Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan II Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2014

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan II Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2014

Kementerian Perindustrian 2014

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN]

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total 7

S 8

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

12

13

1 1. DIPA-019.01.1.247101/2014 2. DIPA-019.01.1.248628/2014 3. DIPA-019.01.1.248629/2014

(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

264.590.790

264.590.790

38,16

29,27 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

51,42

47,22

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

23.292.629

23.292.629

24,05

13,02 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

25,77

17,16 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1825) Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam

0

35.887.400

35.887.400

45,21

32,67 1. Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam

47,56


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

11.073.865

11.073.865

29,89

37,92 1. Pengembangan Sdm Industri

59,53


4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

107.905.972

107.905.972

37,37

36,56 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

51,34

51,82 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

23.779.059

23.779.059

43,95

21,41 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

56,97


6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

31.864.312

31.864.312

38,16

16,16 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

46,18


7

(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

0

30.787.553

30.787.553

45,06

35,47 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

79,77


2 1. DIPA-019.01.1.247101/2014

(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

18.193.300

18.193.300

55,14

31,51 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

60,09

54,03

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

18.193.300

18.193.300

55,14

31,51 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

60,09


3 1. DIPA 019.06-0/AG/2014

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

47.585.603

47.585.603

44,15

37,43 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

50,10

50,78

1

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

3.614.154

3.614.154

47,86

49,64 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

47,71

53,70 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

2

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

3.954.097

3.954.097

53,28

55,45 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

60,64


3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

4.214.150

4.214.150

46,56

40,97 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

59,78


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

3.960.675

3.960.675

47,70

46,09 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

51,46


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

31.842.527

31.842.527

41,83

32,26 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

47,62


4 1. SP DIPA-019.03.1.247982/2014 (04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

299.400.836

299.400.836

29,23

22,52 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

48,74

31,01

1

(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

0

141.017.110

141.017.110

26,86

22,99 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

49,91

26,70 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

1. DKI JAKARTA

2

(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

0

19.296.567

19.296.567

45,42

18,89 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

74,17


1. DKI JAKARTA

3

(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

0

54.899.486

54.899.486

31,60

9,98 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

40,45


1. DKI JAKARTA

4

(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

0

17.249.700

17.249.700

41,30

40,11 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

44,44


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab 14

Lokasi

12

13

5

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

66.937.973

66.937.973

29,49

27,35 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

44,36


15

5 1. DIPA-019.02.1.247960/2014

(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

216.775.906

216.775.906

26,60

19,50 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

38,70

37,68

1

(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

32.621.622

32.621.622

47,48

38,52 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

54,91

59,29 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. SUMATERA UTARA 6. RIAU 7. JAMBI 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN TENGAH 10. KALIMANTAN TIMUR 11. PAPUA 12. SULAWESI BARAT

2

(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

0

33.832.550

33.832.550

27,79

25,09 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

28,07


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. ACEH 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. BALI 8. NUSA TENGGARA BARAT

1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6



S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

3

(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0

102.817.854

102.817.854

11,50

8,82 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

37,83


1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SUMATERA BARAT 4. RIAU 5. SULAWESI UTARA 6. SULAWESI TENGAH 7. SULAWESI SELATAN 8. SULAWESI TENGGARA 9. MALUKU 10. PAPUA BARAT

15

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

47.503.880

47.503.880

46,88

27,89 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

37,99


1. DKI JAKARTA 2. KALIMANTAN SELATAN 3. NUSA TENGGARA TIMUR 4. BENGKULU 5. MALUKU UTARA 6. BANTEN 7. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8. GORONTALO 9. KEPULAUAN RIAU

6 1. DIPA-019.04.1.423089/2014

(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

249.342.213

249.342.213

35,97

7,20 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

42,40

14,11

1

(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

0

100.158.160

100.158.160

40,08

2,36 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

40,62

6,12 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1. DKI JAKARTA

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

0

12.934.400

12.934.400

18,38

1,37 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

88,93


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

3

(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

0

20.020.500

20.020.500

35,45

25,70 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

48,55


1. DKI JAKARTA

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

55.248.086

55.248.086

23,66

19,85 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

55,96


1. DKI JAKARTA

5

(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

60.981.067

60.981.067

37,56

22,56


1. DKI JAKARTA

7 1. 019-05.3.069263/2014 2. 019.05.3.079019/2013 3. DIPA.019.05.3.089264/2014 4. 019.05.3.099026/2014 5. DIPA-019-05.3.109207/2014 6. DIPA. 019.05.3.119028/2014 7. DIPA-019.05.3.129024/2014 8. DIPA.019.05.3.139243/2014 9. DIPA-019-05.3.149215/2014 10. 019-05.3.159191/18/2012 11. 019.05.3.169024/2013 12. 019.05.3.169024/2014 13. 019.05.1.247949/2014 14. 019-05.3.269188/2014 15. 019.05.3.309028/2014 16. 019-05.3.329115/2014 17. DIPA-019.05.3.019070/2014 18. DIPA-019.05.3.029024/2014 19. DIPA-019.05.3.029024/2013 20. 019.05.3.039032/2014 21. 019-05.3.04913131/2013 22. DIPA-019.05.3.059029/2013 23. DIPA-019.05.3.229163/2014 24. SP DIPA019.05.02.247952/2013 25. DIPA-019-05.3.299435/2014 26. 019.05.3.179214/2014 27. SP-019.05.3.18902300/AG/2014 28. 019.05.3.190022/2014 29. 019.05.3.190022/2013 30. ,S.019.05.3.209188/2014

