GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 154 TAHUN 1980 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT DAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT SISTIM KERJA SAMA (ISKARA JASA) MUSIM TANAM 1980/1981 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam usaha meningkatkan produksi serat karung rakyat dalam negeri dan mengurangi import kebutuhan serat karung, disamping untuk meningkatkan pendapatan petani, sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 3 Mei 1980 Nomor 296/Kpts/Um/5/1980 tentang Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam 1980/1981 dipandang perlu untuk melaksanakan Intensifikasi Serat Karung Rakyat di Jawa Timur, yang lokasi pengembangannya diarahkan kelahan tanah kering dan sawah selama tidak mengganggu Program pangan dan Tebu Rakyat Intensifikasi ( TRI).
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 ; 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 296/Kpts/ Um/5/1980.
MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1980. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT DAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT SISTIM KERJA SAMA (ISKARA JASA), MUSIM TANAM 1980/ 1981.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
Pasal 1 Dalam usaha meningkatkan produksi serat karung rakyat serta untuk meningkatkan pendapatan petani, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat dan Intensifikasi Serat Karung Rakyat Sistim Kerja Sama (Iskara Jasa) Musim Tanam 1980/1981 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini. Pasal 2 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi, Jember, Lumajang, Blitar, Kediri, Jombang, Situbondo, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Malang selaku Ketua Satuan Pelaksanaan Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II ditugaskan untuk melaksanakan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat dan Intensifikasi serat Karung Rakyat Kerja Sama Musim Tanam 1980/1981 sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 Keputusan ini. Pasal 3 Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Nganjuk, Ngawi, Gtesik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro selaku Ketua Badan Pelaksanaan Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II ditugaskan untuk melaksanakan Program Percobaan Intensifikasi Serat Karung Rakyat. Pasal 4 Membebankan biaya koordinasi dan pembinaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat pada Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dan biaya untuk bimbingan teknis dari Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta P.T. Perkebunan XVII (Persero). Pasal 5 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 22 Juli 1980 Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 22-07-1980 No. 184/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
ttd M. SOEGIONO NIP. 010060575
2
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 22 Juli 1980 NOMOR : 154 Tahun 1980 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT DAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT SISTIM KERJA SAMA (ISKARA JASA) MUSIM TANAM 1980/1981 BAB I KEBIJAKSANAAN UMUM Pasal 1 (1) Program intensifikasi Serat Karung Rakyat yang dalam Keputusan ini selanjutnya disebut ISKARA, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi perkesatuan luas dan kwalitas serta membuka lapangan kerja, dan sekaligus mengurangi ketergantungan akan impor menuju kepada swasembada dan ekspor serat karung ; (2) Program Iskara untuk musim tanam tahun 1980/1981 terdiri dari : a. ISKARA, islah Iskara yang diusahakan oleh petani pemilik dan atau pemegang hak atas tanah, dengan ketentuan bahwa petani peserta Iskara mengusahakan tanamannya atas resiko sendiri ; b. ISKARA JASA, ialah bentuk peralihan menuju Iskara sepenuhnya guna memantapkan kemampuan para petani dalam melakukan dan mengorganisir penanaman serat karung pada tanahnya sendiri, yang pengelolaannya dilakukan oleh P.T. Perkebunan XVII (Persero) ; (3) Lokasi pengembangan ISKARA pada sebaran areal tanah tegalan dan sawah yang tidak mengganggu program pengadaan pangan dan program Tebu Rakyat Intensifikasi ( TRI) ; (4) Tanah-tanah yang kurang produktif berdasarkan hasil-hasil Demplot (Demonstrasi plot) tidak diikut sertakan dalam program ISKARA. BAB II ISKARA Pasal 2 (1) Program ISKARA musim tanam tahun 1980/1981 di Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Banyuwangi Jember Lumajang Blitar Kediri Jombang Probolinggo Pasuruan Malang Mojokerto Situbondo Jumlah seluruhnya
