Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan IV Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan IV Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015

Kementerian Perindustrian 2016

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN] Anggaran (Rp. 000)

No.

Nomor SP DIPA

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

No. Loan

PHLN

1

2

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total 7

S 8

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

13

14

15

1 1. DIPA-019.01.1.247101/2015 (01.01.01) 2. DIPA- 019.01.1.248628/2015 Program Pengembangan Sdm 3. SP DIPA-019.01.1.248629/2015 Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

320.041.697

320.041.697

92,54

84,99 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

100,64

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

17.552.000

17.552.000

76,84

43,46 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

92,60

62,68 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1825) Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

0

42.463.983

42.463.983

91,28

80,91 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

96,09


3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

15.124.000

15.124.000

100,86

110,85


97,46 1. Pengembangan Sdm Industri

93,66

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

12 99,98

R (%)


Lokasi

13

14

15

4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

133.670.000

133.670.000

98,09

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

31.638.714

31.638.714

106,92

76,72 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

109,17


6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

33.347.000

33.347.000

91,51

73,97 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

103,50


7

(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

0

46.246.000

46.246.000

66,02

78,19 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

100,09


2 1. DIPA-019.01.1.247101/2015

(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

15.923.000

15.923.000

95,60

84,97 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

93,30

80,74

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

15.923.000

15.923.000

95,60

84,97 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

93,30


3 1. SP DIPA-019.07.2.015118/2015 (04.04.12) Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

0

16.404.869

16.404.869

-

- Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

-

-

1

0

16.404.869

16.404.869

-

- 1. Sertifikasi Industri

-

- 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri

(5242) Sertifikasi Industri

97,64 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

S (%)

100,39 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3. EROPA BARAT

1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

4 1. SP DIPA019.06.1.247885/2015

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

49.569.000

49.569.000

97,24

72,63 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

99,92

97,80

1

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

4.102.612

4.102.612

88,41

82,21 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

103,03

103,07 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

4.567.719

4.567.719

89,91

89,19 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

100,00


3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

3.909.968

3.909.968

85,00

65,25 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

83,21


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

4.117.094

4.117.094

97,76

87,81 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

104,80


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

32.871.607

32.871.607

100,20

68,91 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

100,83


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8

5 1. SP DIPA019.03.1.247982/2015

(04.07.06) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka

0

205.704.000

205.704.000

94,94

1

(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

0

94.156.000

94.156.000

2

(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

0

32.080.880

3

(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

0

4

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

6 1. DIPA-019.02.1.247960/2015


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


Lokasi

13

14

15

71,70 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

105,91

90,45

100,11

83,40 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

102,45

88,17 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka

1. DKI JAKARTA

32.080.880

104,41

83,93 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

133,79


1. DKI JAKARTA

18.822.377

18.822.377

101,59

44,74 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

105,31


1. DKI JAKARTA

0

60.644.743

60.644.743

77,74

49,03 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

102,51


1. DKI JAKARTA

(04.07.07) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

251.423.000

251.423.000

90,95

87,71 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

106,20

1

(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

38.600.400

38.600.400

98,83

81,66 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

100,07

98,26 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA

2

(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

0

32.592.200

32.592.200

90,16

82,23 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

100,06


1. DKI JAKARTA

3

(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0

105.683.581

105.683.581

95,88

66,68 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

96,76


1. DKI JAKARTA

102,11

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14


Lokasi 15

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

74.546.819

74.546.819

85,87

104,00 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

115,28

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. ACEH 7. SUMATERA UTARA 8. SUMATERA BARAT 9. RIAU 10. JAMBI 11. SUMATERA SELATAN 12. LAMPUNG 13. KALIMANTAN BARAT 14. KALIMANTAN TENGAH 15. KALIMANTAN SELATAN 16. KALIMANTAN TIMUR 17. SULAWESI UTARA 18. SULAWESI TENGAH 19. SULAWESI SELATAN 20. SULAWESI TENGGARA 21. MALUKU

7 1. DIPA-019.04.1.423089/2015

(04.07.08) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika

0

190.956.000

190.956.000

100,28

86,09 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

113,12

88,50

1

(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

0

20.376.462

20.376.462

106,95

84,53 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

113,90

99,10 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

0

24.623.538

24.623.538

65,30

54,28 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

75,07


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

3

(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

0

25.000.000

25.000.000

99,68

84,94 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

95.956.000

95.956.000

95,13

87,53 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

5

(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

25.000.000

25.000.000

114,33

8 1. 019-05.3.069263/2014 2. 019.05.3.079019/2013 3. DIPA.019.05.3.089264/2014 4. 019.05.3.099026/2014 5. DIPA-019-05.3.109207/2014 6. DIPA. 019.05.3.119028/2014 7. DIPA-019.05.3.129024/2014 8. DIPA.019.05.3.139243/2014 9. DIPA-019-05.3.149215/2014 10. 019-05.3.159191/18/2012 11. 019.05.3.169024/2013 12. 019.05.3.169024/2014 13. 019.05-0/2015 14. 019-05.3.269188/2014 15. 019.05.3.309028/2015 16. 019-05.3.329115/2014 17. DIPA-019.05.3.019070/2014 18. DIPA-019.05.3.029024/2014 19. DIPA-019.05.3.029024/2013 20. 019.05.3.039032/2015 21. 019-05.3.04913131/2013 22. DIPA-019.05.3.059029/2013 23. DIPA-019.05.3.229163/2014 24. SP DIPA019.05.02.247952/2014 25. DIPA-019.05.3.299435/2015 26. 019.05.3.179214/2014 27. SP-019.05.3.18902300/AG/2014 28. 019.05.3.190022/2014 29. 019.05.3.190022/2013 30. ,S.019.05.3.209188/2014

(04.07.09) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

0

432.868.000

432.868.000

90,76

93,41 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

75,05 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

S (%) 12

R (%)


Lokasi

13

14

15

100,07


99,63


149,66


99,96

86,50

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab 14

Lokasi

12

13

1

(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

0

122.284.000

122.284.000

97,81

81,15 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

99,86

91,26 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU 16. KALIMANTAN UTARA

15

2

(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

0

116.391.000

116.391.000

105,05

76,46 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

110,41


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

3

(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

0

116.244.000

116.244.000

64,91

65,35 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

84,13


1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT

15

4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

77.949.000

77.949.000

87,86

77,60 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

100,80


1. DKI JAKARTA

9 1. SP DIPA-019.08-0/2015

(04.07.10) Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri

0

513.493.000

513.493.000

19,64

12,77 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

79,48

42,00

1

(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

0

149.034.000

149.034.000

7,90

15,87 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

76,97

56,42 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

1. DKI JAKARTA

2

(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

0

20.450.000

20.450.000

57,36

44,46 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

74,89


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

80,65


1. DKI JAKARTA

16,96 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

89,01


1. DKI JAKARTA

76,32

80,52 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

91,60

86,50

3

(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

0

302.334.000

302.334.000

23,37

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

41.675.000

41.675.000

62,70

0

58.475.000

58.475.000

10 1. SP DIPA-019.09.1.248039/2015 (04.07.11) Program Peningkatan Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional


S

9,78 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

15

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

8.595.580

8.595.580

11,28

20,20 1. Peningkatan Ketahanan Industri

49,46

55,28 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional

2

(1856) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

0

11.528.900

11.528.900

76,25

90,27 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

99,97


3

(1857) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

0

12.067.800

12.067.800

88,80

93,39 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

100,41


4

(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

0

26.282.720

26.282.720

89,03

88,53 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

96,74


No.

