GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 439 TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 439 TAHUN 1991 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1989 TENTANG PENGATURAN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Jawa Timur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1990 Nomor 556.235 - 410 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1990 Nomor 1 Tahun 1990, Seri B, untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta dalam rangka

meningkatkan

upaya

pembinaan,

pengawasan

dan

pengembangan usaha pariwisata khususnya usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Jawa Timur, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 juncto Nomor 18 Tahun 1950; 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ; 4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 ; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 ; 10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979; 11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-1989 ; 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 ; 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1982 juncto Nomor 17 Tahun 1986 ; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1989. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN

PERATURAN

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1989 TENTANG PENGATURAN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATIDI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepaia Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur; d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ; g. Akomodasi,

adalah

suatu

wahana

untuk

penyediaan

jasa

penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya;


2

h. Hotel, adalah hotel dengan tanda Bunga Melati yang merupakan suatu usaha komersial dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa penginapan dan mengoperasikan minimal 6 (enam) kamar keatas; i. Pimpinan Hotel, adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusahaan Hotel; j. Tamu Hotel, adalah setiap orang yang menginap di Hotel ; k. Persetujuan Prinsip, adalah persetujuan sementara yang diberikan Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Koperasi dan atau perorangan untuk membangun Hotel; l. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Koperasi dan atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha Hotel; m. Izin Mendirikan Bangunan, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah Tingkat n untuk mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan. BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 2 (1) Usaha Hotel dapat berbentuk Badan Usaha (PT. CV, Fa) atau koperasi dan atau perorangan dengan maksud dan tujuan sematamata berusaha dalam bidang usaha Hotel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Modal Usaha Hotel dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. BAB III PENGUSAHAAN Pasal 3 Pengusahaan Hotel harus memenuhi persyaratan pisik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran angka I, II dan III Keputusan ini.


3

Pasal 4 (1) Pimpinan Hotel dalam melakukan usahanya berkewajiban : a. Memberikan perlindungan kepada Tamu Hotel; b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Mencegah penggunaan hotel dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan ; d. Menaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja ; f. Memelihara hygiene dan sanitasi didalam hotel dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Menetapkan persyaratan penghunlan kamar termasuk tarip kamar hotel yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum ; (2) Selain

kewajiban

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pimpinan

Hotel berkewajiban : a. Memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar Hotel setiap bulan kepada Dinas Pariwisata Daerah; b. Memasang papan nama usaha hotel dengan ukuran minimal 125 x 75 Cm dihalaman depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. BAB IV (1) Untuk melakukan Usaha Hotel, Pengusaha harus memiliki : a. Persetujuan Prinsip Membangun ; b. Izin Usaha ; c. Persetujuan Prinsip Perluasan, apabila pengusaha ingin memperluas usahanya; d. Penggolongan Hotel. (2) Persetujuan Prinsip Membangun, Izin Usaha, Persetujuan Prinsip Perluasan dan Penggolongan Hotel dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.


4

BAB V TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN, IZIN USAHA DAN PERSETUJUAN PRINSIP PERLUASAN Pasal 6 (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Membangun, Izin Usaha dan Persetujuan Prinsip Perluasan Hotel, pemohon mengajukan surat permohonan diatas kertas bermeterai cukup kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada : a. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat. (2) Permohonan Persetujuan Prinsip Membangun Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan : a. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II setempat; b. Uraian prospek pemasaran ; c. Rencana Pembangunan dan gambar pra rencana bangunan atau rencana tapak dan jadwal waktu pelaksanaannya ; d. Surat keterangan atau identitas diri pemohon ; e. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon ; f. Akta Notaris Pendirian Badan Usaha, kecuali perorangan ; g. Daftar Isian yang telah ditetapkan ; (3) Permohonan Izin Usaha Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan : a. Persetujuan Prinsip Membangun ; b. Izin Mendirikan Bangunan ; c. Izin Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha; d. Keterangan status tanah ; e. Surat Keterangan atau identitas diri pemohon ; f. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon ; g. Daerah Hotel; h. Daftar Isian yang telah ditetapkan ;


5

(4) Permohonan Persetujuan Prinsip Perluasan Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan : a. Rekomendasi dan Kepala Daerah Tingkat II setempat; b. Rencana Pembangunan dan gambar pra rencana bangunan atau rencana tapak dan jadwal waktu pelaksanaannya; c. Daftar isian yang telah ditetapkan ; Pasal 7 Untuk Usaha Hotel yang telah ada sebelum Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1989 berlaku, permohonan Izin Usaha dilampiri dengan : a. Izin Mendirikan Bangunan ; b. Izin Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha ; c. Keterangan status tanah ; d. Surat Keterangan atau identitas diri pemohon ; e. Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon ; f. Denah Hotel ; g. Daftar isian yang telah ditetapkan. Pasal 8 (1) Dinas Pariwisata Daerah setelah menerima permohonan izin dimaksud dalam pasal 6 dan 7 Keputusan ini, bersama-sama Dinas/Instansi Tingkat I yang terkait, mengadakan penelitian dan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah ; (2) Peneiitian

