RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2011-2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012

Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Salatiga Tahun 20112016 adalah dokumen perencanaan antara, yang sangat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

yang

merupakan

rencana

pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah,

rancangan

kerangka

ekonomi

makro

yang

mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Salatiga. RPJMD merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009. Seiring dengan pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja yang saat ini sedang berjalan, mengharuskan masing–masing satuan kerja untuk menyusun rencana kerja

lima tahunan yang tertuang

dalam Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra Bappeda ini disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Salatiga dan merupakan indikator kinerja SKPD. Fungsi Renstra Bappeda Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai berikut : 1) Sebagai terjemahan praktis dari visi, misi dan tujuan Bappeda Kota Salatiga; 2) Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional;

1


3) Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan; 4) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Bappeda Kota Salatiga dalam periode lima tahunan; 5) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Bappeda Kota Salatiga. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga selain mengacu kepada RPJMD, juga mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam RPJPD sebagai ide dasar, yang memuat visi, misi dan

strategi

yang

tertuang

dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan menuju terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang sejahtera,

mandiri

dan

bermartabat

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah bersama masyarakat. Selain itu Renstra Bappeda juga mengacu pada Renstra Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Bappeda ini nantinya akan

menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga ini adalah : 1. Undang – Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah sebagaimana

telah

diubah

tentang dengan

Pemerintahan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Renstra; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2


8. Permendagri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025; 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11); 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011–2016. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra

ini dimaksudkan

untuk memberikan

landasaan kebijakan taktis strategis lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi , sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bappeda setiap tahun sampai tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut : 1) Sebagai

pedoman

Kepala

Bappeda

beserta

stafnya

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan Bappeda dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selama lima tahun kedepan melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya; 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3


1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Renstra. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat

informasi

tentang

tugas

dan

fungsi

Bappeda

dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian ini membahas

identifikasi permasalahan yang dihadapi

Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan tugas dan fungsi Bappeda berkaitan dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah terpilih dikaitkan dengan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta permasalahan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda ditinjau dari implikasinya Rencana Tata Ruang Wilayah. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan visi dan misi, tujuan

dan

sasaran

jangka

menengah,

indikator

kinerja

dan

pernyataan strategi serta kebijakan Bappeda lima tahun mendatang. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahunan.

4


BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII : PENUTUP Berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan oleh Kepala SKPD, serta menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapanharapan dan keadaan diluar perkiraan.

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas : 1) Kepala Badan; 2) Sekretariat, terdiri dari : a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi,dan Pelaporan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; c) Subbagian Keuangan. 3) Bidang Ekonomi, terdiri dari : a) Subbidang Perekonomian Daerah; b) Subbidang Perekonomian Rakyat. 4) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : a) Subbidang Pemerintahan; b) Subbidang Sosial Budaya. 5) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, terdiri dari : a) Subbidang Sarana Prasarana; b) Subbidang Tata Ruang. 6) Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari : a) Subbidang Statistik dan Data; b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi. 7) Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;

6


2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan statistik, penelitian dan pengembangan; 3) Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi; 4) Pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Merumuskan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah,

statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 2) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 3) Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 4) Mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah; 5) Menyusun konsep produk hukum daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan untuk bahan penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; 6) Menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Daerah sesuai kewenangan sebagai bahan untuk penetapan kebijakan Walikota; 7) Melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang perencanaan pembangunan

Daerah

sebagai

bahan

penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; 8) Mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah; 9) Memberikan perencanaan

rekomendasi pembangunan

perencanaan Daerah

teknis

untuk

dibidang

meningkatkan

pelayanan; 10) Menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Badan sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja;

7


11) Menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang

sebagai

pedoman

penyusunan

Rencana

Kerja

Tahunan; 12) Menetapkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja sesuai Rencana Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran Bidangbidang sebagai pedoman kerja; 13) Menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar sasaran dan target yang ditetapkan dapat tercapai; 14) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran sesuai ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana; 15) Menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan dapat mencapai sasaran; 16) Menetapkan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundangundangan sebagai pedoman kerja; 17) Mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 18) Melaksanakan koordinasi lintas bidang sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 19) memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas selaras dengan Visi dan Misi Badan; 20) Mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 21) Melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 22) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 23) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis

administratif

kepegawaian,

meliputi

umum,

pengelolaan

perlengkapan,

urusan

keuangan,

pemeliharaan,

kearsipan,

ketatalaksanaan, kehumasan, penyusunan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan

kegiatan

dilingkungan

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kota.

8

Badan

serta


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkoordinasian

perumusan

kebijakan

teknis

penyusunan

perencanaan pembangunan daerah; 2) Penyiapan

penyusunan

naskah

peraturan

pelaksanaan,

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundangundangan dibidang perencanaan pembangunan; 3) Penyelenggaraan keSekretariatan Badan; 4) Perencanaan anggaran Badan; 5) Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dilingkungan Badan; 6) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; 7) Pelaksanaan pengendalian anggaran; 8) Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan; 9) Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 10) Pelaksanaan

urusan

kehumasan

serta

penyaluran

informasi

perencanaan pembangunan; 11) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan; 12) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Badan; 13) Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 14) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Badan; 16) Penilaian pelaksanaan tugas oleh atasan; 17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas. Untuk

menyelenggarakan

fungsi

sebagaimana

dimaksud

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data dan ketentuan untuk penyusunan program kerja; 2) Menyusun

program kerja

Badan

melalui koordinasi dengan

Bidang-bidang sesuai ketentuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai;

9


3) Menyiapkan konsep Rencana Anggaran Badan melalui koordinasi dengan Bidang-bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan target Badan; 4) Menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi dengan Bidang-bidang sebagai bahan penyusunan produk hukum daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah; 5) Menyiapkan

konsep

kajian

serta

analisis

kegiatan

dibidang

perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6) Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah; 7) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, pengadaan

dan

inventarisasi

barang

dan

perlengkapan,

kehumasan dan perpustakaan sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 9) Mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga Badan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 10) Mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 11) Mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personel melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 12) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian arah; 13) Memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja yang memuaskan; 14) Menyusun konsep surat yang berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas perintah atasan; 15) Melaporkan

seluruh

pelaksanaan

kegiatan

administrasi

perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut; 16) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Badan sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

10


17) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 18) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang

Ekonomi

merumuskan

mempunyai

kebijakan,

menganalisis

dibidang

tugas

pokok

mengkoordinasikan

ekonomi

serta

merencanakan, kegiatan

melakukan

dan

pengendalian,

penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

dibidang

ekonomi; 2) Perencanaan pembangunan kegiatan dibidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan, pertanian,

transmigrasi,

dan

pariwisata,

serta

pendapatan

pengelolan keuangan dan aset; 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi

dan

usaha

mikro

kecil

menengah,

tenaga

kerja,

ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan keuangan dan aset; 4) Pelaksanaan

dan

pembangunan

penyelenggaraan

dibidang

ekonomi,

kegiatan industri,

perencanaan perdagangan,

perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,

tenaga

transmigrasi,

dan

kerja,

ketahanan

pariwisata

serta

pangan

pertanian,

pendapatan

pengelolan

keuangan dan aset; 5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 6) Pengendalian

dan

pembangunan

evaluasi

bidang

ekonomi,

pelaksanaan

perencanaan

industri,

perdagangan,

perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil menengah,

tenaga

kerja,

11

ketahanan

pangan,

pertanian,


transmigrasi,

dan

pariwisata

serta

pendapatan

pengelolan

keuangan dan aset; 7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi

berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan; 2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,

ketahanan pangan,

pertanian,

serta

transmigrasi,

dan

pariwisata

pendapatan

pengelolan keuangan dan aset agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan

bidang

ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi

dan

usaha

mikro

kecil

menengah,

tenaga

kerja,

ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan keuangan dan aset melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 4) Melaksanakan perencanaan

pengendalian pembangunan

dan

evaluasi

bidang

pelaksanaan

ekonomi,

industri,

perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,

ketahanan pangan,

pertanian,

serta

transmigrasi,

dan

pariwisata

pendapatan

pengelolan keuangan dan aset ; 5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang ekonomi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

12


8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi agar diperoleh pola perbaikan tugas; 9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang pemerintahan, sosial dan budaya serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di pemerintahan dan sosial budaya; 2) Perencanaan

pembangunan

kegiatan

dibidang

pendidikan,

kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik,

perlindungan

dokumentasi, perempuan

pemberdayaan dan

perlindungan

masyarakat,

keluarga

anak,

perpustakaan,

masyarakat, berencana,

kepegawaian,

arsip

pemberdayaan

keluarga

pengawasan,

dan

sejahtera,

perencanaan

pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan,

kesehatan,

pemuda

dan

olah

raga,

sosial,

kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan

bangsa

dan

politik,

perlindungan

masyarakat,

perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,

perlindungan

anak,

kepegawaian,

pengawasan,

perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan;