(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

428.138.298

428.138.298

16,81

22,88

23,94

7,24 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

14,03 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

15

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

1

(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

0

111.519.400

111.519.400

15,44

13,54 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

16,81

19,55 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU

15

2

(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

0

151.603.950

151.603.950

7,71

8,15 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

12,48


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

3

(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

0

86.189.380

86.189.380

30,42

17,79 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

33,14


1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT

15

4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

78.825.568

78.825.568

20,53

17,80 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

30,81


1. DKI JAKARTA

8 1. SP DIPA-019.08.0/AG/2014

(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

85.684.946

85.684.946

21,26

14,71 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

47,13

40,50

1

(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

0

20.667.852

20.667.852

24,73

19,58 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

55,51

43,94 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

1. DKI JAKARTA

2

(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

0

16.792.040

16.792.040

10,33

6,29 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

51,01


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

3

(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

0

19.810.680

19.810.680

27,36

11,94 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

45,23


1. DKI JAKARTA

15

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

28.414.374

28.414.374

22,26

19,78 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

39,49


1. DKI JAKARTA

9 1. SP DIPA-019.09.1.248039/2014 (04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional

0

43.758.892

43.758.892

40,01

30,64 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

52,58

53,29

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

4.989.697

4.989.697

64,47

45,80 1. Peningkatan Ketahanan Industri

47,60

49,27 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

1. DKI JAKARTA

2

(1856) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

0

6.707.646

6.707.646

39,42

26,89 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

52,07


1. DKI JAKARTA

3

(1857) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

0

8.194.189

8.194.189

43,49

42,65 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

44,17


1. DKI JAKARTA

4

(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

0

23.867.360

23.867.360

34,64

24,93 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

56,55


1. DKI JAKARTA

Anggaran (Rp. 000)

No.

Nomor SP DIPA


No. Loan

PHLN

1

2

3

4

5

10 1. DIPA-019.07.1.248035/2014 (04.07.12) 2. DIPA-019.07.2.412528/2014 Program Pengkajian Kebijakan, 3. SP DIPA-019.07.2.248042/2014 Iklim Dan Mutu Industri 4. DIPA-019.07.2.247199/2014 5. DIPA-019.07.2.247136/2014 6. DIPA-019.07.2.248056/2014 7. 0354/019.07.2.247403/2014 8. SP DIPA-019.07.2.248060/2014 9. SP DIPA-019.07.2.247157/2014 10. 019.07.2.247140-00/AG/2013 11. DIPA-019.07.2.247161/2014 12. DIPA-019.07.2.247204/2014 13. SP DIPA019.07.2.015118/2014 14. SP DIPA019.07.2.247211/2014 15. DIPA-019.07.2.247225/2014 16. Dipa-019.07.2.247232/2014 17. 019.07.2.247246/2014 18. DIPA. 019.07.2.248124/2014 19. SP DIPA019.07.2.248145/2014 20. SP-DIPA019.07.2.248920/2014 21. 019.07.2.539053/2014 22. DIPA-019.07.2.539060/2014 23. SP DIPA019.07.2.539074/2014 24. DIPA-019.07.2.539081/2014

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

0

579.166.839

579.166.839

35,46

29,32 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

49,64

50,85

34,23 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

52,18

47,01 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

1. DKI JAKARTA

36,87


1. DKI JAKARTA

1

(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

0

6.091.172

6.091.172

44,24

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

70.658.702

70.658.702

3,32

3

(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

11.178.872

11.178.872

27,90

15,47 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

37,21


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

0

54.102.241

54.102.241

29,37

15,44 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

46,72


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

0

11.705.171

11.705.171

43,01

21,22 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

57,52


1. DKI JAKARTA

2,62 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

23.383.822

23.383.822

51,30

44,90 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

48,98


1. DKI JAKARTA

15

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

20.859.611

20.859.611

51,29

43,90 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

60,69


1. JAWA BARAT

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

24.061.010

24.061.010

41,75

39,70 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

45,01


1. DI YOGYAKARTA

9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

44.547.503

44.547.503

39,64

38,80 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

50,33


1. JAWA BARAT

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

19.719.281

19.719.281

33,50

39,26 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

49,27


1. JAWA BARAT

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

15.158.934

15.158.934

42,86

42,74 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

44,36


1. SULAWESI SELATAN

12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

23.016.758

23.016.758

49,87

36,31 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

50,04


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

20.574.939

20.574.939

48,31

37,99 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

51,40


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

40.083.106

40.083.106

42,01

22,54 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

73,27


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

26.323.674

26.323.674

42,21

38,10 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

47,27


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

21.498.286

21.498.286

43,48

39,74 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

46,11


1. DI YOGYAKARTA

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


No.

Nomor SP DIPA


No. Loan

PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

146.203.757

146.203.757

40,27

36,13 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

52,26


11 1. DIPA-019.01.2.247115/2014 2. SP DIPA-019.01.2.247122/2014 3. SP DIPA-019.01.2.247178/2014 4. DIPA-019.01.2.247182/2014 5. DIPA-019.01.2.247377/2014 6. DIPA-019.01.2.247381/2014 7. DIPA-019.01.2.247398/2012 8. 0234/019-01.2.01/12/2014 9. 019.01.2.248522/2014 10. 019.01.2.248539/2013 11. SP DIPA019.01.2.248543/2014 12. SP DIPA019.01.2.248937/2014 13. DIPA-019.01.2.248941 14. DIPA-019.01.2.248958/2014 15. SP DIPA019.01.2.249772/2014 16. DIPA-019.01.2.249836/2014 17. DIPA-019.01.1.412446/2014 18. SP DIPA019.01.2.412452/2014 19. SP DIPA019.01.2.412461/2014 20. DIPA-019.01.2.522430/2014 21. SP DIPA019.01.2.522472/2014 22. SP DIPA019.01.2.522489/2014 23. 019.01.2.526160/2014 24. 019.01.2.568593/2014 25. SP-019.01.2.579319-

(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

451.531.562

451.531.562

30,25

27,39 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

40,38

28,88

1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. ACEH 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SUMATERA SELATAN 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN SELATAN 10. KALIMANTAN TIMUR 11. SULAWESI UTARA 12. MALUKU

No.

