GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penanganan irigasi di Jawa Timur serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah,
perlu
dibentuk
Koordinator
Wilayah
Pengairan
yang
membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam hal-hal tertentu, dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ; 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1978 ; 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 April 1988 Nomor 111 Tahun 1988. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG KOORDINATOR WILAYAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
Pasal 1 Dengan Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah : a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; d. Dinas
Pekerjaan
Umum
Pengairan
Daerah
adalah
Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g. Tata Air adalah susunan dan letak alar yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat diatas, maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang di laut; h. Wilayah pengairan adalah satu kesatuan atau bagian wilayah yang mempunyai keterkaitan atau kesamaan tata air. Pasal 2 Koordinator Wilayah Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mempunyai kedudukan sebagai pemhantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Cabang Dinas dalam wilayah kerjanya. Pasal 3 Koordinator Wilayah Pengairan dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, mempunyai ruang lingkup tugas : a. 1. Koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian
perencanaan
pengembangan sumber daya air ; 2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pendayagunaan pengairan dan pelestarian sumber daya air. b. Rincian tugas dimaksud pada angka 1 pasal ini adalah : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
1. Melakukan koordinasi perencanaan pendayagunaan sesuai yang dfperhitungkan ; 2. Melakukan koordinasi pengembangan pola pemanfaat air guna memenuhi berbagai keperluan ; 3. Pengendaljan,
pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengawasan
pelaksanaan
pendayagunaan air dan sumber air ; 4. Melakukan
pengendalian
dan
pengamanan sumber air dalam rangka peiestarian. Pasal 4 (1) Koordinator
Wilayah
Pengairan
dalam
pelaksanaan
tugas
dirangkap oleh Kepala Cabang Dinas yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ; (2) Penetapan tersebut pada ayat (1) pasal ini atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah. Pasal 5 Koordinator Wilayah Pengairan dibentuk pada beberapa Wilayah Kerja, sebagai berikut : a. Koordinator Wilayah Pengairan I berkedudukan di Malang, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Brantas di Malang, Kepanjen, Pandaan dan Pasuruan ; b. Koordinator Wilayah Pengairan II berkedudukan di Kediri, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Brantas di Blitar Kediri, Tulungagung dan Trenggalek ; c. Koordinator Wilayah Pengairan III berkedudukan di Jombang, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Brantas di Nganjuk, Jombang, Pare dan Mojogung; d. Koordinator Wilayah Pengairan IV berkedudukan di Mojokerto, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Brantas di Mojokerto, Sidoarjo. Surabaya dan Lamongan ; e. Koordinator Wilayah Pengairan V berkedudukan di Lumajang, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pek Sam di Lumajang, Probolinggo, Kraksaan dan Tanggul ; f. Koordinator Wilayah Pengaitan VI berkedudukan di Bondowoso, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pek Sam di Bondowoso, Jember, Rambipuji dan Situbondo ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
g. Koordinator Wilayah Pengairan VII berkedudukan di Banyuwangi, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pek Sam di Banyuwangi, Benculuk dan Genteng ; h. Koordinator Wilayah Pengairan VIII berkedudukan di Madiun, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di Madiun, Pacitan, Barat dan Ponorogo ; i. Koordinator Wilayah Pengairan IX berkedudukan di Bojonegoro, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di Bojonegoro, Tuban dan Ngawi; j. Koordinator Wilayah Pengairan X berkedudukan dl Pamekasan, mengkoordinasikan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dl Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Wilayah Pengairan dapat mengusulkan untuk dibentuk suatu Sekretariat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah. Pasal 7 (1) Koordlnator Wilayah Pengairan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ; (2) Koordinator Wilayah Pengairan mempunyai hubungan koordinasi dengan para Kepala Cabang Dinas yang ada di wilayah kerjanya. Pasal 8 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 17 Juli 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
JAWA TIMUR ttd.
TGL 17-07-1991 No. 406/D3
SOELARSO Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 5. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dl Jawa Timur ; 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