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas Seluas
330 ha 100 ha 550 ha 100 ha 400 ha 300 ha 100 ha 100 ha 100 ha 370 ha 50 ha 2.500 ha 1
Pasal
3
Yang dapat diikut sertakan dalam program ISKARA adalah : a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman serat karung pada tanah miliknya sendiri ; b. Penggarap yang diberi kuasa oleh Pemilik tanah yang diusahakannya, dengan ketentuan luas tanah garapannya, termasuk tanah miliknya sendiri tidak Iebih dari 2 (dua) hektar (ha); c. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan serat karung. BAB III ISKARA JASA Pasal 4 Intensifikasi Serat Karung Rakyat Kerja Sama, yang selanjutnya disebut ISKARA JASA, di daerah-daerah dimana petaninya belum cukup berpengalaman dalam menangani sendiri usaha penanaman serat karung sehingga mereka tidak atau belum bersedia mengusahakan sendiri tanaman serat karungnya, di daerah tersebut diselenggarakan melalui hubungan kerja sama antara petani dan pengelola, dalam hal ini P.T. Perkebunan XVII (Persero). Pasal 5 Program ISKARA JASA, di Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II : a. Banyuwangi Seluas 500 ha b. Lumajang Seluas 1.295 ha c. Jember Seluas 100 ha d. Situbondo Seluas 175 ha e. Jombang Seluas 500 ha f. Mojokerto Seluas 480 ha g. Kediri Seluas 200 ha h. Blitar Seluas 100 ha Jumlah
3.350 ha Pasal
6
(1) Pola kerja sama antara petani dan P.T. Perkebunan XVII (Persero) dalam pelaksanaan ISKARA JASA diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Para petani pemilik tanah sawah dari lokasi penanaman serat karung rakyat yang direncanakan secara musyawarah dan terbuka menyatakan bahwa mereka belum mampu mengusahakan sendiri penanaman serat karung pada tanah miliknya dan bahwa mereka bersedia bekerja sama dengan P.T. Perkebunan XVII (Persero) ; b. Perjanjian tertulis pelaksanaan Iskara Jasa dilaksanakan langsung antara petani atau kelompok dengan P.T. Perkebunan XVII (persero) dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat. c. Petani menyerahkan tanah (sawah) miliknya kepada P.T. Perkebunan XVII untuk ditanami tanaman serat karung selama satu musim tanam. d. Beaya-beaya yang timbul dalam hal kerja sama ini sepenuhnya menjadi tanggungan P.T. Perkebunan XVII (Persero). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
(2) Dalam ISKARA JASA petani-petani pemilik tanah supayaikut aktif mengikuti/ mempelajari cara membudi dayakan tanaman serat pada tanahnya dan pihak P.T. Perkebunan XVII (Persero) memberikan bimbingan teknis pengelolaan secara langsung. BAB IV SARANA-PRODUKSI Pasal 7 (1) Pengadaan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida sampai di gudang pengelola (P.T. Perkebunan XVII) dilaksanakan oleh P.T. Pertani dan penyalurannya sampai di tempat kelompok tani dilaksanakan oleh P.T. Perkebunan XVII (Persero). (2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dari lini IV sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, kepada petani peserta ISKARA dilaksanakan oleh P.T. Perkebunan (Persero) sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan antara Dinas Perkebunan setempat dengan P.T. Perkebunan XVJI, dalam hal KUD sudah mampu penyalurannya dilakukan KUD ; (3) Pengadaan dan penyaluran benih, sprayer untuk melayani program ISKARA dilaksanakan oleh P.T. Perkebunan XVII ; (4) Sarana produksi yang dipergunakan dalam pengelolaan program ISKARA adalah : a. Benih unggul b. Pupuk Z.A. c. Pupuk Urea d. Pupuk TSP dan e. AZODRIN 15 WSC Pengawasan atas mutu sarana produksi untuk program ISKARA dilakukan oleh Dinas Perkebunan setempat; (5) Harga pupuk, pestisida dan bibit unggul sampai ke petani untuk musim tanam 1980/1981 ditetapkan sebagai berikut: a. Benih unggul Sebesar 450,00 setiap kilogram b. Pupuk ZA Sebesar 65,00 setiap kilogram Pupuk Urea Sebesar 70,00 setiap kilogram c. Pupuk TSP Sebesar 70,00 setiap kilogram d. AZODRIN 15 WSC Sebesar 1.230,00 setiap kilogram