13


4) Pelaksanaan

dan

penyelenggaraan

kegiatan

perencanaan

pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,

kesatuan

bangsa

dan

politik,

perlindungan

masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 6) Pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,

kesatuan

bangsa

dan

politik,

perlindungan

masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Merumuskan konsep kebijakan

kegiatan dibidang pendidikan,

kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik,

perlindungan

dokumentasi, perempuan perlindungan

masyarakat,

pemberdayaan dan

keluarga

anak,

perpustakaan,

masyarakat, berencana,

kepegawaian,

arsip

pemberdayaan

keluarga

pengawasan,

dan

sejahtera,

perencanaan

pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan

14


agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan,

kesehatan,

pemuda

dan

olah

raga,

sosial,

kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan

bangsa

dan

politik,

perlindungan

masyarakat,

perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,

perlindungan

anak,

kepegawaian,

pengawasan,

perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 4) Melaksanakan perencanaan


dan

evaluasi

dibidang

pelaksanaan

pendidikan,

kesehatan,

pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan,

pertanahan,

kesatuan

bangsa

dan

politik,

perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan keluarga

masyarakat,

berencana,

kepegawaian,

pemberdayaan

keluarga

pengawasan,

sejahtera,

perencanaan

perempuan

perlindungan

dan anak,

pembangunan

dan

statistik serta penelitian dan pengembangan; 5) Mengelola

kegiatan

pemerintahan

dan

perencanaan sosial

budaya

pembangunan sesuai

dengan

bidang Dokumen

Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya agar diperoleh pola perbaikan tugas; 9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

15


11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan,

menganalisis

dan

pembangunan

bidang

bina

perhubungan,

komunikasi

pengendalian

marga, dan

cipta

pengembangan

karya,

informatika,

pengairan,

kebersihan

dan

pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral serta melakukan penilaian, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan perencanaan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 2) Perencanaan pembangunan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 4) Pelaksanaan

dan

penyelenggaraan

pembangunan

bidang

bina

perhubungan,

komunikasi

marga, dan

kegiatan cipta

informatika,

perencanaan

karya,

pengairan,

kebersihan

dan

pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 6) Pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan

bidang

bina

perhubungan,

komunikasi

pelaksanaan

marga, dan

cipta

informatika,

perencanaan

karya,

pengairan,

kebersihan

dan

pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral;

16


7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral, agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 4) Melaksanakan

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6) Menyusun prosedur kerja kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata

Ruang berdasarkan

perundang-undangan

yang berlaku

sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

sesuai

jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 8) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;

17


9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang agar diperoleh pola perbaikan tugas; 10) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

sesuai

jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 11) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 12) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas

pokok

merencanakan,

merumuskan

kebijakan,

mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang statistik, data, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan

kebijakan

perencanaan

dibidang

statistik

data

penelitian dan pengembangan, pengolahan data pembangunan, pengendalian

dan

evaluasi,

serta

pelaporan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi serta

pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 3) Pelaksanaan pengolahan dan penyusunan data pembangunan daerah; 4) Pelaksanaan penelitian pengembangan perencanaan pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan dibidang statistik, data, penelitian dan pengembangan, pengolahan data pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 6) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 7) Pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

serta

pelaporan

perencanaan pembangunan daerah; 8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan data statistik pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 9) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;

18


10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1)

Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan berdasarkan Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;

2)

Merumuskan konsep kebijakan

kegiatan bidang statistik, data,

pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan agar

diperoleh

sinkronisasi

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah; 3)

Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

4)

Melaksanakan perencanaan


dan yang

evaluasi meliputi

pelaksanaan

fungsi

pelayanan

umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial; 5)

Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang statistik, data,

pengendalian

dan

evaluasi

serta

penelitian

dan

pengembangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6)

Menyusun

prosedur

kerja

kegiatan

bidang

statistik,

data,

pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7)

Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan bidang Statistik, data,

pengendalian

dan

evaluasi

serta

penelitian

dan

pengembangan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 8)

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bidang

statistik,

data,

pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan agar diperoleh pola perbaikan tugas; 9)

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;

19


10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 2.2. Sumber Daya SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga didukung sumber daya manusia secara kualitas memadai tetapi secara kuantitas sangat terbatas. Adapun jumlah sumber daya yang ada sebagai berikut : Tabel 2.1. Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah No Golongan S2 S1 D III SMA SMP SD Total 1 IV / c

1

1

2 IV / b

2

3 IV / a

3

1

3

5

2

7

4 III / d

1

1

2

5 III / c

4

6 III / b

5

Jumlah Golongan IV

2

4 4

7 III / a Jumlah Golongan III

10

9

9

1

10

14

1

25

8 II / d

1

1

9 II / c

3

3

10 II / b

1

11 II / a

1

1

2

4

2

1

7

4

3

0

1

39

7%

0%

2%

100%

Jumlah Golongan II Total

15

16

38% 41% 10%

1

Data BAPPEDA Nopember 2011

Bappeda Kota Salatiga mempunyai SDM yang berpendidikan tinggi dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya sacara lebih baik, disamping potensi-potensi positif

20


tersebut dihadapkan pada potensi permasalahan seperti SDM belum sepenuhnya difungsikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana pengelolaan manajemen sumber daya manusianya masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : 1) Alat-alat angkutan 17 buah terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua dengan kondisi dari baik sampai dengan tidak layak pakai; 2) Alat-alat kantor dan rumah tangga sejumlah 771 barang yang berupa meja, kursi, almari, kalkulator, mesin absensi, komputer, laptop, printer, scanner, mesin ketik listrik, Layar OHP, UPS, papan pengumuman, White board, korden, karpet dengan kondisi yang bervariasi antara baik, sedang dan tidak layak serta banyak yang sudah tidak memenuhi umur ekonomi sebagai sarana penunjang untuk memperlancar kegiatan; 3) Alat-alat studio dan komunikasi sejumlah 43 yang berupa kamera, kamera video, overhead proyektor, LCD, telepon, faximili, AC, wireless, TOA ampliefier, intercom, Uninterupted power supply yang berguna untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 4) Buku-buku perpustakaan sejumlah 259 buah yang berupa buku peraturan perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan dan tekhnologi berfungsi sebagai bahan referensi untuk menunjang kelancaran tupoksi. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja

pelayanan

Bappeda

tercerminkan

dalam

laporan

keuangan 3 tahun yang lalu (realisasi sampai dengan Nopember 2011 ditambah dengan prognosis bulan Desember 2011) sebagaimana tersebut dalam tabel telampir. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan Bappeda selaku pengampu kebijakan dalam bidang perencanaan ditingkat Kota, maka harus melihat rencana strategis kebijakan di

21


tingkat kementerian terkait dalam hal ini Renstra

Kementrian

PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Renstra

Bappenas

untuk

meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun dimana arah kebijakan

tersebut

menjadi

prioritas

dalam

perencanaan

pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas jangka menengah maupun tahunan. Misi Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 diantaranya yaitu menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan daerah, melalui arah kebijakan penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan

sistem

perencanaan,

pemantauan,

pengendalian

dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan. Bappeda

Kota

Salatiga

merupakan

bagian

dari

sistem

perencanaan pembangunan nasional dimana Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka tantangan yang dihadapi dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan arah kebijakan nasional yaitu mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas jangka menengah maupun tahunan.

22


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan perencanaan

daerah

sebagai

pembangunan

satu

daerah

kesatuan disusun

dalam dalam

sistem rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan kegiatan-kegiatan yang diaspirasikan selama ini.

23


Kondisi

tersebut

diatas

sangat

erat

kaitannya

dengan

keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan penjabaran dan penjelasan Visi Kepala Daerah terpilih dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Visi Walikota terpilih yaitu : ”Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat” Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Kota

Salatiga

berperan

sebagai

fasilitator

dan

dinamisator

pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Kota Salatiga, yang difokuskan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan. Penjelasan terhadap visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan. Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan

makna

dimaksud,

mandiri

juga

mengandung

arti

melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan.