Nomor SP DIPA

1

2

11 1. DIPA-019.07.1.248035/2015 2. DIPA-019.07.2.412528/2015 3. SP DIPA-019.07.2.248042/2015 4. DIPA-019.07.2.247199/2015 5. DIPA-019.07.2.247136/2015 6. SP DIPA-019.07.2.248056/2015 7. DIPA-019.07.2.247403/2015 8. SP DIPA-019.07.2.248060/2015 9. SP.DIPA-019.07.2.247157/2015 10. SP DIPA019.07.2.247140/2015 11. DIPA-019.07.2.247161/2015 12. DIPA-019.07.2.247204/2015 13. SP DIPA019.07.2.247211/2015 14. SP DIPA019.07.2.247225/2015 15. Dipa-019.07.2.247232/2015 16. SP DIPA019.07.2.247246/2015 17. DIPA. 019.07.2.248124/2015 18. SP DIPA019.07.2.248145/2015 19. SP-DIPA019.07.2.248920/2015 20. 019.07.2.539053/2014 21. DIPA-019.07.2.539060/2014 22. SP DIPA019.07.2.539074/2015 23. DIPA-019.07.2.539081/2015

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


Lokasi

13

14

15

(04.07.12) Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

0

555.471.158

555.471.158

98,09

87,65 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

101,00

99,65

1

(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

0

7.297.000

7.297.000

95,92

88,92 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

105,29

106,34 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri

1. DKI JAKARTA

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

17.975.400

17.975.400

79,95

72,20 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

101,82


1. DKI JAKARTA

3

(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

10.600.000

10.600.000

80,33

64,34 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

93,21


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

0

42.562.524

42.562.524

117,99

70,97 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

120,68


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

0

10.252.127

10.252.127

103,61

70,96 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

104,28


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

26.668.870

26.668.870

100,18

98,33 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

100,10


1. DKI JAKARTA

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

22.673.524

22.673.524

100,17

98,93 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

100,15


1. JAWA BARAT

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

25.373.416

25.373.416

100,18

87,13 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

100,23


1. DI YOGYAKARTA

9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

42.852.890

42.852.890

101,43

97,20 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

101,88


1. JAWA BARAT

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

21.662.244

21.662.244

95,14

95,09 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

99,92


1. JAWA BARAT

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

18.780.799

18.780.799

100,01

96,42 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

100,11


12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

22.822.184

22.822.184

99,09

87,01 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

104,62


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

28.061.427

28.061.427

96,94

87,07 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

100,06


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

46.952.704

46.952.704

96,30

88,67 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

101,90


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

28.828.968

28.828.968

100,13

94,45 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

100,33


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

22.664.249

22.664.249

98,28

100,59 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

101,35


1. DI YOGYAKARTA

1. SULAWESI SELATAN

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


No.

Nomor SP DIPA


No. Loan

PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

159.442.832

159.442.832

94,62

85,49 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

95,78

12 1. 019.01.2.248522/2015 2. 019.01.2.248539/2015 3. SP DIPA019.01.2.248543/2015 4. SP DIPA-019.01.2.248937/2014 5. SP DIPA019.01.2.248941/2015 6. DIPA-019.01.2.248958/2015 7. SP DIPA-019.01.1.412446/2015 8. SP-019.01.2.57931900/AG/2015

(10.05.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

187.206.007

187.206.007

84,62


107,69

99,78

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

0

187.206.007

187.206.007

84,62

51,15 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

107,69

99,78 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. DI YOGYAKARTA 3. JAWA TIMUR 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SULAWESI SELATAN 7. BALI

1

1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


No.

Nomor SP DIPA


No. Loan

PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13 1. DIPA-019.01.2.247115/2015 2. SP DIPA-019.01.2.247122/2015 3. SP DIPA-019.01.2.247178/2015 4. DIPA-019.01.2.247182/2015 5. DIPA-019.01.2.247377/2015 6. DIPA-019.01.2.247381/2015 7. SP DIPA019.01.2.247398/2015 8. DIPA-019.01.2.247953/2015 9. SP DIPA019.01.2.249772/2015 10. DIPA-019.01.2.249836/2015 11. SP DIPA019.01.1.412446/2015 12. SP DIPA019.01.2.412452/2014 13. SP DIPA019.01.2.412461/2015 14. DIPA-019.01.2.522430/2015 15. SP DIPA019.01.2.522472/2015 16. SP DIPA019.01.2.522489/2015 17. 019.01.2.526160/2015 18. 019.01.2.568593/2015

1

(10.06.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

459.157.011

459.157.011

88,29


98,95

89,91

(5277) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

0

459.157.011

459.157.011

88,29

77,78 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

98,95

89,91 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. ACEH 5. SUMATERA UTARA 6. SUMATERA BARAT 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. SULAWESI SELATAN

0

3.256.691.742

3.256.691.742

102,12

JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

85,39

132,77

110,28

Jakarta, 11 Januari 2016 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian

Saleh Husin, S.E, M.Si

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(01) (01.01) (01.01.01)

(01.01.02)

(04) (04.04) (04.04.12)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

Fungsi/Sub Fungsi/Program

2

PELAYANAN UMUM

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

0

335.964.697

335.964.697

92,75

84,99

100,14

92,79

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL,

0

335.964.697

335.964.697

92,75

84,99

100,14

92,79

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

320.041.697

320.041.697

92,54

84,99 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

15.923.000

15.923.000

95,60

84,97 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

0

2.274.364.027

2.274.364.027

70,22

59,19

96,05

76,64

0

16.404.869

16.404.869

0,00

0,00

0,00

0,00

0

16.404.869

16.404.869

0,00


0,00


EKONOMI PENGAIRAN Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

100,64

93,66 1. Sekretariat Jenderal

93,30


Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(04.07)

Penyerapan (%)



2

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

59,19

T (%)

R (%)

10

11

96,05

76,64


12

0

2.257.959.158

2.257.959.158

70,22

(04.07.03)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

49.569.000

49.569.000

97,24

72,63 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

99,92

(04.07.06)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

0

205.704.000

205.704.000

94,94

71,70 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

105,92


(04.07.07)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

251.423.000

251.423.000

90,95

87,71 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

106,20


(04.07.08)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

0

190.956.000

190.956.000

100,28

86,09 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

113,12

88,50 1. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika

(04.07.09)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

0

432.868.000

432.868.000

90,76

75,05 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

99,96


(04.07.10)

