PERKEMBANGAN INFLASI ACEH

PERKEMBANGAN INFLASI ACEH

BAB 2 Perkembangan Inflasi Aceh



Inflasi Aceh masih berada pada tren penurunan yang terjadi

sejak

pertengahan

tahun

lalu.

Pada

periode

laporan, laju inflasi Aceh adalah 0,22% (yoy) jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 4,3%. 

Faktor

utama

penyebab

menurunnya

laju

inflasi

Aceh

berasal dari cukup terkendalinya inflasi kelompok harga pangan yang bergejolak (volatile foods), yakni komoditas ikan segar, beras, cabe merah dan bawang merah. 

Secara tahunan, perlambatan inflasi komoditas tersebut disebabkan

oleh

lebih

rendahnya

kenaikan

harga

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (baseeffect). Sementara itu, tekanan dari sisi inflasi inti dan administered price relatif minimal. 

Seluruh kota penyumbang inflasi di Aceh memiliki angka inflasi yang jauh lebih rendah dari nasional, yaitu kota Banda Aceh

dengan

inflasi tahunan

sebesar

0,06%

dan

kota

Lhokseumawe sebesar 0,39% (yoy).

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2012

31


2.1.

PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

2.1.1. PERKEMBANGAN INFLASI BULANAN ACEH Pasca Idul Fitri, inflasi bulanan Aceh terus mengalami deflasi, namun kemudian melonjak naik di akhir tahun. Inflasi bulanan Aceh dalam tiga bulan terakhir adalah berturut-turut sebesar minus 0,51% (mtm), minus 0,85%, dan 0,50%. Meski mengalami lonjakan inflasi di akhir tahun, namun bila dibandingkan dengan nasional, rata-rata laju inflasi bulanan Aceh dalam tiga bulan terakhir jauh lebih rendah. Meningkatnya laju inflasi bulanan di Desember 2012adalah akibat kenaikan harga beberapa bahan pangan seperti ikan segar (cumi-cumi, kembung, rambe, dencis, tongkol dan udang basah), daging ayam ras dan daging ayam kampung, beras, bawang merah dan cabe merah akibat keterbatasan pasokan. Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pola musimannya dalam empat tahun terakhir dimana pada triwulan IV secara rata-rata sebesar 0,7% (mtm). Gambar 2.1. Inflasi Bulanan Aceh dan Nasional (mtm) 1,50

mtm,%

Aceh

Nasional

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012 Aceh

0,50

-0,31

0,48

0,03

-0,74

1,27

0,16

0,59

-0,87 -0,51 -0,85

0,50

Nasional 0,76

0,05

0,07

0,21

0,07

0,62

0,70

0,95

0,01

0,54

0,16

0,07

Sumber : BPS Provinsi Aceh, diolah Meningkatnya laju inflasi Aceh secara bulanan terutama disumbangkan oleh kelompok bahan makanan mengingat kelompok tersebut memiliki bobot IHK yang terbesar. Meski mengalami deflasi dari bulan September hingga November 2012, namun inflasi bahan makanan meningkat di akhir tahun. Selain disumbang oleh kelompok bahan makanan, dari sisi kelompok non bahan makanan, kenaikan harga sub kelompok perlengkapan rumah tangga, perlengkapan pendidikan dan rekreasi turut menyumbang terjadinya inflasi di Aceh. Bila ditelaah lebih lanjut, komoditas yang turut menyumbang inflasi dari kelompok tersebut adalah kursi, magic com, mesin cuci, setrika, buku pelajaran SD, sepeda anak, dan televisi.