24


Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah, yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Berdasarkan penjabaran Visi yang disajikan di atas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Misi 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar merupakan tolok ukur utama bagi penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Misi 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang maupun tumpang tindih penataan ruang. Misi 3 : Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait masalah penyandang masalah

kesejahteraan

sosial

termasuk

didalamnya

adalah

kemiskinan, selain isu – isu tersebut juga perlu adanya mitigasi bencana. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini ditandai

dengan

munculnya

kantong-kantong

kemiskinan,

kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.

25


Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan

dan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Proses

Pembangunan Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Misi 5 : Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan membawa dampak positif bagi keberhasilan pembangunan yang diselaraskan dengan budaya, menjadi sebuah konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kemanusiaan.

Misi

6

:

Mengembangkan

Hubungan

yang

Sinergis

Antara

Pemangku Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga akan lebih mengembangkan hubungan yang sinergis

antara

pemangku

kepentingan

menuju

terciptanya

pembangunan yang berbasis pada upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan martabat masyarakat Kota Salatiga. Misi 7 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsipprinsip Good Governance Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor

26


publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Misi 8 : Mengembangkan Pemahaman Politik Melalui Budaya Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum Peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat demokratis membutuhkan adanya pendidikan politik terhadap masyarakat secara tepat dan proses pendidikan politik tidak cukup hanya mengandalkan proses

pendidikan

mengandalkan

politik

agenda

yang

politik

dilaksanakan

dari

kalangan

pemerintah,

atau

elit,

juga

namun

melibatkan berbagai pihak dan unsur yang ada dalam masyarakat sehingga

setiap

kebijakan

yang

diputuskan

dengan

melibatkan

keikutsertaan masyarakat. Misi 9 : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang

Kehidupan

dan

Perlindungan

Anak,

Remaja

serta

Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Pembangunan

daerah

pada

umumnya

belum

menempatkan

pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas. Berdasarkan isu strategis, isu prioritas, visi dan misi tersebut terdapat 3 (tiga) fokus program pembangunan lima tahun ke depan yang terdiri dari : Bidang Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di setiap jenjang pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana

pendidikan,

tersedianya

pelayanan

pendidikan

yang

berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta tersedianya beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bidang pendidikan menjadi fokus program pembangunan dengan alasan bahwa pendidikan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui SDM yang berkualitas dapat dijadikan

modal

bagi

Kota 27

Salatiga

untuk

melaksanakan


pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Bidang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas

layanan

kesehatan,

penyediaan

sarana

dan

prasarana

kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, biaya pengobatan gratis di puskesmas, dan peningkatan kesehatan ibu dan balita.

Bidang

kesehatan

juga

merupakan

fokus

program

pembangunan karena merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Terlebih biaya kesehatan di Indonesia semakin tidak terjangkau oleh warga miskin sehingga dengan memberikan prioritas perhatian di bidang kesehatan maka masyarakat miskin Kota Salatiga dapat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu melalui pemberian akses permodalan bagi UKM sehingga akan tercapai target diberdayakannya 1000 UKM di Kota Salatiga. Pemberdayaan UKM merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah penggangguran dan sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah. Disamping itu, bidang UKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada PDRB Kota Salatiga yang tersebar dalam sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa sehingga dengan mengembangkan

UKM

maka

akan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Salatiga Tahun 2011-2016 mengacu kepada perencanaan strategis nasioanal dan perencanaan

strategis

perencanaan

yang

ada

provinsi. diatasnya

pendekatan perencanaan top-down

Dengan atau

berpedoman yang

diharapkan

dikenal

kepada dengan

akan diperoleh

sinergisitas perencanaan pusat dan daerah. Seiring dengan dilakukan

28


Telaah

Renstra

K/L

dan

Renstra

Provinsi

yang

penjabaran dari pendekatan perencanaan top-down, tercipta

sinkronisasi

dan

sinergi

pencapaian

merupakan

sehingga akan

sasaran

rencana

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan dan bernegara”. Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan

dilaksanakan

secara

akuntabel

serta

diarahkan

untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, dan sejalan dengan itu maka pengertian kata andal yaitu mampu melakukan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

rencana

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan, kredibel menerapkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas, proaktif yaitu antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional. Untuk memwujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk tiga misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu meyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dengan mengintegrasikan, memadukan, mensinergikan baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan

daerah,

melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan rencana pembangunan nasional, melakukan koordinasi yang

efektif

dalam

pelaksanaan

tugas-tugas

Kementerian

PPN/Bappenas. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas 20102014 maka Bappeda Kota Salatiga sejalan dengan proses perencanaan

29


pembangunan

nasional

yang

harus

melibatkan

para

pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang yang sejalan dengan visi Bappeda yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat ”.

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam merencanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan tentunya tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut berlangsung.

Wilayah

adalah

ruang

yang

merupakan

kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan

aspek

administratif

dan/atau

aspek

fungsional. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasikan implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda Kota Salatiga.. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bappeda

dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam lima tahun mendatang. Tujuan penataan ruang Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030 adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kedungsepur yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut dilakukan

kebijakan

dan strategi sebagai berikut : 1) Pengembangan struktur ruang : a) Pemantapan

pusat

pelayanan

fungsinya;

30

kegiatan

sesuai

dengan


b) Peningkatan

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan

sistem

prasarana dan sarana umum; c) Pengembangan

sistem

jaringan

transportasi

jalan

yang

memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan. 2) Pengembangan pola ruang : a) Peningkatan fungsi kawasan lindung; b) Penyediaan RTH kota yang proporsional; c) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal dan efisien; d) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 3) Pengembangan kawasan strategis : a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya; b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terjadi simpangan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan rencana detail tata ruang kota yang sudah ada. Untuk penyempurnaan pedoman RTRW sebagai acuan pembangunan perlu ditinjau kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota.

31


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Visi dan Misi, serta memaparkan Visi dan Misi dimaksud di depan Sidang Paripurna DPRD setempat. Selain itu, Visi dan Misi tersebut juga harus digunakan sebagai bahan masukan utama dalam menyusun materi kampanye

yang

disosialisasikan

kepada

masyarakat

pemilih.

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kota Salatiga pada periode tahun 2011-2016 adalah : “Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“. Selanjutnya

sebagai

implemenetasi

dari

Visi

dan

Misi

Pemerintah Kota Salatiga, serta dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan kontinuitas pelaksanaan kegiatan yang ada, maka ditetapkan

Visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda) Kota Salatiga Tahun 2011-2016 adalah : “Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan bermartabat ” Visi diatas menempatkan Bappeda Kota Salatiga sebagai 31


sebuah institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan permasalahan

utama

daerah,

sehingga

pemerintahan

dan

pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan. Berdasarkan pernyataan

Misi

penjabaran

Visi

mencerminkan

yang

segala

disajikan sesuatu

di

atas,

yang

akan

dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dalam rangka mewujudkan

Visi, maka

perlu

disusun

rumusan

Misi

yang

merupakan uraian umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan Visi di atas, maka dirumuskan Misi Bappeda Kota Salatiga untuk periode tahun 2011-2016, sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Terintegrasi Hal

tersebut

disebabkan

karena

terpenuhinya

perencanaan

pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi merupakan tolok ukur utama bagi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Perencanaan partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut. Perencanaan partisipatif menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

adalah

“perencanaan

yang

dilakukan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

Keterlibatan

para

32

pihak

yang

berkepentingan


tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.” Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan yang terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen perencanaan yang ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling menunjang dan saling melengkapai antara dokumen perencanaan yang ada. Misi

2

Aparatur

:

Mewujudkan Perencana

Peningkatan

yang

Kualitas

Didukung

Sumberdaya

Ketersediaan

Sarana

Prasarana yang Memadai Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya sumberdaya manusia atau aparatur perencana yang berkualitas merupakan salah satu unsur pendukung menuju terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Misi 3 : Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akuntabel sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Menunjukkan bukti komitmen Bappeda Kota Salatiga sebagai institusi perencana yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan karena data merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam setiap analisis kebijakan publik. Ketersediaan data yang akuntabel akan

menunjang

hasil

analisis

yang

pada

gilirannya

akan

meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah. Misi 4 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mendukung

bagi

Berkembangnya

Pusat-pusat

Pertumbuhan

Ekonomi Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka Bappeda Kota Salatiga melalui misi keempat ini memfokuskan perencanaan pembangunan daerah yang mendukung

tumbuhnya

pusat-pusat 33

pertumbuhan

ekonomi


dengan tetap berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan ekonomi

lokal,

baik

melalui

UKM

dan

Koperasi

maupun

pemberdayaan rumah tangga kurang mampu/kelompok kurang mampu, produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perikanan dalam arti luas, meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui

peningkatan

penyerapan

tenaga

investasi, kerja,

meningkatkan meningkatkan

kualitas

dan

sumber-sumber

penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah,

meningkatkan

representative,

serta

pengelolaan peningkatan

pasar

tradisional

partisipasi

publik

yang dalam

pembangunan baik melalui forum musrenbang maupun dalam forum dan kelembagaan lain. Misi 5 : Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Kota serta Ketersedian

Sarana

dan

Prasarana

yang

Berwawasan

Lingkungan Perencanaan dan Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan

berwawasan

pelaksanaan

lingkungan

pembangunan

berkelanjutan.