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

0

513.493.000

513.493.000

19,64

12,77 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

79,48


97,80 1. Inspektorat Jenderal


Penyerapan (%)



1

2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11

(04.07.11)

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

0

58.475.000

58.475.000

76,32

80,52 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

(04.07.12)

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

0

555.471.158

555.471.158

98,09


0

646.363.018

646.363.018

86,98

68,28

102,07

93,43

0

187.206.007

187.206.007

84,62

51,15

107,69

99,78

0

187.206.007

187.206.007

84,62

(10) (10.05) (10.05.01)

PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian


91,60

101,00

107,69


12

86,50 1. Direktorat Jenderal Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional




1

(10.06) (10.06.01)

Penyerapan (%)



2

PENDIDIKAN TINGGI Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

JUMLAH

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

77,78

0

459.157.011

459.157.011

88,29

0

459.157.011

459.157.011

88,29

0

3.256.691.742

3.256.691.742

102,12


85,39

T (%)

R (%)

10

11

98,95

89,91

98,95

132,77


12


110,28

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No Kode

Kegiatan

Kendala 4

Tindak Lanjut yang Diperlukan

1

2

3

1

1825

Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

1. Adanya kebijakan internal yang mengharuskan perubahan kegiatan dan revisi pada anggaran.

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik eksternal maupun internal (Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan) dalam hal perubahan kebijakan terkait program/kegiatan maupun anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih lancar.

5

2

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional

1. Dalam penyusunan pedoman harus menunggu Peraturan dari instansi terkait. Sedangkan dalam hal penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian, Biro Keuangan harus berkoordinasi dengan pihak internal seperti Biro Hukum maupun pihak eksternal seperti Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain

Koordinasi dengan pihak terkait dengan intensif

2. Pada Pengelolaan Administrasi PNBP Dan BLU, data revisi target dan pagu PNBP yang Sosialisas dan koordinasii tata cara revisi target dan pagu PNBP direvisi tidak diterima tepat waktu. Selain itu, dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan revisi tersebut tidak lengkap 3. Pelaporan maupun penganggaran sudah terkomputerisasi. Namun ada beberapa Koordinasi dengan Kementerian Keuangan aplikasi yang belum memenuhi kebutuhan user antara lain Data tarif satker BLU belum masuk ke dalam aplikasi TRPNBP, serta aplikasi keuangan yang belum mendukung dari Kementerian Keuangan, baik aplikasi tingkat eselon 1 maupun tingkat kementerian 3

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

1. Kegiatan ini mengalami keterlambatan, karena pembahasan substansi yang memerlukan waktu cukup panjang. 2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya perubahan DIPA 3. Pelaksanaan Raker Kemenperin dengan Pemda ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2016 setelah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK ditandatanngani oleh Menteri Perindustrian 4. Permenperin tentang pedoman penyusunan RPIP/RPIK tersebut perlu dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

4

1829

Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi d

1. - Beberapa rapat yang mengundang narasumber luar tidak dapat dilaksanakan; 2. - Beberapa kegiatan belum selesai penyusunan laporannya 3. - Belum tersedianya data Kawasan Industri yang Akurat dan Update; 4. - Data Teknologi Industri belum tersedia. 5. LKPP tidak jadi merilis aplikasi SPSE versi 4 sehingga pelatihan SPSE 4 tidak dapat direalisasikan 6. Pembuatan Paket Informasi Hasil Analisa Data Industri tidak dapat dilaksanakan karena bahan yang layoutnya akan didesain baru tersedia pada akhir tahun

Percepatan dan penjadwalan ulang kegiatan

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan

No Kode

Kegiatan

2 1830

Peningkatan Kualitas SDM Industri

1. Adanya Kegiatan Diklat yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun (terjadi perubahan jadwal diklat) sehingga menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal

Diklat Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat

Bagian Seksi Pengembangan dan Kerjasama Diklat dan Bagian Seksi Penyelenggara Diklat

6

1832

Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja

1. 1. Adanya kebijakan internal yang mengharuskan perubahan kegiatan dan revisi pada anggaran. 2. 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian terkait (dalam hal ini kompetensi Mekanikal & Elektrikal) sehingga sulit membuat spesifikasi teknis yang berakibat pada proses pengadaan terhambat. 3. Adanya kebijakan internal yang mengharuskan perubahan kegiatan dan revisi pada anggaran.


Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan


Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan

melakukan sosialisasi internal Inspektorat IV dan melakukan perhitungan serta pencatatan manual

Bag. Keuangan dan Pusdatin

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah

5

1841

4


1

7

3

Kendala

6

1. Pada Laporan Hasil Audit Inspektorat I untuk laporan pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal serta untuk tujuan tertentu/riksus Inspektorat I nilai realisasi keuangan lebih rendah dari pada sasaran disebabkan karena anggaran belanja bahan dan belanja perjalanan dinas tidak dicairkan semua. 2. Pada Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat I untuk laporan monev penerapan SNI wajib realisasi keuangan dan fisik lebih rendah dari pada sasaran disebabkan beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor diantaranya beberapa merupakan belanja jasa profesi dan belanja barang non operasional lainnya yang tidak dicairkan karena merupakan optimalisasi dari pemotongan perjalanan dinas pada awal tahun dan berkaitan dengan alasan waktu dan pihak terkait tahapan kegiatan 3. Pada Laporan Hasil Reviu Inspektorat I untuk laporan reviu RKA-K/L realisasi keuangan lebih rendah daripada sasaran disebabkan karena belanja perjalanan dinas tidak dicairkan dengan alasan telah diberikan akomodasi oleh pihak penyelenggara

8

1844

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

1. Belum seluruh SDM Inspektorat IV mengikuti acara sosialisasi/koordinasi dan konsultasi serta masih terdapat realisasi keuangan yang belum terinput pada sistem

9

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

1. Keikutsertaan pada acara Pemutakhiran Data dengan Depdagri hanya dilakukan 2 kali dan di Jakarta sehingga realisasi anggaran rendah 2. Persentase penyerapan anggaran masih di bawah target karena terdapat anggaran Tunjangan akan dibayarkan pada Januari Tahun 2016 yang tidak dapat direalisasikan karena adanya proses revisi POK di akhir tahun, yaitu pembayaran tunjangan kinerja bulan November 2015 sebesar Rp. 435.568.950,karena dari Ditjen Anggaran anggaran Belanja Transito tidak dapat direvisi dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja.

