Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan I Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan I Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015

Kementerian Perindustrian 2015

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN] Anggaran (Rp. 000)

No.

Nomor SP DIPA

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

No. Loan

PHLN

1

2

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total 7

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

12

13

1 1. DIPA-019.01.1.247101/2015 (01.01.01) 2. DIPA- 019.01.1.248628/2015 Program Pengembangan SDM 3. SP DIPA-019.01.1.248629/2015 Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

896.634.350

896.634.350

10,34

9,26 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

15,20

14,35

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

22.562.826

22.562.826

13,46

7,91 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

28,37

21,88 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1825) Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

0

38.096.870

38.096.870

22,81

11,74 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

24,02


3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

10.650.841

10.650.841

15,08

12,51 1. Pengembangan Sdm Industri

20,76


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

25,72

25,85 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3. EROPA BARAT 4. ASIA TENGAH DAN TIMUR

25,51


4,92 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

13,13


9,43

6,74 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

20,81


20.305.283

27,25

13,66 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

19,96

19,96

20.305.283

20.305.283

27,25

13,66 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

19,96


0

46.179.969

46.179.969

20,44

10,90 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

22,16

22,11

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

2.794.736

2.794.736

13,41

15,77 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

18,23

18,23 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

3.533.052

3.533.052

19,18

19,13 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II

26,03


4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

125.045.409

125.045.409

12,45

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

27.202.089

27.202.089

14,38

6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

31.296.253

31.296.253

7,06

7

(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Dan Komunikasi Publik

0

29.541.655

29.541.655

2 1. DIPA-019.01.1.247101/2015

(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

20.305.283

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

3 1. SP DIPA019.06.1.247885/2015

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

1

2

13,02 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

- 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

3.442.642

3.442.642

18,58

13,10 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

23,81


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

3.626.179

3.626.179

11,72

7,02 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

15,82


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

32.201.579

32.201.579

22,37

9,77 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

22,61


4 1. SP DIPA019.03.1.247982/2015

(04.07.06) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka

0

282.199.228

282.199.228

7,12

2,70 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

12,94

1

(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

0

154.852.976

154.852.976

1,78

1,41 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

10,49

11,79 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

1. DKI JAKARTA

2

(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

0

21.780.534

21.780.534

8,42

1,80 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

25,80


1. DKI JAKARTA

3

(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

0

21.889.316

21.889.316

6,25

5,05 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

8,41


1. DKI JAKARTA

4

(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

0

13.151.125

13.151.125

1,07

1,18 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

1,07


1. DKI JAKARTA

5

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

70.525.277

70.525.277

19,83

17,97


1. DKI JAKARTA

5,37 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

8,25

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

7

10

11

14

15

8

9

12

13

5 1. DIPA-019.02.1.247960/2015

(04.07.07) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

338.789.761

338.789.761

4,36

4,24 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

6,97

7,26

1

(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

42.749.623

42.749.623

15,05

13,78 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

15,25

15,67 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. SUMATERA UTARA 6. RIAU 7. JAMBI 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN TENGAH 10. KALIMANTAN TIMUR 11. PAPUA 12. SULAWESI BARAT

2

(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

0

37.011.200

37.011.200

8,62

8,31 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

12,03


1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA SELATAN 4. LAMPUNG 5. BALI 6. NUSA TENGGARA BARAT

3

(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0

182.155.511

182.155.511

0,72

0,76 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0,99


1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SUMATERA BARAT 4. SULAWESI UTARA 5. SULAWESI TENGAH 6. SULAWESI SELATAN 7. SULAWESI TENGGARA 8. MALUKU 9. PAPUA BARAT

1 Pabrik Gula; 3 Laporan;

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

7

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab 14

Lokasi

8

9

12

13

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

76.873.427

76.873.427

5,00

5,22 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

14,11


15

6 1. DIPA-019.04.1.423089/2015

(04.07.08) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika Dan Alat Pertahanan

