Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan II Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015
Kementerian Perindustrian 2015
Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN]
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
46,58
41,54
28,37
21,88 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
34,74 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
47,80
48,08 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
53,27
44,60 1. Pengembangan SDM Industri
64,70
48,36 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
36,31
34,06 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
49,96
48,22 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA 2. PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3. EROPA BARAT 4. ASIA TENGAH DAN TIMUR
1 1. DIPA-019.01.1.247101/2015 2. DIPA- 019.01.1.248628/2015 3. SP DIPA-019.01.1.248629/2015
(01.01.01) Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
287.063.828
287.063.828
34,23
1
(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
0
22.562.826
22.562.826
13,46
2
(1825) Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
0
35.728.578
35.728.578
47,28
3
(1826) Pengembangan Sdm Industri
0
11.127.383
11.127.383
4
(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
0
130.410.601
130.410.601
28,76 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat, sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
7,91 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
5
(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
0
26.396.532
26.396.532
40,56
28,60 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
55,80
42,23 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
15
6
(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
0
31.296.253
31.296.253
24,36
16,07 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
31,93
28,50 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
7
(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik
0
29.541.655
29.541.655
24,06
23,12 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik
45,95
31,38 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
2 1. DIPA-019.01.1.247101/2015
(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
20.305.283
20.305.283
52,99
41,91 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
44,35
37,08
1
(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
0
20.305.283
20.305.283
52,99
41,91 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
44,35
37,08 1. Sekretariat Jenderal
3 1. SP DIPA- 019.06.1.247885/2015
(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
46.179.969
46.179.969
48,14
30,34 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
49,50
42,50
1
(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
0
3.376.517
3.376.517
29,62
36,89 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
41,04
41,59 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
2
(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
0
3.533.052
3.533.052
44,87
37,20 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
51,01
51,01 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
3
(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
0
3.442.642
3.442.642
54,77
41,72 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
56,77
55,49 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
4
(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
0
3.626.179
3.626.179
52,24
32,10 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
55,62
56,83 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
15
5
(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
0
32.201.579
32.201.579
49,28
27,49 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
48,76
38,66 1. Inspektorat Jenderal
1. DKI JAKARTA
4 1. SP DIPA- 019.03.1.247982/2015
(04.07.06) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka
0
354.575.743
354.575.743
32,12
17,62 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
41,55
28,14
1
(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
0
181.657.476
181.657.476
32,87
20,55 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
38,67
31,89 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Basis Industri Manufaktur
2
(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
0
33.217.074
33.217.074
18,74
6,54 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
72,49
19,20 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Basis Industri Manufaktur
3
(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
0
24.628.316
24.628.316
24,46
21,22 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
30,16
20,62 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Basis Industri Manufaktur
4
(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
0
32.708.600
32.708.600
12,38
11,42 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
12,53
13,46 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Basis Industri Manufaktur
5
(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
82.364.277
82.364.277
40,65
15,83 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
41,40
27,46 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Basis Industri Manufaktur
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
10,65 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
16,49
17,02
31,39
24,91 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
31,12
27,49 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Agro 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. SUMATERA UTARA 6. RIAU 7. JAMBI 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN TENGAH 10. KALIMANTAN TIMUR 11. PAPUA 12. SULAWESI BARAT
39.511.200
18,73
17,68 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
34,14
34,14 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Agro 2. ACEH 3. SUMATERA SELATAN 4. LAMPUNG 5. BALI 6. NUSA TENGGARA BARAT
186.155.511
2,39
2,77 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
3,92
5,19 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Agro 2. JAWA TIMUR 3. SUMATERA BARAT 4. SULAWESI UTARA 5. SULAWESI TENGAH 6. SULAWESI SELATAN 7. SULAWESI TENGGARA 8. MALUKU 9. PAPUA BARAT
5 1. DIPA-019.02.1.247960/2015
(04.07.07) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
354.789.761
354.789.761
8,68
1
(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
0
48.249.623
48.249.623
2
(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
0
39.511.200
3
(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
0
186.155.511
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
4
(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
80.873.427
80.873.427
6,23
18,06 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
29,70
31,03 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Agro 2. KALIMANTAN SELATAN 3. NUSA TENGGARA TIMUR 4. BENGKULU 5. MALUKU UTARA 6. BANTEN 7. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8. GORONTALO 9. KEPULAUAN RIAU
6 1. DIPA-019.04.1.423089/2015
(04.07.08) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika Dan Alat Pertahanan
0
369.035.768
369.035.768
25,14
9,93 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
44,58
22,32
1
(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
0
40.700.000
40.700.000
43,32
14,81 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
51,13
23,44 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
2
(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
0
25.450.000
25.450.000
34,89
15,48 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
35,87
24,13 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
3
(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
0
57.501.000
57.501.000
2,13
3,12 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
2,13
4,08 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
4
(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
145.594.768
145.594.768
21,33
13,74 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
28,76
27,48 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
5
(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
0
99.790.000
99.790.000
25,00
2,23 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
75,00
17,22 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
No.