dan

pemeriksaan

atas

syarat-syarat

phisik

dan

administrasi dilakukan dilokasi oleh Dinas Pariwisata Daerah bersama-sama Dinas/Instansi Tingkat I yang terkait serta dibantu oleh Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. Pasal 9 Unit Kerja yang secara fungsional menangani bidang kepariwisataan, mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelesaian

administrasi

Pennohonan Persetujuan Prinsip Membangun, Izin Usaha dan Persetujuan

Prinsip

Perluasan

Hotel

dengan

memperhatikan

pertimbangan dari Instansi yang terkait. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

Pasal 10 Proses administrasi Persetujuan Prinsip Membangun, izin Usaha dan Persetujuan Prinsip Perluasan Hotel diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan secara lengkap dan benar diterima. Pasal 11 Persetujuan Prinsip Membangun dan Persetujuan Prinsip Perluasan Hotel tidak dapat dipindahtangankan. Pasal 12 (1) Izin Usaha Hotel tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah ; (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan Izin Usaha Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh pemegang izin kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dengan bentuk yang telah ditetapkan ; (3) Jangka

waktu

penyelesaian

proses

pemberian

persetujuan

pemindahtanganan izin usaha Hotel dimaksud ayat (1) pasal ini, paling lambat 1 (satu) bulan setetio| permohonan diterima. Pasal 13 (1) Paling

lambat

dalam

waktu

1

(satu)

bulan

setelah

pemindahtanganan izin usaha Hotel dimaksud dalam pasal 12 Keputusan ini, penerima hak yang baru harus segera mengajukan perubahan izin usaha Hotel; (2) Permohonan Perubahan Izin Usaha Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dengan bentuk yang telah ditetapkan dan dilampiri : a. Surat Keterangan atau identitas diri pemohon ; b. Akta pemindahtanganan dari Notaris ; c. Izin Usaha (asli).


7

Pasal 14 (1) Pemberian Nama untuk usaha Hotel diusahakan bercirikan budaya Indonesia; (2) Perubahan nama hotel dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pemakaian nama baru. Pasal 15 (1) Permohonan Daftar Ulang Izin Usaha Hotel diajukan setiap 5 (lima) tahun sekati oleh pemegang izin kepada Gubernur Kepala Daerah melalui

pejabat

yang

ditunjuk

dengan

bentuk

yang

telah

ditetapkan; (2) Permohonan Daftar Ulang dimaksud pada ayat (1) pasil ini, sudah harus diajukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum ketentuan wajib daftar ulang; (3) Perubahan usaha Hotel menjadi Hotel bertanda Bintang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 16 (1) Terhadap pelanggaran ketentuan perizinan dan ketentuan lain dapat diadakan Pencabutan Izin Usaha Hotel; (2) Sesuai

dengan

tingkat

pelanggaran,

sebelum

dilakukan

Pencabutan Izin Usaha Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan Pencabutan Sementara Izin Usaha Hotel; (3) Sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha Hotel dimaksud pada ayat (1) dan (2) Basal ini, terlebih dahulu dilakukan teguran secara tertulis sampal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun oleh Gubernut Kepala Daerah ; (4) Pencabutan Sementara Izin Usaha dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

8

Pasal 17 (1) Pencabutan Izin Usaha dan Pencabutan Sementara Izin Usaha Hotel dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 16 Keputusan ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Usaha Hotel yang telah dicabut izin usahanya, dapat mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Usaha Hotel yang dicabut sementara izin usahanya dapat menjalankan kembali usahanya setelah hal-hal yang menyebabkan pencabutan izin dipenuhi. BAB VI PENGGOLONGAN KELAS HOTEL Pasal 18 (1) Usaha Hotel digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas, yang dinyatakan dengan tanda Bunga Melati dan dituangkan dalam bentuk piagam; (2) Kelas Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut : a. Golongan Kelas Tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati; b. Golongan Kelas Menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati; c. Golongan Kelas Terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati. Pasal 19 (1) Piagam Penggolongan Kelas Hotel dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah; (2) Piagam Penggolongan Kelas Hotel berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya;


9

(3) Piagam yang habis masa berlakunya harus segera dilakukan pembaruan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Paaal 20 (1) Persyaratan teknis dan kriteria penggolongan hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran angka I, II dan III Keputusan ini; (2) Bentuk dan susunan piagam penggolongan hotel ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB VII TATA CARA PENGGOLONGAN KELAS HOTEL Pasal 21 (1) Untuk memperoleh Piagam Penggolongan Kelas Hotel atau Piagam

pembaruannya,

pemohon

harus

mengajukan

surat

perraohonan diatas kertas bermeterai cukup kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat; (2) Untuk Surat Perraohonan Penggolongan Kelas Hotel dilampiri dengan : a. Izin Usaha; b. Daftar Isian yang telah ditetapkan. c. Daftar Izian yang telah ditetapkan, (3) Piagam Penggolongan Kelas Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang habis masa berlakunya diwajibkan untuk mengajukan permohonan penggolongan kelas hotel kepada Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri daftar isian yang telah ditetapkan ; (4) Permohonan Piagam Penggolongan Kelas Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sudah harus diajukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulati sebelum habis masa berlakunya piagam yang lama.