Nomor SP DIPA

1

2 1

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

0

451.531.562

451.531.562

30,25

27,39 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

40,38

28,88 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAWESI SELATAN 11. BALI

0

2.684.169.185

2.684.169.185

39,09

28,98

54,22

43,11

Jakarta, Juli 2014 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd. Mohamad S. Hidayat

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014 Anggaran (Rp. 000) Kode

Fungsi/Sub Fungsi/Program

1

2

(01) (01.01) (01.01.01)

(01.01.02)

(04) (04.07) (04.07.03)

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL,

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11

0

282.784.090

282.784.090

39,22

29,41

51,96

47,64


12

0

282.784.090

282.784.090

39,22

29,41

51,96

47,64

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

264.590.790

264.590.790

38,16

29,27 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

51,42

47,22 1. Sekretariat Jenderal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

18.193.300

18.193.300

55,14

31,51 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

60,09


0

1.949.853.533

1.949.853.533

29,67

19,97

42,10

33,93

0

1.949.853.533

1.949.853.533

29,67

19,97

42,10

33,93

0

47.585.603

47.585.603

44,15

37,43 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

50,10

50,78 1. Inspektorat Jenderal

EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Anggaran (Rp. 000) Kode

1

Penyerapan (%)



2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

(04.07.06)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

299.400.836

299.400.836

29,23

22,52 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

48,74


(04.07.07)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

0

216.775.906

216.775.906

26,60

19,50 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

38,70


(04.07.08)

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

249.342.213

249.342.213

35,97

7,20 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

42,40


(04.07.09)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

428.138.298

428.138.298

16,81

14,03 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

22,88


(04.07.10)

Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

85.684.946

85.684.946

21,26

14,71 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

47,13


(04.07.11)

Program Kerja Sama Industri Internasional

0

43.758.892

43.758.892

40,01

30,64 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

52,58


Anggaran (Rp. 000) Kode

1 (04.07.12)

(10) (10.90) (10.90.01)

Penyerapan (%)



2 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

JUMLAH


PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

0

579.166.839

579.166.839

35,46

29,32 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

0

451.531.562

451.531.562

30,25

27,39

40,38

28,88

0

451.531.562

451.531.562

30,25

27,39

40,38

28,88

0

451.531.562

451.531.562

30,25

27,39 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

40,38


0

2.684.169.185

2.684.169.185

39,09

28,98

T (%)

R (%)

10

11

49,64

54,22

12


43,11

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No

Kode

Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

1

2

3

4

5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

1

1824

Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

Seluruh anggaran pada Komponen Penghematan dan perealokasian Kegiatan 011, 012, dan sebagian anggaran tersebut masih menunggu anggaran pada komponen 013 dan 015 informasi dari Kementerian Keuangan dengan jumlah Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) diajukan sebagai anggaran penghematan Biro Hukum dan Organisasi. Sebagian anggaran Komponen 013 rencananya akan direalokasikan ke Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Biro Keuangan

2

1825

Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam

Terdapat kesalahan administrasi pertanggungjawaban yang mengakibatkan keterlambatan realisasi kegiatan, keterlambatan dalam melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP, monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala

Penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan, dan staf di lingkungan internal

3

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Adanya kebijakan baru tentang perubahan MAK yang menyebabkan dilakukannya revisi DIPA dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadwal.

Pada saat menyusun perencanaan kegiatan lebih memperhatikan kesesuaian dengan Akun (perubahan BAS)

Itjen pada saat melakukan review terhadap kegiatan agar lebih teliti lagi

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


4

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Adanya penyesuaian harga satuan Pada saat menyusun perencanaan terhadap SBU, sehingga perlu dilakukan kegiatan lebih memperhatikan revisi DIPA yang membutuhkan waktu kesesuaian dengan SBU yang cukup lama. Hal ini menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadual.

Masing-masing penanggung jawab kegiatan lebih memperhatikan kesesuaian terhadap SBU pada saat melakukan perencanaan.

5

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

Adanya kebijakan pemotongan Menunggu proses revisi anggaran, yang menyebabkan beberapa pos kegiatan harus direvisi dan memakan waktu yang cukup lama

Ditjen Anggaran, Kemenkeu, Biro Keuangan

6

1829

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

- Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri baru sampai proses penyusunan SOP, belum melakukan pekerjaan verifikasi ke lapangan; - Monitoring Dan Evaluasi Konsistensi Penggunaan Produksi Dalam Negeri baru sampai proses akan penanda tanganan kontrak kerja; - Penyusunan Kebijakan P3DN sampai proses persiapan sidang plano

- Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan verifikasi ke lapangan; Mempercepat penanda tanganan kontrak kerja; - Mempersiapkan bahan-bahan untuk sidang plano.

- Pemenang Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri; - Pemenang Monitoring Dan Evaluasi Konsistensi Penggunaan Produksi Dalam Negeri; PPK Kegiatan; Penanggung Jawab Kegiatan; - Koordinator Kegiatan.

7

1829


- Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan masih belum melakukan penagihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan

- Meminta pemenang pekerjaan Maintenance NOC untuk membuat penagihan pembayaran; - Penanggung Jawab dan Koordinator Kegiatan melihat kembali rencana realisasi anggaran.

