GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MENIMBANG
: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, serta agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dapat dilaksanakan secara musyawarah dan sebaik-baiknya, perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; 3. Undang - Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 ; 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993.
MEMUTUS KAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
PANITIA
PENGADAAN
TANAH
UNTUK
KEPENTINGAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
Pasal 1 Dengan Keputusan ini ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Kotamadya Daetah Ting-kat II Blitar dengan susunan
keanggotaan
sebagaimana
tersebut
dalam
Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2 Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mem-punyai tugas : a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan beserta dokumen yang ada ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ; d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dimaksud ; e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi; f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang melekat diatas tanah ; g. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; h. Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur segera setelah diadakannya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.
Pasal 3 Panitia Pengadaan Tanah dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dalam
melaksanakan
tugasnya
berpedoman
pada
Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah
bagi
Pelaksanaan
Pembangunan
untuk
Kepentingan Umum.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 4 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 6 Pebruari 1995
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
HARWIN WASISTO
TGL 07-02-1995 No. 20/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
:
6 PEBRUARI 1995
NOMOR
:
19
TAHUN
1995
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NO
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
KEPANITIAAN 1
2
1. a. Ketua,
3 merangkap Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar
anggota b. Wakil Ketua merangkap Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Blitar anggota 2. a. Sekretaris I
Asisten Tata Praja, Sekretaris Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
b. Sekretaris II
Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Blitar
3. Anggota-anggota
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bum! dan Bangunan Tulungagung b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar d. Camat setempat e. Lurah/Kepala Desa setempat WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd.
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
HARWIN WASISTO
TGL 07-02-1995 No. 20/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta, 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III – Kediri 8. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar di Blitar. 9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Anggota Panitia Pengadaan Tanah dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
