GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 97 TAHUN 1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYETORAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dalam upaya untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan penyetoran dan penggunaan retribusi pelelangan ikan di Jawa Timur, perlu menetapkan petunjuk pdaksanaan penyetoran dan penggunaan retribusi pelelangan ikan di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 ; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ; 4. Instruksi Presiden Repubiik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ; 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 ; 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1985 ; 10. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 4/Inst/DL.350/3/1988; 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tlngkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Daerah Tlngkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1988 ; 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ttngkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990 Nomor 221 Tahun 1990 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 523/9394/022/1993 tanggal 26 Mei 1993 tentang Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Penggunaan Retribusi Pelelangan Ikan. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYETORAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI JAWA TIMUR BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dengan
Keputusan
ini
ditetapkan
petunjuk
pelaksanaan
penyetoran dan penggunaan retribusi pelelangan ikan di Jawa Timur ; (2) Retribusi pelelangan ikan dimaksud pada aval (1) pasal ini adalah pungutan yang diperoleh karena penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pelelangan ; (3) Retribusi pelelangan ikan dimaksud pada ayat (2) pasal ini seturuhnya di setor ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 2 (1) Berdasarkan volume ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan, dapat diklasifikasikan menjadi : a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Besar ; b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sedang ; c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecil. (2) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Besar, adalah Tempat Pelelangan Ikan yang meiakukan pelelangan ikan rata-rata per hari diatas 5.000 Kg selama 1 (satu) tahun ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
(3) Tempat
Pelelangan
Ikan
(TPI)
Sedang,
adalah
Tempat
Pelelangan Ikan yang meiakukan pelelangan ikan rata-rata perhari 1.000 Kg sampal dengan 5.000 Kg selama 1 (&atu) tahun ; (4) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecil, adalah Tempat Pelelangan Ikan yang melakukan pelelangan ikan per hari di bawah 1.000 Kg seiama 1 (satu) tahun. BAB
II
PELAKSANAAN PENYETORAN RETRIBUSI Pasal 3 Pelaksanaan
penyetoran
retribusi
pelelangan
ikan
oleh
Penyelenggara Lelang di atur sebagai berikut : a. Untuk Tempat Peletangan Ikan (TPI) Besar dan Sedang Wajib menyetorkan seiambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemungutan, penyetoran dapat dilakukan melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan Daerah Tingkat I atau Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan Daerah Tingkat II yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Untuk
Tempat
Pelelangan
Ikan
(TPI)
Kecil
yang
sulit
komunikasinya, dapat menyetorkan hasil pungutannya selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja atau maksimal hasil pungutan terkumpul sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dapat melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan Daerah Tingkat II yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ; c. Untuk kelancaran , keamanan dan ketertiban Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan Daerah Tingkat II yang ditunjuk wajib melaksanakan penyetoran dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Daerah setempat.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 4 Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran penyetoran retribusi pelelangan ikan oleh penyelenggara Lelang kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa Giro Pos atau Perbankan. Pasal 5 Apabila karena sesuatu hal tertentu sehingga terjadi keterlambatan penyetoran
retribusi
pelelangan
ikan
dari
Penyelenggara
Lelangkepada Pembantu Bendahara Khusus Penehma (BKP) Dinas Perikanan
Daerah
Tingkat
II,
wajib
dibuatkan
Berita
Acara
Penundaan Penyetoran. Pasal 6 Untuk kelancaran pelaksanaan penyetoran retribusi pelelangan ikan oleh Penyelenggara Pelelangan Ikan, Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemantauan, penyutuhan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Timur ; b. Mengusulkan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan
Daerah
Tingkat
II
dengan
memperhatikan
perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Daerah Tingkat II. BAB
III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Dana retribusi pelelangan ikan dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, penggunaannya diatur sebagai berikut : a. Sebesar 1 % (satu persen) untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Sebesar 1% (satu persen) untuk Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
tempat
penyelenggaraan
pelelangan ikan ; c. Sebesar 3 % (tiga persen) untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
(2) Penggunaan
dana
retribusi
pelelangan
ikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, realisasi pembayarannya kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan langsung melalui Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
(3) Penggunaan
dana
retribusi
pelelangan
ikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, realisasi pembayarannya melalui Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pasal 8 Dana penyelenggaraan pelelangan ikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini, penyalurannya diatur sebagai berikut : a. Sebesar 2,60 % (dua enarn puluh perseratus persen) untuk penyelenggaraan pelelangan ikan disalurkan melalui KUD Mina masing-masing
setelah
KUD
Mina
yang
bersangkutan
mengirimkan tanda bukti penyetoran retribusi pelelangan ikan (kwitansi dan tanda bukti penerimaan atau Model Bend. 26) ; b. Sebesar 0,20 % (dua puluh perseratus persen) untuk beaya pembtnaan
dan
bimbingan
nelayan/petani
ikan
karyawan,
pengurus/BP KUD Mina dan penyalurannya diatur sebagai berikut: —
0,16 % (enam betas perseratus persen) melalui PUSKUD Mina Lestari Jawa Timur ;
—
0,04 % (empat perseratus persen) melalui DPD HNSI Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
c. 0,20 % (dua puluh perseratus persen) untuk biaya pem-binaan dan bimbingan penyelenggaraan pelelangan ikan, dan penyaluran diatur sebagai berikut : —
0,10 % (sepuluh perseratus persen) melalui Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Tingkat I Jawa Timur :
—
0,10 % (sepuluh perseratus persen) melalui Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Tingkat II setempat.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 9 (1) Dana penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a Keputusan ini, penggunaannya diatur sebagai berikut : a. -
1,30 (satu tiga puluh perseratus persen) untuk penggajian karyawan penyelenggaraan pelelangm ikan, cadangan gaji waktu paceklik, jasa produksi karyawan TPI yang dibayarkan melalui KUD Mina yang beisangkutan sesuai dengan petunjuk Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pe-ngu&aha Kecil Propinsi Jawa Timur dan PUSKUD Mina «fawa Timur ; -
0,20 % (dua puluh perseratus persen) untuk membantu penggajian karyawan pelelangan ikan yang belum mampu dan dibayarkan melalui PUSKUD Mina Lestari Jawa Timur.