32



Tabel 2.1. Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Barang dan Jasa (mtm,%) 2012

Kelompok

5

6

9

10

11

UMUM

0,50

1

-0,31

0,48

0,03

-0,73

1,27

0,16

0,58

-0,87

-0,51

-0,85

0,50

Bahan Makanan

1,50

-1,56

1,29

-0,12

-2,33

3,38

-0,15

1,20

-3,55

-2,06

-2,95

1,60 0,11

Makanan jadi

2

3

4

7

8

12

0,23

0,17

0,26

0,29

0,29

0,43

0,49

0,08

0,41

-0,06

0,12

Perumahan

-0,22

0,27

0,17

0,16

-0,07

0,01

0,09

0,16

0,02

0,23

0,40

0,14

Sandang

-0,08

0,67

-0,13

-0,46

-0,46

0,77

0,19

1,20

1,65

0,52

-0,63

-0,19

Kesehatan

0,08

0,04

-0,01

0,05

0,08

0,51

-0,03

-0,04

0,31

0,41

0,11

0,08

Pendidikan

0,28

0,10

0,00

-0,02

0,26

0,03

1,90

0,09

0,02

0,21

-0,02

0,12

Transportasi

0,11

0,18

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,43

0,17

0,18

0,00

0,01

Sumber : BPS Provinsi Aceh, diolah 2.1.2. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULANAN (QTQ) Gambar 2.2. Inflasi Triwulanan Aceh dan Nasional (qtq)

5,00

qtq,%

Aceh

Nasional

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00

3

6

9

12

3

6

0,19

0,39

0,79

4,43

0,44

Nasional 0,99

1,41

2,79

1,59

0,70

2010 Aceh

9

12

3

6

-0,30

2,31

0,96

0,67

0,56

-0,13 -0,86

0,36

1,89

0,79

0,88

0,90

1,68

2011

9

12

2012 0,77

Sumber: BPS Prov. Aceh, diolah Sama dengan pola musimannya, laju inflasi Aceh secara triwulanan tercatat menurun, yaitu dari minus 0,13% (qtq) pada triwulan III-2012 menjadi minus 0,86%. Dalam tiga tahun pantauan terakhir, memang tercatat bahwa di akhir tahun, laju inflasi triwulanan seluruh kelompok barang dan jasa cenderung mengalami penurunan. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan seluruh kelompok barang dan jasa, kecuali kelompok perumahan dan kesehatan yang tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.


33


Pada triwulan laporan, penyebab utama turunnya laju inflasi tersebut terutama berasal dari penurunan laju inflasi kelompok bahan makanan, yakni dari minus 2,54% pada periode triwulan III-2012 menjadi minus 3,43%. Penurunan laju inflasi triwulanan terjadi di hampir seluruh barang dan jasa, kecuali perumahan dan kesehatan yang justru meningkat berturut-turut menjadi 0,77% dan 0,6%. Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan Menurut Kelompok Barang dan Jasa (qtq,%) Kelompok UMUM Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan

2010 3

6

2011 9

12

3

6

2012 9

12

3

6

9

12

0,19

0,39

0,79

4,43

0,44

-0,30

2,31

0,96

0,67

0,56

-0,14

-0,86

-0,18

0,38

-0,37

12,55

-0,37

-2,85

4,17

2,30

1,21

0,85

-2,54

-3,43

1,48

-0,56

1,91

0,76

0,38

0,85

1,12

0,64

0,66

1,00

0,99

0,17

0,22

0,19

1,25

1,07

0,34

1,38

0,21

0,94

0,22

0,10

0,27

0,77

-1,46

3,35

1,46

3,13

0,81

1,33

6,99

-1,02

0,46

-0,15

3,06

-0,29

Kesehatan

0,88

-0,40

0,51

0,06

6,88

0,48

0,40

0,39

0,11

0,64

0,24

0,60

Pendidikan

0,12

0,28

3,66

-0,06

0,11

-0,40

2,95

0,25

0,38

0,26

2,01

0,32

Transportasi

0,17

-0,12

0,17

0,13

0,31

0,08

0,32

-0,02

0,32

0,08

0,64

0,20

Sandang

Sumber: BPS Prov. Aceh, diolah

2.1.3. PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (YOY) Gambar 2.3. Inflasi Tahunan Provinsi Aceh dan Nasional (yoy) 8,00

