur PT Ardi Indah Surabaya c. Direktur PT Wono Jati Kediri d. Direktur PT Adi Nusantara Raya Surabaya
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
3 e. Direktur PRSanti Surabaya f. Direktur PT Cobra Wood Industri Bondowoso g. Pimpinan Asmindo Surabaya h. Ketua Pengurus Forum Komunikasi Perajin Binaan PERUM PERHUTANI Unit II Jawa Timur
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
ttd.
PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 16-3-1991 No.91/D3
HARWIN WASISTO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kehutanan di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Perindustrian di Jakarta. 4. Sdr. Menteri Perdagangan di Jakarta. 5. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta. 6. Sdr. Menteri Koperasi di Jakarta, 7. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 8. Sdr. Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Jakarta. 9. Sdr. Direktur Bank Indonesia di Jakarta. 10. Sdr. Ketua Kamar Dagang dan Ihdustri (KADIN) di Jakarta. 11. Sdr. DEKORANAS di Jakarta. 12. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