Munculnya

merupakan secara isu

prasarana

keseluruhan

kerusakan

bagi yang

lingkungan,

ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi Kelima. Misi 6 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mendukung Peningkatan Kualitas Penanganan Masalah Sosial dan Budaya dengan Berprinsip pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Memfokuskan pada perencanaan dalam penanganan masalah sosial dan

budaya

merupakan

pendidikan, pengarustumaan

jawaban

kesehatan, gender

terhadap

isu-isu

pemberdayaan

dan 34

perlindungan

anak,

terkait

masyarakat, hak

asasi


manusia, maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk

didalamnya

adalah

percepatan

penanggulangan

kemiskinan. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan

pemerataan

pendapatan,

meningkatnya

angka

kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain. Masalah sosial yang tidak segera ditangani secara dini dapat menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan sosial baik vertikal maupun horizontal, disintegrasi sosial dan sebagainya. Penangananan masalah sosial yang tidak tuntas bisa mengakibatkan

meningkatnya

jumlah

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial.

4.2.

Tujuan Dan Sasaran Bappeda Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki nilai krusial dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi, oleh karena itu harus dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran,

sehingga

program

dan

dioperasionalisasikan

kedalam

sistem

kebijakan

dapat

penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh

35


dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja,

maka

menggunakan

perencanaan prinsip

yang

pembangunan sama.

daerah

Pengembangan

juga

rencana

pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan

dan

sasaran.

Tujuan

adalah

pernyataan-pernyataan

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan dan isu strategis

daerah

dan

permasalahan

pembangunan

daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan mengevaluasi

strategi pilihan

pembangunan tersebut.

dan

Sasaran

sarana

adalah

hasil

untuk yang

diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan BAPPEDA adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan

perencanaan

daerah

yang

partisipatif

dan

terintegrasi; 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana; 3) Meningkatkan sarana prasarana pendukung; 4) Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; 5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

yang

mendukung bagi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 6) Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan; 7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya. Adapun sasaran BAPPEDA adalah sebagai berikut : 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kepentingan semua stakeholder; 2) Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas;

36

yang


3) Tersedianya sarana prasarana kantor; 4) Meningkatkan kualitas data pendukung

perencanaan

pembangunan; 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; 6) Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang; 7) Meningkatnya kualitas sarana prasarana

pendukung

infrastruktur; 8) Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya daerah. 4.3.

Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi

merupakan

langkah-langkah

yang

berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini

penting

untuk

mendapatkan

parameter

utama

yang

menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Berikut strategi BAPPEDA untuk periode tahun 2011-2016 : 1) Mengkoordinasiakan para pelaku pembangunan; 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat; 3) Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;

37


4) Upaya untuk menjamin penggunaan SDM yang berkualitas. Adapun kebijakan BAPPEDA adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas koordinasi dengan stakeholder; 2) Peningkatan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 3) Pengembangan sistem kualitas data pembangunan.

38

perencanaan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

2012

target Meningkatkan sarana prasaran pendukung

Tersedianya sarana prasarana kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2013

Rp (juta)

targ et

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)

Terselesainya pertanggungjawaban administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0.9

1

1.1

1.2

1.3

5.5

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

50

55

60

66

73

304

5.94

6.5

7.2

7.9

8.7

36.24

15

16.5

18.2

20

22

91.7

8

8.8

9.7

10.6

11.7

48.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2

1.3

1.5

1.6

1.8

7.4

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

8.8

9.7

10.6

11.7

48.8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2

2.2

2.4

2.7

2.9

12.2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3

3.3

3.6

4

4.4

18.3

Penyediaan Makanan dan Minuman

9.5

10.5

11.5

12.6

13.9

58

Rapat-rapat Koordinasi

160

176

194

213

234

977

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

38

Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target

2013

Rp (juta)

targ et

2014

2015

2016



dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya sarana prasarana kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana prasarana yang memadai

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

105

116

127

140

154

642

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

59.5

65.5

72

79

87

363

55

60.5

66.6

73.2

80.5

335.8

3

3.3

3.6

4

4.4

18.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30

33

36

40

44

147.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

5

5.5

6

6.7

7.3

30.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatkan kualitas Sumberdaya aparatur sumberdaya aparatur perencana yang perencana berkualitas

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah karyawan yang telah di bintek/juml ah seluruh karyawan

Sosialisasi kebijakan perencanaan

Tersosialisasikannya kebijakan dalam

Jumlah sosialisasi

39

40

50

50%

50

60%

60

70%

60

80%

70

100 %

290

3 kali

20

3 kali

20

4 kali

20

4 kali

20

14 kali

80


Tujuan

Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan terintegrasi

Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

Sasaran

Indikator Sasaran

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua stakeholder




2012

2013

target

Rp (juta)

targ et

2014

2015

2016



pembangunan daerah

perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

24 dok

12

150

12

150

12

160

12

160

12

160

60

780

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya dokumen RKPD

1

75 buku

155

75 buku

165

75 buku

165

75 buku

175

75 buku

175

75 buku

655

Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersusunnya doku men RPJMD

50 buku

250

Kegiatan Review RPJMD

Tersusunnya Dokumen Review RPJMD

Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD

50 buku

250

30 jenis

75

130 buku

372

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Penataan Ruang yang baik

1

Kegiatan penyusunan Tersusunnya data kebijakan perencanaan permasalahan pendukung RPJPD, pembangunan RPJMD dan RKPD

0

Evaluasi Rencana Strategis

0

50 buku

20 jenis

72

20 jenis

75

100

30 jenis

75

26 jenis

75

30 jenis

75

Program Perencanaan Tata Ruang

Dokumen Tata Ruang sebagai instrumen pengendalian Tata

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

300

40

300


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target

Rp (juta)

2013

targ et

2014

2015

2016



Ruang Kota Salatiga Konsultasi Publik RDTRK 2011-2031

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Perda RDTR dan Zonasi

Penetapan Kebijakan RDTRK, RTR dan RTBL

Perda RTR Kawasan Strategis

Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL

100

100

Perda Insentif dan Disintensif


100

100

Evaluasi Perda RTRW

Revisi Rencana Tata Ruang

Penetapan Perda RTRW (hasil evaluasi)


Terwujudnya Sistim Informasi Tata Ruang

50

50

100

100

100 100

100

Program Pemanfaatan Ruang Sistim Informasi Geografis Tata Ruang

Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

45

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dokumen Pengkajian dampak Lingkungan JLS

Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota

Pengkajian Dampak Lingkungan

150

150

100

100

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota menengah dan Besar Dokumen Koordinasi Perencanaan Induk Air Perencanaan Air minum Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan Rencana Induk Sanitasi Kota Salatiga

Koordinasi Perencanaan Air

100

41

100


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target

Rp (juta)

2013

targ et

2014

2015

2016



Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Program PPSP

50

75

100

225

Studi Pembangunan Koordinasi Interchange Jalan TOL Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

100

100

Rencana Induk Pembangunan Irigasi

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

200

200

Rencana Induk Jalan


200

200

Terwujudnya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyiapan Peta Kota Hijau Kota (Green Map)

Penyusunan Program Pengembangan RTH

100

Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

Penyusunan Program Pengembangan RT

300

Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kualitas RTH Perkotaan

Penyusunan Program Pengembangan RTH

150

Penyusunan Perda RTH

Penyusunan Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

100

42

100

100

500

300

150

100

Kerjasama Pembangunan

100

150

150

150

750

100


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target

Rp (juta)

2013

targ et

2014

2015

2016



Sarana dan Prasarana Kota Rapat Koordinasi bidang sarana dan prasarana Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

Tersedianya gambaran Program umum Kota salatiga Pengembangan sebagai tolok ukur Data/Informasi pemetaan permasalahan, potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan

Terukurnya kinerja tiap-tiap SKPD

50

50

70

75

80

335

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akurat

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

150 buku

175

180

190

200

210

955

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

210 buku

70

77

85

95

100

427

28 buku

44

48

52

57

65

266

Perencanaan Tersedianya laporan Pembangunan Daerah monev dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan yang akan datang Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Tersusunnya buku