yoy,%

Aceh

Nasional

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

3

6

9

12

3

2010 Aceh

6

9

12

3

2011

6

9

12

2012

4,00

4,51

1,05

5,86

6,12

5,40

6,99

3,43

3,67

4,56

2,06

0,22

Nasional 3,43

5,05

5,80

6,96

6,65

5,54

4,61

3,79

3,97

4,53

4,31

4,30

Sumber: BPS Prov. Aceh, diolah Meski secara bulanan, tekanan inflasi Aceh cukup tinggi, namun secara tahunan laju inflasi Aceh berada pada tren yang menurun. Hingga akhir tahun 2012, laju inflasi tahunan Aceh hanya sebesar 0,22% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,06%. Faktor utama penyebab turunnya laju inflasi terutama berasal dari penurunan kelompok bahan makanan, yakni dari 1,75% pada periode triwulan III-2012 menjadi minus 3,94% 34



pada periode laporan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dari 3,33% menjadi 2,84%. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya kenaikan laju inflasi pada periode laporan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Di lain pihak, penurunan laju inflasi tertahan terutama oleh meningkatnya inflasi kelompok sandang, kesehatan, pendidikan dan kelompok transportasi.

Tabel 2.3. Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa (yoy,%) Kelompok

2010

2011 3

6

2012

3

6

9

12

12

3

6

9

UMUM

4,00

4,51

1,05

5,86

6,12

5,40

6,99

9

3,43

3,67

4,56

2,06

12 0,22

Bahan Makanan

6,08

7,75

-3,12

12,37

12,16

8,54

13,48

3,14

4,77

8,76

1,75

-3,94

Makanan Jadi

5,60

4,33

3,21

3,63

2,51

3,96

3,15

3,03

3,31

3,47

3,33

2,84

Perumahan

2,22

1,99

2,54

2,76

2,88

4,10

3,03

2,90

2,78

1,47

1,53

1,36

Sandang

1,84

5,85

5,54

6,56

9,02

6,89

12,72

8,19

7,81

6,23

2,32

3,07

Kesehatan

3,94

2,14

1,89

1,05

7,06

8,01

7,90

8,25

1,40

1,55

1,38

1,59

Pendidikan

5,83

5,97

4,57

4,02

4,01

3,31

2,60

2,92

3,19

3,87

2,92

2,99

Transportasi

0,63

0,49

0,24

0,35

0,49

0,70

0,85

0,69

0,71

0,71

1,03

1,24



35


INBOX 1 KAJIAN STUDI KELAYAKAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS (PIHPS) PROVINSI ACEH1 Untuk mendukung implementasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara nasional, Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh (KPw BI Aceh) perlu menyusun

suatu

Studi

Kelayakan

(Feasibility Study). Studi Kelayakan akan difokuskan pada aspek survey dan kajian. Survey yang dimaksud merupakan survey proses manajemen pendataan dan efektivitas diseminasi

informasi. Sedangkan kajian

diharapkan dapat menjawab efektivitas dari pengembangan PIHPS disamping rekomendasi terkait

strategi

serta proses (pentahapan) dalam mengimplementasikan PIHPS. Hal lain yang juga terkait adalah melakukan telaah komoditas bahan pangan strategis yang berperan penting dalam pembentukan inflasi di wilayah Aceh. Ketersediaan informasi yang up-to date dan mudah di akses oleh masyarakat merupakan suatu keharusan dalam kebijakan yang berkaitan dengan laju tingkat harga umum (inflasi) dan ketahanan pangan. Ketersediaan data yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan, volatilitas harga dengan demikian merupakan suatu keharusan yang akan menunjang stabilitas harga dan ketahanan

pangan,

terlebih

lagi

pada saat krisis bahan pangan melanda ekonomi, seperti pengalaman yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu. Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah penilaian narasumber mengenai manfaat dan biaya media diseminasi PIHPS. Data ini diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) dan pengisian kuesioner. Nara sumber tersebut terdiri dari para pengambil keputusan di bidang moneter, pertanian, perdagangan, perbankan dan pemerintahan pada umumnya terkait dengan penerapan PIHPS. Data primer lainnya, berupa preferensi pedagang dan konsumen diperoleh melalui survei lapangan yang melibatkan 106 pedagang dan 104 konsumen di tiga pasar utama di Banda Aceh. Adapun pedagang yang diwawancarai

