GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 173 TAHUN 1980 TENTANG PENYELENGGARAAN BEBERAPA LATIHAN, KURSUS DAN TEMU KARYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBINAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa guna menyempurnakan dan meningkatkan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta untuk mengadakan pembinaan terus menerus kepada pengurus LKMD dan ibu-ibu rumah tangga dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka perlu menyelenggarakan Pusat Latihan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Latihan Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kursus PKK, Latihan Petugas Lapangan, Temu Karya LKMD dan Latihan Sociodrama di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1980 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1980. MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Juni 1980 Nomor DJ.258/PD/VI/1980.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN BEBERAPA LATIHAN, KURSUS DAN TEMU KARYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBINAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DI JAWA TIMUR. Pasal 1 Guna mengusahakan penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembagaan Masyarakat Desa (LKMD) serta untuk mengadakan pembinaan yang terus menerus pada pengurusnya (LKMD) dan ibuibu rumah tangga, dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), diselenggarakan : a. Pusat Latihan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (PLLKMD). b. Latihan Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamata tempat pelaksanaan Proyek Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ; c. Kursus PKK di Desa tempat pelaksanaan Proyek Program P2WKSS ; d. Latihan Petugas Lapangan ; e. Temu Karya LKMD di Daerah Tingkat II; f. Latihan Sociodrama di Jawa Timur, yang diikuti oleh Pengurus LKMD, Pengurus PKK di Kecamatan tempat pelaksanaan Proyek Program P2WKSS dan ibu-ibu rumah tangga di Desa tempat pel Proyek Program P2WKSS. Pasal
2
(1) Penyelenggaraan latihan-latihan dan kursus dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini diatur sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Pusat Latihan LKMD, yang diikuti 30 (tiga puluh pengurus LKMD selama 8 hari dilakukan secara selektif dan diutamakan pada lokasi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) atau persi dalam 29 Daerah Tingkat II di Jawa Timur, dengan ketentuan : 1. dalam bulan Juli sampai September 1980 di Kotamadya Daerah Tingkkat II Malang, Madiun dan Pasuruan serta Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Bojonegoro, Ngawi, Kediri, Nganjuk, Bondowoso dan Banyu Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
2. dalam bulan Oktober sampai Desember 1980 di Kotamadya Tingkat II Surabaya serta Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Lamongan, Pacitan, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Pamekasan, Bangkalan dan Situbondo ;
3. dalam bulan Januari sampai Maret 1981 di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan Probolinggi serta Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Trenggalek, Sampang dan Sumenep.
b. Penyelenggaraan Latihan Pengurus dan Kursus PKK dilaksanakan 6 (enam) hari di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jawa Timur dengan peserta dari Kecamatan tempat pelaksanaan Program P2WKSS berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Til Jawa Timur tanggal 2 Januari 1980 Nomor 2 Tahun 1980 yang meliputi peserta sebanyak 15 orang pengurus PKK yang terdiri dari :
1.
5 Orang Pengurus PKK di Kecamatan Proyek Program P2WKSS dan,
2. masing-masing 5 Orang pengurus PKK dan 2 Desa Proyek Program P2WKSS ;
c. Penyelenggaraan Kursus PKK di setiap Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur dilaksanakan di 4 (empat) Desa tempat pelaksa-naan Proyek Program P2WKSS berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Januari 1980 Nomor 2 Tahun 1980 dan setiap desa Proyek Program P2WKSS menyelenggarakan 2 (dua) kali Kursus PKK, yang setiap kali kursus PKK diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dengan,
1. diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang ibu-ibu rumah tangga ;
2. sebanyak 8 kali kursus, setiap kali kursus mengambil waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) jam dalam 1 (satu) minggu ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
(2) Susunan mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran di Pusat Latihan LKMD, Pengurus PKK dan Kursus PKK dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
(3) Penyelenggaraan Temu Karya LKMD di Daerah Tingkat II, Latihan Petugas Lapangan dan Latihan Sociodrama dilaksanakan dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pasal 3
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Daerah Tingkat II sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan ini mempunyai tugasuntuk :
1. memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk, pengarahan dan bantuan fasilitas terhadap penyelenggaraan latihan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ;
2. menunjuk Kepala Kantor Pembangunan Desa setempat sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Latihan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini yang dibantu oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II setempat ;
3. menginstruksikan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Latihan dimaksud pada angka 3 pasal ini untuk melaporkan penyelenggaraan latihan dimaksud dan mengirimkan salinan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I, daftar panitia, daftar pengajar, daftar peserta, foto dokumentasi dan lain-lain kepada Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah latihan/ kursus selesai dengan sistimatika laporan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
Pasal 4
Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai tugas untuk :
1. bertanggung jawab atas terselenggaranya latihan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ;
2. melaporkan secara keseluruhan hasil penyelenggaraan latihanlatihan terseb kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri. Pasal 5
Pemimpin Proyek Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMI pada Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur bertangung jawab atas penyelenggaraan tehnis administrasi penyelenggaraan latihan dimaksud pasal 1 Keputusan ini.