Nomor SP DIPA
1
2 7 1. 019-05.3.069263/2014 2. 019.05.3.079019/2013 3. DIPA.019.05.3.089264/2014 4. 019.05.3.099026/2014 5. DIPA-019-05.3.109207/2014 6. DIPA. 019.05.3.119028/2014 7. DIPA-019.05.3.129024/2014 8. DIPA.019.05.3.139243/2014 9. DIPA-019-05.3.149215/2014 10. 019-05.3.159191/18/2012 11. 019.05.3.169024/2013 12. 019.05.3.169024/2014 13. 019.05-0/2015 14. 019-05.3.269188/2014 15. 019.05.3.309028/2015 16. 019-05.3.329115/2014 17. DIPA-019.05.3.019070/2014 18. DIPA-019.05.3.029024/2014 19. DIPA-019.05.3.029024/2013 20. 019.05.3.039032/2015 21. 019-05.3.04913131/2013 22. DIPA-019.05.3.059029/2013 23. DIPA-019.05.3.229163/2014 24. SP DIPA-019.05.02.247952/2014 25. DIPA-019-05.3.299435/2014 26. 019.05.3.179214/2014 27. SP-019.05.3.189023-00/AG/2014 28. 019.05.3.190022/2014 29. 019.05.3.190022/2013 30. ,S.019.05.3.209188/2014 31. 019.05.3.209188/2013 32. No. 0426/019-05.3.01/29/2012 1
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
(04.07.09) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
0
619.646.133
619.646.133
19,42
12,21 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
27,56
21,51
(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
0
163.335.000
163.335.000
14,23
10,05 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
20,05
20,72 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Kecil Dan 2. ACEH Menengah 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
2
(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
0
213.118.000
213.118.000
17,32
10,51 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
24,14
16,97 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Kecil Dan 2. JAWA BARAT Menengah 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN
3
(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III
0
161.598.000
161.598.000
20,30
8,44 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III
29,89
18,37 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Kecil Dan 2. SULAWESI UTARA Menengah 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT
4
(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
0
81.595.133
81.595.133
30,51
25,14 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
42,85
37,71 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Kecil Dan Menengah
8 1. SP DIPA-019.08-0/2015
(04.07.10) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
0
1.071.892.000
1.071.892.000
12,20
5,93 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
37,17
25,47
1
(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
0
376.818.000
376.818.000
4,69
2,85 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
25,02
18,78 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Pengembangan Perwilayahan Industri
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
2
(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
0
19.750.000
19.750.000
17,99
8,45 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
46,41
28,36 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Pengembangan Perwilayahan Industri
3
(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
0
642.350.000
642.350.000
14,41
6,80 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
41,74
27,50 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Pengembangan Perwilayahan Industri
4
(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
32.974.000
32.974.000
37,58
16,96 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
57,19
48,30 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Pengembangan Perwilayahan Industri
9 1. SP DIPA-019.09.1.248039/2015
(04.07.11) Program Pengamanan Industri Dan Kerjasama Internasional
0
49.860.699
49.860.699
28,09
30,22 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
42,18
40,33
1
(1855) Peningkatan Ketahanan Industri
0
6.736.000
6.736.000
10,08
17,85 1. Peningkatan Ketahanan Industri
41,74
46,47 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Kerjasama Industri Internasional
2
(1856) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
0
8.447.600
8.447.600
25,61
21,80 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
44,42
27,66 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Kerjasama Industri Internasional
3
(1857) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional
0
9.485.000
9.485.000
24,68
28,31 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional
25,89
27,92 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Kerjasama Industri Internasional
4
(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
0
25.192.099
25.192.099
35,08
37,13 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
47,70
47,65 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Kerjasama Industri Internasional