2. Masih terdapat realisasi anggaran yang belum terinput pada sistem

Bag Keuangan, Pusdatin

9

1845

No Kode 1

2

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Kegiatan Jenderal

3

Kendala



4

5

6

3. Realisasi tidak sesuai yang diharapkan karena perencanaan awal pemantauan dilakukan oleh tim dengan masing-masing anggota sebanyak 3 orang, namun dikarenakan kekurangan SDM dan masih ada penugasan lain dari masing - masing Bagian sehingga pemantaun hanya dilakukan oleh 2 orang pada masing - masing tim. 10

1875

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

1. Anggaran Perjalanan Dinas Untuk Anggota TIm Teknis pada Rapat Tim Teknis tidak Hal ini menjadi evaluasi untuk tahun depan agar anggaran yang telah masuk dapat direalisasikan seluruhnya mengingat paket perjlanan DInas telah melekat pada pada paket kegiatan tidak perlu lagi dianggarkan di Direktorat. Belanja Jasa Lainnya Pihak Ketiga maupun Kegiatan RTT yang dilaksanakan oleh SUCOFINDO (LPOP)

Kemenkeu Itjen dan Para Kasubdit

2. Anggaran Perjalanan DInas yang melekat pada Kegiatan Peningkatan Produktivitas Untuk Tahun mendatang, Penganggaran perjalanan DInas harus lebih Sdm Industri Tekstil Dan Aneka tidak direalisasikan senilai Rp 258.879.000,-. langkah memperhatikan Komposisi Kegiatan yang dilakukan sehingga tidak terjadi ini diambil mengingat kesluruhan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sdm Industri kelebihan/kekurangan anggaran pada kegiatan yang melekat Tekstil Dan Aneka telah dilaksanakan sehingga tidak diperlukan lagi Perjalanan Dinas

Itjen, Kemkeu, asosiasi

3. Beberapa Kegiatan FGD tidak dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu seperti Pelaksanaan Roadmap Branding akan disempurnakan pada TA 2016 dan BIMtek Asosiasi, Pelaku Usaha dan Ahli kegiatan Fasilitasi Benchmarking Merk Nasional, Brand Loyalty, Marketing and Brand disusun dengan lebih baik agar diperoleh Hasil yang maksimal MArketing Communication, Brand Performance, Brand Culture, Brand Awareness dan Brand Impression, Bimtek Pemasaran (Branding) 4. Belum terjadi kesepakatan harga terkait rencana sewa lahan untuk Material Center Kulit dan Alas Kaki serta masih harus menunggu Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) diselesaikan

Setelah Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) Pasar Turi, Asosiasi, Dinas diselesaikan akan langsung ditindaklanjuti dengan rekomendasi lokasi yang telah ditetapkan dalam Kajian. dan Kegiatan dapat direalisaskan pada TA 2016

5. Fasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib Untuk BBKK telah dilakukan lelang sebanyak 2 kali, namun demikian tidak terdapat pemenang mengingat spesifikasi yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa tidak memenuhi permintaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran lelang ulang untuk kegatan ini tidak mencukupi lagi waktu pelaksanaannya sehingga kegiatan ini diputuskan untuk dibatalkan

Akan dilakukan Peninjauan ulang terhadap spesifikasi dalam KAK lelang dan mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas dalam rangka penerapan SNI Wajib Industri Tekstil dan Aneka maka Kegiatan ini akan dianggarkan Kembali pada Tahun 2016

6. Fasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib Untuk BBT Bandung telah dilakukan lelang sebanyak 2 kali, namun demikian tidak terdapat pemenang mengingat spesifikasi yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa tidak memenuhi permintaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran lelang ulang untuk kegatan ini tidak mencukupi lagi waktu pelaksanaannya sehingga kegiatan ini diputuskan untuk dibatalkan

Akan dilakukan Peninjauan ulang terhadap spesifikasi dalam KAK lelang dan mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas dalam rangka penerapan SNI Wajib Industri Tekstil dan Aneka maka Kegiatan ini akan dianggarkan Kembali pada Tahun 2016

7. Fasilitasi FGD Mekanisme Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) Berbasis PDRB Perlu dilakukan Perhitungan yang matang dan Tepat dan Produktivitas tidak dapat dilaksanakan karena Keterbatasan Waktu Pelaksanaan dan Pedoman Kenaikan UMR telah direnacanakan oleh Presiden sebesar inflasi ditambah Pertumbuhan Eknomi

Itjen, LPSE, BBT, BPPI, Kemankeu

Kemenakertran dan Asosiasi

No Kode 1

2

Kegiatan 3

Kendala



4

5

6

8. Fasilitasi Mou Pendirian Bufferstock Bahan Baku Kulit (material Center) belum dapat Setelah Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) Asosiasi, Pengurus Pasar Turi direliasasikan belum terjadi kesepakatan harga terkait rencana sewa lahan untuk diselesaikan akan langsung ditindaklanjuti dengan rekomendasi lokasi yang telah Material Center Kulit dan Alas Kaki serta masih harus menunggu Kajian Manajemen ditetapkan dalam Kajian. dan Kegiatan dapat direalisaskan pada TA 2016 Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) diselesaikan 9. Fasilitasi Pendirian Bufferstock Bahan Baku Kulit (material Center) belum dapat direalisasikan karena Belum terjadi kesepakatan harga terkait rencana sewa lahan untuk Material Center Kulit dan Alas Kaki serta masih harus menunggu Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) diselesaikan

Setelah Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) Asosiasu, Pasar Turi diselesaikan akan langsung ditindaklanjuti dengan rekomendasi lokasi yang telah ditetapkan dalam Kajian. dan Kegiatan dapat direalisaskan pada TA 2016

10. Jumlah Anggaran yang semakin menyusut tiap tahunnya menyebabkan 15 Akan dilakukan evaluasi Program pada TA 2016, dengan menghentikan perusahaan pemohon tidak dapat direalisasikan bantuannya. Hasil evaluasi terhadap sementara Program Restrukturisasi agar pelaksanaan di TA 2017 dapat lebih pelaksanaan program cukup baik namun belum cukup mendorong industri tekstil dan efisien dan dilengkapi dengan Retsukturisasi yang lebih menyeluruh produk tekstil dalam meningkatkan daya saingnya terbukti dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2015 dan Kontribusi terhadap PDB yang juga turun

BPK, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan, Sesditjen IKTA, Asosiasi, Tenaga Ahli, LPSE, BPKP

11. Kegiatan Penyusunan DED Pendirian Lab Uji Dalam Rangka Penerapan dan kan dilakukan Penyusunan DED Pendirian Lab Uji Dalam Rangka Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib baru dapat dilaksanakan setelah Hasil Kajian Manajemen Lab Pengawasan SNI Wajib setelah Koordinasi Peraturan Pelaksanaan dalam rangka Uji dapat diselesaikan, sedangkan Kegiatan Kajian Manajemen baru dapat tata niaga dan pembatasan impor diselesaikan pada akhir tahun anggaran, selain itu juga Peraturan Pelaksanaan dalam rangka tata niaga dan pembatasan impor masih perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan,Pelindo, Asosiasi dan Beberapa Pihak Terkait. oleh karena itu ditetapkan bahwa pelaksanaan baru dapat dilakukan pada tahun 2016

Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan,Pelindo, Asosiasi dan Beberapa Pihak Terkait

12. Konsinyering Analisis Upah Minimum Regional (UMR) Berbasis PDRB dan Perlu dilakukan Perhitungan yang matang dan Tepat Produktivitas Industri Tekstil dan Aneka tidak dapat dilaksanakan karena Keterbatasan Waktu Pelaksanaan dan Pedoman Kenaikan UMR telah direnacanakan oleh Presiden sebesar inflasi ditambah Pertumbuhan Eknomi