adalah pedagang ikan dan hasil laut lainnya, sembako (beras, minyak goreng, gula,

telur dll), daging sapi dan ayam potong. Serupa dengan pedagang, konsumen yang

diwawancarai pun adalah

konsumen yang membeli komoditas-komoditas tersebut. Sementara

itu data sekunder diperoleh dari periodical ilmiah dan publikasi yang disediakan

oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Dinas Pertanian Provinsi Aceh, Dinas Perdagangan Provinsi

Aceh

serta

publikasi

lembaga

internasional

seperti

Bank Dunia (the World Bank). Data dan

informasi sekunder didapatkan melalui desk study dan kajian pustaka berbagai penelitian yang terkait. Metode Analitic

Hierarchy

Process

(AHP)

digunakan

sebagai

alat

analisis utama dalam

menentukan keputusan media apakah yang paling efektif bagi penyebarluasan informasi di PIHPS Aceh. Alat tersebut

tidak

hanya

namun dalam prosesnya

sekedar

untuk

dimodifikasi

pengambilan

keputusan seperti yang kita ketahui secara umum,

dengan analisis biaya-manfaat

(cost-benefit analysis). Alat analisis

kualitatif juga digunakan sebagai pelengkap kajian. Untuk mengetahui lebih lanjut dampak perubahan yang terjadi pada sektor komoditas pangan tertentu, terhadap ekonomi Aceh akan dilakukan simulasi dengan menggunakan Analisis Input-Output. Dari hasil analisis tersebut diatas terdapat dua pilihan alat diseminasi yang tergolong layak, yaitu koran dan website. Namun, pilihan koran masih lebih layak atau efisien dibandingkan

dengan

website,

meskipun hanya mempunyai sedikit selisih perbedaan angka rasio. Kondisi tersebut didukung hasil wawancara terhadap berbagai responden,

baik

responden

AHP

maupun

responden

konsumen

dan

pedagang.

Dukungan tersebut sebagian besar responden mengatakan memang meski website bisa lebih cepat dalam penyediaan

1

informasi,

namun untuk sebagian

wilayah masih banyak yang belum tersentuh

Penelitian KPw BI Aceh bersama PPPM STEKPI, 2012 36



jaringan internet, ataupun belum sempurnanya jaringan internet tersebut. Oleh karena itu, pilihan Koran ini menjadi alternatif pilihan utama alat diseminasi harga pangan. Berdasarkan analisis Input-Output, diperoleh perbandingan pengaruh perubahan harga dalam sektor-sektor yang mengandung komoditas pangan utama di Aceh terhadap pembentukan inflasi. Sektor Padi Sawah dll, yang di dalamnya termasuk beras, memiliki tingkat pengaruh yang paling tinggi dibandingkan tiga sektor lainnya. Sebagai

contoh, apabila

harga komoditas

dalam sektor Padi Sawah dll meningkat 10 persen,

maka hal ini akan meningkatkan inflasi sebesar 0,339 persen. Kemudian, dengan peningkatan harga yang sama, masing-masing sektor akan menghasilkan inflasi tambahan sebesar 0,022, 0,021 dan 0,003 persen. Dengan demikian, perubahan harga komoditas pada sektor Padi Sawah memberikan kontribusi yang relatif besar dalam pembentukan inflasi di Aceh. Tabel. Simulasi Perubahan harga komoditas dan Inflasi Aceh PERUBAHAN HARGA (SHOC K ; %)

PERKIRAAN INFLASI (%)

Padi Sawah, Padigogo/ladang

10

0.339

13

Ternak dan hasilnya

10

0.022

14

Unggas dan hasilnya, peternakan

10

0.021

15

PerikananLaut

10

0.003

KODE SEKTOR 1

Untuk

SEKTOR/KOMODITAS

menterjemahkan

kebijakan

tersebut

diperlukan

bisnis

proses

yaitu

suatu

sistem

manajemen data yang menggunakan teknologi informasi dari tahapan pengumpulan, pelaporan, kompilasi data hingga diseminasi. Gambar berikut menunjukkan alur proses bisnis PIHPS.

