GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN 1989 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MEMBACA
: Laporan Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat
I
Jawa
Timur
tanggal
22
Nopember
1990
Nomor 900/349/508/90 peribal laporan hasil usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1989 berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik Drs. Mustofa, Tony & Surjadinata tanggal 24 April 1990. MENIMBANG
: bahwa berdasarkan laporan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan memperhatikan hasil pemeriksaan Akuntan
Publik
tersebut dalam
konsideran
Membaca, dapat dinyatakan bahwa laporan perhitungan tahunan Perusahaan Daerah Aneka Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1989 telah memenuhi syarat, sehingga sesuai ketentuan pasal 42 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1984, perlu mengesahkan Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1989 dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan selanjutnya. MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 ; 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1984 ; 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Desember 1985 Nomor 362 Tahun 1985 ; 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1989 Nomor 149 Tahun 1989. MEMUTUS KAN MENETAPKAN
: MENGESAHKAN
LAPORAN
PERHITUNGAN
TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN 1989, dengan catatan sebagai berikut : a. Perusahaan Daerah Aneka Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam tahun buku 1989 memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 100.796.116,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) atau 65,62 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dlbandingkan dengan laba tahun lalu (1988) sebesar Rp. 63.597.628,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan ruptah), maka laba yang dicapai pada tahun ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 37.198.488,00 (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 58,49 %, perolehan laba terse but merupakan akibat dari pendapatan lain-lain non operasional perusahaan yang diperoleh dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.072.540.190,00 (satu milyard tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) (55,71 % dari hasil penjualan), berasal dari sewa dan ganti rugi asset yang dilepas, sedangkan laba operasionalnya sendiri mengalami kerugian sebesar Rp, 894.052.869,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
b. Analisa finansial ; 1. Likwiditas Likwiditas Perusahaan dinyatakan cukup dengan current ratio (CR) menunjukkan 101,11 % dan quick ratio menunjukkan 75,78
%,
keadaan
ini
menunjukkan
bahwa
walaupun
perusahaan masih mampu untuk membayar butang lancamya, jumlah aktiva lancamya hampir sama dengan hutang lancamya, akibatnya modal kerja yang dimiliki perusahaan kecil.
2. Solvability Solvabilitas Perusahaan dinyatakan baik, walaupun jumlah kewajlban perusahaan mengalami kenaikan sebesar 21,09 % dari tahun sebelumnya, akan tetapi perusahaan masih cukup mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Besamya kewajiban tersebut mencapal 7,04 % dari jumlah modal perusahaan, dengan demikian tingkat keamanan (margin of safety) dari kreditur masih cukup terjamin.
3. Rentabllitas Rentabilitas Perusahaan dinyatakan cukup dibawah rata-rata Perusahaan Daerah. Dari kegiatan operasional perusahaan tidak mendapatkan laba sebagaimana yang diharapkan, bahkan masih mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 894.052.869,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 913,21
%
dari
anggaran
perusahaan,
akan
tetapi
jika
dibandingkan dengan tahun lalu dimana kerugian mencapal sebesar Rp. 901.512,996,00 (sembilan ratus satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) maka kerugian yang terjadi pada tahun ini berkurang sebesar Rp. 7.460,127,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau 0,83 %. Adapun penyebab dari kerugian tersebut masih sama dengan tahun yang lalu yaitu penggunaan biaya produksi (harga pokok penjualan) dan biaya operasional yang masih cukup tinggi (inefisiensi, Jumlah biaya produksi (harga pokok penjualan) mencapai 113,78 % dan biaya operasionalnya mencapai 32,66 % dari hasil penjualan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
c, Analisa produksi/pemasaran 1. Perusahaan Daerah Aneka Pangan perlu menetapkan strategi pemasaran yang tepat dan menetapkan produk andalan dengan peluang pasar kuat yang perlu mendapatkan perhatian. −
Produk andalan perusahaan adalah ekspor minyak coklat yang
perlu
segera
diadakan
investasi
baru
untuk
peningkatan kuantitas dan kualitas, Strategi pemasaran dengan memperhatikan product life cycle adalah : perlu dilakukan modivikasi produk dan diversiflkasi −
promosi dan selera distribusi yang tepat ; harga bersaing untuk produk andalan dengan mengadakan efisiensi.