43

75 buku


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

2013

target

Rp (juta)

targ et

4

275

4

2014

2015

2016



IHK dan PDRB Indikator Ekonomi Daerah

75 buku

Tersusunnya kajian pengembangan ekonomi sepanjang jalan lingkar

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya

Master Plan

25 buku

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP)

6 klaster

Tersusunnya PUD dan Ekonomi Kreatif

25 buku

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Meningkatnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui TKPK

Fasilitasi TKPK

Frekuensi Pertemuan TKPK, Pokja dan Pokgram TKPK, Laporan Kinerja TKPK

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan melalui rapat koordinasi

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Pemerintahan

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya melalui rapat koordinasi

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Meningkatnya koordinasi kegiatan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Frekuensi Pertemuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS), Workshop PUS, Review RAD PUS, Lap

44

275

4

280

4

280

4

285

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

285


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target

Rp (juta)

2013

targ et

2014

2015


PUS Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan responsif gender

Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUD)

1

50

Memberikan pedoman kepada SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan responsif gender

Penyusunan Dokumen Peranan dan Profil Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi Analisis Gender)

Dokumen Peranan dan Profil Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi Analisis Gender)

1

50

Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2011-2015

Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)

1

50

Penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP)

Dokumen Pendampingan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

1

50

Kajian Permasalahan Sosial Anak Kota Salatiga

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

1

50

Kajian Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Keluarga

Dokumen Kajian tentang Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Keluarga

1

50

Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Dokumen Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1

50

Penyusunan Dokumen Dokumen Strategi

45

2016


1

50


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target

Mengetahui implementasi program penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020

Penggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020

Review Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)

Review Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)

Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga

Dokumen Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga

Rp (juta)

2013

targ et

2014

2015

2016



1

50

1

50

Rencana Aksi Daerah Dokumen Review (RAD) Kota Layak Anak RAD Kota Layak Anak

1

50

Kajian Sistem dan Dokumen Kajian Bentuk Pendidikan Non Sistem dan Bentuk Formal di Kota Salatiga Pendidikan Non Formal di Kota alatiga

1

50

2

50

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Menigkatnya pencapaian target dalam program penanggulangan kemiskinan

Monev Program Penanggulangan Kemiskinan

Frekuensi Monev Pronangkis (2 semester), rapatrapat, Dokumen Laporan Monev Pronangkis 2 Semester

Meningkatnya pencapaian target dalam program MDGs

Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs

Frekuensi Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs (2 Semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev MDGs 2

46

40

2

40

2

45

2

45

2

50


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran




2012

target Semester Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Frekuensi Monev Prog PUG dan Perlindungan Anak (2 Semester), rapatrapat, Dokumen Laporan Monev 2 Semester

47

Rp (juta)

2013

targ et

2014

2015

2016




BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan

indikator

kinerja

untuk

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi serta Statistik Data dan Pengendalian Evaluasi adalah sebagai berikut : Kondi si Awal 2011

Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang jml dokumen tata ruang kota jml konsultasi publik yg terlaksana Perda RDTR dan zonasi yg tersusun Perda RTR Kawasan Strategis yg tersusun Perda Insentif dan Disintensif yg tersusun Perda RTRW (hasil evaluasi) yg tersusun jml dokumen evaluasi Perda RTRW yg tersusun Program Pemanfaatan Ruang jml Sistem Informasi Geografis Tata Ruang ter-update Program Perencanaan Pembanguan jml Sistem Informasi Infrastruktur Data Spasial Daerah Rawan Bencana yg telah disusun jml dokumen Salatiga Dalam Angka jml updating Infrastruktur Data Spasial Daerah jml dokumen profile daerah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar jml Dokumen Perencanaan Induk Air Minum yg tersusun jml Dokumen Rencana Induk Sanitasi yg tersusun jml kegiatan program PSPP yg terkoordinasi Jml dokumen studi pembangunan interchange jalan tol jml dokumen rencana induk pembangunan irigasi jml rencana induk jalan jml agenda kegiatan dan kontribusi Apeksi & JKPI yg terfasilitasi jml dokumen Potensi Unggulan Daerah jml dokumen studi perpakiran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan jml karyawan Pemkot yg telah dibintek Jml sosialisasi yg terlaksana jml dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yg tersusun Program Perencanaan Pembangunan Daerah jml dokumen RKPD yg tersusun jml dokumen RPJMD yg tersusun jml dokumen Review RPJMD yg tersusun jml dokumen Renstra SKPD yg tersusun jml jenis data permasalahan pembangunan yg terbarukan jml dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg disusun Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat % kegiatan-kegiatan FEDEEP yg dilaksanakan Program perencanaan pembangunan ekonomi jml dokumen masterplan ekonomi yg tersusun jml dokumen indikator ekonomi kota salatiga yg tersusun jml dokumen PDRB & IHK yg tersusun Program Perencanaan Sosial Budaya jml laporan dan Dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya

46

Target 201 2

201 3

201 4

201 5

201 6

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

26

28

1 1

22

24

1 1 1 1 1 24

1 1

1

25 1

1

40

50 3

60 3

70 4

80 4

24

12

12

12

12

12

5 1 1 1

1

1

1

1

1 1

1 1 20

20

30

30

30

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4


Indikator Kinerja jml laporan Monev program kemiskinan & Monev MDG'S seKota Salatiga Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) jml dokumen peta kota hijau (Green Map) yg tersusun jml dokumen masterplan RTH Perkotaan yg tersusun jml dokumen rencana teknis dan supervisi peningkatan kualitas RTH perkotaan yg tersusun jml Perda RTH yg tersusun Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup jml Dokumen pengkajian dampak lingkungan JLS Program Kerjasama Pembangunan frekuensi koordinasi bidang sarana prasarana

47

Kondi si Awal 2011 1

201 2

201 3

Target 201 4

201 5

201 6

2

2

2

2

2

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Salatiga

Tahun

2011-2016,

merupakan

bagian

yang

tidak

dapat

terpisahkan dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 yang secara substansi memuat program kerja dari tiap bidang di lingkungan BAPPEDA. Diharapkan dengan disusunnya Renstra BAPPEDA ini setiap langkah

perencanaan

dapat

disusun

lebih

partisipatif

dengan

mengikutsertakan stakeholders, sehingga setiap usulan program dan kegiatan lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat secara utuh yang pada akhirnya akan bermuara pada keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO

48

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NO 1 1.

NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 2.

ANGGARAN

SUMBER DANA

Blj. Peg.

3

4

Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II APBD II 5.280.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II kantor Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan APBD II Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an APBD II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


APBD II

Blj. Modal 6

9.600.000 15.000.000 9.050.000 1.200.000 3.154.000 1.625.000 1.680.000

1.375.000 3.320.000

5.750.000 60.000.000 2.010.000

1.920.000

940.000

TOTAL 7

PENYERAPAN T R (%) (%) 8 9

120.009.000 965.000

965.000

APBD II

APBD II Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah APBD II APBD II Pelayanan Administrasi Teknis/Keamanan

Blj. Brg & Jasa 5

97.140.000

9.600.000 5.280.000 15.000.000 9.050.000 1.200.000 3.154.000 3.000.000 5.000.000

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.750.000 60.000.000 2.010.000

100,00 100,00 100,00

100.000.000

100,00

Lampiran 1 - 1

INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN 10

98,96 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : Perangko Meterai Rp. 3.000 Meterai Rp. 6.000 Pengiriman Barang (paket) Kilat Khusus 59,84 Langganan Telepon 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 72,27 Tersedianya alat tulis kantor : 98,88 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 51,88 Tersedianya komponen instalasi listrik 54,71 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15,33 Tersedianya peralatan rumah tangga 90,11 Tersedianya bahan bacaan : Surat Kabar Buku Kepustakaan 53,65 Tersedianya makanan dan minuman rapat 96,81 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 94,63 Terbayarnya tenaga kontrak

89,58 Tersedianya prasarana kantor : Pigura Peta Karpet Almari Filling kabinet Whiteboard Komputer Printer UPS Meja kerja

SATUAN ( UNIT ) 11

30 60 65 10 10 12 12 65 jenis, 18 jenis, 17 jenis, 27 jenis, 17 jenis, 12 24 850 329 1 orang