- Pemenang pekerjaan Maintenance NOC; Penanggung Jawab Kegiatan; - Koordinator Kegiatan.

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


8

1829


- Perancangan Sistem Pelayanan - Masih menunggu DIPA revisi Informasi Eksekutif mengalami revisi menjadi Profil Industri sehingga menunggu revisi DIPA; - Pengembangan Dan Peningkatan Pelayanan Informasi Industri sebagian kegiatan pembahasan data masuk dalam penghematan anggaran

- Penanggung Jawab Kegiatan; - Koordinator Kegiatan.

9

1829


- Pengadaan Perangkat Keras - Membuat rencana pembelian (Hardware) dan Perangkat Lunak perangkat; - Membuat rencana (Software) LPSE belum ada pengembagan lebih lanjut terhadap perencanaannya; - Pengembangan Aplikasi Pendukung LPSE masih dalam proses perancangan aplikasi


10

1829


- Pengadaan Perangkat Keras (hardware) Dan Perangkat Lunak (software) masih dalam proses administrasi

- Mempercepat proses administrasi pengadaan; - Melihat kembali rencana pelaksanaan kegiatan


11

1830

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

Kegiatan menunggu penerimaan PNBP sehingga kegiatan yang dilaksanakan terkadang harus ditunda jika belum memenuhi maksimal pencairan

beberapa kegaiatn yang rutin dilaksanakan dipindahkan ke rupiah murni (RM)

Pejabat pembuat komitmen

12

1830


Pembangunan Gedung Pendidikan masih di blokir sehingga belum dapat dipastikan pelaksanaannya

mengajukan pembukaan blokir

Pusdiklat dan Biro Keuangan

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


13

1830


Masih rendahnya realisasi keuangan Kegiatan yang sedang berlangusng atau Koordinator Kegiatan, dan realisasi fisik adalah adanya hampir selesai akan kami pertanggung- Pemegang Uang Muka dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, jawabkan Pihak ke III sehingga saat ini pertanggung-jawaban keuangan belum dapat dilaporkan.

14

1830


Masih rendahnya realisasi keuangan Kegiatan yang sedang berlangusng atau Koordinator Kegiatan, dan realisasi fisik adalah adanya hampir selesai akan kami pertanggung- Pemegang Uang Muka dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, jawabkan Pihak ke III sehingga saat ini pertanggung-jawaban keuangan belum dapat dilaporkan.

15

1830


Untuk pengadaan perangkat pengolah Akan segera di teruskan ke pengadaan data dan komunikasi masih dalam tahap barang dan jasa penyusunan KAK

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak ke III

16

1830


Sampai saat ini proses pelelangan sedang berlangsung

Akan dimonitoring pelaksanaan pelelangan pekerjaan dimaksud

ULP, PPK dan Pihak ke III

17

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Adanya revisi anggaran (revisi dan Publik pemotongan) yang berulang-ulang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi tersendat (tidak pasti).

Koordinasi dengan Biro Perencanaan

Biro Perencanaan

18

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kurang berjalannya Standar Operasional Memperbaiki dan melaksanakan Standar Kepala Sub Bagian Tata Publik Prosedur (SOP) kerja yang ada di Pusat Operasional Prosedur (SOP) kerja yang Usaha dan Manajemen Komunikasi Publik ada di Pusat Komunikasi Publik Kinerja

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


19

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Banyaknya kegiatan Pusat Komunikasi Koordinasi Internal dan pembuatan Publik Publik yang terkait dengan para timeline kerja Pimpinan sehingga sering terjadi penundaan kegiatan yang disebabkan oleh agenda Pimpinan yang mengalami perubahan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja

20

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Banyaknya kegiatan Pusat Komunikasi Koordinasi Internal dan pembuatan Publik Publik yang terkait dengan para timeline kerja Pimpinan sehingga sering terjadi penundaan kegiatan yang disebabkan oleh agenda Pimpinan yang mengalami perubahan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja

21

1832

Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

Terdapat kesalahan administrasi pertanggungjawaban yang mengakibatkan keterlambatan realisasi kegiatan, keterlambatan dalam melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP, monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala

Penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan, dan staf di lingkungan internal

22

1832


Terdapat rencana APBN P tingkat Kementerian yang mengakibatkan perubahan rencana kegiatan

Koordinasi tingkat internal Biro Umum Biro Perencanaan, dan eksternal dengan Biro Perencanaan Kementerian Keuangan serta Dirjen Anggaran Kemenkeu

23

1832


Terdapat kesalahan administrasi pertanggungjawaban yang mengakibatkan keterlambatan realisasi kegiatan, adanya rencana APBN P kementerian

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP, koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kementerian Keuangan

Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

24

1841

Peningkatan Pengawasan Dan Pada Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengembangan Industri Inspektorat I (SAKIP) Inspektorat I untuk keuangan belum terealisasi dikarenakan pada saat ini sedang dalam proses pencairan anggaran (terjadi keterlambatan proses pengajuan pencairan anggaran oleh tim pelaksana kegiatan kerja). Dan pada Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inspektorat I untuk realisasi keuangan dan fisik lebih rendah dari pada sasaran dikarenakan sudah terealisasi pada triwulan sebelumnya.

Berkordinasi dengan Kasubbag. Tata Usaha dan manjemen Kinerja Inspektorat I, Tim pelaksana kegiatan kerja Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat I dan Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal untuk proses penciran anggaran Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat I.