2. Dalam rangka meningkatkan pendapatan operas!onal dapat menyetujui restrukturisasi asset dengan : −
Merubah asset tak produktif menjadi asset produktif dengan kerja sama pihak ketiga ; Pelepasan idle asset dengan rencana penggunaan yang jelas dengan proposal.
3. Dapat menyetujui perhitungan ROI dari asset yang produktif saja (bukan total asset), untuk Perusahaan Daerah Aneka Pangan perhitungan ROI sebesar 0,5 % dari total asset dan ROI 0,9 % dari asset produktif, sehingga ada selisih 0,4 % (perbedaan cukup kecil). 4. Menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Pangan pada tahun 1989 mengalami kerugian operasional/kerugian usaha, sebesar Rp. 894,052.914,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) akan tetapi mendapat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 100.796.116,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) karena ditutup dengan pendapatan lain-lain. antara lain pendapatan luar biasa ganti
rugi
pelepasan
hak
pakai
(VB)
sebesar
Rp.
202.903.517,00 (dua ratus dua juta sembflan ratus tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), Dari analisa tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya Perusahaan Daerah Aneka Pangan tidak mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 100.776.116,00 (seratus
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bahkan sebenarnya rugi sebesar Rp. 102.107.401,00 (seratus dua juta seratus tujuh ribu empat ratus satu rupiah), 5. Manajemen Perusahaan Daerah Aneka Pangan perlu ada perbaikan dalam bidang : −
Perencanaan anggaran ;
−
Efisiensi operasional;
−
Biaya operasional;
−
Biaya produksi;
−
Biaya lain-lain ;
−
Penyusunan strategi fungsional secara tepat ;
−
Perbaikan administrasi keuangan.
d. Hal - hal yang perlu dipertahankan : 1. Agar tetap menjadi dasar dari kegiatan usaha bahwa tujuan keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Pangan, adalah : −
Mengusahakan perolehan laba sebagai sumber pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
−
Berfungsi
membantu
pengembangan
perekonomian
di
Daerah, Harus disadari dan diakui bahwa dalam misi tersebut Perusahaan Daerah Aneka Pangan belum melaksanakan dengan sebaik-baiknya, 2. Dari
sudut manajemen, perusahaan masih perlu
meningkatkan
efisiensi
perusahaan
untuk
sehingga
dapat
meningkatkan kemampuan raenghasilkan laba karena untuk tahun
1989
hasilnya
belum
seperti
yang
diharapkan
(mengalami kerugian operasional cukup besar). 3. Perbedaan
antara
rencana
anggaran
perusahaan
dan
realisasinya masih terlalu besar devisanya, maka untuk waktu yang akan datang dalam menyusun rencana anggaran perusahaan
harus
realistis,
didasarkan
pada
analisa
kemampuan yang dimiliki perusahaan dan peluang-peluang yang ada. 4. Dalam menyajikan laporan tahunan hendaknya perusahaan lebih banyak memberikan statement yang bersifat kuantitatif dari pada kualitatlf.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
5. Klasifikasi penghasilan harus dipisahkan secara jelas sehingga dapat diketahui mana yang termasuk usaha pokok yaitu produksi (es, coklat dan minyak goreng) dan mana yang termasuk usaha sampingan. 6. Secara administrasi, Direksi masih perlu untuk melakukan pembenahan di bidang akuntansi. 7. Pendapatan yang diperoleh dari jasa angkutan es hendaknya dimasukkan kedalam pendapatan operasional Perusahaan walaupun harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 2 Januari 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
JAWA TIMUR
PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL. 2-1-1991 No. 4/D3
SOELARSO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
