GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 413 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK PENGADAAN TANAH KAS DESA DI DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1991/1992 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 300 Tahun 1991 tentang Beaya Pengadaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 1991/1992,
perlu
menunjuk
dan
mengangkat
Pemimpin
dan
Bendaharawan Bagian Proyek Pengadaan Tanah Kas Desa di Daerah Tingkat II Jawa Timur Tahun Anggaran 1991/1992 dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 ; 3. Undang - undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 juncto Undang - undang Nomor 9 Tahun 1968; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 Tahun 1985 ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1991; 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 300 Tahun 1991.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
PENUNJUKAN
DAN
PENGANGKATAN
PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK PENGADAAN TANAH KAS DESA DI DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1991/1992 Pasal 1 Dengan Keputusan ini, ditunjuk dan diangkat Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Pengadaan Tanah Kas Desa di Daerah
Tingkat
II
Jawa
Timur
Tahun
Anggaran
1991/1992
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini merapunyai tugas mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menyangkut pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan proyek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah
Nomor
5
Tahun
1975
dan
Peraturan
Perundang-undangan di bidang keuangan. Pasal 3 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk selama Tahun Anggaran 1991/1992 ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 20 Juli 1991
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 20-07-1991 No. 413/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
ttd. HARWIN WASISTO
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
:
20
JULI
1991
NOMOR
: 413 TAHUN 1991
DAFTAR NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK PENGADAAN TANAH KAS DESA DI DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1991/1992
NAMA BENDAHARAWAN NO.
LOKASI PROYEK
BAGIAN PROYEK/
NAMA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK/JABATAN DALAM
JABATAN DALAM
KEDINASAN
KEDINASAN 1
2
1. Kabupaten
3
4
Daerah HENDRO SOEBAGYO, BA Drs. SOEWARNO
Tingkat II Sidoarjo
Staf Bagian Pemerintahan Kepala Bagian Pemerintahan Desa
2. Kabupaten
Desa
Daerah ENDANG
Tingkat II Gresik
Drs. ACHMAD SUDAERI
SULISTYANINGSIH
Kepala Bagian Pemerintahan
Staf Bagian Pemerintahan
Desa
Desa 3. Kabupaten
Daerah Drs. N.A. DWI SUBIJANTO Drs. ZAINAL USMAN SJAH
Tingkat II Malang
Kepala Perangkat
Sub
Bagian Kepala Bagian Pemerintahan
Desa
dan Desa
Kelurahan 4. Kabupaten
Daerah HARSO WALUYO, SH
Tingkat II Pasuruan 5. Kabupaten
Staf Bagian Pemerintahan
Daerah ZAENAL DUHRIN, SH
Tingkat II Probolinggo
Kepala
Sub
INDRA SUKMA BS,SH Kepala Bagian Pemerintahan Drs. BAMBANG MOELJANTO
Bagian Kepala Bagian Pemerintahan
Pendapatan dan Kekayaan Desa Desa
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
6. Kabupaten
3 Daerah BAMBANG
Tingkat II Lumajang
4 SURYANTO, Drs. SAMSOELHUDA
SH
Kepala Bagian Pemerintahan
Staf Bagian Pemerintahan 7. Kabupaten
Daerah SURYADI
Tingkat II Jember
Kepala
Drs. A.M. KASMILAN Sub
Bagian Kepala Bagian Pemerintahan
Pendapatan, dan Kekayaan Desa Desa 8. Kabupaten
Daerah SARJONO
Tingkat II Situbondo 9. Kabupaten
Drs. SOEWANADI
Staf Bagian Pemerintahan
Daerah SUJONO
Tingkat II Bondowoso
Drs. DARMANTO PRIBADI
Staf Bagian Pemerintahan Kepala Bagian Pemerintahan Desa
10. Kabupaten
Desa
Daerah Drs. SUNARYO
Tingkat II Trenggalek
Kepala
Sub
Drs, FX. SOELARSO Bagian HADIWIDJOJO
Pemerintahan Desa 11. Kabupaten Tingkat II Madiun
Kepala Bagian Pemerintahan
Kepala Bagian Pemerintahan
Daerah Drs. EDY PURWANTO Kepala
Sub
Drs. ANDJAR BUDIWIDJAJA
Bagian Kepala Bagian Pemerintahan
Pendapatan dan Kekayaan Desa Desa 12. Kabupaten Tingkat II Pacitan
Daerah ISKAMAR
Drs.
Staf Bagian Pemerintahan
HARY
SETIYOBUDIONO Kepala Bagian Pemerintahan
13. Kabupaten Tingkat II Tuban
Daerah Drs.
DINDANG
YUDI Drs. SOEHARDJO
PRASETYAWAN Kepala
Sub
Kepala Bagian Pemerintahan Bagian Desa
Pendapatan dan Kekayaan Desa 14. Kabupaten Tingkat II Blitar
Daerah Drs. NONO
BAMBANG WIDODO, SH
SOEDARSONO Kepala
Sub
Kepala Bagian Pemerintahan Bagian
Pemerintahan Desa
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
1
2
15. Kabupaten
3 Daerah SOEKINUN
Tingkat II Ngawi
4 Drs. DJUMADI
Staf Bagian Pemerintahan Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Desa
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 20-07-1991 No. 413/D3
ttd. HARWIN WASISTO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya 8. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya, Malang, Jember, Bojonegoro, Kediri, Madiun. 10. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo, Gresik, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Trenggalek Madiun, Pacitan, Ngawi, Blitar, Tuban. 11. Sdr. Kepala Biro Keuangan
) Sekretariat Wilayah/Daerah
12. Sdr. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa
) Tingkat II Jawa Timur
13. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah ) di Surabaya 14. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