10

Pasal 22

(1) Dinas Pariwisata Daerah setelah menerima permohonan dimaksud dalam pasal 21 Keputusan ini, bersama-sama dengan Dinas/ Instansi Tingkat I yang terkait serta Pemerintah Daerah Tingkat II setempat mengadakan peninjauan ke lokasi serta memberikan penilaian guna menentukan golongan kelas hotel; (2) Berdasarkan hasil peninjauan dan penelitian dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel sesuai dengan persyaratan yang berlaku ; (3) Perubahan golongan kelas hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

Pasal 23

Piagam Golongan Kelas Hotel harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca, khususnya tamu hotel.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

(1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha hotel; (2) Dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Kelompok Kerja Bidang Kepariwisataan.


11

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Setiap Pemberian Persetujuan Prinsip Membangun, Izin Usaha, Persetujuan Prinsip Perluasan dan Piagam Penggolongan Kelas Hotel dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Pengenaan retribusi Izin Usaha dan Piagam Penggolongan Kelas Hotel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi: a. Pemberian Izin Usaha Baru atau pada waktu pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 (lima) tahun sekali; b. Pembaruan piagam penggolongan kelas hotel setiap 3 (tiga) tahun sekali; (3) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Persetujuan Prinsip Membangun, Izin Usaha, Persetujuan Prinsip Perluasan dan Piagam Penggolongan Kelas Hotel yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; (4) Tanda Pendaftaran Ulang Izin Usaha dan Piagam Penggolongan Kelas Hotel dapat diberikan apabila pengusaha telah melunasi retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan untuk tahun-tahun sebelumnya; (5) Gubernur

Kepala

pembayaran

Daerah

retribusi

dapat

berdasarkan

memberikan bukti-bukti

keringanan yang

dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 26 (1) Pelaksanaan pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 25 Keputusan ini, dilakukan pada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I setempat;


12

(2) Penyerahan surat persetujuan prinsip membangun, izin usaha, persetujuan prinsip perluasan dan piagam penggolongan kelas hotel serta tanda pendaftaran ulang izin usaha dilakukan setelah pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilunasi; (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I setempat disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian izin dan penarikan

retribusi

serta

dalam

rangka

pembinaan

dan

pengawasan, pada pos masing-masing Dinas/Unit Pelaksana diberikan biaya administrasi dan operasional secara proporsional yang dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI DAN JASA PUNGUT Pasal 27 (1) Hasil Pungutan Retribusi dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Keputusan ini, secara berkala dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat dengan perimbangan sebagai berikut : a. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 50 % (lima puluh prosen); b. Pemerintah

Kabupaten/Kotamadya

Daerah

Tingkat II,

sebesar 50 % (lima puluh presen); (2) Pembagian hasil pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur, berdasarkan permintaan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;


13

(3) Berdasarkan permintaan pembagian hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah

Tingkat

I

Jawa

Timur,

menerbitkan

Surat

Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang berhak menerima retribusi dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Keputusan ini ; (4) Permintaan Pembagian Hasil Pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diajukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; (5) Pengajuan permintaan pembayaran pembagian hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dilakukan dalam bulan Oktober untuk hasil pembayaran retribusi bagian bulan April sampai dengan bulan September (Semester I) dan bulan April untuk hasil pembayaran retribusi bagian bulan Oktober sampai dengan bulan Maret (Semester II).

Pasal 28 Pembagian upah jasa pungut dilakukan dengan pe-rimbangan sebagai berikut : a. 40% (empat puluh prosen) untuk Dinas Pariwisata Daerah; b. 30% (tiga puluh prosen) untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. 30% (tiga puluh prosen) untuk Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Biro lain yang terkait.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 29 Semua Usaha Hotel yang sudah ada, dengan berlakunya Keputusan ini, harus mendaftarkan din guna mendapatkan pemutihan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang beriaku.


14

Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat yang ditunjuk. Pasal 31 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 31 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 31-07-1991 No. 439/D3


ttd. SOELARSO

15

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta ; 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 4. Sdr. Direktur

Jenderal

Pariwisata,

Departemen

Pariwisata,

Pos

dan

Telekomunikasi di Jakarta; 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya; 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur; 8. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; 9. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya; 10. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya; 11. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah, Sekretariat Wila\yah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.


16

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 439 TAHUN 1991

Recommend Documents