25

1841

Peningkatan Pengawasan Dan Pada Pengawasan Kinerja Unit Pusat Berkoordinasi dengan bagian keuangan Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Vertikal Inspektorat I untuk realisasi Inspektorat Jenderal untuk proses Pengembangan Industri Inspektorat I keuangan lebih rendah dari pada pencairan anggaran perjalanan dinas. sasaran disebabkan karena sudah dicairkan sebagian pada triwulan sebelumnya. Dan pada Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat I untuk realisasi keuangan lebih rendah dari pada sasaran disebabkan karena masih dalam proses pencairan anggaran perjalan dinas.

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Kasubbag. Tata Usaha dan manjemen Kinerja Inspektorat I, Tim pelaksana kegiatan kerja Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat I dan Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal

Kepala Subbag. Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Inspektorat I, Tim pelaksana Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat I dan bagian keuangan Inspektorat Jenderal.

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

26

1875

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

Pada tahun 2014 alokasi awal anggaran yang dapat diberikan untuk Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT, IAK dan IPK hanya mencapai Rp 106,5 milyar dan kemudian sesuai dengan Inpres No. 4/2014 dilakukan penghematan dan pemotongan anggaran sebesar Rp 12.279.336.000,sehingga anggaran untuk Program berkurang menjadi Rp 94.220.664.000,-. Dengan pemotongan pagu anggaran yang dilakukan Rp 12.279.336.000,jumlah perusahaan yang tidak dapat direalisasikan permohonannya mencapai 63 perusahaan dengan nilai permohonan bantuan sebesar Rp 87,12 miliar dan nilai investasi sebesar Rp 1,08 miliar.

27

1876

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

Rencana Pemotongan Kegiatan Menunggu kepastian pemotongan Fasilitasi dan Monitoring Penerapan SNI setelah persetujuan DPR Industri Kimia Hilir membuat pos anggaran harus dibekukan sementara sehingga penyerapan anggaran menjadi terlambat

28

1833

Revitalisasi Dan Penumbuhan Beberapa sidang di Luar Negeri terkait Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak bisa dihadiri dikarenakan keluarnya Inpres No.4 tahun 2014 tentang penghematan anggaran dimana 50% anggaran perjalanan dinas luar negeri Dit. IHHP termasuk dalam angggaran yang dihemat


Anggaran Program Revitalisasi dan Kementerian Keuangan, Penumbuhan Industri Melalui Bappenas, Dirjen BIM, Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Sesditjen BIM Tekstil & Produk Tekstil dan Industri Alas Kaki untuk tahun depan diusulkan untuk diperbesar, melihat antusiasme peserta untuk mengikuti program ini sangat tinggi.

Kementerian Keuangan

melakukan koordinasi dengan Sesditjen Sesditjen IA, Ditjen KII Industri Agro dan Ditjen KII terkait mendapatkan hasil dan tanggapat terkait sidang-sidang yang tidak dapat dihadiri oleh Dit. IHHP

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


29

1833

Revitalisasi Dan Penumbuhan Terdapat 3 (tiga) Kegiatan bantuan mengajukan proses buka bintang Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan mesin yang telah memperoleh dengan melengkapi data dukung yang penetapan pemenang dari ULP namun diperlukan belum bisa dilakukan penandatangan kontrak karena posisi kegiatan yang masih dibintang oleh Kementerian Keuangan terkait keluarnya Inpres No.4 tahun 2014 tentang penghematan anggaran 2014

Sesditjen Industri Agro, Ditjen Anggran Kementerian Keuangan, BAPPENAS

30

1834

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

Adanya Pemotongan Anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan.

Efektifitas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan penghematan namun output yang diharapkan tetap tercapai, dan agar para koordinator agar segera melaksanakan kegiatan yang sempat tertunda.

Bagian Keuangan Ditjen Industri Agro, KPPN, Ditjen Anggaran

31

1835

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Penyerapan anggaran Tahap I untuk Bantuan Keringanan Pembiayaan Mesin/Peralatan Pabrik Gula baru sebesar Rp. 3.705.000.000 atau sebesar 5,6%

Meningkatkan target penyerapan anggaran Bantuan Keringanan Pembiayaan Mesin/Peralatan Pabrik Gula

Perusahaan Pabrik Gula

32

1836

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

Masih menunggu buka bintang dana penghematan DIPA 2014 dan sedang dilanjutkan untuk proses pengadaan barang dan jasa di ULP

Segera memproses buka bintang dan tender di ULP

Ditjen Anggaran dan ULP Kemenperin

33

1836


Masih menunggu buka bintang DIPA TA 2014 kegiatan dana penghematan dari Ditjen Anggaran dan pengadaan barang dan jasa dari ULP Kemenperin

Memproses buka bintang dana penghematan dan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Ditjen Anggaran dan ULP Kemenperin

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


34

1836


Peralatan dan fasilitas perkantoran belum dapat dilaksanakan mengingat masih menunggu proses buka bintang DIPA 2014 Ditjen Industri Agro untuk segera diproses pengadaan barang dan jasa di ULP Kemenperin

Mempercepat proses buka bintang DIPA Ditjen Anggaran dan ULP 2014 Ditjen Industri Agro dan pengadaan Kemenperin barang dan jasa agar segera terealisasi anggaran

35

1850

Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

Pembangunan Pusat Teknologi dan Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan (PPTI MP dan Alkes) masih dalam proses pelelangan dan masih menunggu analisis harga dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat analisis harga untuk konstruksi dan pembangunan PPTI MP dan Alkes

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Unit Layanan Pengadaan, Kementerian Perindustrian

36

1850

Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

Proses revisi anggaran untuk tahun 2014 masih berjalan, sehingga menghambat beberapa kegiatan untuk dilaksanakan

Segera menyesuaikan dan menyusun revisi anggaran yang diperlukan dan disarankan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

