GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 234 TAHUN 1980 TENTANG JALUR BIOSKOP UNTUK PEREDARAN DAN PEMUTARAN FILM NASIONAL DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban peredaran film nasional serta guna melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/KEP/MENPEN 1975, Nomor 88A Tahun 1975, Nomor 096a/U/1975 tentang wajib edar dan wajib putar film nasional serta penertiban reklame film, maka dipandang perlu menetapkan jalur bioskop untuk peredaran dan pemutaran film nasional di Jawa Timur, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor l/Pnps/1964 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 ;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 42/KEP/MENPEN/1971 ;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 43/KEP/MENPEN/1971 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 69/KEP/MENPEN/1973.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG JALUR BIOSKOP UNTUK PEREDARAN DAN PEMUTARAN FILM NASIONAL DI JAWA TIMUR.
Pasal 1
Semua bioskop di Jawa Timur wajib melaksanakan ketentuan wajib putar film nasional berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/KEP/MENPEN 1975, Nomor 88A Tahun 1975 dan Nomor 096a/U/1975, dengan memperhatikan jalur yang ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini.
Pasal
2
Jalur bioskop untuk peredaran dan pemutaran film nasional di Jawa Timur ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jenis film dan tanggal wajib putar pada tiap jalur ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan Terbatas Peredaran Film Indonesia (PT PERFIN) Cabang Jawa Timur, Koordinator tiap jalur, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Insonedia (GPBSI) Cabang Jawa Timur serta diketahui oleh dan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Badan Pembinaan Film Daerah (BAPFIDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
b. Film hanya diedarkan oleh/atau melalui PT PERFIN Cabang Jawa Timur berdasarkan urutan tanggal pendaftaran dari Pemilik/ Kuasa Pemilik Film kepada PT PERFIN Cabang Jawa Timur dan telah mendapat ijin edar atas nama PT PERFIN dari Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
c. Apabila terdapat kesepakatan bersama antara Pengusaha Bioskop dengan Pemilik/ Kuasa Pemilik Film diperkenankan pelaksanaan pemutaran yang menyimpang dari ketentuan huruf b tersebut dimuka selama hal tersebut tidak mengganggu wajib putar dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dan pelaksanaannya diatur oleh PT PERFIN Cabang Jawa Timur ;
d. Tiap pemutaran film nasional di bioskop harus berdasarkan kepada "buku catatan" (booking notice) yang dikeluarkan oleh PT PERFIN Cabang Jawa Timur.
Pasal
3
(1) Harga Tanda Masuk (HTM) pemutaran film nasional menurut ketentuan tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II ;
(2) HTM dimaksud pada ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pengusaha Bioskop/ GPBSI Cabang Jawa Timur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Penerangan setempat ;
(3) HTM khusus hanya dibenarkan apabila ada kesepakatan bersama secara tertulis antara Pengusaha Bioskop dengan PT PERFIN yang dilampirkan pada permohonan penetapan HTM kepada Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Kantor Departemen Penerangan setempat.
Pasal 4
(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1981 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
(2) Semua ketentuan yang beilaku di Daerah Tingkat II yang menyimpang dari ketentuan dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku ; (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 24 Desember 1980 Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 24-09-1990 No. 515/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 24 DESEMBER 1980 NOMOR : 234 TAHUN 1980 DAFTAR JALUR BIOSKOP UNTUK PEREDARAN DAN PEMUTARAN FILM NASIONAL DI JAWA TIMUR
No. 1 1.
KOTA 2 SURABAYA
BIOSKOP JALUR 3 Kelompok I, a. SURABAYA b. R I A c. NEW INDRA d. SURABAYA DRIVE IN e. KING Kelompok II a. BIMA b. QUEEN Kelompok III a. DANA b. THR Kelompok IV a. MEGAHRIA b. SUZANA
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
MALANG
KEDIRI MADIUN JEMBER PASURUAN MOJOKERTO LUMAJANG PROBOLINGGO BATU LAWANG PANDAAN BLIT AR TULUNGAGUNG NGANJUK PONOROGO
Kelompok I RIA Kelompok II MULYA JAYA MADIUN SAMPURNA KUSUMA R ATNA ASIA GARUDA BATU LAWANG SRIKANDI IR AMA MOROSENENG MUSTIKA PRIS
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
A
a. b. c. d.
JALUR B
JALUR C
4
5
MITRA PRESIDENT STAR JAYA
a. b. c. d.
WIJAYA ARJUNA AURORA INTERNASIONAL
e. GITA f. INTAN
e. ULTRA f. ATUM
a. IRAMA b. NUSANTARA
a. GARUDA b. ISTANA
a. KUSUMA a. PURNAMA b. SURYA BARU b. CHANDRA c. BAYU a. DARMO a. SATRYA b. M U L Y 0 b. KALISOSOK. c. CANTIK d. BAHARI JAYA MERDEKA
MALANG.
AGUNG GARUDA ARJUNA RIA HIMALAYA INDR A JELITA GUNTUR SENISONO SARI SEKARI DIPAYANA ISTAN A PERDANA GARUDA
MUTIARA SENTRAL L AWU KUSUMA KUMALA GARUDA — — — — — — — — —
1
1 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
2 MAGETAN BANYUWANGI BONDOWOSO SIDOARJO SITUBONDO JOMBANG GRESIK BOJONEGOR TUB AN PAMEKASAN SUMENEP
3 MAGETAN SUSAN PRESIDEN MAHKOTA NIRWAN BASUKI HARTATI OKE PUSAKA IRAM JAYA
4
5
MURNI IRAMA GUNTUR DELTA SITUBONDO RIA ANDIKA SUROKO TUBAN JAYA ANGKASA
— — — — — — — — — — —
Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Wakil Gubernur Kepala Daerah DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 24-09-1990 No. 515/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
