ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN (SuatuKajianStudi Di BadanKepegawaian Daerah Kota Bitung)
Oleh Brilly N.H Koloay
BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakangMasalah
Etika menjadi landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan. Ketika masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, mereka lalu menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut, karena etika pemerintahan selalu menjadi isu yang senantiasa membutuhkan perhatian yang serius. Etika pemerintahan menjadi topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat”. Jadi fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.
Aparatur pemerintah harus menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi dikalangan masyarakat, bangsa dan negara. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Widjaya, 1991:23). B. RumusanMasalah
“Bagaimana perilaku aparat pemerintah dalam Penyelenggaraan tugas aparatur di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Bitung?” C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian 1. TujuanPenelitian
Untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku aparat pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung.
2. ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikankontribusipemikiran yang positifkearahpengembanganilmupengetahuankhususnyabagipengembanganilmupe merintahan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Konsep Etika Pemerintahan Dalam bahasa latin “Ethica” berarti beradab, tingkah laku, moral. Dan dalam bahasa
Indonesia “Etika-Etik-Etis”
berarti : kelakuan, tata cara, tata krama, moral, akhlak;
sedangkan etis sering dipergunakan dalam bahasa hukum yaitu : norma-norma, kaidah, peraturan-peraturan. Secara Etimologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani, “Etos” yang berati watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Salah satu cabang filsafah yang dibatasi dengan dasar nilai moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, pada perilaku manusia, 1989:205). Etika merupakan cabang filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat yang mencari ketenaran (benar) sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik (Zubair 1990:14). B.
KonsepPenyelenggaraanPemerintahan Menurut Marjun, (1969:23), istilah pemerintahan menunjuk bidang tugas pekerjaan
atau fungsi. Sedangkan istilah pemerintahan menunjukkan kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan funsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek. Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara, kalau mengikuti pembidangan menurut Montesqiu pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara alam bidang eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada seluruh aparat/alat perlengkapan negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dalam arti sempit. Saparin, (1997:12),
C.
KonsepAparaturPemerintah Secara Etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi,
pegawai negeri. (W.J.S. Poerwadarminta, 1993:165). Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapunjenis-jenisaparatursebagaimanadikemukakanoleh Victor Situmorang, SH danJusufJuhir (1998:83-86) adalah: 1. Aparatur Negara Aparaturnegaraadalahkeseluruhanpejabatdanlembaganegarasertapemerintahannegara yang meliputiaparaturkenegaraandanpemerintahan,
sebagaiabdinegaradanabdimasyarakat,
bertugasdanbertanggungjawabataspenyelenggaraannegaradanpembangunansertasenantiasa mengabdidansetiakepadakepentingan,
nilai-nilaidancita-
citaperjuanganBangsadannegaraberdasarkanPancasiladan UUD 1945. 2. AparaturPemerintah Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang ada di bawah Presiden seperti Departemen, Lembaga, Pemerintahan dan Departemen serta Sekretariat Departemen dan lembaga-lernbaga tinggi negara. 3. AparaturPerekonomian Negara Aparatur perekonomian negara adalah keseluruhan Bank Pemerintah, lembaga perkreditan, lembaga keuangan, pasar uang dan modal serta perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah. Melihat luasnya pengertian dan adanya macam-macam istilah terhadap aparatur ini maka dalam tulisan ini dipakai istilah aparatur pemerintah. Dalam tulisan ini maka aparatur pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yakni melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan sebagai abdi negara yakni bermental baik dan
mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aparatur pemerintah adalah -
Bersih
-
Berwibawa
-
Bermentalbaik
-
Mempunyaikemampuanprofesional yang tinggi Adapunciri-ciritersebutdiatasadalahgambaran/image aparaturpemerintah yang ideal,
yang
sampaisaatinisangatdiharapkansekaliciri-
ciritersebutdiatasolehpemerintahdannegarasertaseluruhBangsa Indonesia. Ciri-ciri aparatur pemerintah yang sangat penting disebabkan oleh karena aparatur pemerintah tersebut mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilisator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat.
BAB III METODE PENELITIAN
A.
