GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 311 TAHUN 1991 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II DAN SUBSIDI BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN TAHUN 1991/1992 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa
untuk
meningkatkan
kemampuan
dalam
menangani
pembangunan dan masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dalam Tahun Anggaran 1991/1992 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menyediakan dana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, dan agar dapat memperoleh daya guna dan
hasil
guna
yang
optimal
perlu
menetapkan
petunjuk
penggunaan dana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1991/1992 dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 1975 ; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984; 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1988 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Pfegwi Nomor 903 -1319 Tahun 1985; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1991; 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor 75 Tahun 1991. MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor : 903/696/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor : 050/585/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pernbangunan Tahun Anggaran 1991/1992.
MEMUTUS KAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II DAN SUBSIDI BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN TAHUN 1991/1992. Pasal 1 (1) Dengan
Keputusan
ini
disediakan
dana
Proyek
Bantuan
Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani pembangunan dan masalahmasalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; (2) Dana Bantuan yang berasal dari Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II pada dasarnya adalah berupa bantuan Proyek. (3) Dana Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan pada dasarnya berupa bantuan lumpsum. (4) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 setiap pengeluaran atas beban dana APBD disediakan dengan menerbitkan SKO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk Anggaran Belanja Pembangunan, setiap triwulan disediakan setinggi-tingginya (sesuai dengan kebijaksanaan daerah); ̶
15 % (lima belas prosen) dan jumlah plafon kredit yang tersedia, untuk Bagian TRIWULAN I;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
20% (dua puluh prosen) dari jumlah plafon yang tersedia, untuk ̶
bagian TRIWULAN II ; 35 % (tiga puluh lima piosen) dari jumlah plafon kredit yang ̶
tersedia, untuk bagian TRIWULAN III 30 % (Tiga puluh prosen) dari jumlah plafon kredit yang ̶
tersedia, untuk bagian TRIWULAN IV, (5) Dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. (6) Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan dicatat dan atau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pasal 2 (1) Dana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II meliputi : a. Kelistrikan Desa; b. Bantuan Pengembangan Wilayah Kepulauan ; c. Program Pengembangan Wilayah GERBANG KERTOSUSILA; d. Bantuan
Penunjangan
pelaksanaan
Kegiatan
Program
Manunggal ABRI Masuk Desa ( AMD); e. Bantuan
Program
Pengembangan
Wilayah
Jawa
Timur
(P.P.W); f. Bantuan Penunjangan untuk Konservasi Tanah dan Air di Jawa Timur (UPLAD AGRICULTUR); g. Bantuan
Penunjang
Program
Khusus
dan
Program
Pengembangan Prasarana kota Terpadu ( P.3K.T); h. Kerjasama Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Jawa Tengah (PAWON ); i. Penunjangan Operasi Tertib Lain Lintas Regional ; (2) Dana Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan yang disediakan bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur meliputi : a. Proyek KIP URBAN TRANSPORT V ; b. Proyek Surabaya URBAN Transport Proyek (SUTP); c. Proyek Penyusunan Tata Ruang Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; d. Proyek Program Bantuan Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu (PBPKT) dan Wilayah Kecamatan Rawan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
e. Proyek Bantuan untuk Daerah Tingkat II yang perlu segera mendapatkan penanganan ; f. Proyek
Gerakan
Penghijauan
terpadu
di
Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ; g. Proyek Bantuan Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) Terpusat.