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
(04.07.12) Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
0
564.260.145
564.260.145
39,93
32,36 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
47,38
46,69
1
(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
0
6.797.000
6.797.000
36,78
16,17 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
42,31
50,12 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
2
(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
0
17.975.400
17.975.400
19,53
7,96 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
38,70
41,59 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
0
13.489.000
13.489.000
22,55
11,25 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
25,37
11,53 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
0
38.531.949
38.531.949
39,46
25,23 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
66,32
69,21 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
5
(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
0
14.351.653
14.351.653
25,49
9,78 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
41,53
36,10 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
6
(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
0
24.303.784
24.303.784
46,50
48,86
49,71 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
10 1. DIPA-019.07.1.248035/2015 2. DIPA-019.07.2.412528/2015 3. SP DIPA-019.07.2.248042/2015 4. DIPA-019.07.2.247199/2015 5. DIPA-019.07.2.247136/2015 6. SP DIPA-019.07.2.248056/2015 7. DIPA-019.07.2.247403/2015 8. SP DIPA-019.07.2.248060/2015 9. SP.DIPA-019.07.2.247157/2015 10. SP DIPA-019.07.2.247140/2015 11. DIPA-019.07.2.247161/2015 12. DIPA-019.07.2.247204/2015 13. SP DIPA-019.07.2.015118/2015 14. SP DIPA-019.07.2.247211/2015 15. SP DIPA-019.07.2.247225/2015 16. Dipa-019.07.2.247232/2015 17. SP DIPA-019.07.2.247246/2015 18. DIPA. 019.07.2.248124/2015 19. SP DIPA-019.07.2.248145/2015 20. SP-DIPA-019.07.2.248920/2015 21. 019.07.2.539053/2014 22. DIPA-019.07.2.539060/2014 23. SP DIPA-019.07.2.539074/2015 24. DIPA-019.07.2.539081/2015
3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
50,95 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
7
(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
0
22.394.826
22.394.826
50,47
44,20 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
58,30
51,69 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
15
8
(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
0
24.404.302
24.404.302
41,22
31,45 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
44,87
44,30 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
9
(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
0
44.790.480
44.790.480
40,56
44,04 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
45,39
47,02 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
10
(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
0
21.658.970
21.658.970
47,76
44,18 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
46,07
47,74 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
11
(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
0
16.989.949
16.989.949
41,42
38,95 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
44,35
44,36 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. SULAWESI SELATAN
12
(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
0
28.283.136
28.283.136
44,99
27,99 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
49,25
47,76 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
13
(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
0
25.328.897
25.328.897
41,74
30,14 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
48,73
48,65 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
14
(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
0
46.617.622
46.617.622
38,03
26,78 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
46,31
44,32 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
15
(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
0
27.956.438
27.956.438
46,67
35,80 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
46,72
54,63 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA TENGAH
16
(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
0
22.288.218
22.288.218
48,73
38,65 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
47,95
45,71 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
12
13
17
(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
0
168.098.521
168.098.521
38,20
32,56 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
45,93
43,91 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
11 1. 019.01.2.248522/2015 2. 019.01.2.248539/2015 3. SP DIPA- 019.01.2.248543/2015 4. SP DIPA-019.01.2.248937/2014 5. SP DIPA- 019.01.2.248941/2015 6. DIPA-019.01.2.248958/2015 7. SP DIPA-019.01.1.412446/2015 8. SP-019.01.2.579319-00/AG/2015
