BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI

BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI

BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI Pada triwulan III-2012, Gorontalo tercatat mengalami inflasi sebesar 5,40% (y.o.y) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,95% (y.o.y). Penurunan angka inflasi pada periode laporan terutama disebabkan karena beberapa komoditas penyumbang inflasi mengalami penurunan harga sebagai akibat persediaan/stok yang cukup memadai. Komoditas yang mengalami penurunan harga tersebut antara lain; cabe merah, cabe rawit dan tomat sayur.

2.1 INFLASI GORONTALO Menurunnya tekanan inflasi Gorontalo pada triwulan III-2012 menyebabkan terjadinya inflasi sebesar 5,40 (y.o.y), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,95% (y.o.y). Pemicu utama terjadinya penurunan angka inflasi pada periode laporan adalah menurunnya harga beberapa komoditas bahan makanan seperti cabe merah, cabe rawit dan tomat sayur. Data disagregasi inflasi Gorontalo menunjukkan bahwa pada triwulan III-2012, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 6,07% (y.o.y) relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,50% (y.o.y). Sementara secara triwulanan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 2,08%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,84% (q.t.q). Penurunan tersebut disebabkan karena tersedianya pasokan bahan makanan dan pengaruh cuaca di laut yang cenderung kondusif. Core inflation atau inflasi inti pada triwulan III-2012 secara tahunan tercatat sebesar 5,64% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 8,44% (y.o.y). Menurunnya tekanan kelompok inflasi inti disebabkan karena menurunnya harga beberapa komoditas bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Tabel 2.1 menunjukkan disgregasi inflasi Gorontalo. Tabel 2.1 Disagregasi Inflasi Provinsi Gorontalo

Disagregasi

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGS

SEPT

Inflasi Tahunan (yoy)

Total Inflasi Core Inflation Volatile Food Administered Price

5.69% 9.24% 1.03% 5.36%

6.51% 9.35% 3.02% 5.78%

Core Inflation Volatile Food Administered Price

3.08% 2.28% 0.46%

3.41% 4.16% 0.64%

5.90% 7.86% 6.25% 9.71% 9.05% 8.91% 1.71% 8.81% 3.78% 4.12% 4.00% 4.30% Inflasi Triwulanan (qtq) 3.66% 1.13% 0.46% -0.29% 2.52% -0.71% 0.72% 0.62% 0.78%

5.95% 8.44% 3.50% 4.31%

5.64% 7.83% 3.58% 4.09%

6.37% 6.60% 7.48% 4.18%

5.40% 5.64% 6.07% 3.89%

0.09% 2.84% 0.60%

0.75% 0.64% 0.63%

1.22% 6.48% 1.07%

1.10% 2.08% 0.63%

Sumber : Bank Indonesia Gorontalo (Data Diolah) BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN III-2012

17


Di sisi lain, kelompok administered price mengalami inflasi tahunan sebesar 3,89% pada triwulan III-2012. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,31% (y.o.y).

Sumber : Bank Indonesia Gorontalo (Data Diolah) Grafik 2.1 Disagregasi Inflasi Tahunan (y.o.y) Provinsi Gorontalo

2.1.1

FAKTOR FUNDAMENTAL Pada triwulan III-2012, tekanan inflasi inti (core inflation) adalah sebesar 5,64%

(y.o.y), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,44% (y.o.y). Menurunnya tekanan inflasi tersebut karena adanya penurunan harga beberapa komoditas makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Output gap positif pasca Hari raya Idul Adha ikut memberikan andil penurunan tekanan harga komoditas yang tergolong dalam core inflation. Selanjutnya hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan tren penurunan harga jual barang/jasa yang dijual oleh produsen pada triwulan III-2012.

(dalam %)

Sumber : SKDU, Bank Indonesia Gorontalo Grafik 2.2 Ekspektasi Harga Jual Dunia Usaha

18

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN III-2012| BANK INDONESIA


Faktor fundamental lainnya seperti ekspektasi inflasi juga menunjukkan adanya penurunan pada persepsi masyarakat akan inflasi yang terjadi pada triwulan III-2012. Dalam grafik 2.3 ditunjukkan perbandingan antara indeks rata-rata tertimbang ekspektasi inflasi oleh masyarakat dan inflasi aktual pada Bulan September 2012.