0

157.995.768

157.995.768

16,86

5,19 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

17,42

10,62

1

(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

0

13.000.000

13.000.000

20,86

8,27 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

25,90

15,60 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1. DKI JAKARTA

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

0

15.000.000

15.000.000

14,87

1,34 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

14,87


1. DKI JAKARTA

3

(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

0

18.301.000

18.301.000

2,13

3,12 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

2,13


1. DKI JAKARTA

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

69.694.768

69.694.768

15,50

8,28 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

15,82


1. DKI JAKARTA

5

(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

42.000.000

42.000.000

25,00

1,37 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

25,00


1. DKI JAKARTA

1. DKI JAKARTA 2. KALIMANTAN SELATAN 3. NUSA TENGGARA TIMUR 4. BENGKULU 5. MALUKU UTARA 6. BANTEN 7. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8. GORONTALO 9. KEPULAUAN RIAU

No.

Nomor SP DIPA

1

2 7 1. 019-05.3.069263/2014 2. 019.05.3.079019/2013 3. DIPA.019.05.3.089264/2014 4. 019.05.3.099026/2014 5. DIPA-019-05.3.109207/2014 6. DIPA. 019.05.3.119028/2014 7. DIPA-019.05.3.129024/2014 8. DIPA.019.05.3.139243/2014 9. DIPA-019-05.3.149215/2014 10. 019-05.3.159191/18/2012 11. 019.05.3.169024/2013 12. 019.05.3.169024/2014 13. 019.05-0/2015 14. 019-05.3.269188/2014 15. 019.05.3.309028/2015 16. 019-05.3.329115/2014 17. DIPA-019.05.3.019070/2014 18. DIPA-019.05.3.029024/2014 19. DIPA-019.05.3.029024/2013 20. 019.05.3.039032/2015 21. 019-05.3.04913131/2013 22. DIPA-019.05.3.059029/2013 23. DIPA-019.05.3.229163/2014 24. SP DIPA019.05.02.247952/2014 25. DIPA-019-05.3.299435/2014 26. 019.05.3.179214/2014 27. SP-019.05.3.18902300/AG/2014 28. 019.05.3.190022/2014 29. 019.05.3.190022/2013 30. ,S.019.05.3.209188/2014 1

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

7

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

8

9

12

13

(04.07.09) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

0

202.090.133

202.090.133

9,56

6,80 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

14,42

10,52

(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

0

43.815.000

43.815.000

6,58

3,32 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

9,43

9,84 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

7

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

8

9

12

13

2

(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II

0

50.620.000

50.620.000

9,04

5,21 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II

15,30


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN

3

(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III

0

39.560.000

39.560.000

3,23

2,19 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III

11,58


1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT

4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

68.095.133

68.095.133

15,54

12,91 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

18,63


8 1. SP DIPA-019.08-0/2015

(04.07.10) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri

0

103.982.000

103.982.000

10,29

23,46

14,72

7,36 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

15

1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

7

10

11

8

9

1

(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

0

24.908.000

24.908.000

2,84

1,54 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

2

(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

0

19.750.000

19.750.000

2,18

3

(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III

0

26.350.000

26.350.000

13,69

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

32.974.000

32.974.000

18,05

9 1. SP DIPA-019.09.1.248039/2015 (04.07.11) Program Pengamanan Industri Dan Kerjasama Internasional