37

1837

Penyebaran Dan Penumbuhan Adanya blokir anggaran (khususnya Usulan pencairan tanda bintang kepada Ditjen Anggaran, Industri Kecil Dan Menengah Wilayah pada kegiatan dana optimalisasi) oleh Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan I Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen anggaran yang diperlukan

38

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan Adanya kegiatan yang diusulkan yang Industri Kecil Dan Menengah Wilayah sebelumnya tidak direncanakan karena Ii adanya isu aktual yang harus diberikan perhatian dan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada

Mempercepat penyelesaian revisi untuk Korgiat dan PPK kegiatan yang telah disesuaikan dengan isu aktual yang ada

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


39

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan blokir anggaran sebesar Rp. Industri Kecil Dan Menengah Wilayah 86.600.000.000,- baru dibuka sehingga Ii diperlukan banyak penyesuaian anggaran

Menyusun data dukung, merevisi kegiatan secepatnya

Korgiat dan PPK

40

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan Keterlambatan dalam membuat revisi Industri Kecil Dan Menengah Wilayah beberapa kegiatan sehingga Ii menghambat pelaksanaan.

Mempercepat penyelesaian revisi kegiatan oleh para korgiat.

Korgiat

41

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Adanya ketidaksesuaian peserta Meningkatkan koordinasi dengan dinas Industri Kecil Dan Menengah Wilayah sosialisasi dimana peserta yang hadir perindag setempat dalam perekrutan Iii merupakan IKM yang produknya tidak peserta sosialisasi restrukturisai. termasuk dalam program restrukturisasi.

42

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Beberapa kegiatan masih menunggu Industri Kecil Dan Menengah Wilayah jadwal tenaga ahli; Harga pendaftaran Iii barcode pada fasiitasi atribut produk makanan ringan melebihi perkiraan (pagu anggaran); Kesiapan IKM di lapangan kurang; Mahalnya bahan baku yang berkualitas baik pada kegiatan pengembangan klaster IKM Batu Mulia; Pelaksanaan tertunda dikarenakan adanya rencana penghematan anggaran.

Mengatur kembali jadwal kegiatan; PPK; Koordinator Kegiatan; Melakukan revisi POK; Meningkatkan Subdit Program Evalap; koordinasi dengan dinas perindag Dinas Perindag setempat setempat untuk membantu meningkatkan kesiapan IKM; Meningkatkan koordinasi dengan perindag terkait kondisi dan ketersediaan bahan baku.

43

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Pelaksanaan kegiatan tertunda Industri Kecil Dan Menengah Wilayah dikarenakan adanya rencana revisi Iii kegiatan; Kurangnya data terkait potensi rotan di daerah serta adanya penambahan lokasi IKM yang akan dimasukkan katalog untuk kegiatan Pengembangan Sentra IKM Rotan;

Mengatur kembali jadwal kegiatan; PPK; Koordinator Kegiatan; Melakukan revisi POK; Meningkatkan Subdit Program Evalap; koordinasi dengan dinas perindag Dinas Perindag setempat setempat terkait data potensi komoditi di daerah.

Koordinator kegiatan; Dinas Perindag setempat

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


44

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Pelaksanaan tertunda dikarenakan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah adanya rencana penghematan Iii anggaran.

Mengatur kembali jadwal kegiatan.

PPK; Koordinator kegiatan

45

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Pelaksanaan tertunda dikarenakan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah adanya rencana penghematan Iii anggaran; Pelaksanaan kegiatan yang terkait sehingga adanya keterlambatan pada suatu kegiatan akan berpengaruh pada tahapan kegiatan selanjutnya; Ada kegiatan yang pelaksanaannya tertunda dikarenakan masih menunggu jadwal tenaga ahli; Ada kegiatan yang tertunda dikarenakan suliltnya mendapatkan spesifikasi alat yang dibutuhkan.

Melakukan revisi POK; Mengatur kembali jadwal kegiatan; Meningkatkan koordinasi dengan tenaga ahli terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan; Meningkatkan koordinasi dengan perindag dan calon KUB penerima start up terkait spesifikasi mesin/peralatan;

PPK; Koordinator Kegiatan; Subdit Program Evalap; Dinas Perindag setempat

46

1840

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Kegiatan partisipasi pameran luar negeri Memproses pembukaan blokir anggaran. Ditjen Anggaran, dengan nilai Rp 4,5 miliar, pembukaan Kementerian Keuangan outlet produk IKM di Mall Kota Casablanca senilai Rp 2 miliar, dan Swarna Festival senilai Rp 1 miliar belum dapat dilaksanakan karena anggarannya masih diblokir.

47

1840

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Kegiatan Pengembangan Pusat Promosi Memproses pembukaan blokir anggaran. Ditjen Anggaran, Industri Kreatif di Bali belum Kementerian Keuangan dilaksanakan karena anggarannya masih diblokir.

48

1853

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

Terdapat perubahan RKA-KL dalam rangka penghematan anggaran, sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai dengan target dan berpengaruh pada realisasi

Mempercepat pelaksanaan kegiatan

Pihak ke 3, Pemda terkait

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


49

1854

Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

1. Realisasi Kegiatan Peningkatan Kerjasama, Promosi, dan Investasi KI terkendala pada terbatasnya peluang dan media promosi yang ada; 2. Kegiatan penyusunan draft RPP Perwilayahan Industri terkendala pada masih dilakukannya pembahasan inti draft RPP Perwilayahan Industri; 3. Kegiatan Fasilitasi Penetapan Objek Vital untuk Kawasan Industri terkendala pada terdapatnya beberapa KI yang kurang kooperatif dalam upaya tindak lanjut, selain itu masih menunggu rapat pleno dari Bidang Iklim Usaha BPKIMI.