(10.05.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
303.065.751
303.065.751
27,84
25,89 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
30,00
29,24
(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri
0
303.065.751
303.065.751
27,84
25,89 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri
30,00
29,24 1. Sekretariat Jenderal
1
3
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. ACEH 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SUMATERA SELATAN 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN SELATAN 10. KALIMANTAN TIMUR 11. SULAWESI UTARA 12. MALUKU
1. DKI JAKARTA 2. DI YOGYAKARTA 3. JAWA TIMUR 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SULAWESI SELATAN 7. BALI
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan 3
12 1. DIPA-019.01.2.247115/2015 2. SP DIPA-019.01.2.247122/2015 3. SP DIPA-019.01.2.247178/2015 4. DIPA-019.01.2.247182/2015 5. DIPA-019.01.2.247377/2015 6. DIPA-019.01.2.247381/2015 7. SP DIPA- 019.01.2.247398/2015 8. DIPA-019.01.2.247953/2015 9. SP DIPA- 019.01.2.249772/2015 10. DIPA-019.01.2.249836/2014 11. SP DIPA-019.01.1.412446/2015 12. SP DIPA-019.01.2.412452/2014 13. SP DIPA-019.01.2.412461/2015 14. DIPA-019.01.2.522430/2015 15. SP DIPA-019.01.2.522472/2015 16. SP DIPA-019.01.2.522489/2015 17. 019.01.2.526160/2015 18. 019.01.2.568593/2015
1
Anggaran (Rp. 000) No. PHLN Loan 4 5
Rupiah Murni
Total
8
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
0
536.073.078
536.073.078
28,79
30,10 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
33,63
30,87
(5277) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
0
536.073.078
536.073.078
28,79
30,10 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
33,63
30,87 1. Sekretariat Jenderal
0
4.576.748.158
4.576.748.158
20,91
15,34
32,21
25,67
Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang
7
S
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
(10.06.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
JUMLAH
6
Penyerapan (%)
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. ACEH 5. SUMATERA UTARA 6. SUMATERA BARAT 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. SULAWESI SELATAN
Jakarta, 28 Juli 2015 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd Saleh Husin, S.E, M.Si
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015 Anggaran (Rp. 000) Kode
1
(01) (01.01)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
307.369.111
307.369.111
35,50
29,65
46,43
41,23
0
307.369.111
307.369.111
35,50
29,65
46,43
41,23
Instansi Penanggung Jawab
12
(01.01.01)
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
287.063.828
287.063.828
34,23
28,76 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
46,58
41,54 1. Sekretariat Jenderal
(01.01.02)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
20.305.283
20.305.283
52,99
41,91 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
44,35
37,08 1. Sekretariat Jenderal
0
3.430.240.218
3.430.240.218
22,11
14,52
36,70
28,12
0
3.430.240.218
3.430.240.218
22,11
14,52
36,70
28,12
(04) (04.07)
EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
(04.07.03)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
46.179.969
46.179.969
48,14
30,34 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
49,50
42,50 1. Inspektorat Jenderal
(04.07.06)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
0
354.575.743
354.575.743
32,12
17,62 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
41,55
28,14 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
(04.07.07)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
354.789.761
354.789.761
8,68
10,65 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
16,49
17,02 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
(04.07.08)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
0
369.035.768
369.035.768
25,14
9,93 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
44,58
22,32 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(04.07.09)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
0
619.646.133
619.646.133
19,42
12,21 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
27,56
21,51 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
(04.07.10)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
0
1.071.892.000
1.071.892.000
12,20
5,93 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
37,17
25,47 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
Anggaran (Rp. 000) Kode
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
1
2
(04.07.11)
Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional
0
49.860.699
49.860.699
28,09