0

45.942.697

45.942.697

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

3.417.998

2

(1856) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

0

3

(1857) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional

4

(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

22,02

16,14 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

1. DKI JAKARTA

15

- 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

18,67


1. DKI JAKARTA

6,36 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III

26,30


1. DKI JAKARTA

16,96 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

25,16


1. DKI JAKARTA

10,54

11,50 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

17,01

18,40

3.417.998

-

4,00 1. Peningkatan Ketahanan Industri

-

- 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

1. DKI JAKARTA

8.147.600

8.147.600

6,81

7,96 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

16,62

18,61 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

1. DKI JAKARTA

0

9.185.000

9.185.000

5,92

5,57 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional

9,94


1. DKI JAKARTA

0

25.192.099

25.192.099

14,85

15,83 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

22,03


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni

7

S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

(04.07.12) Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

0

541.218.674

541.218.674

16,57

12,95 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

20,18

19,41

(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

0

6.797.000

6.797.000

4,23

1,48 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

21,45

22,19 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

1. DKI JAKARTA

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

17.975.400

17.975.400

3,45

0,80 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

13,36


1. DKI JAKARTA

3

(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

10.739.000

10.739.000

4,51

1,07 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

13,32


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

0

40.067.949

40.067.949

18,47

10,13 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

21,03


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

0

9.815.653

9.815.653

9,07

2,20 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

14,45


1. DKI JAKARTA

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

24.303.784

24.303.784

23,32

20,76 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

20,74


1. DKI JAKARTA

10 1. DIPA-019.07.1.248035/2015 2. DIPA-019.07.2.412528/2015 3. SP DIPA-019.07.2.248042/2015 4. DIPA-019.07.2.247199/2015 5. DIPA-019.07.2.247136/2015 6. SP DIPA-019.07.2.248056/2015 7. DIPA-019.07.2.247403/2015 8. SP DIPA-019.07.2.248060/2015 9. SP.DIPA-019.07.2.247157/2015 10. SP DIPA019.07.2.247140/2015 11. DIPA-019.07.2.247161/2015 12. DIPA-019.07.2.247204/2015 13. SP DIPA019.07.2.015118/2015 14. SP DIPA019.07.2.247211/2015 15. SP DIPA019.07.2.247225/2015 16. Dipa-019.07.2.247232/2015 17. SP DIPA019.07.2.247246/2015 18. DIPA. 019.07.2.248124/2015 19. SP DIPA019.07.2.248145/2015 20. SP-DIPA019.07.2.248920/2015 21. 019.07.2.539053/2014 22. DIPA-019.07.2.539060/2014 23. SP DIPA019.07.2.539074/2015 24. DIPA-019.07.2.539081/2015 1

6

Penyerapan (%) Total

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

22.394.826

22.394.826

22,72

17,36 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

25,39


1. JAWA BARAT

15

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

24.404.302

24.404.302

16,79

16,04 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

19,47


1. DI YOGYAKARTA

9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

39.790.480

39.790.480

18,72

19,56 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

20,30


1. JAWA BARAT

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

21.658.970

21.658.970

18,82

19,69 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

19,31


1. JAWA BARAT

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

16.989.949

16.989.949

19,31

18,53 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

17,95


1. SULAWESI SELATAN

12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

23.051.665

23.051.665

20,28

10,66 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

22,30


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

25.328.897

25.328.897

17,98

9,20 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

22,33


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

41.617.622

41.617.622

13,97

9,35 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

18,40


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

27.956.438

27.956.438

17,18

15,01 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

18,82


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

22.288.218

22.288.218

22,30

16,40 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

22,33


1. DI YOGYAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


12

13

17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

166.038.521

166.038.521

15,38

12,58 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

20,85


11 1. 019.01.2.248522/2015 2. 019.01.2.248539/2015 3. SP DIPA019.01.2.248543/2015 4. SP DIPA-019.01.2.248937/2014 5. SP DIPA019.01.2.248941/2015 6. DIPA-019.01.2.248958/2015 7. SP DIPA-019.01.1.412446/2015 8. SP-019.01.2.57931900/AG/2015

(10.05.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

303.065.751

303.065.751

27,84

25,89 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

30,00

29,24

Lokasi 15 1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. ACEH 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SUMATERA SELATAN 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN SELATAN 10. KALIMANTAN TIMUR 11. SULAWESI UTARA 12. MALUKU

No.