1. Mencari peluang dan media promosi yang baru; 2. Segera menyelesaikan pembahasan final terhadap inti draft RPP Perwilayahan industri; 3. Segera menyelesaikan SOP penetapan Obyek Vital untuk Kawasan Industri.

1. Subbagian Kerjasama Setditjen PPI; 2. Subbagian Hukum Setditjen PPI, Tenaga Ahli, dan Stakeholders terkait; 3. BPKIMI

50

1854


1. Seringnya terbit peraturan baru dari Kemenkeu; 2. Kurang lengkap dan update-nya data kepegawaian

1. Memantau perkembangan peraturan dari Kemenkeu secara berkala; 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian Setditjen PPI terkait updating data kepegawaian

1. Bagian Keuangan Setditjen PPI; 2. Bagian Kepegawaian Setditjen PPI

51

1854


Kegiatan Monev IUP dan KIID terhambat Segera melaksanakan kegiatan monev karena adanya penyesuaian terhadap terhadap Pengembangan Potensi kegiatan KIID dalam UU No.3 tentang Industri Daerah Perindustrian Tahun 2014;

1. Bagian Program dan Evalap Setditjen PPI; 2. Subdit KIID dan KI pada setiap unit Eselon II Ditjen PPI; 3. Dinas Perindustrian di Daerah

52

1854


Realisasi kegiatan ini terkendala pada masih minimnya respon pegawai terhadap pelaksanaan pembinaan pegawai

1. Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen PPI; 2. Seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PPI.

Sosialisasi secara berkala terhadap pegawai

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


53

1854


Realisasi kegiatan terkendala pada penyusunan RKA-K/L dan DIPA masih menunggu pagu definitif, sehingga koordinasi penyusunan program juga belum terlaksana

Segera melakukan konsinyering Penyusunan RKA-K/L dan DIPA

1. Bagian Program Setditjen PPI; 2. Ditjen Anggaran Kemenkeu

54

1855

Peningkatan Ketahanan Industri

Terdapat akun (belanja jasa lainnya dan perjalanan dinas lainnya) yang tidak dapat digunakan karena akun tersebut tidak terdapat pada akun didalam database aplikasi SPM. Berakibat pada tidak dapat digunakannya akun tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dan pencairan pada triwulan II.

Sesditjen KII agar segera mengusulkan Sesditjen KII. revisi POK agar akun tersebut dapat kembali digunakan. Sesditjen KII agar lebih cermat dalam input POK baru setelah adanya persetujuan dari Kanwil.

55

1857

Pengembangan Kerja Sama Industri Kurangnya sarana untuk mendukung Internasional Wilayah Ii Dan Regional promosi investasi seperti brosur, leaflet, multimedia sesuai dengan bahasa di negara yang menjadi penyelenggaraan promosi

Perlu dilakukan identifikasi promosi dan pameran Luar negeri yang lebih akurat sehingga persiapan menjadi lebih matang dan dilengkapi dengan sarana pendukungnya.

Ditjen-Ditjen dan Dunia Usaha

56

1857

Pengembangan Kerja Sama Industri Sumber daya aparatur di Direktorat Internasional Wilayah Ii Dan Regional Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional kurang mendukung kinerja baik jumlah, latar belakang kedisiplinan, keahlian bahasa Asing, serta kemampuan diplomasinya

Perlu menambah aparatur yang mendukung kinerja baik jumlah, kedisiplinan, keahlian berbahasa asing serta kemampuan dalam berdiplomasi

Ses Ditjen Kerjasama Industri Internasional, Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian

57

1858

Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Adanya Instruksi Presiden terkait Mengkoordinasikan dengan Ditjen Koordinasi Kerja Sama Industri penghematan anggaran, sehingga harus Anggaran terkait proses revisi Internasional dilakukan pemotongan pagu anggaran penghematan anggaran pada masing – masing Direktorat yang menghambat realisasi

Direktorat Jenderal Anggaran Biro Perencanaan

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


58

1858

Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Banyaknya tugas yang dilakukan secara Menjadwalkan kembali kegiatan yang Koordinasi Kerja Sama Industri bersama - sama tidak diimbangi dengan tertunda Internasional jumlah sumberdaya aparatur sehingga banyak kegiatan yang diundurkan jadwal penyelenggaraannya

Bagian Keuangan dan Bagian Program

59

1858

Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Kesulitan dalam berkoordinasi dengan Koordinasi Kerja Sama Industri sektor dalam penyusunan pedoman Internasional pelaksanaan pameran, sehingga membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama

Bagian Bantuan Luar Negeri

60

1859

Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Koordinasi dengan masing-masing Pohon Tarif mengalami hambatan Direktorat terkait untuk mempercepat karena belum diperbaharuinya data pemutakhiran data pohon industri pohon industri oleh masing-masing Direktorat terkait, sehingga penyusunan Pohon Tarifnya belum bisa untuk dilaksanakan.

61

1860

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Dana belum bisa dicairkan masih dalam Menunggu Pencairan tanda bintang dan Bagian Program BPKIMI keadaan dibintangi dan sedang di revisi revisi pagu anggaran dan Pejabat Komitman untuk perubahan pagu anggaran

62

1860


Masih adanya Penitia Teknis/Sub Panitia Teknis (PT/SPT) yang belum mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Akan dibuatkan surat reminder kepada Direktorat Pembina yang Ketua PT/SPT agar segera mengirimkan terkait dan sekretaris usulan PNPS dan melaksanakan rapat PT/SPT. koordinasi

63

1860


Proses Pengadaan Sedang Berjalan

Koordinasi Pelaksana Kegiatan dan Pejabat Pengadaan

Merencanakan penyelenggarakan pertemuan teknis dalam rangka persiapan penyusunan pedoman pameran

Direktorat Pembina Industri

Pejabat Pembuat Komitman

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

Penyusunan Dokumen Perencanaan/ Mempercepat proses revisi Pengembangan Kebijakan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup terkendala revisi terkait pengabungan beberapa Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU No. 3 yahun 2014 tentang perindustrian dan Penyusunan SK Payung Narasumber.