BAB PERKREDITAN Pasal 8 (1) Bank Bumi Daya memberikan kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) kepada petani peserta Program ISKARA yang dikelola oleh P.T. Perkebunan XVII (Persero) berupa paket sarana produksi yang terdiri dari benih, pupuk, pestisida dan beaya kerja, sesuai dengan perincian seperti tercantum pada lampiran II Keputusan ini ; (2) Penyaluran kredit Bank Bumi Daya kepada petani peserta program Iskara dilaksanakan secara bertahap oleh P.T. Perkebunan XVII sesuai dengan kegiatan pekerjaan di lapangan ; (3) Pengembalian kredit seperti pada ayat (1), dilakukan pada saat petani menerima pembayaran hasil penjualan serat karung, yang jumlahnya sama dengan besarnya paket kredit ditambah bunga 1% per bulan maksimum 8 bulan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
(4) Kegagalan panen sebagai akibat dari bencana alam atau gangguan lain diluar kemampuan petani peserta program Iskara yang dinyatakan dalam berita acara dan disahkan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II setempat dan pengembalian pinjaman ditunda sampai panenan serat Karung berikutnya secara angsuran tanpa dibebani bunga. BAB VI ORGANISASI DAN TATAKERJA Pasal 9 (1) Untuk menjamin pengolahan usaha tani program Iskara yang bermutu serta tinggi produktifitasnya, maka petani peserta program Iskara perlu dikelompokkan dalam suatu kelompok hamparan dengan luas 10 Ha sampai dengan 15 Ha yang dalam hal pelaksanaannya menggunakan kelompok tani hamparan yang sudah ada. (2) Masing-masing kelompok hamparan dipimpin oleh seorang Ketua kelompok yang dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok tersebut dengan persetujuan Satuan Pelaksana Bimas setempat. (3) Bimbingan teknis operasional kelompok hamparan untuk penanaman dan pemeliharaan serat karung dilakukan oleh Cabang/Wilayah Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat dan dibantu oleh P.T. Perkebunan XVII dalam Koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Daerah Tingkat II. (4) Untuk memantapkan program ISKARA kegiatan-kegiatan antara pihak-pihak yang bersangkutan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian (kontrak) antara pihak P.T. Perkebunan XVII/Bank Bumi Daya dengan petani peserta ISKARA yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat setempat. (5) Pada saat akan dimulainya program ISKARA, Koperasi Unit Desa setempat rnengkoordinir petani peserta program ISKARA bersama Ketua Kelompok serta ikut menyalurkan sarana produksi dari pihak P.T. Perkebunan XVII kepada petani. (6) Khusus pengelompokan program ISKARA JASA diatur tersendiri oleh pengelola (P.T. Perkebunan XVII). BAB VII PEMASARAN HASIL SERAT Pasal 10 (1) Petani peserta program ISKARA diwajibkan menjual hasil seratnya kepada P.T. Perkebunan XVII (persero) ; (2) P.T. Perkebunan XVII wajib membeli secara tunai dari seluruh hasil produksi serat karung hsil petani peserta ISKARA ; (3) Petani peserta program ISKARA menerima pembayaran hasil seratnya setelah dipotong jumlah kreditnya secara tunai dan dilaksanakan di tingkat kelompok petani ; (4) Pembelian serat karung rakyat di kelompok tani peserta program ISKARA ditetapkan sebagai berikut : (a) Rosella (US) Kualitas A = Rp. 210,00/Kg. Kualitas B = Rp. 190,00/Kg. Kualitas C = Rp. 160,00/Kg. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
(b) Kenaf (HC) Kualitas A Kualitas B Kualitas C
= = =
Rp. 220,00/Kg Rp. 200,00/Kg. Rp. 165,00/Kg.
