GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 126 TAHUN 1980 TENTANG PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN ( PUSDIKLAT ) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik bagi pegawai maupun bukan pegawai yang menjadi tugas dan wewenang pembinaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, maka dipandang perlu untuk membentuk Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sambil menunggu Pedoman Menteri Dalam Negeri.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN ( PUSDIKLAT ) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah : 1. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 3. PUSDIKLAT, ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; BAB II PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN (PUSDIKLAT) Pasal 2 Dengan Keputusan ini dibentuk PUSDIKLAT, dengan kedudukan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) PUSDIKLAT adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat I di bidang pendidikan dan latihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) PUSDIKLAT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal
4
PUSDIKLAT mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi/menilai dai mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatah di bidang pendidikan dan latihan untuk pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I maupun pendidikan dan latihan lainnya sesuai dengan wewenang Pemerintah Daerah Tingkat I. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, PUDIKLAT mempunyai fungsi : a. menyusun rencana pembinaan pendidikan dan latihan ; b. mengatur serta melaksanakan pendidikan dan latihan ; c. melaksanakan pengendalian, evaluasi/penilaian, menyusun laporan pendidikan dan latihan ; d. melaksanakan pembinaan serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan ; e. membina perpustakaan, laboratorium dan mengadkaan penelitian-penelitian ; f. melakukan pengurusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Susunan Organisasi PUSDIKLAT terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha ; 2. Bidang Perencanaan dan Pembinaan ; 3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi ; 4. Depot-Depot Pendidikan ; 5. Kelompok Instruktor. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSDIKLAT ; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan PUSDIKLAT, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok PUSDIKLAT. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 8 Keputusan ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi menyelenggarakan : a. Pengurusan tugas-tugas umum, kerumah tanggaan dan tata usaha ; b. Pengurusan kepegawaian ; c. Pengurusan keuangan ; d. pengurusan perbekalan dan peralatan ; e. pengawasan perpustakaan. Pasal 10 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Keuangan ; 4. Sub Bagian Perlengkapan ; 5. Sub Bagian Perpustakaan. (2) Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut : a. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan surat menyurat, penggandaan, penjilidan, arsip, ekspedisi, rumah tangga termasuk kesehatan, keamanan lingkungan, pelayanan tamu-tamu dan perjalanan Dinas ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengurusan mutasi pegawai, perawatan kesehatan pegawai dan kesejahteraan pegawai ; c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, Penyusunan anggaran, pengurusan organisasi, perbendaharaan, pertanggungan jawab serta perhitungan keuangan ; d. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas merencanakan, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, menginventarisir dan memelihara perlengkapan ; e. Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan dalam arti merencanakan, mengembangkan perpustakaan, penerbitan, menghimpun bahan-bahan perpustakaan dan menyelenggarakan kerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan lain. Pasal
11
(1) Bidang Perencanaan dan Pembinaan adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas PUSDIKLAT di bidang perencanaan dan pembinaan ; (2) Bidang Perencanaan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Pasal 12 (1) Bidang Perencanaan dan Pembinaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Akademis ; 2. Sub Bidang Pengajaran ; 3. Sub Bidang Pendidikan Lapangan dan Laboratorium ; (2) Sub Bidang - Sub Bidang dimaksud pasa ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut : a. Sub Bidang Akademis mempunyai tugas merencanakan dan membina kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang berhubungan dengan pengembangan ilmu dan teknologi ; b. Sub Bidang Pengajaran mempunyai tugas merencanakan dan membina kurikulum, jadwal penyelenggaraan pendidikan dan latihan, serta merencanakan dan mengadakan tenaga-tenaga pengajar ; c. Sub Bagian Pendidikan Lapangan dan Laboratorium mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, meningkatkan pendidikan lapangan dan laboratorium sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Pasal
13