Kemenakertrans dan Asosiasi

13. Lelang Pengadaan Fasilitasi Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka Mengingat Pengembangan Desain Tekstil telah menjadi prioritas pengembangan PDDC, BBT, LPSE Pengembangan Desain Industri Tekstil Dan Aneka tidak dapat direalisasikan untuk industri Tekstil maka Fasilitasi Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka Product Development and Design Center telah disiapkan, namun lelang gagal karena Pengembangan Desain Industri Tekstil akan dianggarkan pada TA 2016 tidak ada perusahaan/penyedia yang menawarkan (lelang telah dilaksanakan 2 kali) 14. masih sedikit orang yang mau dan berusaha untuk mengembangkan disain alas kaki

Mengingat Pengembangan Desain Tekstil telah menjadi prioritas pengembangan Asosiasi, BBT, PDDC, Designer, industri Tekstil maka Fasilitasi Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka APPMI Pengembangan Desain Industri Tekstil akan dianggarkan pada TA 2016

No Kode 1

2

Kegiatan 3

Kendala 4 15. Pelaksanaan Desain Outlet dan Sewa Outlet Bandara Internasional tidak dapat Direalisasikan karena surat permohonan untuk penyediaan lahan di Bandara yang dikirimkan ke ANgkasa Pura I dan II terlambat direspon oleh Pihak ANgkasa Pura. Jawaban dari Angkasa Pura II dan I menyatakan bahwa ketersediaan lahan di Terminal Internasinal Bandara Soekarno Hata, Ngurah Rai dan Juanda sudah tidak tersedia. selain itu pelaksanaan Sewa Outlet di Bandara memang memerlukan penyelesaian Roadmap branding Terlebih dahulu agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik

11

1835

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Tindak Lanjut yang Diperlukan 5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

Mengingat Roadmap Branding telah tersususn maka pada TA 2016 kegiatan ini akan direalisasikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan TV Nasional

Angkasa Pura I dan II, Kemenlu, Kemenhub

16. Produksi Iklan dan Penayangan Iklan di TV Nasional dan Bandara Soekarno Hatta Mengingat Roadmap Branding telah tersususn maka pada TA 2016 kegiatan ini tidak dapat direalisasikan tidak dapat Direalisasikan karena menunggu penyelesaian akan direalisasikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan TV Nasional Roadmap branding Terlebih dahulu agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik

Angkasa Pura, TV Nasional dan Internasional

17. Realisasi ANggaran tidak dapat 100% karena dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran terdapat 2 Kegiatan yang disatukan pelaksanaanya

Penganggaran dengan lebih baik

18. Revisi PP 32 Tahun 2009, baru keluar pada akhir Desember 2015 dengan PP 85 Tahun 2015 Tentang Pusat Logistik Berikat, sehingga Dasar Hukum Pelaksanaan Pendirian Pusat Logistik Berikat untuk Kapas/Bufferstock Bahan Baku Kapas belum dapat direliasikan pada TA 2015. Selain itu juga pada TA 2015 sedang dilaksanakan kegiatan Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kapas sehingga kegiatan ini perlu menunggu kajian diselesaikan

Mengingat Pendirian Bufferstock Bahan Baku Kapas menjadi prioritas nasional, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan menjadi agenda penting Kementerian Perindustrian serta dasar hukum pelaksanaan yang telah keluar maka kegiatn ini akan dilaksanakan pada TA 2016

Bea Cukai, Kemenku, Pajak, Asosiasi, SHipper, CDP,

1. Kegiatan hasil realokasi anggaran Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional berupa Kegiatan Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Industri Pangan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu bantuan Alat Pengolahan Tepung Beras di Bojonegoro dikarenakan gagal lelang, dan tidak mungkin lagi untuk dilakukan lelang ulang karena waktu tidak mencukupi 2. Kegiatan hasil realokasi anggaran Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional berupa Kegiatan Bantuan Peralatan Laboratorium Dalam Rangka Mendukung Riset Dan Standarisasi IMHLP tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu bantuan alat laboratorium di Baristand Industri Padang dikarenakan gagal lelang, dan tidak mungkin lagi untuk dilakukan lelang ulang karena waktu tidak mencukupi

12

1848

Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika

1. peralatan Pusat Pengembangan Industri Telematika khususnya Fasilitasi Peralatan Animasi di BP Batam tidak terealisasi sebesar 1 Miliar rupiah, hal ini dikarenakan pihak penyedia pada E-KATALOG menyatakan tidak sanggup sehingga waktu yang ada tidak cukup untuk merealisasikan pelelangan sebesar 1 Miliar rupiah

Dana APBNP seharusnya cair lebih cepat sehingga jika ada kendala dilapangan waktu yang ada masih memungkinkan untuk dapat merealisasikan Kegiatan

Kementerian Keuangan

13

1849

Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1. Ada beberapa kegiatan yang masih dibintang diantaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor dan Pengadaan Mesin/Peralatan Programable Logic Controller

Sudah melakukan koordinas dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk pencairan tanda bintang

Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kemenperin

No Kode

Kegiatan 3

Kendala 4



1

2

14

1850

Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

1. Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihal terkait, diantaranya Kementerian teknis dan kalangan industri

5

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT

15

1837

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

1. Kegiatan Fasilitasi Sarana Produksi IKM Batu Akik pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Batu Akik di Kab. Pidie tidak dilaksanakan karena gagal lelang disebabkan dokumen penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan evaluasi teknis

Koordinsi antara Korgiat dan ULP lebih ditingkatkan

Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perindustrian

2. Kegiatan Fasilitasi Sarana Produksi IKM Kopi di Kab. Oku Selatan pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Kopi di Kab. Oku Selatan tidak dilaksanakan karena pemenang lelang mengundurkan diri disebakan keterbatasan waktu

Koordinsi antara Korgiat dan ULP lebih ditingkatkan

Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perindustrian

3. Kegiatan Fasilitasi Sarana Produksi IKM Pengolahan Kopi di Aceh tidak dilaksanakan karena kurangnya koordinasi dan informasi dari Bagian Program dengan Koordinator Kegiatan 4. Kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Revisi DIPA baru keluar awal November 2015 sedangkan batas akhir pemasukan dokumen lelang ke ULP tgl 31 Oktober 2015. Sesuai arahan dari Direktur untuk mengutamakan mutu pelaksanaan kegiatan secara optimal dan sesuai dengan kaidah peraturan hukum, maka kegiatan berikut tidak dilaksanakan, yaitu : 1. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Furniture di Sumut 2. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Furniture di Medan 3. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pupuk Organik di Lahat 4. Penumbuhan Wirausaha Industri Kecil Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Kalbar 5. Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri Kemaritiman dan Hasil Pertanian