(5) Kriteria kualitas ditetapkan sebagai berikut : Kualitas A warna putih, mengkilat, bebas dari akar/kulit kotoran dan panjang serat minimal 150 cm ; Kualitas B warna kecoklat-coklatan, mengkilat bebas dari akar/kulit kotoran dan panjang serat minimal 125 cm ; Kualitas C warna coklat/gelap, berakar, kliko dan kotoran minimal 7% panjang serat minimal 100 cm ; (6) Standard ditetapkan : a. Kebasahan serat 13%, apabila kebasahan lebih dari 13% dikenakan rafaksi sesuai dengan tingkat kebasahannya dan maksimum kebasahan diterima 16%. b. Serat yang ada akarnya dikenakan rafaksi maksimum sebesar 3%. c. Serat berkulit/kliko dikenakan rafaksi maksimum sebesar 5%. d. Apabila karena sesuatu hal menurut perhitungan melampaui diatas, petani wajib memperbaiki mutu seratnya kembali ; Contoh kualitas Rosella dan kenaf sesuai ketentuan tersebut 4,5 dan 6 tersebut diatas ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. (7) Petani tidak dibenarkan menjual serat karungnya kepada pihak sepengetahuan/seijin P.T. Perkebunan XVII (Persero). Pasal 11 (1) Perhitungan bagi hasil dari ISKARA JASA ditetapkan sebagai berikut: a. Rosella (HS) bagian petani minimal 10 kwintal/ha b. Kenaf (HC) bagian petani minimal 7,5 kwintal/ha ; (2) Petani peserta ISKARA JASA setelah penyerahan tanahnya menerima uang muka sebagai hasil minimal sebagai berikut : a. Untuk tanaman serat Rosella (HS), penyerahan tanah pada bulan ; 1. Agustus sebesar Rp. 177.000,00/ha 2. J u L i sebesar Rp. 196.000,00/ha 3. J u n i sebesar Rp. 215.000,00/ha 4. M e i sebesar Rp. 234.000,00/ha. b. Untuk tanaman serat kenaf (HC) sebesar Rp. 135.000,00/ha ; (3) Pada akhir panen akan diperhitungkan hasil serat karung di tanah milik petani peserta ISKARA JASA, dengan sistim bagi hasil 50% untuk petani, 50% untuk pengelola (P.T. Perkebunan XVII). Perhitungan tersebut baik kualitas dan kuantitasnya didasarkan pada rata-rata hasil kelompok ; (4) Serat hasil bagian petani yang menjadi peserta program ISKARA JASA dibeli P.T. Perkebunan XVII dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 3 Mei 1980 Nomor 296/Kpts/Um/5/1980. Penerimaan petani akan diperhitungkan dengan uang bagi hasil minimal yang telah diterimanya. Bagi petani yang menerima kurang dari hasil minimal tidak perlu mengembalikan uangnya sedangkan apabila melebihi dari hasil minimal merupakan tambahan hasil bagi petani ; (5) Beaya administrasi desa sebesar 11/2% dan administrasi Kecamatan sebesar ½% dari pembayaran hanil bagian petani minimal sepenuhnya menjadi tanggungan P.T. Perkebunan XVII.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
Pasal 12 Tidak diperkenankan mengadakan pungutan dalam bentuk apapun terhadap harga serat karung seperti tersebut dalam pasal 10 ayat 4, dan pasal 11 ayat 4 dan 5.
BAB VIII PENYULUHAN Pasal 13 (1) Untuk berhasilnya program ISKARA, kegiatan bimbingan diarahkan guna menumbuhkan motivasi di kalangan keluarga tani, baik yang berlatar belakang ekonomis maupun sosial sehingga mereka bersedia mengusahakan penanaman serat karung diatas tanah milik sendiri ; (2) Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengusahakan tanaman serat karung dengan Produktivitas dan efisiensi yang tinggi, dilakukan oleh Penyuluh Pertanian ; (3) Kegiatan langsung di lapangan berupa bimbingan teknis sehari-hari dilakukan oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat, bekerjasama dengan petugas-petugas dari P.T. Perkebunan XVII. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) Biaya-biaya eksploitasi tanaman sampai serat terkumpul di tempat kelompok tani dan dibeli loko diatas truck menjadi tanggungan petani ; (2) Beaya-beaya untuk bimbingan, pengawasan teknis sepanjang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perkebunan Daerah dibebankan pada Anggaran Dinas Perkebunan Daerah setempat ; (3) Imbalan jasa Ketua Kelompok dibebankan pada P.T. Perkebunan XVII. BAB X PEN UTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 22-07-1980 No. 184/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 22 Juli 1980 NOMOR : 154 Tahun 1980 DAFTAR BESARNYA PAKET KREDIT INTENSIFIKAS1 SERAT KARUNG RAKYAT No. 1.
Ribit Scrat
Kebutuhan Per Ha 15 kg
2.
Pupuk : a. ZA b. T S P
300 kg 100 kg
65,70,-
19.500,7.000,-
Pestisida Azodrin 15 WSC
1,5 liter
1.230,-
1.476,-
Biaya pekerjaan a. Pemeliharaan b. Tebang
__ __
__ __
15.000,20.000,-
—
—
69.726,-
3.
4.
Nama Bahan
Jumlah
Harga Satuan (Kp) 450,-
Jumlah Harga (Rp) 6.750,-
Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 22-07-1980 No. 184/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
