GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 1997 TENTANG BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN GERBANGKERTOSUSILA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa Wilayah GERBANGKERTOSUSILA merupakan salah satu satuan wilayah pembangunan di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang terdiri dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Surabaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidorjo dan Lamongan ; b. bahwa
sebagai
satuan
wilayah
pembangunan
GERBANGKERTASUSILA perlu diserasikan dan diselaraskan pertumbuhan dan perkembangannya serta dipadukan kegiatan pembangunannya sehingga dapat dicapai efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dan masing-masing Daerah Tingkat II dan tercapainya optimalisasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa
untuk
meningkatkan
keterpaduan
perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Wilayah GERBANGKERTASUSILA,
perlu
diadakan
kerjasama
antar
Daerah;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada point a. b danc diatas, perlu dibentuk Badan Kerjasama Pembangiman GERBANGKERTASUSILA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ; 4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982.
MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 1993 Nomor 114/4538/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Kerjasama Antara Daerah ; 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 1996 Nomor 193/722/BANGDA Kerjasama
perihal
pembentukan
Pembangunan
Badan
Wilayah
Sekretariat Metropolitan
GERBANGKERTASUSILA; 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1996 Nomor 650/856/BANGDA
tentang
Pembentukan
Badan
Sekretariat
(Lembaga Non Struktural) Kerjasama Pembangunan Perkotaan Antar Daerah Tingkat II di Wilayah Metropolitan.
MEMUTUS KAN MENETAPKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
BADAN
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
GERBANGKERTOSUSILA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Pasal 1 Dengan Keputusan ini, dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan GERBANGKERTOSUSILA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pasal 2 (1) Badan Kerjasama dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah badan non struktural dan merupakan suatu wadah kerjasama pembangunan
antar
Pemerintah
Daerah
di
Wilayah
GERBANGKERTOSUSILA, yang membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan di kawasan GERBANGKERTOSUSILA : (2) Badan Kerjasama tersebut pada ayat (1) pasal ini berfungsi sebagai penggagas dan penyelaras dan berbagai kegiatan pembangunan di Wilayah GERBANGKERTOSUSILA ; (3) Badan Kerjasama tersebut pada ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pasal 3 Badan Kerjasama dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas
pokok
menyelenggarakan
usaha peningkatan kerjasama
pembangunan di wilayah GERBANGKERTOSUSILA sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.
Pasal 4 (1) Badan Kerjasama dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, terdiri dari : a. Badan Kerjasama Inti; b. Kelompok-Kelompok Kerjasama ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
(2) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Badan Kerjasama di bantu oleh sebuah Sekretariat.
Pasal 5 (1) Badan Kerjasama ini dimaksud pada huruf a ayat (1) pasal 4 Keputusan ini, mempunyai tugas: a. Menyusun dan tnerumuskan langkah dan kegiatan kerjasama pembangunan
antar
Daerah
Tingkat
II
di
Wilayah
GERBANGKERTOSUSILA sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemenntah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Berupaya menyerasikan kegiatan-kegiatan pembangunan di Wilayah perbatasan antar Daerah Tingkat II di kawasan GERBANGKERTOSUSILA
sesuai
dengan
kebijaksanaan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. (2) Susunan keanggotaan Badan Kerjasama Inti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tersebut dalam huruf A Lampiran Keputusan ini.
Pasal 6 (1) Kelompok Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal 4 Keputusan ini, mempunyai tugas : a. Memberikan mengenai
pemikiran-pemikiran masalah-masalah
atau
tertentu
saran-saran yang
teknis
memerlukan
pemecahan bersama; b. Mengelola kerjasama lintas Daerah dan lintas sektoral serta lintas bidang pada masalah-masalah tertentu; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Kerjasama Inti; (2) Kelompok Kerjasama tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Kelompok Kerjasama Bidang Ekonomi; b. Kelompok Kerjasama Bidang Fisik Sarana dan Prasarana; c. Kelompok Kerjasama Bidang Sosial Budaya ; (3) Masing-masing kelompok kerjasama dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
merupakan
koordinasi
kegiatan
program-program
yang
keanggotaannya terdiri dari berbagai Instansi dan unsur yang terkait.
Pasal 7
Kelompok Kerjasama dimaksud pada huruf a ayat (2) pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji, mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian, mencakup
kegiatan
pengumpulan
data,
analisis,
pemantauan,
evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka kerjasama pembangunan bidang ekonomi.
Pasal 8
Kelompok Kerjasama dimaksud pada huruf b ayat (2) pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji, mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian, mencakup
kegiatan
pengumpulan
data,
analisis,
pemantauan,
evaluasi, penyusunan laporan dan pemberi-an saran dalam rangka kerjasama pembangunan bidang fisik, sarana dan prasarana.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 9 (1) Kelompok Kerjasama dimaksud pada huruf c ayat (2) pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji, mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan program, peelaksanaan serta pengendalian, mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka kerjasama pembangunan bidang sosial budaya; (2) Susunan keanggotaan kelompok kerjasama dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Keputusan ini, sebagaimana tersebut dalam huruf B Lampiran Keputusan ini.