DesainPenelitian Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,
dengan metode analisis deskriptif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif. Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas kepermukaan sebagai suatu ciri, kharakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dengan ciri yang seperti ini, maka memungkinkan penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” ke sasaran penelitian. Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif lebih tepat jika digunakan untuk masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti permasalahan tingkah laku, masalah respons masyarakat terhadap objek tertentu, serta permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat. Adapun unit yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah individu, kelompok atau keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial atau pranata sosial. unit individu adalah masalah-masalah individu, orang per-orang, sedangkan unit kelompok atau keluarga. Sedangkan unit kelompok atau keluarga, yaitu bisa satu kelompok atau satu keluarga. Masyarakat adalah suatu desa, kecamatan, beberapa kota dan seterusnya tergantung pada
konsep
masyarakat
yang
digunakan
(Bungin,
2009:23).
Tentangpenelitiankualitatifselanjutnya Croswell (1994:147) menjelaskansebagaiberikut : “Qualitative research is interpretative research as such the biases, values and judgment of the researches become state explicitly in the research report. Such opennes is considered to be usefull and positive”
Menurut Moleong (1997:45) kemudian, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif berdasarkan data. B.
Jenis Data Data yang diolahdalampenelitianiniadalah data primer dan data sekunder.Data primer
adalah data yang langsungdirekam di lapanganmelaluiwawancaramendalamdan yang didapatmelaluiobservasi yang dilakukanolehpenelitisendiri.Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya. i.
Data Primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan di lapangan.
ii.
Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh data dokumenter yang berkaitan dengan etika pemerintah dalam penyelenggaraan tugas aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung.
C.
Fokus Penelitian Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Etika Pemerintah dalam
penyelenggaraan tugas aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung, yang meliputi beberapa indikator yaitu: a. Proses dan penerapan aktifitas aparat pemerintah berdasarkan sistem yang dilakukan, peraturan, metode, prosedur dan teknik, moral serta kesusilaan.
D.
Teknik Pengumpulan, Pencatatan dan Pengolahan Data. Adapunmetodepengumpulan
data
dipilihuntukpenelitianiniadalahwawancaramendalam
yang depth-
(in
interview).Padadasarnyawawancaramendalam
yang
dilakukandalampenelitianinimerupakanwawancaratidakberstruktur, meskipundisiapkan pula pedomanuntukmelakukanwawancara.MenurutBungin (2009:45) bahwa : “Wawancaraterstruktursebagaimana adalahkurangmemadai,
yang
yang
lazimdalamtradisi
diperlukanadalahwawancaratakberstruktur
bisasecaraleluasamelacakkeberbagaisegidanarahgunamendapatkaninformasi
survey yang yang
selengkapmungkindansemendalammungkin”. E.
InformanPenelitian Adapun yang menjadiinformandalampenelitianiniadalahKepala BKD KotaBitung
yang
dinilairepresentatifuntukmemberikaninformasidan
tentangEtikaPemerintahanAparaturdalampenyelenggaraantugas
di
data BadanKepegawaian
Daerah Kota Bitung, yaitu : a. Aparatur dilingkungan BKD Kota Bitung, baik yang menduduki jabatan struktural, maupun staf pelaksana. b. Para Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bitung, yang pernah mengurus kepangkatan dan jabatan di BKD Kota Bitung. c. Sebagian Masyarakat yang ada dan berurusan dengan BKD Kota Bitung, seperti mayarakat yang mendaftar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. F.
InstrumenPenelitian Instrumenpenelitian
yang
dipergunakandalam
proses
pengumpulan
data
melaluiwawancaratakberstrukturdanketikapengamatan, adalahpenelitisendiridenganmenggunakanalat bantu sepertialatperekamsuara (tape recorder), alatrekam visual (video recorder), alattulis, serta lap top untukmenyimpan data hasilpenelitian. Adapun materi wawancara dan pengamatan adalah diperluas dari berbagai variabel yang dikemukakan dalam Indikator yang telah ditentukan oleh peneliti.
G.
TeknikAnalisa Data Arena dan Situasi Penelitian. Setting dalam penelitian ini adalah arena dan situasi dimana proses wawancara dan
observasi dilaksanakan. Polainiadalahmerujukpadaapa yang dikemukakanoleh Miles danHubermandalam Creswell (1994:149) yaitubahwathe setting (where the research will take
place).