Nomor SP DIPA

1

2 1

12 1. DIPA-019.01.2.247115/2015 2. SP DIPA-019.01.2.247122/2015 3. SP DIPA-019.01.2.247178/2015 4. DIPA-019.01.2.247182/2015 5. DIPA-019.01.2.247377/2015 6. DIPA-019.01.2.247381/2015 7. SP DIPA019.01.2.247398/2015 8. DIPA-019.01.2.247953/2015 9. SP DIPA019.01.2.249772/2015 10. DIPA-019.01.2.249836/2014 11. SP DIPA019.01.1.412446/2015 12. SP DIPA019.01.2.412452/2014 13. SP DIPA019.01.2.412461/2015 14. DIPA-019.01.2.522430/2015 15. SP DIPA019.01.2.522472/2015 1

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

0

303.065.751

303.065.751

27,84

(10.06.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

420.709.823

420.709.823

9,81

(5277) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

0

420.709.823

420.709.823

9,81

0

3.359.113.437

3.359.113.437

12,49

JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

25,89 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

9,56 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian. 9,56 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

10,02

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

30,00

29,24 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. DI YOGYAKARTA 3. JAWA TIMUR 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SULAWESI SELATAN 7. BALI

13,00

12,55

13,00

12,55 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. ACEH 5. SUMATERA UTARA 6. SUMATERA BARAT 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. SULAWESI SELATAN

16,50

14,86

Jakarta, 20 April 2015 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian

Saleh Husin, S.E, M.Si

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015 Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(01) (01.01) (01.01.01)

(01.01.02)

(04) (04.07) (04.07.03)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

Fungsi/Sub Fungsi/Program

2

PELAYANAN UMUM

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

0

916.939.633

916.939.633

10,72

9,36

15,20

14,35

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL,

0

916.939.633

916.939.633

10,72

9,36

15,30

14,47

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

896.634.350

896.634.350

10,34

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

20.305.283

20.305.283

27,25

0

3.430.240.218

3.430.240.218

22,11

14,52

36,70

28,12

0

3.430.240.218

3.430.240.218

22,11

14,52

36,70

28,12

0

46.179.969

46.179.969

20,44

10,90 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

22,16

22,11 1. Inspektorat Jenderal

EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

9,26 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

13,66 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

15,20

19,96

14,35 1. Sekretariat Jenderal


Anggaran (Rp. 000) Kode

1

Penyerapan (%)



2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

(04.07.06)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka

0

282.199.228

282.199.228

7,12

2,70 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

12,94

(04.07.07)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

338.789.761

338.789.761

4,36

4,24 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

6,97


(04.07.08)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

0

157.995.768

157.995.768

16,86

5,19 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

17,42


(04.07.09)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

0

202.090.133

202.090.133

9,56

6,80 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

14,42


(04.07.10)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri

0

103.982.000

103.982.000

10,29

7,36 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

23,46


(04.07.11)

Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional

0

45.942.697

45.942.697

10,54

17,01


11,50 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional



1 (04.07.12)

(10) (10.05) (10.05.01)

Penyerapan (%)



2 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

16,57

12,95 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik


T (%)

R (%)

10

11

20,18


12

0

541.218.674

541.218.674

0

839.138.829

839.138.829

28,58

29,17

32,82

30,51

0

303.065.751

303.065.751

27,84

25,89

30,00

29,24

0

303.065.751

303.065.751

27,84

25,89 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

30,00



1

(10.06) (10.06.01)

Penyerapan (%)



2

PENDIDIKAN TINGGI Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

JUMLAH

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

0

420.709.823

420.709.823

9,81

0

420.709.823

420.709.823

9,81

0

3.359.113.437

3.359.113.437

12,49

9,56 9,56 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

10,02

T (%)

R (%)

10

11

13,00

12,55

13,00

16,50


12


14,86

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No

Kode

Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah

1

2

3

4

5

6

1

1825

Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

Adanya kebijakan terkait penghematan anggaran yang berdampak pada perubahan pengalokasian anggaran kegiatan, sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan anggaran

