GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa ketentuan-ketentuan yang betkaitan dengan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1991 Nomor 441 Tahun 1991 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman dan ketentuan yang ada dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Tim dimaksud perlu menyempurnakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Propinsi
Daerah
Tingkat
I
Jawa
Timur
dengan
menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1989 ; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 ; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 ; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/1989 ; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.04/1989 ; 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 29 Mei 1986 Nomor Kep. 31/PJ.7/1986 dan Nomor 973-561.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
TIM
INTENSIFIKASI
PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Pasal 1 Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; b. Merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapl Daerah-Daerah Tingkat II di Jawa Timur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan ; f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selaku penanggung jawab atas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Pasal 3 (1) Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Jawa Timur, dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut da lam Lampiran Keputusan ini ; (2) Tim dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada masing-masing Wilayah Kerja Pembantu Gubernur. Pasal 4 (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur mempunyai tugas membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pada masing-masing Daerah Tingkat II dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut : a. 1. Ketua 2. Wakil Ketua I
: Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II; Kepala
Dinas
Pendapatan
Daerah
: Tingkat II; 3. Wakil Ketua II
Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan : Pajak
Bumi dan Bangunan/ Kepala
Kantor Penyuluhan Pajak ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
b. Sekretaris
: Kepala
Seksi
Penagihan
Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II; c. Anggota-anggota
: 1) Kepala Bagian Keuangan; 2) Kepala Bagian Pemerintahan ; 3) Kepala Bagian Hukum ; 4) Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 5) Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ; 6) Kepala
Seksi
Dinas
Pendapatan
Daerah Tingkat ll; (2) Tugas Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Melaksanakan
kegiatan
serta
merumuskan
petunjuk
pelaksanaan yang berkenan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II; d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan guna meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan ; e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara rutin dan berkala kepada Bupati/WaJikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ; f. Memantau
dan
mengevaluasi
kelancaran
pelaksanaan
pendapatan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan; g. Memberi saran kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat
II
mengenai
kebijaksanaan
umum
pelaksanaan
kegiatan pendataan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Pasal 5 (1) Pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut dari unsur Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan unsur perangkat Desa/ Kelurahan serta menyetorkan hasil pemungutannya kepada rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan); (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menunjuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, serta Bendaharawan Khusus Penerima dengan suatu Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan menyebutkan rincian tugas, kewajiban dan tanggung jawab petugas dimaksud ; (3) Camat melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang dilaksanakan oleh unsur perangkat Desa/Kelurahan di wiiayahnya ; (4) Pembantu Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mempunyai tugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada wiiayahnya masingmasing.
Pasal 6 (1) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan imbangan pembagian tugas untuk aparat Pemerintah Daerah, diatur dan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan : a.1. Petugas Pemungut ting kat Desa sebesar 60 %; a.2. Petugas Pemungut tingkat Kecamatan, sebesar 4%; a.3. Petugas
Pemungut
tingkat
Pembantu
Bupati/
Walikotamadya, sebesar 1%; a.4. Petugas
Pemungut
tingkat
Kabupaten/ Kotamadya
Daerah Tingkat II, sebesar 14 %; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
a.5. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 1 %; a.6. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur, sebesar 1%; a.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar 4 %; b. Untuk Obyek Fajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan : b.1. Khusus untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya : b.1.1.
Petugas Pemungut tingkat Kelurahan, sebesar 10%;
b.1.2.
Petugas Pemungut tingkat Kecamatan, sebesar 1,5 %;
b.1.3.
Petugas
Pemungut
tingkat
Pembantu
Walikotamadya, sebesar 1 % ; b.1.4.
Petugas Pemungut tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar 25 %;
b.1.5.
Tim Intensifikasi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar 2,5 % ;
b.1.6.
Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ;
b.1.7.
Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar 4 % ;
b.2. Untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II selain Kotamadya Surabaya : b.2.1.
Petugas Pemungut tingkat Kelurahan/ Desa, sebesar 15 % ;
b.2.2.
Petugas Femungut tingkat Kecamatan, sebesar 4%;
b.2.3.
Petugas
Pemungut
tingkat
Pembantu
Bupati/Walikotamadya, sebesar 1 % ; b.2.4.
Petugas
Pemungut
tingkat
Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 55%; b.2.5.
Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 5 % ;
b.2.6.
Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
b.2.7.
