GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 159 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN WILAYAH DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROPINSl DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tujuan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1978, maka perlu membentuk beberapa Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah sebagai pengembangan organisasi tahap peralihan yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut dimuka, serta mengatur pula tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah dimaksud sambil menunggu pedoman Menteri Dalam Negeri.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 ; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1976 Nomor 429/Kpts/Org/7/1976 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ; 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 ; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1978 ; 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Mei 1979 Nomor 47 Tahun 1979.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1979 Nomor U.1/883/DP/79. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS/WILAYAH DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I PEMBENTUKAN Pasal 1 (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selanjutnya disebut Dinas Perkebunan Daerah, dan sebagai pengembangan organisasi tahap pertama yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) guna memenuhi ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1978, dibentuk cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selanjutnya disebut Cabang Dinas/Wilayah Dinas Perkebunan sebagai berikut: a. Cabang Dinas Perkebunan Daerah, yang terdiri dari, 1. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Banyuwangi, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ; 2. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Bondowoso, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ; 3. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Lumajang, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ; 4. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Jombang, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ; 5. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Pacitan, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ; 6. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Bojonegoro, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ; 7. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Pamekasan, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ; 8. Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Sumenep, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
b. b. Wilayah Dinas Perkebunan Daerah yang terdiri dari, 1. Wilayah Dinas Perkebunan Daerah di Blitar, dengan wilayah kerja melipu Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ; 2. Wilayah Dinas Perkebunan Daerah di Madiun, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ; (2) Dengan pembentukan Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan perubahan wilayah kerja dan Wilayah Dinas tersebut dalam pasal 19 ayat (2) dan wilayah kerja pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Dinas Perkebunan Daerah tersebut dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1978, sehingga : 1.a. Wilayah Dinas Perkebunan Daerah di Malang, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Mojokerto, Malang, Pasuruan dan Probolinggo serta Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan dan Probolinggo ; b. Wilayah Dinas Perkebunan Daerah di Jember, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dan Jember ; c. Wilayah Dinas Perkebunan Daerah di Kediri, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dan Kabupaten Daerah Tingka II Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Ngawi, Magetan dar Ponorogo ; 2. Tugas dan wewenang di bidang perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat I. Sampang, Bangkalan, Tuban dan Lamongan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 2 (1) Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan ini melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a. melaksanakan segala usaha/kegiatan di bidang teknik produksi perkebunan dan pemberantasan hama/penyakit tanaman perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi, serta penyempurnaan mutu hasil perkebunan menuju peningkatan pendapatan petani/pengusaha perkebunan ; b. menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap kehidupan ekonomi petani/ pengusaha perkebunan, usaha-usaha perkebunan dan penggunaan tanah-tanah perkebunan termasuk teknik pemeliharaannya sesuai dengan fungsi-fungsi perkebunan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
c. menyelenggarakan peningkatan pelaksanaan sistim kerja dan tata kerja menciptakan sistim dan tata kerja yang lebih berdaya guna dan guna ; (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi : a. peningkatan pengetahuan, teknik bercocok tanam, teknik berproduksi petani perkebunan dan pengusaha-pengusaha perkebunan ; b. pembinaan dan peningkatan sistim pemasaran hasil perkebunan ; c. peningkatan kemampuan mengelola usaha-usaha tani/ pengusaha perkebunan. d. pengamatan (monitoring) dan pembinaan kepada petani/ pengusaha, pekebunan untuk melakukan pemberantasan serangan hama/ penyakit tanaman perkebunan ; e. pengawasan terhadap kegiatan usaha-usaha perkebunan, agar searah dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f. memberikan fatwa-fatwa dalam rangka pemberian ijin dan rekomendasi kepada aktivitas usaha perkebunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi: a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan di pengolahan, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok; b. pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanal kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ; c. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan perbaikan tatalaksana dan pemasaran hasil perkebunan; d. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; e. administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketata usah umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ; f. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan Dinas dan Instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
Pasal 4 (1) Organisasi Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Cabang Dinas atau Wilayah Dinas Perkebunan Daerah ; b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-Seksi ; (2) Seksi-Seksi dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini terdiri dari : a. Seksi Perencanaan ; b. Seksi Teknik dan Perlindungan Tanaman ; c. Seksi Penyuluhan ; d. Seksi Sosial Ekonomi ; (3) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas atau Wilayah Dinas Perkebunan Daeral adalah seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan tata usaha kearsipan dan dokumentasi ; b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ; c. menyelenggarakan tata usaha keuangan ; d. menyelenggarakan tata usaha peralatan/perbekalan ; e. menyelenggarakan urusan rumah tangga, yang meliputi pelayanan umum dan hal-hal lain yang bersifat protokoler serta mengatur keserasian tata ruang kantor kebersihan serta keserasian tempat bekerja. Pasal
6
(1) Seksi Perencanaan dan Pelayanan mempunyai tugas : a. melaksanakan perkebunan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
pengumpulan
dan
pengolahan
data
5
b. menyusun penggunaan anggaran proyek ; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek ; d. menyusun laporan ; e. menyelenggarakan pembinaan sumber-sumber pemasukan pendapatan merintah Daerah Tingkat I.
(2) Seksi Teknis dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas : a. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi perkebunan ;
pertanaman
menuju
b. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil ;
pengolahan
menuju
teknis
c. melaksanakan pengamatan (monitoring) serangan hama dan penyakit tanaman ; d. melaksanakan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan, dengan tujuan menghindarkan, menghilangkan/ mengurangi kerugian produksi akibat serangan hama dan/ atau penyakit ; e. menyelenggarakan pengolahan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan ;
(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : a. melaksanakan penyuluhan di bidang perkebunan terhadap perkebunan agar menunjang kemajuan dan mampu menerapkan Teknologi maju di bidang perkebunan ; b. melaksanakan pendidikan dan latihan guna meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petani/pengusaha perkebunan; c. mengorganisasi wisata karya dengan tujuan memberi bahan bandingan mengenai tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh petani/pengusaha perkebunan d tempat lain ; d. melaksanakan petak percontohan (demoplot), petak pertanaman (demfarm), petak usaha tani (dem areal) dan petak wilayah usaha tani ( dem unit ), perkebunan inti untuk menunjang Pelaksana Proyek - UPP ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
(4) Seksi Sosial Ekonomi mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pembinaan usaha tani/perusahaan perkebunan guna terwujudnya usaha tani yang berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani ; b. menyelenggarakan pengamatan (monitoring) niengenai jumlah dan mutu tenaga kerja di bidang perkebunan ; c. menyelenggarakan pengamatan (monitoring) dan identifikasi masalah-masalah agraria ; d. menyelenggarakan pendataan fatwa-fatwa dalam rangka penyusunan perizinan dan rekomendasi ; e. memberikan dorongan kepada para petani dan pengusaha perkebunan untuk mengadakan penanaman modal di bidang perkebunan, serta menyelenggarakan penata usahaan kegiatan penanaman modal di wilayahnya. Pasal
7
(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Cabang Dinas atau Wilayah Dinas Perkebunan Daerah maupun dengan Instansi lain diluarnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing ; (2) Kepala Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ; (3) Kepala Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 8 Kepala Cabang Dinas dan Wilayah Dinas Perkebunan Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perkebunan Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
B A B III KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Pasal 10 (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 47 Tahun 1979 ; (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 28 Juli 1980 Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 28-07-1980 No. 190/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 28 Juli 1980 NOMOR : 159 Tahun 1980 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DAN WILAYAH DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Pj.WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 28-07-1980 No. 190/D3
M. SOEGIONO NIP. 010060575
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