Terdapat tiga blok dalam alur proses bisnis, yaitu blok input, proses dan output. Blok input menunjukkan tahapan awal dalam melakukan proses bisnis untuk memperoleh

data mentah (raw data).

Blok proses menunjukkan bagaimana data diolah. Sedangkan Blok Output menunjukkan diseminasi pada media informasi.


37


Instansi

yang

diusulkan

dalam

membantu

proses

diseminasi

ini berjalan

ialah

Dinas

P e r i n d u s t r i a n , P e r d a g a n g a n , K o p e r a s i d a n Usaha Kecil Mikro (Disperindagkop dan UKM) serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo). Lebih spesifiknya dinas tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas tersebut. Disperindagkop dan UKM hanya fokus pada Bidang Perdagangan-Seksi Dishubkominfo

Perlindungan

fokus pada Bidang Komunikasi

Konsumen

khusus untuk blok input, sedangkan

dan Telekomunikasi-Seksi Sarana

Komunikasi dan

Diseminasi Informasi untuk blok proses dan blok output yang fokus pada diseminasi melalui website.

2.2.

PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA (YOY)

Grafik 2.4. Inflasi Tahunan Provinsi Aceh Menurut Kota yoy,%

10

Aceh

Nasional

Banda Aceh

Lhokseumawe

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3

6

9

12

3

2010

6

9

12

3

2011

6

9

12

2012

Aceh

4,00

4,51

1,05

5,86

6,12

5,40

6,99

3,43

3,67

4,56

2,06

0,22

Nasional

3,43

5,05

5,80

6,96

6,65

5,54

4,61

3,79

3,97

4,53

4,31

4,30

Banda Aceh

3,60

3,11

0,49

4,64

4,45

4,64

5,22

3,32

3,22

3,28

1,67

0,06

Lhokseumawe

4,44

6,05

1,66

7,19

7,95

6,21

8,93

3,55

4,15

5,92

2,47

0,39


Tabel 2.4. Inflasi Perkota Menurut Kelompok Barang dan Jasa (yoy,%) Kelompok

Lhokseumawe

UMUM

Banda Aceh

0,39

0,06

0,22

-3,64

-4,24

-3,94

Makanan Jadi

3,26

2,46

2,84

Perumahan

2,49

0,26

1,36

Sandang

2,79

3,28

3,07

Kesehatan

1,21

1,88

1,59

Pendidikan

3,25

2,73

2,99

Transportasi

0,35

2,06

1,24

Bahan Makanan


38

Aceh



Kedua kota penyumbang inflasi di Aceh mengalami penurunan laju inflasi secara tahunan, bahkan merupakan realisasi inflasi akhir tahun yang terendah dalam sepuluh tahun pantauan terakhir dan jauh lebih rendah dari titik tengah sasaran nasional 2012 yang sebesar 4,5%. Jika dibandingkan, inflasi kota Lhokseumawe tercatat lebih tinggi dari inflasi kota Banda Aceh. Lebih tingginya inflasi Kota Lhokseumawe terutama disebabkan oleh level inflasi kelompok bahan makanan dan makanan jadi di kota tersebut yang lebih tinggi dibandingkan kota Lhokseumawe.