Tim
Intensifikasi
Propinsi
Daerah Tingkat I
Jawa Timur, sebesar 4 % ; c. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan : 1. Petugas Pemungut Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 22 % ; 2. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 3 % ; 3. Tim Intensifikasi tingkat Wilayah Kerja Pernbantu Gubernur, sebesar 0,5 % ; 4. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar 4,5 % ;
d. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Per-hutanan dan Pertambangan : 1. Petugas Pemungut Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 17 % ; 2. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 3 % ; 3. Tim Intensifikasi tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur, sebesar 0,5 % ; 4. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar 4,5 % ;
(2) Pengaturan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat I Jawa Timur dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Ketua Tim Intensfikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat I Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
Pasal 7 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1991 Nomor 441 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 8 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1995 ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 7
Pebruari
1995
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
M. BASOFI SOEDIRMAN
TGL 09-02-1995 No. 36/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
:
7 PEBRUARI 1995
NOMOR
:
35
TAHUN
1995
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1. Tim Intensifikasi Tingkat I I. a. Ketua b. Wakil Ketua I
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
Asisten Administrasi dan Umum, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
d. Wakil Ketua III
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. a. Sekretaris I
Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. Sekretaris II
Kepala Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur b.
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
c. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur d. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur e. Kepala Bagian Tata Usaha, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur f. Kepala Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan, Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur g. Kepala Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Bawahan, Biro
Hukum,
Sekretariat
Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Timur Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
3 h. Kepala Seksi Pengenaan, Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur i. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur j. Kepala
Seksi
Pendataan
dan
Penilaian
Bidang
Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur k. Kepala Seksi Penerimaan Pusat, Sub Dinas Pendapatan Lain-lain, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur II. Tim Intensifikasi Tingkat Pembantu Gubernur : A. Wilayah Kerja Pembantu
Gubernur
di
Surabaya 1. a. Ketua
Pembantu Gubernur di Surabaya
b. Wakil Ketua
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan an di Surabaya
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Surabaya
3. Anggota -anggota :
a. Kepala
Bidang
Pemerintahan,
Kantor
Pembantu
Gubernur di Surabaya b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Gresik c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto e. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I,Jawa Timur di Surabaya Utara f. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Mojokerto B.
Wilayah
Kerja
Pembantu Gubernur di Pamekasan : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Pamekasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
1
2
3
2. Sekretaris
Kepala
Bagian
Tata
Usaha,
Kantor
Pembantu
Pemerintahan,
Kantor
Pembantu
Gubernur di Pamekasan 3. Anggota -anggota:
a. Kepala
Bidang
Gubernur di Pamekasan b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Pamekasan C. Wilayah Kerja Pembantu
Gubernur
di
Malang : 1. a. Ketua
Pembantu Gubernur di Malang
b. Wakil Ketua
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Malang
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Malang
3. Anggota-anggota
a. Kepala
Bidang
Pemerintahan,
Kantor
Pembantu
Gubernur di Malang b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Probolinggo c. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timor di Malang Barat D. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri: 1. a. Ketua
Pembantu Gubernur di Kediri
b. Wakil Ketua
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kediri
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Kediri
3. Anggota-anggota
a. Kepala
Bidang
Pemerintahan,
Kantor
Pembantu
Gubernur di Kediri b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kediri Barat c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Tulungagung E. Wilayah Kerja Pembantu
Gubernur
di
Madiun : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Madiun Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Madiun
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
1
2
3
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Madiun
3. Anggota-anggota
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Madiun b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Madiun Barat c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Ngawi
F. Wilayah Kerja Pembantu
Gubernur
di
Bojonegoro : 1. a. Ketua
Pembantu Gubernur di Bojonegoro
b. Wakil Ketua
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Bojonegoro
3. Anggota-anggota
a. Kepala
Bidang
Pemerintahan,
Kantor
Pembantu
Gubernur di Bojonegoro b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Bojonegoro G. Wilayah Kerja Pembantu
Gubernur
di
Jember : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Jember Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jember
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Jember
3. Anggota-anggota
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Jember b. Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
Bumi
dan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan di Banyuwangi c. Kepala
Kantor
Pelayanan
Bangunan di Situbondo GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
ttd.
PROPINSI JAWA TIMUR
M. BASOFI SOEDIRMAN
TGL 09-02-1995 No. 36/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