b. 0,50 % (lima puluh perseratus persen) untuk biaya ongkos kantor, penggunaannya diatur sebagai berikut : -
0,25 % (dua puluh lima perseratus persen) untuk membiayai kepentingan-kepentingan pengadaan sarana administrasi,
sarana
perlengkapan
kerja,
dan
biaya
perjalanan ; -
0,25 % (dua puluh lima perseratus persen) untuk membantu biaya perawatan kebersihan, keamanan TPI dan pembayaran imbalan jasa pemanfaatan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan, yang dikelola oleh KUD Mina yang bersangkutan.
c. 0,50
%
(lima
penyelenggaraan
puluh
perseratus
kesejahteraan
persen)
untuk
nelayan/petani
ikan
biaya dan
keluarganya, penggunaannya diatur sebagai be-rikut : -
0,25 % (dua puluh lima perseratus persen) untuk biaya kesejahteraan nelayan/petani ikan dan keluarganya, seperti dana kematian, bantuan saat paceklik, dana pendidikan anak nelayan, kesehatan dan sebagainya ;
-
0,25 % (dua puluh lima perseratus persen) diperuntukkan dana penutupan asuransi nelayan/petani ikan anggota Koperasi/KUD Mina, disdmpan pada Bank Pemerintah terdekat dan diadministzasikan secara tegas pada rekening yang terpisah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
d. 0,10 % (sepuluh perseratus persen) untuk dana pemupukan SHU Koperasi/KUD Mina, diatur dan dihimpun serta dikelola sebaik-baiknya dalam rekening dana pemupukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Pasal 10 Dana pembinaan nelayan petani ikan, karyawan dan pengurus, Badan Pemeriksa Koperasi/KUD Mina sebesar 0,20 % (dua putuh perseratus persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b Keputusan ini, diatur sebagai berikut : a. 0,16 % (enam belas perseratus persen) dikelola oleh PUSKUD Mina Lestari Jawa Timur, digunakan untuk melaksanakan pendidikan
dan
peningkatan
sadar
koperasi
dikalangan
nelayan/petani ikan, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengurus, Badan Pemeriksa dan Karyawan Koperasi/KUD Mina dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pelelangan ikan ; b. 0,04 % (empat perseratus persen) dikelola oleh DPD HSNI Daerah Tingkat I Jawa Timur dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan sadar koperasi guna memantapkan terlaksananya
penyelenggaraan
pelelangan
ikan
dikalangan
masyarakat nelayan/petani ikan, serta untuk kegiatan organisasi. Pasal 11 Dana pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 0,20 % (dua puluh perseratus persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c Keputusan ini, dipergunakan untuk biaya operasional Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dengan rincian pembagian sebagai berikut : a. 0,10 % (sepuluh perseratus persen) dikelola oleh Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Tingkat II, digunakan untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
b. 0,10 % (sepuluh perseratus persen) dikelola oleh Tim Pembina Penyelenggaraan
Pelelangan
Ikan
Tingkat
II,
yang
penggunaannya diatur sebagai berikut : -
0,05 % (lima perseratus persen) untuk Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Tingkat II;
-
0,05 % (lima perseratus persen) untuk Tim Pembina Penyeienggaraan Pel elan gan Ikan Tingkat Kecamatan. BAB III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 12
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepata Dinas Perikanan Daerah ; (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 123 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 13 (1) Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 7 Agustus 1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.
1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
5. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur.
6. Sdr.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr.
Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Biro Bina Perekonomian
) Sekretariat Wilayah/Daerah Ting-
11. Sdr.
Kepala Biro Keuangan
) kat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
9