30,22 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
42,18
40,33 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
(04.07.12)
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
0
564.260.145
564.260.145
39,93
32,36 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
47,38
46,69 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
0
839.138.829
839.138.829
28,58
29,17
32,82
30,51
0
303.065.751
303.065.751
27,84
25,89
30,00
29,24
0
303.065.751
303.065.751
27,84
0
536.073.078
536.073.078
28,79
0
536.073.078
536.073.078
28,79
(10) (10.05) (10.05.01)
(10.06) (10.06.01)
PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
PENDIDIKAN TINGGI Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
JUMLAH
0
4.576.748.158
4.576.748.158
20,91
25,89 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
30,10 30,10 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
15,34
30,00
33,63 33,63
32,21
29,24 1. Sekretariat Jenderal
30,87 30,87 1. Sekretariat Jenderal
25,67
LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
1
1825
Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Adanya kebijakan terkait penghematan anggaran yang berdampak pada perubahan Perkantoran Berbasis Teknologi pengalokasian anggaran kegiatan, sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan anggaran
2
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
Adanya kebijakan pemerintah mengenai pemotongan anggaran perjalanan dinas dan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan lebih ditingkatkan pemanfaatan kembali (APBNP) yang masih diblokir, sehingga para penanggungjawab kegiatan sehingga anggaran yang masih terblokir dapat segera baru setelah APBNP belum dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan digunakan
3
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, masih banyak satuan kerja yang perlu penyesuaian terkait aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Perlu diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif Masing masing satuan kerja di lingkungan mengenai aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual internal
4
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
Penundaan Revisi Anggaran mengakibatkan terlambatnya realisasi anggaran
Meningkatkan koordinasi dengan Biro Keuangan
5
1830
Peningkatan Kualitas Sdm Industri
Renovasi Gedung BDI belum terealiasi di karenakan anggaran belanja dari APBN-P, sehingga Segera setelah APBN-P masuk dalam DIPA, dilakukan tindak anggaran baru muncul pada pertengahan tahun. lanjut berupa konsultasi Perencanaan
6
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Dengan adanya APBN-P 2015 dan penghematan belanja perjalanan dinas, meeting dan Publik konsinyering membuat Pusat Komunikasi Publik perlu melakukan penyesuaian kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan di undur setelah APBN-P dan penghematan belanja perjalanan dinas meeting dan konsinyering selesai dilakukan
Menyusun time table pelaksanaan yang baru sesuai dengan APBN-P dan penghematan belanja perjalanan dinas, paket meeting dan konsinyering
Biro Perencanaan
7
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
danya kebijakan terkait penghematan anggaran yang berdampak pada perubahan pengalokasian anggaran kegiatan, sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan anggaran. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik eksternal maupun internal (Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan) dalam hal perubahan kebijakan terkait program/kegiatan maupun anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih lancar
Secara rutin memantau dan meneliti realisasi yang telah tercapai dalam aplikasi e-Monitoring sehingga bisa segera ditindaklanjuti jika terjadi kesalahan
Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan
8
1844
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
Masih diperlukannya tambahan dan perbaikan pertanyaan dan kuesioner untuk dinas
Perbaikan kuesioner akan segera disusun dan disosialisasikan pada petugas survey
Tenaga ahli monev restrukturisasi
9
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan realisasi Perjalanan dinas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan keuangan tidak mencapai target karena perjalanan dinas tindak lanjut yang direncanakan pada Tindak Lanjut Hasil Pengawasan akan dioptimalkan pada triwulan II tidak seluruhnya dapat direalisasikan karena alokasi pegawai yang ada didahulukan triwulan selanjutnya untuk melaksanakan perjalanan updating data pengawasan
10
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Kegiatan Pengembangan Pengawasan masih perlu Penyesuaian Artikel untuk pengembangan Pemeliharaan website akan dilakukan secara berkala web Itjen
11