1 71 6 8 2 7 6 5 7

lbr lbr lbr kali kali bln bln 2.020 bh 53.967 lb 134 bh 370 bh 126 bh bh bh org/kgt ok 12 bln

bh m2 unit unit unit unit unit unit unit

T (%) 12

R (%) 13

LOKASI 14

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga

Salatiga Salatiga Salatiga

NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2

3

4

5

6

7

3

4

Pengadaan Mebelair


SUMBER DANA APBD II

APBD II

ANGGARAN Blj. Peg. 1.470.000

23.283.500

APBD II Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya

307.000

Blj. Modal 43.273.000

36.716.500

15.000.000

18.629.000

18.629.000

1.000.000

APBD II

1.000.000

5.850.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya APBD II 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10.250.000

5.850.000 10.250.000

100,00 100,00

50.000.000

50.000.000

100,00

194.370.000

200.000.000

100,00

APBD II APBD II

45.050.000

60.625.000

15.000.000

APBD II

TOTAL

PENYERAPAN T R (%) (%)

60.000.000

60.625.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor APBD II Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Blj. Brg & Jasa

INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN

73,77 Terlaksananya pengadaan mebelair : meja kerja kursi kerja sofa mesin absensi mesin penghancur kertas tangga 47,62 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : -pengecatan gedung dan eternit -perbaikan bak kamar mandi -kebersihan kantor 70,89 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : - Servis mobil - Suku cadang - Ganti oli - BBM 44,99 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : Servis komputer (scan virus, instal ulang,tambah memori dll) Servis Lap top Servis LCD duduk Servis LCD Permanen Servis layar LCD Permanen 51,75 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : Bahan bangunan Servis alat-alat kantor 89,73 Tersedianya Bahan : Bibit tanaman Media tanam Obat-obatan tanaman hias

100,00 Tersedianya Mesin absensi 99,20 Tersedianya PDH

SATUAN ( UNIT ) 8 19 2 1 1 1

T (%)

R (%)

LOKASI

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

unit unit unit unit unit unit

9 jenis, 4 jenis, 6 jenis,

1.921 bh 27 bh 1.224 bh

5 buah, 3 jenis, 5 buah, 9078

80 kali 21 bh 40 kali liter

14 5 2 2 2

bh bh bh bh bh

5 jenis 19 jenis

62 bh 94 bh

10 5 10

bh bh bh

52

1 org

bh

100,00 100,00

100,00 100,00

Salatiga Salatiga

30,50 Tersedianya Jasa Kontribusi

50

kali

100,00

100,00

Salatiga

77,84 Tersusunnya studi sumber air dan penampungan air/embung (reservoir) di Kota Salatiga

15

dok

100,00

100,00

Salatiga

URUSAN PEKERJAAN UMUM 5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Perencanaan pembangunan reservoir (Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi


APBD II

5.630.000

Lampiran 1 - 2

NO

SUMBER DANA

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN Blj. Brg & Jasa

Blj. Peg.

Blj. Modal


TOTAL


SATUAN ( UNIT )

T (%)

R (%)

LOKASI

Program Perencanaan Tata Ruang 1

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

APBD II

3.630.000

46.370.000

50.000.000

100,00

83,59

APBD II

15.460.000

24.540.000

40.000.000

100,00

74,26 Tersusunnya : Buku SDA Buku Saku SDA CD SDA

100,00

100,00

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6

Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

2 3

4

5

7

APBD II Bantuan Keuangan Prov

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

APBD II

Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah

APBD II

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota 1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan APBD II

2

8

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan Penyusunan Profil Daerah

9.345.000

APBD II

2.570.000

70.000.000

100,00

68,42

9.090.000

8.410.000

17.500.000

100,00

Tersedianya data dan informasi yang terpadu, efisien dan efektif 95,94 Tersusunnya : Profil daerah Kota Salatiga Th.2009 Sem I & II Peta Profil daerah Kota Salatiga 96,12 Tersusunnya : Buku PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 Buku PDRB per Kecamatan Th.2008 74,98 Sosialisasi PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008

14.600.000

111.534.000

126.134.000

100,00

79,02

31.730.000

32.015.000

38.270.000

27.985.000

70.000.000

60.000.000

100,00

100,00

bh bh bh

3

dok

180 20

bh bh 100,00

100,00

Salatiga

100 100 1

bh bh kali

100,00

100,00

Salatiga

5 CD

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

0,00

0,00

Salatiga

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

15 jilid, Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan terminal Induk Kota Salatiga

APBD II 2.025.000 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

58.085.000

100 100 50

-

97.975.000

-

100.000.000

-

100,00

-

Terselenggaranya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo 73,27 Terlaksananya : Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Komwil III APEKSI Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Nasional APEKSI Th.2009 Pembayaran iuran Keanggotaan APEKSI Koordinasi dan kerjasama antar anggota APEKSI

-

5

kali

1 1 1 3

kali kali kali kali

114

orang

50 50 75 1

buku buku buku kali

Terlaksananya pelatihan karyawan Bappeda, pejabat struktural Eselon III dan IV dalam menentukan indikator pembangunan 9

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penetapan RPJPD 2 Review RPJM 3 Penyusunan Rancangan RKPD 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

APBD II

116.965.000 83.850.000 20.519.000 39.688.000

134.000.000 100.000.000 40.000.000 62.000.000

100,00 100,00 100,00 100,00

5,83 74,39 70,70 72,17

87,48 Tersusunnya : 90 buku Buku RKPD Th.2010 18 buku Buku Perencaan Bulanan Th.2009 74,33 27 SKPD 100 buku Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pelaksnaan Kegiatan di SKPD

APBD II APBD II

5

Penetapan RKPD

APBD II

165.615.000

24.385.000

190.000.000

100,00

6

Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

APBD II

80.030.000

38.360.000

118.390.000

100,00


Tersusunnya Dokumen RPJP Kota Salatiga Th.2005-2025 Terlaksananya Review RPJM Th.2007-2012 Kota Salatiga

17.035.000 16.150.000 19.481.000 22.312.000

APBD II

Lampiran 1 - 3

Tersusunnya Rancangan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

NO 10


SUMBER DANA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan EkonomiBantuan Masyarakat


Blj. Brg & Jasa 68.360.000

Blj. Modal

TOTAL


100.000.000

100,00

Keuangan Prov


81,71 Terlaksananya : Pelatihan Penguatan Kelembagaan Klaster sapi Terlaksananya Pengembangan Jaringan Sosialisasi program Kerja klaster sapi Rakor FEDEP Pelatihan Klaster Koordinasi dan konsultasi dengan Klaster Kab/Kota lain Pameran Klaster Nasional Pengolahan dan Penyusunan Update Data Profil Klaster Rembug Klaster

11

75 orang 138 orang 70 orang 27 orang 60 orang 8 orang, 4 orang 100 50 orang

T (%)

R (%)

LOKASI

100,00

100,00

Salatiga

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

Salatiga Salatiga Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

2 kali 1 kali 1 kali 10 kali 2 kali 6 kali 1 kali buku 20 kali

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

APBD II

12.900.000

7.100.000

20.000.000

100,00

63,02 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis

6

Program

2 3

Penyusunan master plan kesehatan Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

APBD II

4.230.000 15.275.000

125.770.000 158.725.000

130.000.000 174.000.000

100,00 100,00

79,78 Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan 91,87 Terlaksananya : Update Data RTM Rakor TKPKD Lokakarya TKPKD Seminar dan advokasi Salatiga Layak Anak

20

dok

10.000 12 2 2 4

RTM kali kali kali kali

15

dok

APBD II

Advokasi PUS 12

SATUAN ( UNIT )

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1 Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan LH

APBD II

7.640.000

205.917.000

213.557.000

100,00

40,08 Terlaksananya Studi Kelayakan pengembangan energi alternatif/tenaga surya mikrohidro

Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV

Salatiga,

Juli 2009

KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA

Drs. H CHOLIL AS'AD Pembina Tingkat I NIP. 19530412 198603 1 008


Lampiran 1 - 4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NO


1 2 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Blj. Brg & Jasa

Blj. Modal

TOTAL

3

4

5

6

7

APBD II

APBD II APBD II APBD II APBD II

Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 7

APBD II Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor APBD II Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2



PENYERAPAN

Blj. Peg.