Bagian Program harus menyosialisasikan/menginformasikan adanya perubahan Bagian Program judul kegiatan kepada Koordinator Kegiatan Koordinasi yang lebih intensif antara Subdit Program Direktorat dengan Bagian Program Ditjen IKM dan Ditjen Anggaran

5. Program Penumbuhan Industri Menengah tidak dilaksanakan karena payung hukum Koordinasi internal Ditjen IKM dan Biro Hukum yang belum ada 6. Terdapat Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM yang tidak dapat Koordinsi antara Korgiat dan ULP lebih ditingkatkan dilaksanakan karena gagal lelang disebabkan tidak ada peserta yang mengikuti lelang yaitu: 1. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pengolahan Kemiri di Bireun 2. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Perbengkelan Logam di Kab. Pidie pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Perbengkelan Roda 2 di Kab. Pidie 3. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pengolahan Batok Kelapa di Kota Pariaman 4. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pakan Ternak Ayam di Kota Pariaman dan Kab. Pariaman 5. Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Tahu Tempe 6. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Furniture di Kab. Musi Rawas Utara pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Furniture di Kab. Musi Rawas Utara

6

Ditjen Anggaran

Ditjen IKM, Biro Hukum Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perindustrian

No Kode 1

2

Kegiatan 3

Kendala



4

5

6

7. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Perbengkelan Roda 2 di Kab. Musi Rawas Utara pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Perbengkelan Roda 2 di Kab. Musi Rawas Utara 8. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Pangan di Kab. Musi Rawas Utara pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Perbengkelan Roda 2 di Kab. Musi Rawas Utara

16

1838

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

9. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Pengelasan di Kab. Musi Rawas Utara pada Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Perbengkelan Roda 2 di Kab. Musi Rawas Utara 1. Adanya beberapa IKM yang belum memiliki izin usaha industri sehingga tidak bisa mengikuti program restrukturisasi mesin dan peralatan 2. Adanya kegiatan yang di blokir sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana

3. Belum selesainya PP yang terkait dengan pemberdayaan industri sehingga review Permen tentang pengelolaan UPT belum dapat dilaksanakan

Mendorong IKM untuk mendapatkan izin usaha industri

1. Dinas Perizinan setempat

Merevisi kegiatan yang terblokir sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan prioritas lainnya.

1. Koordinator Kegiatan

Menghimbau agar penyusunan PP yang terkait pemberdayaan industri dapat dipercepat

2. Kanwil Perbendaharaan 3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan 1. Biro Hukum Kementerian Perindustrian

4. Dalam kegiatan Sertifikasi SVLK, anggaran yang ada tidak mencukupi kegiatan tidak dapat dilaksanakan 5. Kegiatan fasilitasi Pendirian Pusat Animasi di Malang melalui e-katalog tidak bisa dilaksanakan karena waktu tidak memungkinkan

Mengalihkan alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas untuk 1. Koordinator Kegiatan dilaksanakan Menyegerakan kemajuan untuk pengadaan paket mesin dan peralatan yang ada 1. Koordinator Kegiatan di e-katalog 2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kurangnya pemahaman perusahaan IKM dalam mengisi kuesioner monev sehingga Adanya revisi kuesioner untuk memudahkan perusahaan IKM dalam melakukan 1. Koordinator Kegiatan tidak semua pertanyaan dapat terjawab pengisian 7. Adanya kekhawatiran IKM memberi data dalam pengisian kuesioner terkait perijinan menanamkan pemahaman kepada IKM bahwa monitoring yang dilakukan demi 2. IKM yang dimonitoring dan dan pajak kemajuan IKM sebagai evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dievaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kegiatan selanjutnya. 8. Sulitnya untuk mendapatkan informasi dari IKM yang berkaitan dengan transaksi selama pelaksanaan pameran.

Adanya pernyataan dari IKM peserta pameran untuk bersedia memberikan informasi transaksi yang terjadi pada saat pelaksanaan pameran.

9. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil (APBN-P) belum dapat dilaksanakan karena terkendala Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat 5 huruf d yang menyebutkan bahwa hibah bisa diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sedangkan KUB yang akan diberikan fasilitasi belum berbadan hukum karena masih calon WUB IKM sehingga Dinas Perindustrian Kab./Kota berkeberatan untuk menerima hibah start-up capital mesin/peralatan WUB.

Menyampaikan surat dari Dirjen IKM ke Dirjen Bina Keuangan Daerah yang Dirjen Bina Keuangan Daerah isinya mengharapkan adanya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang No. Kementerian Dalam Negeri 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat 5 huruf d sehingga kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil (APBN-P) dapat segera dilaksanakan.

10. Adanya beberapa paket fasilitasi mesin dan peralatan yang mengalami gagal lelang tetapi tidak bisa diajukan untuk lelang ulang karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. 11. Beberapa bimbingan teknis tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada tindak lanjut usulan peserta dari dinas setempat yang sudah diminta oleh Ditjen IKM.

Menyegerakan pengajuan usulan lelang mesin dan peralatan ke ULP.

Mengalihkan kegiatan bimbing teknis ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

1. Koordinator Kegiatan 2. IKM Peserta Pameran

No Kode 1

17

2

1839

Kegiatan 3

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Kendala 4



5

6

12. Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Mesin dan Peralatan di beberapa daerah tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang sudah tidak memungkinkan.

Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Mesin dan Peralatan hendaknya dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan serah terima mesin dan peralatan.

1. (1) a. Keterlambatan persetujuan revisi dimana usulan diajukan bulan februari dan baru disetujui pada akhir Mei yang terdiri dari: 1. Revisi penghematan perjalanan dinas 2. Revisi penyesuaian/perubahan MAK sesuai dengan bagan akun standar yang baru 3. Revisi usulan penambahan kegiatan APBNP. Adanya keterlambatan ini menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya.(2) Dana tambahan APBN (quickwin) yang baru cair bulan Mei mendekati waktu puasa dan Lebaran sehingga membuat kondisi kerja dilapangan tidak maksimal (3) Adanya peraturan mengenai kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan hotel sebagai tempat kegiatan acara menjadi isu yang menghambat pekerjaan dilapangan. (4) d. Proses pengiriman barang terhambat dikarenakan faktor cuaca sehingga kegiatan bimbingan teknis yang memerlukan peralatan tersebut perlu dilakukan penjadwalan ulang. (5) Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena proses lelang yang gagal dan juga pihak ketiga yang mundur. (6) Tidak semua daerah yang merespon dengan baik, memberikan peserta sosialisasi tidak sesuai kriteria (7) peserta yang tidak sesuai sasaran (8) Pencaiarn keuangan lambat pada akhir tahun

Untuk tindak lanjut kedepan, (1) agar revisi anggaran tidak memakan waktu yang lama, meningkatkan, (2) koordinasi lebih lanjut dengan panitia daerah, dinas setempat, dan IKM yang akan difasilitasi agar kegiatan bisa cepat dilaksanakan dan tepat sasaran, (3) Masing-masing subdit melakukan manajemen/pengaturan jadwal kegiatan yang lebih efektif dan efisien, mengingat banyaknya kegiatan yang belum terlaksana agar kegiatan dapat berjalan maksimal. (4) Komunikasi yang baik dengan bagian keuangan sehingga pencairan cepat diproses

2. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Output Sentra, berhasil difasilitasi peningkatan 22 sentra. Adapun kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan Disperindag di daerag yang masih belum siap dan kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun terbentur dengan kegiatan tambahan dari dana APBN (Quickwin) sehingga para pelaksana kekurangan waktu untuk menyelesaikan semua kegiatan yang telah direncanakan.