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Itjen masih perlu penyesuaian jika Dokumen perencanaan akan dilakukan revisi jika terdapat Renstra Itjen mengalami perubahan perubahan pada Renstra Kementerian
Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik eksternal maupun Kementerian Keuangan, Inspektorat internal (Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Perencanaan, Biro Keuangan) dalam hal perubahan kebijakan Keuangan terkait program/kegiatan maupun anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih lancar
Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan
Biro Keuangan
ULP Pusat
Biro Perencanaan
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
12
1833
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
Adanya surat edaran dari Menpan mengenai larangan pelaksanaan kegiatan di Hotel, membuat Melakukan koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah semua kegiatan di daerah yang telah direncanakan dalam APBN harus ditinjau ulang dan dan balai-balai Kemenperin di daerah dimana kegiatan akan dialihkan menggunakan ruang pertemuan yang dimiliki pemerintah daerah setempat dilaksanakan untuk menggunakan ruangan rapat yang dimiliki
Pemerintah daerah tempat lokasi kegiatan, Balai-balai Kemenperin di daerah
13
1833
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
Terdapat lima kegiatan bantuan mesin peralatan, 1 kegiatan kajian dan 1 kegiatan bantuan sertifikasi legalitas kayu yang baru disetujui dalam APBNP pada bulan maret sehingga waktu efektif yang dimiliki untuk menyelesaikan kegiatan adalah 9 bulan
Dinas perindustrian daerah calon penerima bantuan, Unit Layanan Pengadaan, Kementerian Keuangan, Asosiasi Furniture kayu
14
1835
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan PT Anggaran akan direalokasi untuk kegiatan mendukung hilirisasi Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Holding BUMN Perkebunan tidak dapat Industri Agro mengakomodir (menolak) alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian, dikarenakan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar (fresh money) tahun 2015 melalui Kementerian BUMN
Kementerian Keuangan, Bappenas, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
15
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Baru disahkannya anggaran APBN-P pada bulan Mei 2015 sehingga kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalamnya baru dapat dilaksanakan
Segera merealisasikan kegiatan APBN-P
Direktorat IATD
16
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Terdapat kegiatan yang masih dalam proses revisi anggaran (RKA-KL) sehingga belum dapat dilaksanakan
Memantau perkembangan proses revisi anggaran dan segera merealisasikan setelah proses revisi anggaran selesai
DJA Kemenkeu, Setditjen IUBTT, Itjen Kemenperin, Biro Perencanaan Kemenperin, Dit. IATD
17
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses lelang
Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk dapat segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa
ULP Kemenperin, Direktorat IATD
18
1849
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Beberapa kegiatan lelang baru sampai pada proses penandatanganan kontrak
Mempercepat proses realisasi pelaksanaan kegiatan lelang
19
1849
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Kegiatan Pembentukan Mould and Dies Center masih dibintang
Mempercepat proses pencaian tanda bintang
20
1850
Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
a. Koordinasi dengan para pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan Program Kedaulatan Pangan dan Program Kedaulatan Energi, Program Konversi BBM ke BBG, dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Alsintan Center b. Koordinasi dengan para pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan
Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihal terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kementerian teknis dan kalangan industri Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT
21
1837
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
Terdapat tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Quick Win yang masih dalam proses koordinasi dan revisi POK
Koordinasi dengan Dinas Perindag Provinsi/Kab/Kota dan pihak Dinas Perindag Provinsi/Kab/Kota, terkait untuk mempercepat proses revisi POK Bagian Program Setditjen IKM
22
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
Keterlambatan dalam proses pengadaan Lembaga Pengelola Program, sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan program secara keseluruhan. LPP baru melakukan penandatangan kontrak pada tanggal 3 Juni 2015, sehingga pengajuan proposal dari IKM yang diterima masih sedikit.