Pasal 10 (1) Sekretariat dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan ini, berada pada Biro Bina Otonomi Daerah, Sekretariat I Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam huruf C Lampiran Keputusan ini; (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai j tugas : a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk keberhasilan tugas
dan
rungsi
Badan
Kerjasama
Pembangunan
GERBANGKERTOSUSILA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam bidang administrasi, penyediaan dana dan sarana yang diperlukan; c. Mengkoordinasikan Propinsi
Daerah
penyusunan
perumusan Tingkat
program
I
kebijaksanaan
Jawa
terpadu
Timur
Pemerintah
dalam
rangka
pembangunan wilayah
GERBANGKERTOSUSILA; d. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dari Daerah/Instansi terkait untuk keperluan perencanaan operasional terpadu, pengendalian evaluasi dan laporan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
e. Menyusun
laporan-laporan
pelaksanaan
tugas
secara
Badan
berkala
Kerjasama
mengenai
Pembangunan
GERBANGKERTOSUSILA.
Pasal 11 (1) Badan
Kerjasama
dimaksud
dalam
pasal
1
Keputusan
mengadakan rapat-rapat untuk membahas perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian operasional pembangunan secara terpadu di wilayah GERBANGKERTA SUSILA, sehingga diperoleh adanya keserasian serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan
Instansi
yang
terkait
di
Wilayah
GERBANGKERTASUSILA; (2) Rapat-rapat dimaksud pada ayat (1) pasal mi adalah rapat koordinasi secara lengkap diadakan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan ; (3) Apabila dipandang perlu dalam keadaan tertentu Ketua dapat mengundang rapat baik dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 12 Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Kerjasama Pembangunan GERBANGKERTOSUSILA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat
mengadakan
konsultasi
dengan
Instansi
lain
dan
mengikutsertakan organisasi masyarakat maupun pihak swasta.
Pasal 13 Biaya
pelaksanaan
tugas
Badan
Kerjasama
Pembangunan
GERBANGKERTOSUSILA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi
tanggung
jawab
masing-masing
Instansi/Daerah
yang
menangani sesuai dengan fungsinya untuk biaya koordinasi serat operasional menjadi beban APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Pasal 2P.0.19.1.02.002). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
Pasal 14 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Surabaya
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 16
Mei 1997
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 16 MEI 1997 NOMOR
:
58 TAHUN 1997
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN GERBANGKERTOSUSILA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR A. SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KERJASAMA INTI
NO.
JABATAN DALAM BADAN
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
KERJASAMA INTI 1
2
1. a. Ketua Umum
3 Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Bidang Ekonomi dan Pembangunan)
b. Wakil Ketua
Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Sekretaris
Asisten
Ketataprajaan,
Sekretaris
Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Timur 3. Anggota – anggota :
a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto d. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto e. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya f. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo g. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
B. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJASAMA
NO. JABATAN DALAM KELOMPOK
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
KERJASAMA 1
2
1. KELOMPOK
KERJA
3 SAMA
BIDANG EKONOMI a. Koordinator
Kepala
Biro
Bina
Perekonomian,
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Anggota – anggota
1) Unsur
Bidang
Ekonomi,
BAPPEDA
Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur 2) Unsur Kantor Wilayah Departemen Perindustnan Propinsi Jawa Timur 3) Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 4) Unsur Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur 5) Unsur Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 6) Unsur
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 7) Unsur Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 2. KELOMPOK
KERJA
SAMA
BIDANG FISIK SARANA DAN PRASARANA a. Koordinator
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. Anggota – anggota
1) Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
1
2
3 2) Unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 3) Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 4) Unsur Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 5) Unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur 6) Unsur Biro Bina Lingkungan Hidup, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur 7) Unsur Biro Hukum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur 8) Unsur Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur 9) Unsur Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Timur 10)Unsur Perusahaan Listrik Negara Jawa Timur 11)Unsur Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
3. KELOMPOK
KERJA
SAMA
BIDANG SOSIAL BUDAYA a. Koordinator
Kepala Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. Anggota – anggota
1) Unsur Bidang Sosial Budaya, BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 2) Unsur Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
1
2
3 3) Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 4) Unsur Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur 5) Unsur Dinas Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 6) Unsur
Kantor
Wilayah
Departemen
Agama
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 7) Unsur Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 8) Unsur Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
C. SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SEKRETARIAT
NO. JABATAN DALAM BADAN
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
SEKRETARIAT 1
2
1. Kepala Sekretariat
3 Kepala
Biro
Bina
Otonomi
Daerah,
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur 2. Anggota – anggota :
a. Kepala Bagian Pemerintahan Kota, Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur c. Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Kota, Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur d. Unsur
Biro
Hukum,
Sekretariat
Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Timur e. Unsur ITS f. Unsur UNAIR g. Unsur BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur h. Unsur
Biro
Bina
Otonomi
Daerah,
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua BAPPENAS di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 9. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. 10. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