Selanjutnya
area
penelitianadalah
area
darikegiatansehari-
haridariparainformanpenelitian, sebagaimanadijelaskanoleh Emerson dalam Newman (1973: 343) bahwafield research is the study of people acting in the natural courses of their activites. ProsedurPenelitian, PengumpulandanAnalisis Data. Prosedurdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut : 1) Tahapprapenelitian. menentukanlokasipenelitian,
Yaitumenyusunrancanganpenelitian, penilaiankondisifisik
area
penelitian,
penentuanparanarasumberatauinforman, menyiapkanperlengkapanpenelitiandanmempersiapkandiriuntukdapatmasukdanmenye suaikandenganlingkungandanpolakehidupandariobjekpenelitian. Inidibutuhkandalamkonteksuntukmembangunkepercayaandariobjek yang akanditeliti, sertamendorongkepadanuansaakademik. Pemeriksaan Keabsahan Data. Menurut Bungin (2009), di dalam penelitian kuantitatif uji validitas dan uji realibilitas dapat dilakukan terhadap alat penelitian untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidaksesuaian instrumen penelitian, sehingga data yang diperoleh dari penyebaran instrumen itu dapat dianggap sudah valid dan sesuai dengan data yang diinginkan. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif ke tiga hal tersebut terus “mengganggu” dalam proses-proses penelitiannya.
BAB IV DESKRIPSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BITUNG A. Tugas dan Fungsi BKD Kota Bitung Dalam melaksanakan tugas pokok berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pasal 4, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 1.
Penyiapan
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
daerah
di
dibidang
Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah. 2.
Perencanaandanpengembangankepegawaiandaerah.
3.
Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
4.
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5.
Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
6.
Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9.
Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah.
10. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN A.
HasilPenelitian Untuk mengetahui EtikaPemerintahandalampenyelenggaraantugasaparaturpemerintahdi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung, maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kepada para informan yaitu: 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bitung. 2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung. 3. Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan 4. Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan 5. Pegawai. Untuk tingkat pendidikan tertinggi dari informan adalah Sarjana Strata dua (S2), dan Strata satu (S1). Etika pemerintah aparatur pemerintah yang ada di Badan Kepegawaian Kota Bitung, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebab itu etika aparatur pemerintah sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Etika aparatur pemerintah dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme. Oleh sebab itu bagian ini akan membahas mengenai etika pemerintahan aparaturt dalam pelaksanaan tugas di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung, serta membahas mengenai upaya pemerintah meningkatkan etika aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung. 1.
PerilakuKerjaAparaturPemerintah Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan
aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan
kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang dicapai oleh karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas berikut ini hasil wawancara dengan informan: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung mengatakan: “para pegawai (staf) yang ada di kantor BKD Kota Bitung pada umumnya telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, taat, disiplin dan berdedikasi, walaupun dalam beberapa kasus ada perilaku parastaf yang sering terlambat masuk kantor, yang langsung diberikan pembinaan”. Sekretaris BKD Kota Bitungmengatakan: ”perilaku para pegawai yang ada di Kantor BKD Kota Bitung, pada umumnya baik, mampu untuk saling menghargai antara yang satu dengan lainnya, sehingga setiap tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan secara bersama, para pegawai yang ada juga memaham ia kan tugas pokok dan fungsi masing-masing” Hasil wawancara mengenai kemampuan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas: Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mengatakan: “setiap personil (staf) yang ada di BKD Kota Bitung telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan (diklat), sehingga walaupun ada kelemahan disana-sini, tetapi pada prinsipnya mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, khususnya di Bidang Pendidikan dan Pelatihan ini, para staf yang ada sudah berpengalaman, dalam mengurus pelatihan-pelatihan, diklat, ataupun Training Center yang mengembangkan karier pegawai, sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan”. Hasil
Wawancara
mengenai
sikap
aparat
dalam
pelaksanaan
tugas:
KepalaBagianUmumdanPerlengkapanmengatakan: “parapegawai yang ada di sub bagian umum sangat terampil dan cakap dalam melaksanakan tugasnya, mereka menunjukkan sikap disiplin, loyal, dan patuh pada atasan, sehingga dalam pencapaian tujuan kerja dapat diperoleh dengan maksimal.