Mendorong Disperindag daerah agar mampu bergerak cepat dalam melakukan Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas persiapan guna memfasilitasi sentra di daerah. Ketua Pelaksana dan staf perindag daerah diharapkan menyiapkan matriks jadwal kerja yang jelas sehingga kedepan tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena alasan waktu.

Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas perindag daerag dan pihak ketiga (dalam melaksanakan kegiatan lelang)

3. Masih banyak korgiat yang tidak menginput laporan progres kegiatan di dalam ALKI, Kerjasama antar subdit lebih ditingkatkan untuk memudahkan pekerjaan seperti Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas sehingga proses penyusunan laporan masih dilakukan secara manual, sedangkan hanya input data progres kegiatan tetap diperhatikan oleh masing-masing perindag daerah Rapat Tim Khusus Pengembangan IKM Wilayah III tidak dilaksanakan, karena load korgiat.selain itu, koordinasi dengan dinas daerah agar lebih ditingkatkan lagi. pekerjaan masing-masing subdit yang tinggi di akhri tahun pelaksanaan. 4. Output Pengembangan produk telah memfasilitasi 25 produk. Adapun kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan beberapa kegiatan di daerah harus menunggu kesiapan Dinas terkait. Forum yang tidak dilaksanakan karena harus menunggu penyelesaian seluruh kegiatan yang berkaitan langsung, dan dipenghunung tahun load kerja setiap subdit tinggi. Selain itu Dalam Penyusunan dan Pencetakan Buku Panduan harus mengacu pada standar yang sudah disetujui bersama oleh negara- negara ASEAN

Penjadwalan ulang/revisi kegiatan yang tidak dapat dilaksanaka, meningkatkan Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas koordinasi dengan dinas terkait untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. perindag daerah Pemasaran produk baru sebatas pasar lokal untuk memperluas jaringan pasar perlu dilakkan perbaikan kemasan dan adanya kerjasam dan jalur distribusi agen yang berada di Propinsi.

5. Pada Output Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM, telah terfasilitasi 314 IKM. Adapun kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan IKM menolah berpartisipasi pameran yang tidak difasilitasi sepenuhnya.

Penjadwalan ulang/revisi pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas perindag daerah

No Kode 1

2

Kegiatan 3

Kendala 4 6. Program TA 2015 telah dilaksanakan dan telah disusun RKAKL TA 2016. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015, masih banyak revisi POK yang dilakukan masingmasing subdit dan penyusunan program tahun 2016 masi perlu kordinasi dengan masing-masing subdit.

18

1840

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Tindak Lanjut yang Diperlukan 5 Meningkatkan ketelitian dalam penyusunan RKAKL dan agar masing-masing subdit menyimpan history revisi RKAKL agar tidak terjadi kebingunan dalam pelaksanaan. Untuk tahun 2016 agar program bekerjasama dengan masingmasing subdit agar kegiatan yang akan dijalankan tepat sasaran.

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas perindag daerah

7. Telah dilaksanakan restrukturisasi pada 37 IKM di 6 Provinsi, namun persebaran IKM Meningkatkan sosialisasi kegiatan dan penyebaran informasi ke IKM-IKM penerima bantuan restrukturisasi masih tidak merata. mengenai program restrukturisasi

Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas perindag daerah dan juga pelaku IKM yang akan menerima fasilitasi restrukturisasi alat/mesin

8. Terdapat tiga suboutput yaitu Pangan, KBB dan Logam yang telah memfasilitasi Meningkatkan kerjasama dengan Disperindag di daerah untuk memantau peningkatan 7 UPT. pencapaian realisasi fisik dan keuangan tinggi, tidak ada kendala, perkembangan UPT yang telah dibina. karena telah dilaksanakan dari awat tahun anggaran.

Ketua Kegiatan, PPK, staf, dinas perindag daerah

1. • Pada kegiatan penyusunan SKKNI dan persiapan kerjasama sektor IKM, realisasi anggarannya rendah yakni 60% dan 47,18%. Hal ini dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan APBN-P yang baru ditetapkan di Bulan September, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan seluruhnya. Namun target penyusunan 2 SKKNI berhasil terpenuhi.

Koordinator Kegiatan, PPK

Perencanaan anggaran dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih optimal.

• Pada kegiatan penyusunan Rancangan SNI terdapat fasilitasi SNI wajib bagi Produk IKM (Pemanfaatan) yang anggarannya tidak terserap (Rp. 500.000.000,-) dikarenakan IKM mendaftarkan fasilitasi SNI nya melalui direktorat IKM wilayah masing-masing. Namun Target penyusunan 6 RSNI berhasil terpenuhi. • Kegiatan Pengembangan Desa Industri Mandiri Kegiatan ini terkendala pada hasil panen di daerah yang tertunda, sehingga memiliki dampak terhadap pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan. 2. Kegiatan kerjasama dengan BPS dengan anggaran Rp 110.570.000 tidak dilaksanakan Koordinasi lebih awal dengan BPS, perencanaan anggaran yang lebih akurat. karena BPS akan mengadakan Sensus Ekonomi di tahun 2016, sehingga diharapkan setelah sensus tersebut data yang diperoleh akan lebih akurat. 3. Pada kegiatan Pengukuran Kinerja Pengembangan IKM di daerah terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Hal ini diikarenakan saat ini pemanfaatan Aplikasi MONEV Kinerja IKM Dana Dekonsentrasi berjalan lebih optimal, sehingga monitoring kinerja bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. 19

1851

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Perencanaan anggaran yang lebih akurat.

1. Kegiatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Industri Sei Mangkei (Pembangunan Penanggung jawab kegiatan dan pengawas akan terus berkoordinasi serta Tank Farm, Dry Port, Jalan Poros, dan Jalur Kereta Api) sampai dengan tanggal 31 monitoring pekerjaan kontraktor agar proyek segera diselesaikan sebelum Desember 2015 progres fisik belum tercapai 100%. Ada beberapa kendala yang tanggal 31 Januari 2015. dihadapi, antara lain: 1. Waktu pengerjaan proyek pembangunan sangat singkat (Dana APBN-P dan tidak bisa multiyears). 2. Banyaknya proyek di sekitar lokasi kegiatan sehingga terjadi kekurangan stok material (demand tinggi sementara suplly terbatas), utamanya material semen serta balas untuk proyek rel kereta api.

Koordinator Kegiatan, PPK

Koordinator Kegiatan, PPK.