2 3 4 5

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an

ANGGARAN

SUMBER DANA

900.000

12.000.000 5.280.000 15.000.000 12.000.000 1.425.000 -

APBD II APBD II

2.175.000 1.800.000

APBD II APBD II

19.700.000

5.000.000

10.000.000 80.000.000

APBD II

3.175.000

80.584.000

APBD II

3.770.000

30.852.000

16.741.000

T (%) 8

R (%) 9


900.000 100,00 81,50 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : Perangko Meterai Pengiriman Barang (paket) 12.000.000 100,00 31,22 Langganan Telepon 5.280.000 100,00 90,53 Terbayarnya tenaga kebersihan ling kantor (1 org) 15.000.000 100,00 74,78 Tersedianya alat tulis kantor : 12.000.000 100,00 82,67 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang cetakan penggandaan 1.425.000 100,00 28,53 Tersedianya komponen instalasi listrik 19.700.000 100,00 70,60 Tersedianya Mesin ketik elektrik kalkulator vertikal blind 2.175.000 100,00 80,10 Tersedianya peralatan rumah tangga 6.800.000 100,00 86,97 Tersedianya bahan bacaan : Surat Kabar Buku Kepustakaan 10.000.000 100,00 55,80 Tersedianya makanan dan minuman rapat 80.000.000 100,00 58,08 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV Gol III Gol II 100.500.000 100,00

0,00

Tersedianya prasarana kantor : Server Monitor CPU Sistem Aplikasi temu kembali dok. Bappeda Meja komputer 34.622.000 100,00 50,29 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Pemeliharaan gedung kantor

Lampiran 2 - 1

SATUAN ( UNIT ) 11

65 150

lbr lbr

12 12 7

bln bln jenis

8 64000 12

jenis lembar jenis

4 10 40 19

bh bh m2 jenis

24 69 1720

bh bh org/kgt

7 org 24 org 6 org

79 kali 90 kali 66 kali

1 1 1 1 1

bh bh bh paket bh

6

jenis

LOKASI

T (%) 12

R (%) 13

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

76,33 60,00 94,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,17 75,00 100,00 134,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61,91 63,29 96,67 25,76

Salatiga

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Salatiga

14

Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga


Salatiga

NO


4

5 6

3

4


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi dan fasilitas penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

ANGGARAN Blj. Peg.

Blj. Brg & Jasa

APBD II

71.000.000

APBD II

22.000.000

APBD II

14.000.000

APBD II

8.000.000

APBD II

15.255.000

104.745.000

Blj. Modal

PENYERAPAN

INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)

SATUAN T R URAIAN ( UNIT ) (%) (%) 71.000.000 100,00 55,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : Servis mobil 5 unit Suku cadang 5 unit BBM 8970 liter 22.000.000 100,00 37,95 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : Servis komputer 21 unit Servis Laptop 12 bln Servis LCD Permanen 12 bln Servis Layar LCD 12 bln 14.000.000 100,00 8,41 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : jenis Peralatan gedung kantor (bahan bangunan, alat-alat kantor)7 8.000.000 100,00 43,35 Tersedianya : Pemeliharaan mebelair 2 jenis (Perbaikan lemari & kursi tamu)

TOTAL

120.000.000 100,00 76,25 Dokumen Laporan Walikota ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang tiap 6 bln Dokumen Raperda RTRW Dokumen A3 RTRW Album Peta A1 Dokumen RTRW

2 1 15 15 40

dok jenis buku buah buku

LOKASI

T (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

R (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

Salatiga

Salatiga

Salatiga Salatiga

Program Perencanaan Tata Ruang 1

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

SUMBER DANA

Penyusunan Rencana Teknis bangunan dan lingkungan

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


APBD II

7.065.000

193.835.000

200.900.000 100,00 78,01 Dokumen RTBL Jl. Lingkar Selatan Ruas HasanudinFatmawati Album gambar

APBD II

25.145.000

19.855.000

45.000.000 100,00 64,34 Tersusunnya : Buku SDA Buku Saku SDA CD SDA Dokumen Perencanaan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Seminar kegiatan/proram DBHCT

Lampiran 2 - 2

15 15

buku buah

100,00 100,00

100,00 100,00

100 100 50

bh bh bh

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

30 1

bh kali

100,00 0,00

100,00 0,00

Salatiga

NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2 3

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan Profil Daerah

ANGGARAN

6

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

2

7

APBD II

7.415.000

17.585.000

T R URAIAN (%) (%) 25.000.000 100,00 47,82 Data dan Informasi pendukung Mitigasi Bencana Alam

APBD I

32.410.000

37.590.000

70.000.000 100,00 95,95 Tersusunnya :

35.060.000

Profil daerah Kota Salatiga Th.2010 Sem I & II Buku Profil Daerah Kota Salatiga Peta Profil daerah Kota Salatiga 80.000.000 100,00 80,27 Tersusunnya : Buku IHK Tahun 2009 Buku PDRB Tahun 2009 Sosialisasi IHK dan PDRB

Blj. Brg & Jasa

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

APBD II

44.940.000

Blj. Modal

TOTAL

APBD II

7.440.000

42.560.000

50.000.000 100,00 25,89 Sosialisasi Jl. Tol Ruas Bawen-Solo Kawasan InletOutlet pada Interchange Tingkir dan Kawasan Kel. Bugel & Kauman Kidul

APBD II

1.350.000

128.650.000

130.000.000 100,00 69,72 Terlaksananya : Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI dan JKPI Iuran keanggotaan APEKSI dan JKPI

SATUAN ( UNIT ) 3 dok

T (%) 100,00

R (%) 100,00

LOKASI Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

140 70 20

bh bh bh

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

100 100 1

bh bh kali

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

4

kali

100,00

100,00

Salatiga

100,00

100,00

Salatiga

1 1

thn thn

100,00 100,00

100,00 100,00

orang orang

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

Salatiga

85 0

buku hari

1 1 1

kali kali Paket

90 74 15

buku buku buku Kali buku

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

120 8

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1

8



Blj. Peg.

APBD II

4

PENYERAPAN

SUMBER DANA

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rancangan RKPD 2

3

4

APBD II

APBD II

35.513.000

63.045.000

24.487.000

75.500.000 100,00 91,28 Terlakananya pelatihan aparat perencana Pelatihan Penyusunan Renstra dan RPJM Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 60.000.000 100,00 78,72 Tersusunnya Rancangan RKPD Terselenggaranya Forum SKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

APBD II

Penetapan RKPD

APBD II


APBD II


12.455.000

30.672.000

173.779.000

24.900.000

89.328.000

25.221.000

15.800.000

120.000.000 100,00 77,11

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Sosialisasi Musrenbangnas - Aplikasi Web Musrenbang 199.000.000 100,00 79,96 Tersusunnya : Buku RKPD Th.2011 Buku Perencaan Bulanan Th.2010 Buku Evaluasi RKPD 40.700.000 100,00 74,02 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

Lampiran 2 - 3

4 20

Salatiga

Salatiga

Salatiga

NO 9

NAMA PROGRAM / KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

ANGGARAN

SUMBER DANA

Blj. Peg.

APBD I

21.555.000

Blj. Brg & Jasa 88.445.000

APBD II

Blj. Modal

PENYERAPAN TOTAL

T (%)


R (%)

URAIAN

110.000.000 100,00 72,40 Terlaksananya : Pelatihan guna penguatan klaster Bantuan ATK utk 6 klaster Brosur & Leaflet Pameran lokal dan regional Koordinasi Fedep Lokal dan Regional

2

3

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

APBD II

14.455.000

APBD II

5.540.000

15.545.000

94.460.000

Rembug klaster 30.000.000 100,00 70,69 Terlaksananya Buku indikator ekonomi Kota Salatiga Sosialisasi indikator ekonomi Kota Salatiga 100.000.000 100,00 85,37 Terlaksananya Buku Potensi Unggulan Kota Salatiga Buku Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis

2

Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

APBD II

16.840.000

8.160.000

APBD II

47.010.000

192.990.000

25.000.000 100,00 94,18 Terlaksananya - Program bantuan dan perlindungan sosial - Program pemberdayaan masyarakat - Pemberdayaan UKM 240.000.000 100,00 87,66 Terlaksananya Profil RTM Profil BKM Rakor Bidang Pemsosbud Fasilitasi TKPKD

SATUAN ( UNIT )

R (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

Salatiga

3 6 6 60 10 15

kali klaster klaster hari kali kali

75 1

buku kali

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20

buku

100,00 100,00

100,00 100,00

20

buku

100,00

100,00

Program 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 buku 100,00 buku 100,00 fungsi 100,00 program 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3

20 20 6 3


Salatiga,

Juli 2009




Lampiran 2 - 4

LOKASI

T (%)

Salatiga

Salatiga

Salatiga

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NO 1 1.

2.

SUMBER DANA

Blj. Peg.