(dalam %)

Sumber : SKDU, Bank Indonesia Gorontalo Grafik 2.3 Perbandingan Indeks Rata-rata Tertimbang Inflasi SKDU dan Inflasi Aktual

2.1.2

FAKTOR NON – FUNDAMENTAL Walaupun secara tahunan volatile food pada triwulan III-2012 mengalami inflasi

sebesar 6,07% (y.o.y) dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 3,50% (y.o.y), namun secara triwulanan angka inflasi pada triwulan III-2012 tercatat sebesar 2,08% (q.t.q) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,84% (q.t.q). Penurunan harga tersebut dipicu oleh turunnya harga komoditas volatile food seperti cabe merah, cabe rawit dan tomat sayur sebagai akibat tersedianya pasokan yang cukup memadai. Di samping itu, cuaca dan ombak di laut dirasakan cukup “bersahabat” sehingga hasil tangkapan para nelayan berlimpah. Administered price secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,89% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 4,31% (y.o.y). Penurunan Inflasi yang terjadi pada komponen administered price, terutama disebabkan oleh penurunan tarif angkutan antar kota dan angkutan udara karena pada bulan September tidak ada hari libur nasional dan libur sekolah serta pasca Hari Raya Idul Fitri telah berakhir, sehingga pihak pengelola angkutan umum darat dan udara cenderung menurunkan tarif.

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN III-2012

19


2.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA 2.2.1

INFLASI TAHUNAN (y.o.y) Provinsi Gorontalo pada triwulan III-2012 mengalami inflasi sebesar 5,40% (y.o.y),

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,95% (y.o.y). Pemicu utama terjadinya penurunan inflasi di Gorontalo secara tahunan adalah kelompok sandang, kelompok pendidikan, rekreasi dan oleh raga, serta kelompok transpor, komunikasi dan keuangan. Tabel 2.2

(dalam %)

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Kelompok

sandang

mengalami

inflasi

sebesar

0,44%

(y.o.y)

lebih

rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,11% (y.o.y). Di sisi lain, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga juga mengalami inflasi sebesar 0,88% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 4,26% (y.o.y). Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pun mengalami inflasi sebesar 2,18% (y.o.y) yang juga lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 3,00% (y.o.y). Terjadinya penurunan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran tersebut secara umum disebabkan karena pada akhir triwulan III2012 pengaruh faktor seasonal Hari Raya Idul Fitri 1433 H telah berakhir, sehingga tekanan harga relatif berkurang.

20



2.2.2

INFLASI TRIWULANAN (q.t.q) Perkembangan harga kelompok barang dan jasa secara triwulanan (q.t.q) pada

triwulan II-2012 menunjukkan tendensi kenaikan. Perbandingan secara triwulanan memperlihatkan bahwa pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel 2.3 Kelompok Barang dan Jasa (q.t.q)

(dalam %)

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan III-2012. Setelah mengalami deflasi pada triwulan II-2012 yang tercatat sebesar 0,74%, pada periode laporan justru mengalami inflasi sebesar 0,90%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain; cat tembok, paku dan semen. Pada triwulan III-2012 diperkirakan beberapa proyek pemerintah mulai direalisasikan, sehingga berdampak pada kenaikan harga pada subkomoditas perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar. Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia mengkonfirmasi kenaikan harga semen khususnya. Pada triwulan II-2012, harga semen masih berkisar Rp.67.500,- per sak, namun pada triwulan III-2012 harga semen naik menjadi Rp.69.000,- per sak. (dalam Rp.)

Sumber : Bank Indonesia Grafik 2.4 Perkembangan Harga semen


21


BOKS 2 :

LANGKAH

NYATA TPID GORONTALO : TURUN PASAR, PANGKAS

MAKELAR Kerumunan warga telah memadati lapangan kantor Gubernur Gorontalo lama pagi itu. Mereka rela berdesakan di tengah menjalan ibadah puasa demi memperoleh bahan makanan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Barang-barang seperti minyak goreng, telur ayam, tepung terigu, gula pasir, beras dan margarin dijajakan dengan label “harga distributor” atau bahkan “harga bersubsidi”. Ya, pada pagi itu digelar pasar murah ramadhan bagi masyarakat Gorontalo khususnya yang berada di bawah garis kesejahteraan. Pasar murah tersebut diikuti oleh hampir seluruh instansi teknis pemerintah Provinsi Gorontalo. Sejalan dengan hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo melakukan tindakan pengendalian harga dengan membuka gerai penjualan telur ayam secara langsung kepada masyarakat Gorontalo. Langkah yang diambil oleh TPID ini sebagai upaya pengendalian komoditas penyumbang inflasi yang salah satunya adalah telur ayam. Bekerja sama dengan peternakan ayam setempat, harga yang dijual kepada masyarakat pun dapat ditekan sehingga sama dengan harga dari peternak. Kalau di pasaran Gorontalo telur ayam per butir dapat mencapai Rp.1600,-, Tim hanya menjual Rp.1.200,-/butir. Alhasil dalam waktu kurang dari 2 jam saja, dagangan Tim laris manis diserbu oleh masyarakat. Seluruh hasil penjualan pun diserahkan kepada peternak karena memang Tim hanya berupaya memotong rantai distribusi penjualan yang mengakibatkan harga telur melambung tinggi di pasaran. Manfaat yang dirasakan masyarakat dari kehadiran TPID pun kian nyata. Tim tidak hanya berupaya menyelesaikan masalah di atas kertas maupun di meja diskusi, namun turun tangan langsung di lapangan. Ke depan, upaya-upaya seperti ini akan senantiasa digencarkan. TPID Gorontalo melihat masalah pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan melalui pertemuan semata, namun lebih jauh lagi aktualisasi kebijakan riil lah yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat.