19

1851

No Kode 1

2

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Kegiatan 3

1.

Penanggung jawab kegiatan dan pengawas akan terus berkoordinasi serta monitoring pekerjaan kontraktor agar proyek segera diselesaikan sebelum tanggal 31 Januari 2015.

Kendala



4

5

6

3. Pada proyek pembangunan jalur kereta api pada saat awal pelaksanaan proyek, karena kondisi lapangan maka perlu perubahan desain sehingga perubahan desain ini cukup menghambat untuk dimulainya proyek. Disamping itu juga perlu beberapa perijinan dari Kementerian Perhubungan antara lain perijinan pembangunan, perijinan pengambilan material rel dan wesel dimana prosesnya memakan waktu sehingga pelaksanaan proyek di lapangan terkendala sampai ijin tersebut keluar.

2. Kegiatan Penyiapan Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Di Sumatera Dan Kalimantan (Kab Oku, Kab. Seruyan, Kota Pontianak) dengan total pagu 1.713.843.000 diblokir maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan. 3. Pada pengiriman ke Seruyan Kalteng Terkendala Pembakaran Hutan

Namun akhirnya dengan gagah berani pihak ke tiga menerjang belantara hutan yang penuh dengan asap

4. terjadi perubahan spesifikasi di bulan Oktober, karena berdasarkan aturan baru yang kami merubah spek dengan resiko keterlambatan. Kami berpikir bahwa lebih dikeluarkan oleh instansi terkait semua fasilitas peralatan harus SNI baik alat yang dikirim terlambat daripada tidak dipakai sama sekali 20

1852

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

1. Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sukabumi Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten dan Lebak: tidak ada; Sukabumi dan Lebak: tidak ada;

Terima kasih atas bantuan dari Kadisperindag Seruyan yang mengirim semua dokumen yang diperlukan via TIKI PT Winapak, Pihak ketiga, dan Kadisperindag Prov Kalbar dan Kab Bengkayang. 1) Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak: tidak ada;

2. Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan: tidak ada;

Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan: tidak ada;

2) Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan: tidak ada;

3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur: tidak ada

Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur: tidak ada

3) Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur: tidak ada

4. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: tidak ada;

Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: tidak ada;

1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: tidak ada;

5. Lelang Pengadaan Fasilitasi Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di Jawa Tengah, Pengembangan Desain Industri Tekstil Dan Aneka tidak dapat direalisasikan untuk D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali: tidak ada; Product Development and Design Center telah disiapkan, namun lelang gagal karena tidak ada perusahaan/peny

2) Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali: tidak ada;

No Kode 1

2

Kegiatan

Kendala

3

4



5

6

6. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa (Banyuwangi dan Majalengka) dan Madura (Bangkalan): tidak ada;

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa (Banyuwangi dan 1) Fasilitasi Perencanaan Majalengka) dan Madura (Bangkalan): menyampaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Pembangunan Kawasan Industri kepada stakeholder di daerah; Jawa (Banyuwangi dan Majalengka) dan Madura (Bangkalan): stakeholder di daerah;

7. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur): tidak ada

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur): menyampaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri kepada stakeholder di daerah.

2) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur): stakeholder di daerah.

8. Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II: tidak ada;

Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II: mengordinasikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016;

1) Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II: kementerian perindustrian, kementerian terkait, dan stakeholder di daerah;

9. Layanan Manajemen Kinerja: tidak ada

Layanan Manajemen Kinerja: meningkatkan pencapaian nilai yang lebih tinggi pada kegiatan 5K.

2) Layanan Manajemen Kinerja: seluruh pegawai di Ditjen PPI

10. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah;

Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah: menyampaikan dokumen masterplan yang sudah dibuat kepada stakeholder di daerah; menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur;

1) Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah: Ditjen PPI dan stakeholder terkait;

11. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur: tidak ada

Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur: menyampaikan dokumen masterplan yang sudah dibuat kepada stakeholder di daerah;menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

2) Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur: Ditjen PPI dan stakeholder terkait.

12. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur: tidak ada;

Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur: menyampaikan Dokumen Pola Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah kepada stakeholder di daerah; menyusun rencana pembangunan sentra IKM;

1) Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur: Ditjen PPI dan stakeholder terkait;

13. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Barat: tidak ada;

Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Barat: menyampaikan Dokumen Pola Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah kepada stakeholder di daerah; menyusun rencana pembangunan sentra IKM;

2) Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Barat: Ditjen PPI dan stakeholder terkait;

14. Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil / Sentra di Jawa Timur (Refocusing)

Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil / Sentra di Jawa Timur (Refocusing)

3) Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil / Sentra di Jawa Timur (Refocusing)

No Kode 1

2

21

1853

22

23

1854

1858

Kegiatan 3 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III

Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

Kendala


4

5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

1. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri Halmahera Timur Tidak ada realisasi terus berkoordinasi dengan pihak2 terkait baik di daerah maupun fisik, karena kegiatan ini tidak dilaksanakan; 2) Pembebasan Lahan Kawasan Industri kementerian/lembaga pusat (Palu Dan Bitung) kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan

pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait

2. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri Morowali kegiatan secara fisik masih diberi kelonggaran untuk melanjutkan pembangunan 50 hari kerja setelah kontrak berjalan 3. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Di Wilayah Papua, Maluku, Sulawesi Dan Nusa Tenggara tidak dapat dijalankan pada anggaran tahun ini karena di blokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga realisasi fisik dan anggaran masih nol

terus berkoordinasi dengan pihak ketiga, Bappenas, dan BPKP

Pihak Ketiga, Bappenas, dan BPKP

terus berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran

1. Masih rendahnya minat promosi KI ke luar negeri; 2) kurangnya data dan informasi dari KJRI; 3)dalam penysusunan RPP Perwilayahan Industri masing-masing kementerian mempertahankan kebiajakn masing-masing, sehingga perlu beberapa kali rapat; 4)SDM yang berlatar belakang hukum masih sedikit di lingkungan Ditjen PPI.

koordinasi dengan KJRI harus lebih ditingkatkan; 2) terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RPP Perwilayahan Industri; 3) menambah SDM yang berlatar belakang pendidikan hukum di Ditjen PPI.

1) pihak KJRI; 2) kementerian terkait; 3) bagian kepegawaian Ditjen PPI

2. memilih format yang paling dibutuhkan oleh Ditjen PPI; 2) menyusun skema informasi manajemen mutu yang efektif 3. menunggu penyelesaian pemasangan vinyl di wilayah I oleh pihak ketiga

mencari narasumber; 2) perlu cara efektif untuk memobilisasi pihak-pihak yang Biro kepegawaian bersangkutan terus berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait penyelesaian pekerjaan pihak ketiga

4. terbitnya peraturan baru dari kementerian keuangan

penyesuaian dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan

1. Beberapa kali terjadi revisi DIPA TA 2015 yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian pertanggungjawaban

kementerian keuangan dan biro keuangan Kementerian Keuangan

Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan IV Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015

Recommend Documents