GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 194 TAHUN 1982 TENTANG PENGATURAN ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI JAWA TIMUR TAHUN 1982/1983 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 1 April 1982 Nomor 73 Tahun 1982, Nomor 212/KMK.03/1982, Nomor 739/K.4/1982 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juni 1982 Nomor 28 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1982/ 1983, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Alokasi Bantuan Pembangunan Desa tersebut untuk Propinsi dan masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Thnur, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 ; 3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 1 April 1982 Nomor 73 Tahun 1982, Nomor 212/KMK.03/1982, Nomor 739/K.4/1982 ; 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juni 1982 Nomor 28 Tahun 1982.
MEMPERHATIKAN : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor 412.6/1869 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983 ; 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1982 Nomor 412.5/16912,340/1982 tentang Pengarahan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1982/1983 di Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAII TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGATURAN ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI JAWA TIMUR TAHUN 1982/1983. Pasal 1 Dengan Keputusan ini, ditetapkan alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1982/1983 bagi Propinsi dan masingmasing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur, dengan daftar keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini meliputi : a. Bantuan bagi setiap Desa/Kelurahan (termasuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga); b. Bantuan paket proyek Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) (termasuk pengadaan alat transport, mesin ketik, pemugaran perumahan, temu karya, kegiatan terpadu lain) ; c. Bantuan khusus pemenang perlombaan Desa ; d. Bantuan biaya pembinaan dan administrasi Kecamatan. Pasal 3 Bantuan tersebut pasal 2 huruf a Keputusan ini, sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap Desa/Kelurahan untuk 8.356 Desa/Kelurahan, dipergunakan guna keperluan : a. Pembangunan proyek prasarana sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya umum sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; b. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan petunjuk dan perincian penggunaan : 1. sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan program operasional PKK ; 2. sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pengadaan perpus-takaan PKK ; 3. sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk biaya kursus ketrampilan PKK pada Desa/Kelurahan Proyek Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
4. sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk biaya/ongkos guna menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan usaha kegiatan PKK, foto dokumentasi proyek PKK, pembuatan data PKK dan administrasi. Pasal 4 (1) Bantuan paket proyek Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) tersebut dalam pasal 2 huruf b Keputusan ini, seluruhnya sebesar Rp. 535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ; (2) Bantuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada 107 Kecamatan proyek UDKP di Jawa Timur atau masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian penggunaan : a. Pengadaan/pembelian mobilitas roda dua sebesar Rp. 702.500,00 (tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan mesin ketik sebesar Rp. 146.300,00 ( seratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ; b. Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; c. Biaya temu karya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan diskusi UDKP sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ; d. Biaya pengisian kegiatan terpadu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; e. Biaya umum di Tingkat Propinsi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; f. Sisanya sebesar Rp. 2.226.200,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk membangun proyek yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian desa. Pasal 5 Bantuan khusus peinenang perlombaan desa tersebut dalam pasal 2 huruf c Keputusan ini sebesar Rp. 178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya umum sebesar 3%, diberikan kepada Desa/Kelurahan yang menjadi Juara I, II dan III untuk tingkat Propinsi rnaupun Kabupaten/Kotama-dya Daerah Tingkat II. Pasal 6 (1) Biaya pembinaan administrasi tingkat Kecamatan tersebut dalam pasal 2 huruf d Keputusan ini, seluruhnya sebesar Rp. 136.750.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
(2) Bantuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk pembinaan bagi 547 Kecamatan atau masing-masing Kecamatan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian penggunaan : a. biaya operasional/pembinaan sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ; b. biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ; c. biaya untuk pengadaan/pembelian almari arsip bagi urusan pembangunan Desa di Kecamatan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 7 Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dimaksud dalam pasal 3 liuruf a, huruf b angka 2, 3 dan 4 dan pasal 4 huruf a,d Xeputusan ini. Pasal 8 Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mempunyai tugas untuk : 1. menetapkan Desa/Kelurahan dan alokasi bantuan pembangunan Desa untuk tiap-tiap Kecamatan dalam wilayah masing-masing ; 2. menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa/ Kelurahannya ; 3. menggerakkan sasaran penggunaan bantuan pembangunan Desa yang meliputi bantuan Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Desa/Kelurahan, bantuan paket proyek UDKP, bantuan khusus pemenang perlombaan Desa serta bantuan pembinaan dan administrasi tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4. menunjuk petugas untuk pengambilan uang bantuan pembangunan Desa pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang di Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau mengambil secara bersama-sama sesuai dengan pedoman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk bantuan langsung; penunjukan petugas yang dimaksud meliputi : a. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan untuk bantuan langsung Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Desa/Kelurahan dan bantuan khusus pemenang perlombaan Desa, berdasarkan atas rencana Proyek yang telah disahkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
b. Kepala Desa yang menjadi tempat lokasi fisik proyek paket proyek UDKP, untuk bantuan paket proyek UDKP yang didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. petugas yang djtunjuk secara tetap maupun berkala oleh Camat dengan surat keterangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada pedoman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk bantuan pembinaan dan administrasi untuk tingkat Kecamatan; 5. memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan bantuan pembangunan Desa sesuai dengan pedoman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 9 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 1982/1983; (2) Keputusan ini diumumkan da lam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 22 September 1982 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL 22-09-1982 No. 232/D3
SOENANDAR PRUOSOEDARMO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