(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi adalah unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas PUSDIKLAT di bidang pengendalian dan evaluasi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala PUSDIKLAT ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
(2) Bidang pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Pasal 14 (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengendalian ; 2. Sub Bidang Kemahasiswaan ; 3. Sub Bidang Pelaporan ; (2) Sub Bidang - Sub Bidang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut : a. Sub Bidang .Pengendalian mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai dengan memberikan pedoman dan pengarahan ; b. Sub Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi kemahasiswaan ; c. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas mengadakan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan/ latihan yang diselenggarakan oleh PUSDIKLAT. Pasal
15
(1) Depot Pendidikan adalah unit pelaksana pendidikan dan latihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSDIKLAT ; (2) Depot Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Depot Pendidikan. Pasal
16
(1) Depot Pendidikan dapat dibentuk oleh Kepala PUSDIKLAT setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Masing-masing Depot Pendidikan menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk satu atau beberapa bidang/jenis pendidikan dan latihan pegawai menurut kewenangannya. Pasal 17 Depot Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai maupun petugas lain yang menjadi tugas serta wewenang PUSDIKLAT. Pasal
18
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal Keputusan ini Depot Pendidikan mempunyai fungsi : 1. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan latihan ; 2. mengelola laboratorium dan perpustakaan ; 3. melaksanakan pengurusan akomodasi dan asrama ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
17
5
4. melakukan pengurusan tata usaha pendidikan dan latihan. Pasal 19 (1) Depot Pendidikan terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan ; 2. Seksi Perpustakaan dan Laboratorium ; 3. Seksi Akomodasi/Asrama ; 4. Urusan Administrasi Tata Usaha ; (2) Seksi-Seksi dan Urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut : a. Seksi Pendidikan mempunyai tugas mengatur ruang kuliah, mengurus ujian dan praktek, serta mengelola alat-alat konstruksi pendidikan dan latihan ; b. Seksi Perpustakaan dan Laboratorium mempunyai tugas merencanakan kebutuhan perpustakaan, mengurus peminjaman buku, menerbitkan bahan-bahan ilmiah dan mengelola laboratorium ; c. Seksi Akomodasi/Asrama mempunyai tugas mengatur dan menyediakan akomodasi/asrama ; d. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kepengurusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga termasuk kesehatan, keamanan,tamu-tamu, angkutan dan perjalanan dinas. Pasal
20
Kelompok Instruktur adalah unsur pelaksana langsung tugas pokok PUSDIKLAT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSDIKLAT. Pasal
21
Kelompok Instruktur mempunyai tugas membantu Kepala PUSDIKLAT dalam bidang melaksanakan pendidikan, pengajaran latihan dan penelitian. Pasal
22
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Kelompok Instruktur mempunyai fungsi : a. memberi kuliah teori, kuliah praktek dan kuliah kerja ; b. memberi latihan, bimbingan dan penyuluhan ; c. membimbing seminar, diskusi, lokakarya dan pertemuan ilmiah ; d. membimbing dalam penelitian, penjajagan dan studi perbandingan ; e. menjadi pemrakarsa dalam membuat karya tulis ; f. memberi dan memeriksa ujian-ujian ; g. membantu dalam pembentukan kader-kader instruktur ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
h. mengembangkan ilmu dan tehnologi perkembangan dan kewenangannya.
sesuai
dengan
Pasal 23 Kedudukan serta kepangkatan para Instruktur ditetapkan dalam Keputusan tersendiri. BAB V TATA KERJA Pasal 24 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PUSDIKLAT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya. Pasal 25 Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyampaikan laporan secara berkala. Pasal 26 Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjukpetunjuk kepada bawahan. BAB VI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 27 Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
28
(1) Kepala PUSDIKLAT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Instruktur Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Depot diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Kepala PUSDIKLAT ; (3) Kepala Sub Bagian/Seksi dan Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PUSDIKLAT setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
Pasal
29
(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 31 Mei 1980
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 31-05-1980 No. 150/D3
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd
TGL 31-05-1980 No. 150/D3
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