64

1861

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

Sekretariat BPKIMI

65

1862

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Kendala secara umum dari pelaksanaan Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan kegiatan di Sekretariat BPKIMI adalah Mutu Industri :1). Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, yang menyebabkan perencanaan penghapusan beberapa kegiatan. Hal ini berdampak pada penundaan rencana pelaksanaan anggaran; 2) Adanya revisi POK/DIPA; 3) Terdapat beberapa kegiatan yang masih dalam proses pertanggung jawaban

Menyegerakan proses penyelesaian pertanggungjawaban dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera melengkapi dokumen-dokumennya.

Koordinator kegiatan, BPP, PPK, Bendahara, dan Bagian Keuangan Sekretariat BPKIMI

66

1862

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Terbatasnya jumlah Uang Persediaan Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan yang diajukan tidak sebanding dengan Mutu Industri anggaran yang tersedia sehingga realisasi fisik dan realisasi keuangan menjadi terhambat.

Menyegerakan proses penyelesaian pertanggungjawaban dan koordinasi dengan Kabag Keuangan agar uang Persediaan dapat ditambah jumlahnya

Koordinator kegiatan, BPP, PPK, Bendahara dan Bagian Keuangan Sekretariat BPKIMI

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5 Telah dilakukan koordinasi antara koordinator kegiatan dengan pejabat pengadaan, dan sebagian pengadaan telah terealisasi di akhir Juni, sehingga pelaporan realisasi keuangan dan fisik masuk pada Triwulan III.


67

1864

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

Realisasi keuangan dan fisik lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan : (1) spesifikasi bahan untuk penelitian baru diperoleh sehingga pengadaan bahan dilaksanakan bulan Juni. (2) tertahannya belanja modal sonikator di bea cukai Bandara (3) belum terealisasinya kalibrasi alat riset (4) masih dilakukan revisi DIPA untuk kegiatan konversi bioetanol dari belanja modal menjadi belanja bahan (5) kegiatan pengujian yang tidak bisa dilakukan di laboratorium BBKK sehingga perlu dilakukan pengujian dengan pihak luar.

Kabid SRS, Kabag TU, dan Pejabat Pengadaan

68

1869

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

Realisasi keuangan belum mencapai Target akan direalisasikan pada triwulan Koordinator Tim, Pejabat target karena adanya penundaan berikutnya dengan cara berkoordinasi Pengadaan, PPK dan pembayaran kepada pihak ketiga secara intensif dengan pihak ketiga. Pengelola DIPA (bengkel yang melakukan perakitan alat) sebagai akibat pihak ketiga tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


69

1869

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

Realisasi keuangan belum sesuai target Realisasi akan ditingkatkan pada triwulan Koordinator tim kegiatan, yang telah ditetapkan untuk beberapa berikutnya PPK dan Pengelola DIPA kegiatan seperti pengembangan SDM dan workshop yang pelaksanaan kegiatannya tergantung dari jadwal pihak penyelenggara. Demikian pula dengan publikasi Jurnal (JIHP dan JRTI) belum bisa dilakukan pencetakan jurnal karena masih dalam proses penyuntingan KTI, dan akibat dari rencana pemblokiran beberapa kegiatan.

70

1870

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

Pengadaan Kendaraan Bermotor, dari awal dijadwalkan akan diadakan pada awal Juni 2014, dikarenakan sumber dana berasal dari PNBP. dan saat ini sudah dalam bentuk Kontrak dan dijadwalkan akan direalisasikan bulan Juli karena dalam proses lelang

71

1824

Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

Pada output ini belum memenuhi Segera mempercepat proses kegiatan Koordinator kegiatan dan sasaran dikarenakan kegiatan rekayasa pabrikasi alat tersebut sehingga di PPK alat pemurnian biogas bahannya baru Triwulan III dapat dilakukan uji coba Alat diadakan di bulan Juni sehingga proses pabrikasi baru dikerjakan di Triwulan III. Hal ini mengakibatkan realisasi keuangannya belum dapat dilaksanakan dengan maksimal pada triwulan ini.

Sudah menghubungi pihak yang melakukan lelang secara LPSE

PPK PNBP, Pejabat Pengadaan dan Pihak Penyedia

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


72

3986

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

Target Keuangan tidak tercapai Mempercepat realisasi keuangan dikarenakan pelaksanaan fisik pada kegiatan kerjasama riset sudah berjalan akan tetapi secara keuangan belum dipertanggungjawabkan.

Kasi TI dan koordinator kegiatan

73

3986

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

Pada output ini belum memenuhi Segera mempercepat proses kegiatan Koordinator kegiatan dan sasaran dikarenakan kegiatan rekayasa pabrikasi alat tersebut sehingga di PPK alat pemurnian biogas bahannya baru Triwulan III dapat dilakukan uji coba Alat diadakan di bulan Juni sehingga proses pabrikasi baru dikerjakan di Triwulan III. Hal ini mengakibatkan realisasi keuangannya belum dapat dilaksanakan dengan maksimal pada triwulan ini.

Jakarta, Juli 2014 Menteri Perindustrian ttd. Mohamad S. Hidayat

Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan II Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2014

Recommend Documents