2.2.1. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BANDA ACEH (YOY) Laju inflasi kota Banda Aceh yang hanya 0,06% (yoy) merupakan realisasi inflasi yang terendah secara nasional pada periode laporan. Penurunan laju inflasi kota Banda Aceh terutama berasal dari inflasi volatile foods sebagaimana tercermin dari inflasi kelompok bahan makanan yang menurun tajam dari 0,34% menjadi minus 4,24% pada triwulan IV-2012. Penurunan juga terjadi pada inflasi administered price yang bersumber dari penurunan bahan bakar rumah tangga. Sementara inflasi inti cenderung tercatat stabil. Grafik 2.5. Disagregasi Inflasi Kota Banda Aceh 30

%,yoy

25

Inflasi IHK

Core

Volatile

Adm Price

20

15

10

5

0

-5 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

2011

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2012

Sumber: BPS Prov. Aceh, diolah Tajamnya penurunan inflasi tahunan kelompok bahan makanan terutama akibat koreksi harga berbagai ikan segar (bandeng, kembung, tongkol, rambe, udang basah dan mujair), cabe merah dan cabe rawit serta sayur-sayuran seperti tomat sayur, kacang panjang dan cabe hijau dibandingkan periode yang sama tahun lalu (base-effect).


39


Tabel 2.5. Inflasi Tahunan Kota Banda Aceh Menurut Kelompok Barang dan Jasa (yoy,%) 2010

Kelompok

2011

9

12

3

6

2012

3

6

9

12

3

6

9

12

UMUM

3,60

3,11

0,49

4,64

4,45

4,64

5,21

3,32

3,22

3,28

1,67

0,06

Bahan Makanan

4,53

3,17

-3,77

11,20

8,54

8,43

9,60

2,58

4,21

5,98

0,34

-4,24

Makanan Jadi

5,55

4,55

1,79

2,11

1,22

2,20

2,41

3,37

3,72

3,24

3,45

2,46

Perumahan

3,01

2,21

2,10

2,13

2,17

2,96

1,95

2,91

2,33

1,37

1,57

0,26

Sandang

2,47

6,93

6,19

6,25

8,88

6,49

13,08

8,99

8,58

6,93

2,44

3,28

Kesehatan

5,14

2,56

1,59

0,37

10,11

11,36

11,19

11,86

0,83

0,88

1,31

1,88

Pendidikan

3,18

3,42

3,39

2,93

2,77

1,87

0,85

0,68

0,81

1,80

2,58

2,73

Transportasi

0,78

0,47

-0,11

0,25

0,64

1,02

0,28

-0,08

-0,19

-0,10

1,63

2,06


2.2.2. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA LHOKSEUMAWE (YOY) Grafik 2.6. Disagregasi Inflasi Kota Lhokseumawe 25

%,yoy

Inflasi IHK (yoy) Adm Price

Core Volatile Foods

20

15

10

5

0

-5 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

2011

5

6

7

8

9 10 11 12

2012

Inflasi Kota Lhokseumawe menurun dari 2,47% pada triwulan III-2012 menjadi 0,39% pada triwulan IV-2012 didorong oleh penurunan inflasi volatile food, sementara inflasi inti dan administered price tercatat moderat. Berdasarkan kelompok barang dan jasa, empat kelompok mengalami penurunan. Penurunan inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan setelah pada triwulan sebelumnya sebesar 3,23% terkoreksi menjadi minus 3,64% pada periode laporan. Sementara itu kelompok perumahan tercatat mengalami peningkatan paling besar yaitu dari 1,49% menjadi 2,49% yang bersumber dari kenaikan harga biaya tempat tinggal (besi beton, kayu balok, kontrak rumah, semen dan tukang bukan mandor), kenaikan bahan bakar rumah

40



tangga, serta kenaikan upah pembantu rumah tangga. Selain kelompok perumahan, kelompok sandang juga mengalami peningkatan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan. Tabel 2.6. Inflasi Tahunan Kota Lhokseumawe Menurut Kelompok Barang dan Jasa (yoy,%) Kelompok