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Kementerian Keuangan, Inspektorat eksternal maupun internal (Kementerian Keuangan, Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan Keuangan) dalam hal perubahan kebijakan terkait program/kegiatan maupun anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih lancar

2

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, masih banyak satuan kerja yang perlu penyesuaian terkait aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Perlu diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis Masing masing satuan kerja di secara intensif mengenai aplikasi Sistem Akuntansi lingkungan internal Berbasis Akrual

3

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

Penundaan Revisi Anggaran mengakibatkan terlambatnya realisasi anggaran

Meningkatkan koordinasi dengan Biro Keuangan

4

1832

Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

Adanya kebijakan terkait penghematan anggaran Secara rutin memantau dan meneliti realisasi yang Kementerian Keuangan, Inspektorat yang berdampak pada perubahan pengalokasian telah tercapai dalam aplikasi e-Monitoring sehingga Jenderal, Biro Perencanaan, Biro anggaran kegiatan, sehingga mengakibatkan bisa segera ditindaklanjuti jika terjadi kesalahan Keuangan terlambatnya pelaksanaan anggaran. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik eksternal maupun internal (Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan) dalam hal perubahan kebijakan terkait program/kegiatan maupun anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih lancar

5

1844

Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Masih diperlukannya tambahan dan perbaikan Pelaksanaan Program Pengembangan Industri pertanyaan dan kuesioner untuk dinas

Perbaikan kuesioner akan segera disusun dan disosialisasikan pada petugas survey

Biro Keuangan

Tenaga ahli monev restrukturisasi

No

Kode

Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5

6

6

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjalanan dinas Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan realisasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan akan keuangan tidak mencapai target karena perjalanan dioptimalkan pada triwulan selanjutnya dinas tindak lanjut yang direncanakan pada triwulan II tidak seluruhnya dapat direalisasikan karena alokasi pegawai yang ada didahulukan untuk melaksanakan perjalanan updating data pengawasan

7

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Kegiatan Pengembangan Pengawasan masih perlu Pemeliharaan website akan dilakukan secara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyesuaian Artikel untuk pengembangan web berkala Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Itjen Jenderal

8

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengawasan Itjen masih perlu penyesuaian jika Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Renstra Itjen mengalami perubahan Jenderal

Dokumen perencanaan akan dilakukan revisi jika terdapat perubahan pada Renstra Kementerian

Biro Perencanaan

9

1833

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Adanya surat edaran dari Menpan mengenai larangan pelaksanaan kegiatan di Hotel, membuat semua kegiatan di daerah yang telah direncanakan dalam APBN harus ditinjau ulang dan dialihkan menggunakan ruang pertemuan yang dimiliki pemerintah daerah setempat

Melakukan koordinasi dengan pemerintahpemerintah daerah dan balai-balai Kemenperin di daerah dimana kegiatan akan dilaksanakan untuk menggunakan ruangan rapat yang dimiliki

Pemerintah daerah tempat lokasi kegiatan, Balai-balai Kemenperin di daerah

10

1835

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Holding BUMN Perkebunan tidak dapat mengakomodir (menolak) alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian, dikarenakan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar (fresh money) tahun 2015 melalui Kementerian BUMN

Anggaran akan direalokasi untuk kegiatan mendukung hilirisasi Industri Agro

Kementerian Keuangan, Bappenas, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

11

1846

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Terdapat kegiatan yang masih dalam proses revisi anggaran (RKA-KL) sehingga belum dapat dilaksanakan

Memantau perkembangan proses revisi anggaran dan segera merealisasikan setelah proses revisi anggaran selesai

DJA Kemenkeu, Setditjen IUBTT, Itjen Kemenperin, Biro Perencanaan Kemenperin, Dit. IATD

No

Kode

Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5

6

12

1846

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses lelang

Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk dapat segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa

ULP Kemenperin, Direktorat IATD

13

1849

Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Beberapa kegiatan lelang baru sampai pada proses penandatanganan kontrak

