GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENYEDIAAN DANA PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA TAHUN 1991/1992 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Tahun Anggaran 1991/1992 yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, perlu menetapkan lokasi dan penyediaan dana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Tahun 1991/1992 dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1991; 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Desember 1990 Nomor 653 Tahun 1990 ; 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 311 Tahun 1991.
MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1991 Nomor 050/19052/02^/1991 ; 2. Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tanggal 2 September 1991 Nomor 2996/PT.12.H/G/1991 ; 3. Surat-surat Bupati, Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur tentang Usul untuk mendapatkan bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Tahun 1991/1992. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMUTUS KAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENYEDIAAN DANA PROYEK
PENGEMBANGAN
KELISTRIKAN
DESA
TAHUN
1991/1992.
Pasal 1 Dengan Keputusan ini, ditetapkan Desa-desa dalam Kabupaten Daerah
Tingkat
II
di
Jawa
Timur
sebagai
lokasi
Proyek
Pengembangan Kelistrikan Desa Tahun 1991/1992 sebagai berikut : a. Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ; b. Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban; c. Desa Ngluyu dan Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; d. Desa Brakas, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep.
Pasal 2 Dana Proyek Kelistrikan Desa Tahun 1991/1992 dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dengan rincian : a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar Rp 1.000,000.000,00 (satu milyar rupiah) ; b. Dana Penunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dipergunakan untuk Pengadaan Rumah Pembangkit (Power House) dan Fondasi serta tanah yang besarnya ditentukan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Pasal 3 (1) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud dalam pasal 2 nuruf a Keputusan ini : a. Sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk Pelaksanaan pekerjaan dengan rincian penggunaan bagi Daerah Tingkat II sebagai berikut : 1) Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, sebesar Rp 187.213.150,00 (seratus detapan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah); 2) Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Tuban,
sebesar
Rp
243.822.790,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah); 3) Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Nganjuk,
sebesar
Rp
247.055.840,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah); 4) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, sebesar Rp 221.908.220,00 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah); b. Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya umum/Perencanaan dan Persiapan ; (2) Rincian penggunaan dana tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Bagian Proyek Kelistrikan Desa.
Pasal 4 Dana penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Keputusan
ini
dipergunakan
untuk
pengadaan
tanah,
rumah
pembangkit beserta pagar dan fondasi Genset yang standarisasinya akan ditentukan kemudian dan pelaksanaannya oleh Tingkat II bersangkutan, dengan kelentuan sebagai berikut : a. Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, berupa tanah seluas 200 (dua ratus) m2, rumah pembangkit (Power House) seluas 6m x 8m, pagar dan fondasi Genset;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, berupa tanah seluas 200 (dua ratus) m2, rumah pembangkit (Power House) seluas 6m x 8m, pagar dan fondasi Genset; c. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, berupa tanah seluas 200 (dua ratus) m2, rumah pembangkit (Power House) seluas 6m x 8m, pagar dan fondasi Genset; d. Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, berupa tanah seluas 200 (dua ratus) m2, rumah pembnagkit (Power House) seluas 6m x 8m, pagar dan fondasi Genset, khusus untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep juga dibebani biaya angkutan materiel dari Surabaya ke lokasi (Desa Brakas, Kecamatan Ra'as).
Pasal 5
(1) Proyek Kelistrikan Desa dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, dalam hal ini ditunjuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) sebagai pelaksana; (2) Pelaksanaan pekerjaan pemasangan pembangkit, jaringan dan sambungan rumah serta Instalasi rumah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan urutan dalam pasal 1 Keputusan ini; (3) Untuk Instalasi rumah, biaya pemasangannya dibebankan kepada pelanggan yang bersangkutan yang besamya disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pemasangan di rumah yang betsangkutan.
Pasal 6
Untuk kelangsungan dan kelancaran pengelolaan pengoperasian Proyek Kelistrikan Desa tersebut tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Pasal 7 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 21 Agustus 1991; (2) Keputusan ini
diumumkan
dalam Lembaran
Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 9
Januari
1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
ttd.
PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 10-01-1992 No. 15/D3
SOELARSO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
:
2. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 5. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 6. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Umum Listrik Negara di Jakarta. 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 10. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur yang bersangkutan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