1. Melakukan koordinasi dengan LPP untuk mempercepat pemrosesan usulan dari IKM yang menjadi calon penerima fasilitasi restruktrisasi mesin peralatan. 2. Mempercepat pelaksanaan rapat tim teknis untuk menentukan IKM yang pantas menerima fasilitasi restrukturisasi mesin peralatan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung
LPP, Koodinator Kegiatan
23
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
Adanya Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Rp. 2,8 milyar atau sekitar 30% dari total anggaran Perjalanan Dinas untuk direvisi menjadi kegiatan lain. Sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena perlu penyesuaian. Selain itu revisi baru bisa diproses setelah APBN-P disetujui
Segera melaksanakan koordinasi dengan daerah terkait Pelaksanaan Program Kegiatan
Dirjen Anggaran Kemenkeu, Koordinator Kegiatan
24
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii
Kegiatan lainnya belum dilaksanakan karena direncanakan dilaksanakan pada semester kedua 1. Kegiatan sedang dalam tahap persiapan 2. Mempercepat tahun 2015 rekrutmen peserta pameran yang sesuai sehingga program dapat mencapai target yang direncanakan
Mempercepat koordinasi penyusunan spesifikasi dan HPS mesin peralatan yang dibutuhkan daerah, serta penyusunan TOR kegiatan kajian serta berkoordinasi mengenai pelaksanaan bantuan sertifikasi
Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Bappenas
Koordinator Kegiatan, PPK
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
25
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
Terdapat penambahan alokasi anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar 137,7 miliar dari yang sebelumnya sebesar 6,9 miliar. Alokasi anggaran tersebut baru disetujui pada bulan Mei 2015
1. Melaksanakan revisi program apabila diperlukan 2. Koordinator Kegiatan, PPK Melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan dari alokasi APBN-P. 3. Menyiapkan Dokumen Lelang untuk kegiatan yang memerlukan lelang
26
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
Terdapat perubahan lokus kegiatan, dimana UPT Sidoarjo sudah difasilitasi pada tahun 2014, sehingga anggaran dialokasikan ke UPTD Tegal
1. Sudah ada pemenang lelang dan penanadatanganan kontrak Koordinator Kegiatan, PPK, Pihak 2. Segera dilaksanakan rekanan
27
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
Terdapat perubahan lokus kegiatan, dimana UPT Sidoarjo sudah difasilitasi pada tahun 2014, sehingga anggaran dialokasikan ke UPTD Tegal
1. Sudah ada pemenang lelang dan penanadatanganan kontrak Koordinator Kegiatan, PPK, Pihak 2. Segera dilaksanakan rekanan
28
1839
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III
Keterlambatan persetujuan revisi dimana usulan diajukan bulan februari dan baru disetujui pada Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, koordinasi dengan akhir Mei yang terdiri dari: 1. Revisi penghematan perjalanan dinas 2. Revisi dinas terkait penyesuaian/perubahan MAK sesuai dengan bagan akun standar yang baru 3. Revisi usulan penambahan kegiatan APBNP
29
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Ada Tenaga Ahli (Pihak Ketiga) yang bentrok dengan kegiatan lain
Adendum Kontrak, dengan tetap menyertakan tenaga ahli yang bentrok tersebut dalam kegiatan namun tidak dibayarkan
30
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Ketidaksiapan lahan pembangunan untuk SIKIM Konawe, sehingga sebagian anggaran dialihkan menjadi Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di 6 (enam) daerah
Lelang Kegiatan Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di 6 (enam) daerah
31
1854
Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Untuk laporan keuangan terdapat beberapa perubahan terkait kenaikan gaji,tunkin dan kenaikan pangkat beberapa pegawai. Dan sedang dilakukan monev dan rekonsiliasi terkait BMN. Tidak terdapat kendala.