Mempercepat proses realisasi pelaksanaan kegiatan lelang

14

1849

Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Kegiatan Pembentukan Mould and Dies Center masih dibintang

Mempercepat proses pencaian tanda bintang

15

1850

Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

a. Koordinasi dengan para pihak terkait, khususnya Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihal terkait, dalam pelaksanaan Program Kedaulatan Pangan diantaranya Kementerian teknis dan kalangan dan Program Kedaulatan Energi, Program Konversi industri BBM ke BBG, dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Alsintan Center b. Koordinasi dengan para pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT

16

1837

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

Terdapat tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Quick Win yang masih dalam proses koordinasi dan revisi POK

Koordinasi dengan Dinas Perindag Provinsi/Kab/Kota dan pihak terkait untuk mempercepat proses revisi POK

Dinas Perindag Provinsi/Kab/Kota, Bagian Program Setditjen IKM

17

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II

Keterlambatan dalam proses pengadaan Lembaga Pengelola Program, sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan program secara keseluruhan. LPP baru melakukan penandatangan kontrak pada tanggal 3 Juni 2015, sehingga pengajuan proposal dari IKM yang diterima masih sedikit.

1. Melakukan koordinasi dengan LPP untuk mempercepat pemrosesan usulan dari IKM yang menjadi calon penerima fasilitasi restruktrisasi mesin peralatan. 2. Mempercepat pelaksanaan rapat tim teknis untuk menentukan IKM yang pantas menerima fasilitasi restrukturisasi mesin peralatan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung

LPP, Koodinator Kegiatan

18

1838


Terdapat perubahan lokus kegiatan, dimana UPT Sidoarjo sudah difasilitasi pada tahun 2014, sehingga anggaran dialokasikan ke UPTD Tegal

1. Sudah ada pemenang lelang dan Koordinator Kegiatan, PPK, Pihak penanadatanganan kontrak 2. Segera dilaksanakan rekanan

Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Bappenas

No

Kode

Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5

6

19

1838


Terdapat perubahan lokus kegiatan, dimana UPT Sidoarjo sudah difasilitasi pada tahun 2014, sehingga anggaran dialokasikan ke UPTD Tegal

1. Sudah ada pemenang lelang dan Koordinator Kegiatan, PPK, Pihak penanadatanganan kontrak 2. Segera dilaksanakan rekanan

20

1853

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

Ada Tenaga Ahli (Pihak Ketiga) yang bentrok dengan kegiatan lain

Adendum Kontrak, dengan tetap menyertakan tenaga ahli yang bentrok tersebut dalam kegiatan namun tidak dibayarkan

21

1853

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

Ketidaksiapan lahan pembangunan untuk SIKIM Konawe, sehingga sebagian anggaran dialihkan menjadi Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di 6 (enam) daerah

Lelang Kegiatan Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di 6 (enam) daerah

22

1854

Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Untuk laporan keuangan terdapat beberapa perubahan terkait kenaikan gaji, tunkin dan kenaikan pangkat beberapa pegawai. Dan sedang dilakukan monev dan rekonsiliasi terkait BMN. Tidak terdapat kendala.

Terus dilakukan koordinasi dengan pihak terkait

Biro Keuangan

23

1856

Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

Proses adaptasi dari masing-masing petugas BPP dan PBJ di tiap subbagian, serta melalui Sesditjen KII dilakukan peningkatan kemampuan dari tiap petugas BPP dalam penguasaan aplikasi dan prosedur kerja

Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani administrasi pelaksanaan pekerjaan, Pengolahan Data, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian, Analisa Data, Modalitas serta Negosiasi

Sekretariat Ditjen KII

No

Kode

Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5

6

24

1857

Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

Kurangnya sarana untuk mendukung promosi investasi seperti brosur, leaflet, multimedia sesuai dengan bahasa di negara yang menjadi penyelenggaraan promosi

Perlu dilakukan identifikasi promosi dan pameran Luar negeri yang lebih akurat sehingga persiapan menjadi lebih matang dan dilengkapi dengan sarana pendukungnya