2010 3

6

2011 9

12

3

6

2012 9

12

3

6

9

12

UMUM

4,44

6,05

1,66

7,19

7,95

6,21

8,93

3,55

4,15

5,92

2,47

0,39

Bahan Makanan

7,85

13,03

-2,39

13,63

16,14

8,66

17,84

3,74

5,35

11,67

3,23

-3,64

Makanan Jadi

5,65

4,09

4,80

5,32

3,94

5,92

3,97

2,66

2,88

3,71

3,21

3,26

Perumahan

1,42

1,77

3,00

3,41

3,62

5,28

4,14

2,88

3,24

1,58

1,49

2,49

Sandang

1,05

4,50

4,70

6,97

9,20

7,41

12,25

7,18

6,81

5,33

2,17

2,79

Kesehatan

2,43

1,61

2,28

1,91

3,11

3,70

3,70

3,66

2,18

2,48

1,48

1,21

Pendidikan

8,82

8,82

5,84

5,18

5,33

4,85

4,44

5,27

5,67

6,01

3,27

3,25

Transportasi

0,46

0,52

0,63

0,47

0,32

0,34

1,47

1,55

1,70

1,60

0,37

0,35


INBOX 2 KAJIAN KETAHANAN PANGAN STRATEGIS ANALISA KETERSEDIAAN, PERDAGANGAN ANTAR DAERAH, DISPARITAS HARGA DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN2 Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas politik, ketahanan nasional, serta stabilitas ekonomi.

Aspek

fundamental dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai khususnya melalui perbaikan manajemen cadangan pangan. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah guna melakukan kebijakan stabilisasi suplai/stok bahan pangan dan selanjutnya, stabilitas perekonomian dalam negeri. Bagi Bank Indonesia, tercapainya ketahanan pangan juga berperan sangat penting khususnya dalam rangka pencapaian targetnya, yaitu pengendalian inflasi (harga) secara umum. Dalam konteks ketahanan pangan tersebut, cadangan pangan berfungsi utama sebagai sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi masalah rawan pangan, seperti kekurangan pangan dan keadaan darurat. Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya3. Cadangan pangan harus dapat terukur secara baik, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Namun, realitasnya, data/ informasi mengenai cadangan pangan nasional dan/daerah secara umum belum tersedia dengan baik, dan bahkan cenderung mengalami

bias/polemik

karena ketidaktersediaan data stok yang relative akurat. Ketidakpastian

data/informasi ini dapat menimbulkan ekses yang negatif, seperti: penimbunan, atau tindakan spekulasi lainnya, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan harga yang cenderung berlebihan (eksesif).

2 3

Kantor Pewakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2012 Sumber: Departemen Pertanian (2005) KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2012

41


Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini, yaitu: a.

Analisa Ketahanan Pangan Daerah (Surplus – Defisit) Analisa ini digunakan untuk mengetahui peta status/kondisi pangan di wilayah Provinsi Aceh untuk tiap-tiap komoditas yang menjadi objek penelitian ini.

b.

Pola Perdagangan antar Daerah Untuk menganalisa pola perdagangan antar daerah di daerah obyek penelitian, metode utama yang digunakan adalah menggunakan survei lapangan.

c.

Disparitas Harga Antar Daerah Menggunakan pendekatan model ekonometrik yang berdasarkan pada konsep/teori law of one price (LOP) yang meyatakan bahwa pada pasar yang efisien dan sempurna, barang yang sama harus memiliki kesamaan harga di seluruh area, sedangkan perbedaan harga hanya disebabkan oleh biaya transportasi.

Dari hasil temuan empiris dan kajian menggunakan metodologi tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.

Secara umum, provinsi Aceh mengalami kondisi surplus untuk komoditas beras. Berdasarkan analisis surplus-defisit menggunakan pendekatan neraca pangan sederhana, terlihat bahwa daerah perkotaan dan pesisir cenderung mengalami defisit. Hal ini berbeda dengan hasil analisa surplus-defisit menggunakan pendekatan harga, dimana ketersediaan ditentukan oleh harga sebagai magnet untuk menarik pasokan. Seperti kota Banda Aceh dan Lhokseumawe yang terlihat selalu mengalami surplus beras meskipun bukan daerah penghasil. Selain harga, jarak dengan daerah penghasil diperkirakan juga mempengaruhi. Banda Aceh dekat dengan Aceh Besar dan Pidie yang merupakan sentra penghasil beras, sementara Lhokseumawe dekat dengan Aceh Utara dan Bireuen yang juga merupakan sentra penghasil beras.