Pasal 6
Biaya penyelenggaraan Pusat Latihan LKMD, Latihan Pengurus PKK, Kursu PKK, Latihan Petugas Lapangan, Temu Karya LKMD dan Latihan Sociodrama dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dibebankan kepada :
a. penyediaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarai 1980/1981 Kode Proyek : 07.1.01.142548.10.05.05 dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timu Tahun Anggaran 1980/1981 pasal 2P.2.1.06.141 K. 001 X.
Pasal 7
(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 18 Agustus 1980 Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 18-08-1980 No. 207/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 18 Agustus 1980 NOMOR :173 Tahun 1980 DAFTAR MATA PELAJARAN DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PUSAT LATIHAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) DAN LATIHAN PENGURUS/KURSUS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) A. UNTUK PUSAT LATIHAN LKMD :
NO. I.
JAM PELAJARAN
DAFTAR MATA PELAJARAN Pengetahuan Dasar, 1. Pancasila 2. Pembinaan Mental/Agama 3. Pokok-pokok Pengertian tentang Lembaga Masyarakat Desa 4. Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Desa
3 Jam 2 Jam 3 Jam 2 Jam
II.
III.
Pengetahuan Pokok, 1. Tehnik Penelitian Desa, 2. Tehnik Perencanaan khususnya diarahkan untuk perencanaan bantuan pembangunan Desa. 3. Tehnik Pelaksanaan/Koordinasi 4. Tehnik Supervisi, Evaluasi dan Laporan Ketrampilan, 1. Perbaikan Gizi Keluarga 2. Pertanian 3. Keluarga Berencana/Kependudukan 4. Kesehatan Masyarakat 5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) 6. Perumahan Sehat Gotong Royong 7. BUUD / KUD 8. Kerajinan Rakyat/Ketrampilan Khusus yang dimaksud ialah ketrampilan yang diperlukan oleh masyarakat setempat dapat menggali potensi yang ada di Daerahnya 9. Kursus Pengetahuan Dasar (KPD) khususnya Program Pemberantasan Buta Huruf
2 Jam 3 Jam 2 Jam 2 Jam
3 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam
3 Jam
IV.
Peninjauan Lapangan
6 Jam
V.
Diskusi
6 Jam
VI.
Testing
2 Jam JUMLAH :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
60 Jam
1
B. UNTUK LATIHAN PENGURUS DAN KURSUS PKK : LAMANYA JAM PELAJARAN NO. 1.
M ATA PELAJARAN
TINGKAT TINGKAT KECAMATAN DESA Pengetahuan mengenai Penghayatan dan 4 jam 4 jam Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2.
Pengetahuan Kesehatan, meliputi pencegahan 4 jam penyakit, pengobatan sederhana dan kesehatan lingkungan.
4 jam
3.
Pengetahuan perbaikan gizi keluarga.
4 jam
4 jam
4.
Pengetahuan pemanfaatan tanah pekarangan 4 jam (aneka usaha tani) dengan mengutamakan krang gizi.
4 jam
5.
Pengetahuan tentang perkoperasian Desa.
4 jam
3 jam
6.
Pengetahuan tentang ahama dan materi pokok 3 jam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sebagai sarat mutlak untuk kesejahteraan keluarga.
3 jam
7.
Pengetahuan kependudukan.
berencana/ 3 jam
2 jam
8.
Pengetahuan mengenai pelaksanaan program 3 jam terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
3 jam
9.
Pengetahuan lain yang dianggap perlu menurut 7 jam kebutuhan Daerah misalnya kewiraswastaan atau ketrampilan.
3 jam
mengenai
10. Praktek / peragaan JUMLAH
keluarga
: JUMLAH :
6 jam
3 jam
42 jam
32 jam
Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 18-08-1980 No. 207/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