Pasal 3 (1) Untuk
Bantuan
Pengembangan
Kelistrikan
Desa,
sasaran
penggunaan dananya diarahkan bagi pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan atau Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan atau Gardu Trafo Tiang (GTT) serta atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); (2) Besarnya dana yang ditetapkan, dipadukan dengan dukungan dana Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; (3) Lokasi Proyek ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usulan dari Daerah Tingkat li; (4) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kelistrikan dan Desa dapat dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Jawa Timur atau secara swakelola atau ditenderkan/dikontrakkan kepada kontraktor yang dianggap mampu ;
Pasal 4 Bantuan Pengembangan Wilayah Kepulauan, sasaran penggunaan dananya diarahkan untuk melaksanakan : a. Peningkatan Prasarana dan Sarana Fisik ; b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; c. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ; d. Peningkatan Produksi Perikanan ; e. Peningkatan Produksi Ternak ; f. Peningkatan Industri Kerajinan Rakyat. Pasal 5 Bantuan
Program
Pengembangan
Wilayah
GERBANG
KERTASUSILA, sasaran penggunaan dananya diarahkan untuk :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
a. Pemantauan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Program Penataan
Ruang
di
Wilayah
Pengembangan
GERBANG
KERTASUSILA, Sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim tanggal 28 September 1990 Nomor 522 tahun 1990; b. Penyusunan Tata Ruang pada kawasan-kawasan strategis secara Nasional dan Regional; c. Pengadaan Peralatan Perpetaan dalam rangka Pengendalian Pelaksanaan
Program
Tata
Ruang
di
Wilayah
GERBANG
KERTASUSILA. Pasal 6 (1) Bantuan Penunjangan Pelaksanaan Kegiatan Program Manunggal ABRI Masuk Desa (AMD) dipergunakan untuk : a. Persiapan Pelaksanaan ABRI Masuk
Desa (AMD) tahun
1991/1992; b. menunjang Pelaksanaan ABRI Masuk Desa (AMD) Daerah Tingkat II di Jawa Timur; c. menyusun rencana ABRI Masuk Desa tahun 1992/ 1993 ; (2) Bantuan Program ABRI masuk Desa (AMD) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Daiam Negeri Nomor 9 Tahun 1985, ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin koordinasi di Daerah dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Program ABRI Masuk Desa dengan semua program yang masuk ke Desa dan dengan sasaran : a. Menunjang laju pembangunan di Desa ; b. Meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat di Desa. Pasal 7 Bantuan Program
Program
Pengembangan
bertujuan
untuk
Wilayah
meningkatkan
(PPW)
merupakan
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah sehingga sasarannya diarahkan pada : a. Bidang Pertanian, diarahkan pada petani berpenghasilan rendah, terutama buruh tani; b. Bidang
Perikanan,
diarahkan
pada
nelayan
berpenghasilan
rendah, terutama pendega; c. Bidang Peternakan, diarahkan pada peternak berpenghasilan rendah, terutama Penggaduh;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
d. Bidang Ketrampilan, diarahkan pada Pengrajin berpenghasilan rendah ; e. Pedagang kecil atau mlijo. Pasal 8 Bantuan Penunjangan untuk Konservasi Tanah dan Air (UPLAND AGRICULTUR) mempunyai sasaran : a. Meningkatkan taraf hidup petani; b. Mencegah laju erosi DAS Brantas ; c. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah ;
Pasal 9 Bantuan Penunjangan Program Khusus dan Program Pembangunan kota Terpadu (P3KT) sasaran penggunaan dananya diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan dana penunjang/pendamping P3KT. b. Penyediaan dana untuk penunjang keserasian pembangunan di daerah berdasarkan Pusat S.W.P dan prioritas sasaran c. Bantuan penunjangan CARE, PFAMS serta sarana dan prasarana pengawasan.
Pasal 10 Kerjasama Pembangunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengab (PAWON) yang bertujuan untuk : a. Menjalin suatu ikatan dalam usaha memecahkan secara terpadu pennasalahan
bidang
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan guna mewujudkan kepentingan bersama; b. Memanfaatkan secaia optimal seluruh sumber daya dan dana bagi kesejahteraan
masyarakat
yang
mendukung
kerjasama
Pembangunan antar Daerah ; c. Memelihara dan mengoperasikan secara berdaya guna dan berhasil guna seluruh ASSET Pembangunan yang mendukung kerjasama Pembangunan antar Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
Pasal 11 Bantuan Penunjangan Operas Tertib Lalu lintas Regional, sasaran penggunaan dahanya diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tertib lalu lintas pada jalan negara dan jalan propinsi yang berfungsi sebagai jalan arteri dan kolektor dengan lokasi diutamakan pada jalan negara dan jalan propinsi yang volume lalu lintasnya sedang sampai dengan berat. Pasal 12 Proyek KIP URBAN V Surabaya merupakan bantuan perbaikan kampung di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan dana yang disediakan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur digabung bersama
dana
lainnya
yang
dipergunakan
untuk
membantu