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

APBD II

APBD II APBD II APBD II APBD II

2 3 4 5

Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 7

APBD II Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor APBD II Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 9

ANGGARAN


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an

APBD II APBD II

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

APBD II

11

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

APBD II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


APBD II

Blj. Brg & Jasa 5

Blj. Modal

TOTAL

6

7

T (% ) 8

900.000

100,00

900.000

7.800.000

7.800.000 5.280.000 15.000.000 9.000.000

5.280.000 15.000.000 9.000.000

1.200.000 -

2.000.000 1.680.000

PENYERAPAN

9.850.000

2.160.000

10.000.000

1.200.000 9.850.000

2.000.000 3.840.000

10.000.000

180.957.000

180.957.000

39.943.000

39.943.000

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

Lampiran 3 - 1

R (% ) 9


SATUAN ( UNIT ) 11

99,90 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : Perangko 60 Meterai 120 Jasa Pengiriman (paket) 12 52,83 Langganan Telepon 12 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 64,94 Tersedianya alat tulis kantor : 36 98,39 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang cetakan 7 penggandaan 33750 68,89 Tersedianya komponen instalasi listrik 10 99,93 Tersedianya taplak meja 2 gelas kristal 1 vertikal blind 61 85,41 Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 24 81,67 Tersedianya bahan bacaan : Surat Kabar 12 Buku Kepustakaan 47,16 Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makan & minum 345 Tersedianya snacks & minum 970 75,60 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 41

82,53

Tersedianya prasarana kantor : AC split Kipas angin ceiling Kipas angin berdiri Printer Handycam Kamera digital LCD Proyektor

1 1 4 2 1 1 1

LOKASI

T (% ) 12

R (% ) 13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

org/keg

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

bh bh bh paket bh bh bh

lbr lbr bln bln bln jenis jenis lembar jenis bh lusin m2 jenis bulan

dos dos

14


Salatiga Salatiga

Salatiga Salatiga

Salatiga

Salatiga

NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2 3

4

5 6 7 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

SUMBER DANA APBD II


APBD II

Blj. Brg & Jasa

9.150.000

58.000.000

APBD II

28.000.000

APBD II

10.000.000

APBD II

8.000.000

Blj. Modal

PENYERAPAN TOTAL 20.000.000 58.000.000

28.000.000

10.000.000 8.000.000

APBD II

1.000.000

1.000.000

APBD II

10.000.000

10.000.000

242.580.000

249.000.000

T (% )

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00


R (% )

URAIAN

SATUAN ( UNIT )

94,79 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Pemeliharaan gedung kantor 6 74,66 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : Servis mobil 5 Suku cadang 5 BBM 15600 ganti oli 15 49,13 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : Servis komputer 21 Servis Laptop 1 Servis LCD Permanen 1 Servis Layar LCD 1 24,36 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 6 Peralatan gedung kantor 56,25 Tersedianya : Pemeliharaan mebelair 6 80,07 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman, media & obat tanaman 3

T (% )

R (% )

jenis jenis

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

44

stel

100,00

100,00

100,00

100,00

Dokumen fakta dan analisa

15

buku

100,00

100,00

Dokumen review RDTR kawasan Kota Salatiga

15

buku

100,00

100,00

Album gambar

15

album

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

jenis unit unit liter kali unit unit unit unit jenis

LOKASI Salatiga Salatiga

Salatiga

Salatiga Salatiga

URUSAN PEKERJAAN UMUM 4

Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

2

5

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

APBD II

APBD II

APBD II

6.420.000

12.800.000

14.240.000

104.700.000

11.760.000

117.500.000

26.000.000

100,00

100,00

100,00

85,20 Tersedianya :

89,75 Terlaksananya rekomendasi Ditjen Tata Ruang Pusat dan perda RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030 Perda RTRW

50

buah

100,00

100,00

Materi teknis RTRW

45

buah

100,00

100,00

Album Peta RTRW

50

buah

100,00

100,00

100,00

100,00

150

bh

100,00

100,00

50

bh

100,00

100,00

1

paket

100,00

100,00

85,38 Tersusunnya : Buku SDA Buku Saku SDA

2

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana


APBD II

7.310.000

10.690.000

18.000.000

100,00

Lampiran 3 - 2

Tersedianya sistem informasi data spasial IDSN aebagai 93,55 pendukung perencanaan pembangunan

Salatiga

Salatiga

Salatiga

NO


Penyusunan Profil Daerah

SUMBER DANA APBD I

ANGGARAN Blj. Peg.

Blj. Brg & Jasa

45.330.000

19.670.000

Blj. Modal

PENYERAPAN


TOTAL

T (% )

R (% )

65.000.000

100,00

91,10 Tersusunnya :

URAIAN Buku 8 kel data profil daerah sem I Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem I Buku 8 kel data profil daerah sem II Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem II Buku profil daerah kota Salatiga tahun 2011

4

6


Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

APBD II

APBD II

50.870.000

1.240.000

18.510.000

103.760.000

69.380.000

105.000.000

100,00

100,00

R (% )

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LOKASI Salatiga

bh bh bh bh bh

100,00

100,00

Buku IHK Tahun 2010

75

bh

100,00

100,00

Buku PDRB Tahun 2010

75

bh

100,00

100,00

100,00

100,00

1

tahun

100,00

100,00

1

tahun

100,00

100,00

100,00

100,00

50

orang

100,00

100,00

50

orang

100,00

100,00

24

buku

100,00

100,00

15 200 600 720 100

buku orang org/hari org/hari org/hari

Tersusunnya Rancangan RKPD Terselenggaranya Forum SKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya RKPD tahun 2012 Evaluasi RKPD Sosialisasi Musrenbangnas

120 10 190 90 15 100

buku hari orang buku buku orang

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salatiga

Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Lokakarya RPJMD kota Salatiga FGD Konsultasi publik Konsultasi akhir

kali

100,00

100,00

Salatiga

98,00 Tersusunnya :

99,48 Terlaksananya :

Salatiga

Salatiga

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

APBD II

24.670.000

60.330.000

85.000.000

100,00

94,58 Terlakananya pelatihan aparat perencana Pelatihan Pendampingan Renstra dan RPJM Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana

2

8

T (% )

45 20 50 20 65

Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI & JKPI Iuran anggota APEKSI & JKPI 7

SATUAN ( UNIT )

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rancangan RPJMD

2

3

Penyusunan Rancangan RKPD



APBD II

136.230.000

4.270.000

140.500.000

100,00

87,23 Tersusunnya dokumen berupa kajian-kajian perencanaan pembangunan daerah

APBD II

73.495.000

199.505.000

273.000.000

100,00

81,32

APBD II

APBD II

97.855.000

23.990.000

67.145.000

16.010.000

165.000.000

40.000.000

100,00

100,00

Lampiran 3 - 3

76,46

79,02 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

4

Salatiga

Salatiga

NO 9

NAMA PROGRAM / KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

ANGGARAN

SUMBER DANA APBD I

Blj. Peg.

Blj. Brg & Jasa

25.690.000

71.310.000

Blj. Modal

PENYERAPAN


TOTAL

T (% )

R (% )

97.000.000

100,00

82,10 Terlaksananya : Pelatihan guna penguatan klaster

APBD II

URAIAN

SATUAN ( UNIT )

2

R (% )

100,00

100,00

kali

100,00

100,00

Sosialisasi program Kerja klaster Bantuan ATK utk 6 klaster

1

kali

100,00

100,00

6

klaster

100,00

100,00

Brosur & Leaflet, poster, banner.

6

klaster

100,00

100,00

Pameran lokal dan regional Rapat koordinasi Fedep Lokal dan Regional

20

hari

100,00

100,00

10

kali

100,00

100,00

Rembug klaster

8

kali

100,00

100,00

Penyusunan profil klaster

6

buku

100,00

100,00

ok

100,00

100,00

Koordinasi & konsultasi dengan provinsi, klaster kota/kabupaten 130 lain 10

T (% )

LOKASI

Salatiga

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis

APBD II

15.300.000

9.700.000

25.000.000

100,00

79,27 Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan

3

program

100,00

100,00

Salatiga

2

Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

APBD II

97.625.000

177.375.000

275.000.000

100,00

80,41 Penyusunan dokumen SPKD Penyusunan dokumen pkajian permasalahan sosial Penyusunan dokumen profil dan peranan perempuan dalam penanggulangan kemiskinan di Kec. Tingkir & Kec. Sidomukti Rakor Bidang Pemsosbud

20 20

buku buku

100,00 100,00

100,00 100,00

Salatiga

10

buku

100,00

100,00

11

stakeholder100,00

100,00

10 3 15 1

stakeholder100,00 program 100,00 buku 100,00 kali 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Rakor bidang pemerintahan Fasilitasi TKPKD Kota Penyusunan RAD MDGs Sosialisasi RAD MDGs 649.195.000 1.470.002.000 51.953.000

2.171.150.000

100,00

83,03


Salatiga,

Juli 2009




Lampiran 3 - 4

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN

Recommend Documents