Terus dilakukan koordinasi dengan pihak terkait
Biro Keuangan
32
1856
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
Proses adaptasi dari masing-masing petugas BPP dan PBJ di tiap subbagian, serta melalui Sesditjen KII dilakukan peningkatan kemampuan dari tiap petugas BPP dalam penguasaan aplikasi dan prosedur kerja
Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani administrasi pelaksanaan pekerjaan, Pengolahan Data, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian, Analisa Data, Modalitas serta Negosiasi
Sekretariat Ditjen KII
33
1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional
Kurangnya sarana untuk mendukung promosi investasi seperti brosur, leaflet, multimedia sesuai dengan bahasa di negara yang menjadi penyelenggaraan promosi
Perlu dilakukan identifikasi promosi dan pameran Luar negeri Ditjen-Ditjen dan Dunia Usaha yang lebih akurat sehingga persiapan menjadi lebih matang dan dilengkapi dengan sarana pendukungnya
34
1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional
Sumber daya aparatur di Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional kurang mendukung kinerja baik jumlah, latar belakang kedisiplinan, keahlian bahasa Asing, serta kemampuan diplomasinya
Perlu menambah aparatur yang mendukung kinerja baik jumlah, Ses Ditjen Kerjasama Industri kedisiplinan, keahlian berbahasa asing serta kemampuan dalam Internasional, Biro Kepegawaian berdiplomasi Kementerian Perindustrian
35
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
Adanya APBNP dan pengalihan anggaran (refocusing anggaran) menyebabkan lambatnya proses revisi sehingga kegiatan terkait menjadi tertunda
Memantau proses revisi refocusing anggaran
36
1859
Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
Pada output Rekomendasi Kebijakan yang Harmonis ini terdapat kegiatan yang masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga belum dapat tercatat pada laporan capaian Triwulan Ke-2 ini
Agar proses pertanggung jawaban administrasi keuangan dapat Bagian Keuangan dan seluruh pihak yang dipercepat, agar capaian dari kegiatan ini dapat segera sesuai terkait dengan kegiatan tersebut dengan target yang sudah di tentukan
37
1860
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Adanya revisi anggaran dan revisi Akun sehingga ada beberapa kegiatan belum dapat di laksanakan dan dipertanggungjawabkan sehingga target Realisasi tidak tercapai
Koordinator Kegiatan dan Pelaksana kegiatan melakukan penjadwalan kembali untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
Bagian Program BPKIMI dan PPK
38
1862
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
Perubahan nomenklatur yang juga mengakibatkan terdapat perubahan Tupoksi menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan; adanya revisi anggaran yang menyebabkan tertundanya proses pertanggungjawaban
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Pelaksana Kegiatan, Koodinator kegiatan, PPK, Bendahara, Bagian Program dan Kerja Sama, BPP, serta Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM
Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas perindag
Ditjen Perbendaharaan
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
39
1862
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
Perubahan nomenklatur yang juga mengakibatkan terdapat perubahan Tupoksi menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan; adanya revisi anggaran yang menyebabkan tertundanya proses pertanggungjawaban
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Pelaksana Kegiatan, Koodinator kegiatan, PPK, Bendahara, Bagian Program dan Kerja Sama, BPP, serta Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM
40
1862
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
Kegiatan Review Renstra tertunda karena terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Perindustrian terutama BPKIMI menjadi BPPI sehingga perlu penyesuaian terhadap Renstra (baru) Kemenperin dan Renstra BPKIMI yang telah disusun sebelumnya
Meningkatkan koordinasi dengan Tim Penyusun Renstra BPPI
Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Organisasi
41
1865
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
Realisasi keuangan kegiatan litbang belum dipertanggungjawabkan, sementara kegiatan fisik sudah terealisasi
Mempercepat realisasi keuangan terutama pengadaan bahan dan perjalanan dinas yang belum terealisasi
PPK, koordinator kegiatan dan Pejabat Pengadaan
42
1868
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target karena pengadaan peralatan litbang harus dipesan terlebih dahulu dan peralatan baru datang 5 bulan setelah pemesanan yaitu sekitar bulan Agustus 2015
Berkoordinasi dengan penyedia barang agar pesanan alat dapat Bagian Umum ; Penyedia Barang diterima sesuai jadwal
43
1868
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
Realisasi penyerapan anggaran tidak tercapai karena penerimaan PNBP belum mencapai target yang ditetapkan
Segera melakukan penagihan untuk kegiatan pelayanan jasa teknis yang telah selesai dilaksanakan
Koordinator kegiatan
44
3986
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
Pengadaan bahan penelitian berupa bahan kimia masih dalam proses pengadaan
Menindaklanjuti pesanan yang telah dilakukan dan mencari alternatif lain untuk mendapatkan bahan penelitian
Pihak ketiga (supplier)
Jakarta, 28 Juli 2015 Menteri Perindustrian ttd Saleh Husin, S.E, M.Si