25

1857

Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II Dan Regional

Sumber daya aparatur di Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional kurang mendukung kinerja baik jumlah, latar belakang kedisiplinan, keahlian bahasa Asing, serta kemampuan diplomasinya

Perlu menambah aparatur yang mendukung kinerja Ses Ditjen Kerjasama Industri baik jumlah, kedisiplinan, keahlian berbahasa asing Internasional, Biro Kepegawaian serta kemampuan dalam berdiplomasi Kementerian Perindustrian

26

1859

Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri Pada output Rekomendasi Kebijakan yang Harmonis ini terdapat kegiatan yang masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga belum dapat tercatat pada laporan capaian Triwulan Ke-2 ini

27

1860

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Adanya revisi anggaran dan revisi Akun sehingga Koordinator Kegiatan dan Pelaksana kegiatan ada beberapa kegiatan belum dapat di laksanakan melakukan penjadwalan kembali untuk kegiatan dan dipertanggungjawabkan sehingga target yang akan dilaksanakan Realisasi tidak tercapai

Bagian Program BPKIMI dan PPK

28

1862

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

Perubahan nomenklatur yang juga mengakibatkan terdapat perubahan Tupoksi menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan; adanya revisi anggaran yang menyebabkan tertundanya proses pertanggungjawaban

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Pelaksana Kegiatan, Koodinator kegiatan, PPK, Bendahara, Bagian Program dan Kerja Sama, BPP, serta Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM

29

1862


Perubahan nomenklatur yang juga mengakibatkan terdapat perubahan Tupoksi menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan; adanya revisi anggaran yang menyebabkan tertundanya proses pertanggungjawaban

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Pelaksana Kegiatan, Koodinator kegiatan, PPK, Bendahara, Bagian Program dan Kerja Sama, BPP, serta Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM

30

1862


Kegiatan Review Renstra tertunda karena terdapat Meningkatkan koordinasi dengan Tim Penyusun perubahan nomenklatur Kementerian Perindustrian Renstra BPPI terutama BPKIMI menjadi BPPI sehingga perlu penyesuaian terhadap Renstra (baru) Kemenperin dan Renstra BPKIMI yang telah disusun sebelumnya

Agar proses pertanggung jawaban administrasi keuangan dapat dipercepat, agar capaian dari kegiatan ini dapat segera sesuai dengan target yang sudah di tentukan

Ditjen-Ditjen dan Dunia Usaha

Bagian Keuangan dan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut

Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Organisasi

No

Kode

Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5

6

31

1865

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

Realisasi keuangan kegiatan litbang belum dipertanggungjawabkan, sementara kegiatan fisik sudah terealisasi

32

1868

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai Dan Kertas target karena pengadaan peralatan litbang harus dipesan terlebih dahulu dan peralatan baru datang 5 bulan setelah pemesanan yaitu sekitar bulan Agustus 2015

Berkoordinasi dengan penyedia barang agar pesanan alat dapat diterima sesuai jadwal

Bagian Umum ; Penyedia Barang

33

1868

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Realisasi penyerapan anggaran tidak tercapai Dan Kertas karena penerimaan PNBP belum mencapai target yang ditetapkan

Segera melakukan penagihan untuk kegiatan pelayanan jasa teknis yang telah selesai dilaksanakan

Koordinator kegiatan

34

3986

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

Menindaklanjuti pesanan yang telah dilakukan dan mencari alternatif lain untuk mendapatkan bahan penelitian

Pihak ketiga (supplier)

Pengadaan bahan penelitian berupa bahan kimia masih dalam proses pengadaan

Mempercepat realisasi keuangan terutama PPK, koordinator kegiatan dan pengadaan bahan dan perjalanan dinas yang belum Pejabat Pengadaan terealisasi

Jakarta, 20 April 2015 Menteri Perindustrian

Saleh Husin, S.E, M.Si

Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan I Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2015

Recommend Documents