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, dengan sasaran kegiatan Proyeknya : a. Pembangunan Rumah Susun; b. Normalisasi saluran sekunder. Pasal 18 Bantuan pembangunan Surabaya Urban Transport Project (SUIT) merupakan upaya untuk memecahkan masalah-masalah lalu lintas dengan sasaxan penggunaan dana untuk penunjang transported Surabaya (Traffic Area Control) Pasal 14 Proyek penyusunan Tata Ruang Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur, dipergunakan untuk menyusun RDTRK dan mengevaluasi Rencana Tata Ruang kota, agar dapat dioperasionalkan semaksimal mungkin dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Kota. Pasal 15 Bantuan Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu, sasaran diarahkan untuk melaksanakan kegiatan pada desa-desa Swadaya dan Swakarya, yang mempunyai sifat-sifat :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
a. Secara langsung dan dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; b. Dalam waktu relatif aingkat dapat memberikan hasil; c. Dalam kegiatan ukuran kecil dan sederhana; d. Dapat
menciptakan/memperluas
mendorong
serta
lapangan
kerja
aktifitas
usaha
meningkatkan
dan
dapat
masyarakat
berpenghasilan rendah; e. Dapat meningkatkan keterlibatan dan pesan serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pasal 16 Bantuan Pengembangan Wilayah Kecamatan Rawan, ditujukan pada Kecamatan terbelakang, yang masih dalam taraf Swakarya, juga diarahkan
pada
pembinaan
kelompok
masyarakat
yang
berpenghasilan rendah dan sasaran bantuan tersebut diarahkan pada upaya-upaya yang mempunyai sifat-sifat : a. Secara
langsung
meningkatkan
atau
dalam
waktu
kesejahteraan
relatif
masyarakat
singkat
dapat
desa
yang
berpenghasilan rendah; b. Secepat mungkin dapat memberikan hasil; c. Dalam kegiatan ukuran kecil dan sederhana; d. Dapat memperluas/menciptakan kesempatan kerja ; e. Dapat mendorong dan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Pasal 17 Proyek Bantuan untuk Daerah Tingkat II dan lain-lain yang perlu segera mendapatkan penanganan, dengan sasaran penggunaannya sesuai dengan 18 sektor Pembangunan antan lain melaksanakan proyek : a. Perbaikan/rehabilitasi kerusakan-kerusakan akibat bencana alam; b. Penyediaan air beisih ; c. Penyebatan lingkungan pemukiman ; d. Pembinaan keolahragaan dan pembangunan prasana olahraga e. Pembinaan genensi muda, khususnya peningkatan ketrampilan dan aktifitas generasi muda termasuk pramuka ; f. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan non formal berpenghasilan rendah tetapi potensial;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
g. Peningkatan peranan wanita, termasuk peningkatan kegiatan Pendidikan Keaejahtenan Keluarga (PKK); h. Peningkatan pelayanan kesehatan; i. Penyempurnaan pelayanan kesehatan ; j. Peningkatan Kelistrikan Desa diluar Proyek kelistrikan Desa yang ada; k. Penanganan
masalah
keadaan
mendesak
yang
dihadapi
Pemerintah Daerah Tingkat II; l. Pengadaan sarana Komunikasi Pemancar Televisi di Kecamatan terpencil (parabola).
Pasal 18 Proyek
Gerakan
Penghijauan
terpadu
dimaksudkan
untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pemelibaraan hasil-hasil penghijauan dan dana yang disediakan dipergunakan untuk pengadaan bibit produktif yang diserahkan kepada seluruh Kecamatan di Jawa Timur untuk penghijauan : a. Pekarangan sekitar rumah ; b. Pinggiran Jalan Propinsi, Kabupaten sampai jalan desa dan dusun; c. Lahan-lahan kosong lain seperti milik desa, milik kelembagaan dan masyarakat desa.
Pasal 19 Proyek Bantuan APDN terpusat, dana yang disediakan sebagai kelanjutan untuk pengadaan gedung APDN terpusat.
Pasal 20 Dalam rangka memantapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, perlu diadakan Rapat Teknis Penelitian Daftar Usulan Rencana Proyek (RATEK DURP) Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan secara bersama dan terpadu.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
9
Pasal 21 Biaya Verifikasi, pengendalian dan administrasi yang diperuntukkan bagi Daerah Tingkat I dari bagian Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan diatur sebagaimana Lampiran, yang pengelotaannya dipertangggungjawabkan kepada Biro Bina Pembangunan Daerah. Pasal 22 Petunjuk pelaksanaan lebih lanjut penggunaan dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan
kepada
Daerah
Bawahan
tahun
1991/1992,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 23 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 10 Juni 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL. 10-6-1991 No. 311/D3
SOELARSO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
10
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur, 8. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. 9. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Kepala Biro Keuangan
)
12. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan
)
Sekretariat Wilayah/Daerah
)
Tingkat I Jawa Timur
)
di Surabaya
Daerah 13. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Produksi Daerah
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
)
11
