GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 618 TAHUN 1991 TENTANG PANITIA PEMERIKSA PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MENIMBANG
: bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Dinas Psikologi
TNI-AD
untuk
melaksanakan
pemeriksaan
psikologi
terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai usaha mempersiapkan kader pimpinan yang berkwalitas dalam rangka pembinaan karier pegawai, perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Psikologi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1989 ; 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 554 Tahun 1991.
MEMPERHATIKAN : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Dinas Psikologi TNI-AD tanggal 2 Oktober 1991 Nomor 890/23754/042/1991 tentang Pemeriksaan Psikologi Kader R/234/IX/1991 Pimpinan di Jajaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PANITIA PEMERIKSA PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
Pasal 1
Dengan Keputusan ini, dibentuk Panitia Pemeriksa Psikologi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2 Panitia Pemeriksa Psikologi Pegawai dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
a. Merencanakan
dan
mempersiapkan
data
kepegawaian
di
lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur khususnya yang berpotensi untuk dikembangkan kariernya sesuai dengan kebutuhan yang ada;
b. Mengkoordinasikan perencanaan dan persiapan dimaksud dalam huruf a pasal ini dengan Dinas Psikologi TNI-AD ;
c. Melaksanakan pemeriksaan psikologi terhadap pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
Pasal 3
Untuk menunjang kelancaran tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua Panitia dapat menunjuk Pembantu Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 4
Biaya penyelenggaraan tugas Panitia dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Anggaran Biro Kepegawaian Pasal 2.2.3.1090).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 5 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 4 Nopember 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 04-11-1991 No. 618/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
ttd. SOELARSO
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
: 4 NOPEMBER 1991
NOMOR
: 618 TAHUN 1991
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NO.
JABATAN DALAM PANITIA
1
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
2
1. Pembina
3 a. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Bidang Kesra) b. Kepala Dinas Psikologi TNI-AD
2. Penanggung Jawab
a. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Sekretaris Dinas Psikologi TNI-AD
3. a. Ketua I
Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. Ketua II
Kepala Sub Dinas Seleksi dan Klasifikasi Dinas Psikologi TNI-AD
c. Wakil Ketua I
Kepala Biro Kepegawaian, Sekre tariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
d. Wakil Ketua II
Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
4. Sekretaris
Kepala Bagian Umum Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
5. Anggota-anggota :
a. Kepala
Bagian
Mutasi
Pegawai
Pusat,
Biro
Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timurb. Kepala Bagian Pengembangan Karier Pegawai,
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
3 b. Biro
Kepegawaian,
Sekretariat
Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Timur c. Kepala
Bagian
Mutasi
Pegawai
Daerah,
Biro
Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur d. Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur e. Kepala Bagian Pensiun Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd.
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 04-11-1991 No. 618/D3
SOELARSO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. 5. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 6. Sdr. Kepala Dinas Psikologi TNI-AD di Bandung. 7. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