Aparaturpemerintahtentumempunyaikedudukandanperanan yang sangat penting dan menentukan dalam proses penyelenggaraan pmerintah guna mencapai tujuan Pemerintahan, dalamefetifitasdanefisensiorganisasipemerintahandaerah. Proses penyelenggaraan pemerintahanhanya dapat berlangsung dengan efisien dan efektif bila didukung oleh manusia-manusia pelaksananya yang memiliki kualitas, terutama pada aparat pemerintah sebagai pelaksana utamanya, yang beretika dan bermoral dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu upaya-upaya pengembangan kualitas aparatur pemerintah harus terus dan semakin digalakkan hingga sekarang ini, pembangunan aparatur pemerintah umumnya terus dilakukan dan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparat khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam ilmu pemerintahan, peraturan yang menjadi pedoman sikap dan landasan bertindak serta berprilaku bagi aparatur Negara atau apratur pemerintahan disebut dengan etika pemerintahan. Hingga sekarang ini telah banyak ditetapkan peraturan-peraturan yang mengatur dan menjadi pedoman sikap dan perilaku aparatur pemerintah, misalnya peraturan mengenai etika jabatan, peraturan mengenai disiplin dan berbagai peraturan kedinasan lainnya. BAB IV PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai
berikut : Perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, pada instansi Badan Kepegawaian Kota Bitung, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa etika/moral aparatur masih tergolong rendah, dengan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji dalam memberikan layanan kepada mereka yang mebutuhkan pelayanan. Equality, equity, loyality, responsibility, maupun sikap moral aparatur pemerintah yang ada di Badan Kepegawaian Kota bitung masih tergolong rendah, salah satu penyebab
adalah kualitas moral dari masing-masing personil aparat itu sendiri, disamping faktor kesejahteraan yang belum terlalu mendukung untuk memenuhi kebutuhan/kesejahteraan pegawai, yang berimbas kepada kinerja aparatur itu sendiri. Penyelenggaraan tugas-tugas aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung pada prosedur dan protocol sudah berjalan dengan baik tapi tidak sesuai dengan realita penerapan etika pemerintahan dalam rangka pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebagian besar aparatur Pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung kurang memahami, menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan sehingga kurang tercapainya birokrasi pemerintahan. B.
Saran Dengan mengacu pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis
mengemukakan saran-saran sebagai berikut : Dengan melihat kenyataan semakin rendahnya moral aparatur pemerintah di era reformasi ini, maka revitalisasi moral harus dimulai dari sisi individual aparatur pemerintah itu sendiri. Dengan moral dan perilaku yang etis yang dimulai dari perilaku aparatur secara individu, antara lain dengan melakukan pendidikan pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas moral etika aparat. Perlu ditingkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan tanggungjawab dan kinerja aparatur, sehingga indicator equality, equity, loyality, responsibility, maupun sikap moral aparatur berubah dengan signifikan. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah etika pemerintahan dan di dalam pengembangannya tidak semata-mata mengondoktarnasikan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan seseorang aparatur pemerintah, tetapi lebih dari pada itu ialah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme yang bermanfaat efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas aparatur.
DAFTAR PUSTAKA
Austern,
David; Steinberg, Sheldon, 1998, government ethics and manager(penyelewenganaparatpemerintah), remajarosdakarya,Bandung Djohan, Djohermansyah, 1990, Problematik Pemerintahandan Politik Lokal, Bumi Aksara, Jakarta. Gitosudarmo, 1997, Perilaku Organisasi, BPFE, Yogyakarta Gordon, Thomas, 1986, Kepemimpinan Yang Efektif, Rajawali Perss, Jakarta. Hoogerwerf, 1983, IlmuPemerintahan, Erlangga, Jakarta Irawan, Soeharto, 1995, Metode Penelitian Sosial, Remaja Rosda Karya, Bandung. Kumorotomo, Wahyudi, 1994, Etika Bisnis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Krisyanto, Eddy, 2001, Etika Politik Dalam Konteks Indonesia, Kanisius, Yogyakarta. Kansil, C.S.T, 1990, Sistem Pemerintahan Indonesia, Radar Jaya Offset , Jakarta. Mahmoedin, AS, 1994, Etika Bisnis, Putaka Sinar Harapan, Jakarta. Moleong, Lexy, J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari, 1998, Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Ndrhara, Talaziduhu, 1986, Dimensi-Dimensi Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta. Pamudji, S, MPA, 1982, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Rahmad, J, 1990, Komunikasi Sosial di Indonesia, Angkasa, Bandung. Robbins, 1996, Perilaku Organisasi, PT. Prenhallindo, Jakarta Syaffie, Kencana Ibnu, 1994, Etika Pemerintahan , Rineka Cipta, Jakarta. Siagian, Sondang, 1999 , Manejemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara Jakarta. ……………., 1994, Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku, Bumi Aksara, Jakarta. Sugiyono, Prof.Dr. 2007, MemahamiPenelitianKualitatif.Alfabeta; Bandung. Widya Jaya, A.W, 1991, Etika Pemerintahan , Bumi Aksara, Jakarta. Zubair, Achmad, 1990, Kuliah Etika, Rajawali Pers, Jakarta sumber-sumber lain : - Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004, TentangPemerintahan Daerah. - Kamus Besar BAHASA INDONESIA, 1999 Balai Pustaka, Jakarta.