2.

Terdapat hubungan spasial antar wilayah yang mempengaruhi pembentukan harga lima komoditas di masing-masing daerah yang ditunjukkan oleh koefisien spatial weight matrix yang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa interaksi antar wilayah turut mempengaruhi harga disuatu daerah tidak hanya variabel di daerah tersebut saja. Interaksi ini juga menyebakan daerah surplus akan mendorong surplus pada daerah sekitar, sehingga ketersediaan pangan suatu daerah akan mempengaruhi ketersedian pangan daerah yang berdekatan.

3.

Pola perdagangan lima komoditas di daerah penelitian mengikuti rantai distribusi pada umumnya yaitu : petani  pengepul pedagang besar pedagang grosir pengecer  konsumen dengan berbagai variasi interaksi antar tingkatan pedagang. Pada komoditas bawang merah, semua tingkatan pedagang mempunyai akses langsung terhadap produsen. Sementara untuk komoditas yang lainnya, khususnya hasil industri seperti minyak goreng dan gula pasir mengikuti rantai distribusi yang sudah baku.

4.

Dari hasil survei, hampir semua komoditas diperoleh dan dipasarkan pada daerah setempat.

5.

Mengenai sistem logistik, hanya sebagian kecil pedagang maupun petani yang memanfaatkan fasilitas pergudangan, karena barang-barang hasil panen maupun dagangan langsung dijual. Kemudian persepsi responden terhadap kualitas infrastruktur di daerah penelitian adalah cukup baik.

6.

Jarak ekonomi (proksi biaya transportasi) dan kondisi infrastruktur (jalan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disparitas harga antar daerah. Selain itu, variabel lain seperti pendapatan perkapita, biaya input, stok (produksi) dan produktivitas secara signifikan juga mempengaruhi disparitas harga antar daerah.

42



Beranjak dari kesimpulan studi ini terdapat beberapa hal yang kiranya dapat diambil sebagai rekomendasi kebijakan terkait topik ini: a)

Terkait dengan kondisi surplus-defisit pangan di daerah penelitian, dari hasil studi ini kondisi ketahanan pangan Aceh menunjukkan posisi yang aman. Namun demikian, untuk mendukung studi lebih lanjut mengenai hal ini serta sebagai alat untuk menentukan kebijakan pangan di daerah hendaknya pemerintah daerah dapat menyusun neraca pangan yang komprehensif sehingga kondisi surplus defisit pangan dapat dimonitor setiap waktu.

b)

Mengingat signifikannya pengaruh hubungan spasial antar wilayah dalam model, berimplikasi pada perlunya koordinasi antar pemerintah daerah khususnya antara daerah perkotaan yang membutuhkan pasokan dengan daerah kabupaten yang menjadi pemasok atau penyangga ketersediaan pangan dalam rangka menjamin ketersedian stok pangan serta kestabilan harga komoditas. Peran ini juga dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi kelembagaan TPID Provinsi Aceh, TPID kota Banda Aceh dan TPID Lhokseumawe dengan pemerintah daerah setempat.

c)

Kondisi kualitas infrastruktur (jalan) dan biaya transportasi terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kondisi surplus-defisit serta disparitas harga antar daerah. Untuk itu pemerintah hendaknya melakukan percepatan pembenahan infrastruktur sehingga memperlancar konektivitas antar daerah yang berujung pada penurunan biaya transportasi secara relatif dan disparitas harga antar daerah.

d)

Berdasarkan temuan hasil survei, hanya sedikit yang responden yang memanfaatkan fasilitas pergudangan untuk menyimpan hasil panen maupun barang dagangan. Untuk itu perlunya digalakkan pemanfaatan sistem resi gudang yang murah, transparan dan mudah diakses oleh petani atau pedagang untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga kestabilan harga.


43

PERKEMBANGAN INFLASI ACEH

Recommend Documents