22


BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

BAB 3 : PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH Pada triwulan III-2012, performa perbankan Gorontalo menunjukkan perkembangan yang baik. Dilihat dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum tercatat sebesar Rp.3,06 triliun atau tumbuh tahunan sebesar 17,86%. Sementara itu DPK yang berhasil dihimpun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebesar Rp.19,81 milliar atau tumbuh secara tahunan sebesar 33,71%. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum pada periode laporan tercatat sebesar Rp.5,24 trilliun atau tumbuh tahunan sebesar 21,78%, sementara kredit pada BPR tercatat Rp.25,07 milliar atau tumbuh 13,51% (y.o.y). Di sisi lain, rasio penyaluran kredit terhadap penghimpunan DPK (LDR) perbankan di Gorontalo relatif tinggi, tercatat pada bank umum LDR sebesar 171,17% sedangkan pada BPR tercatat sebesar 126,56%. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPLs) pada BPR perlu mendapatkan perhatian, dimana pada periode laporan tercatat sebesar 9,93%, sementara pada bank umum relatif terjaga pada level wajar yaitu sebesar 2,49%.

3.1

FUNGSI INTERMEDIASI Fungsi intermediasi perbankan pada bank umum maupun BPR pada triwulan III-

2012 berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercatat pada indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank umum sebesar 171,17% sementara pada BPR 126,56%. Namun demikian, dari angka tersebut nampaknya perlu mendapatkan perhatian sebab dana yang dihimpun oleh perbankan Gorontalo telah seluruhnya disalurkan kepada masyarakat Gorontalo, di sisi lain perbankan justru harus mengambil dana dari daerah lain untuk disalurkan. Di lihat dari penggunaanya, nampaknya kredit konsumsi masih memegang proporsi tertinggi dari keseluruhan kredit bank umum yang tercatat sebesar 56,47%. Sementara pada BPR, kredit modal kerja mendominasi share kredit dengan pangsa 51,02%. Dari sisi sektoral, baik pada bank umum maupun BPR, sektor perdagangan hotel dan restoran mendominasi penyaluran kredit bank dengan pangsa masing-masing 29,84% pada bank umum dan 35,39% pada BPR. 3.1.1

PERKEMBANGAN KANTOR BANK Data perkembangan jumlah bank di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Bank

Umum Konvensional sebanyak 13 bank, Bank Umum Syariah sebanyak 3 bank dan BPR sebanyak 4 bank. Sementara itu, jaringan kantor Bank Umum di Provinsi Gorontalo hingga triwulan III-2012 antara lain 17 kantor cabang, 34 kantor cabang pembantu, 2 kantor fungsional, 11 kantor kas serta 23 kantor unit. Sedangkan jaringan kantor BPR terdiri dari 4 kantor pusat, 3 kantor cabang dan 1 kantor kas.


23


3.1.2

PENYERAPAN DANA MASYARAKAT Penyerapan dana masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan

III-2012 tercatat sebesar Rp.3,06 triliun atau tumbuh secara tahunan sebesar 17,86%. Growth DPK tersebut menurun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 24,05% (y.o.y). Penurunan growth jumlah DPK tersebut di dorong oleh penurunan seluruh komponen DPK antara Giro, Deposito dan Tabungan yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 25,79%, 4,62% dan 23,17% (y.o.y). Pangsa tabungan dalam keseluruhan DPK masih sangat tinggi yaitu sebesar 55,89% pada periode laporan. Hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 57,24%. Graifik 3.2 menunjukkan komposisi pembentuk DPK pada triwulan III-2012. Sementara itu pertumbuhan DPK ditunjukkan oleh Grafik 3.1.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Grafik 3.2 Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabel 3.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum (Dalam miliar rupiah) Indikator DANA PIHAK KETIGA (Rp.)

Jun-12

Sep-12

Growth Jun

Growth Sept

3,013

3,064

24.05%

17.86%

- Giro

464

512

29.89%

25.79%

- Deposito

824

838

8.35%

4.62%

1,725

1,713

31.57%

23.17%

- Tabungan

Sementara itu, penghimpunan DPK pada BPR pada triwulan III-2012 tercatat sebesar Rp.19,81 miliar atau tumbuh secara tahunan sebesar 33,71%. Pertumbuhan DPK tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh tahunan sebesar 12,24%. Peningkatan tersebut didorong oleh seluruh komponen pembentuk DPK

24



yakni deposito dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 27,10% dan 43,23% (y.o.y). 3.1.3

PENYALURAN KREDIT Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada masyarakat pada triwulan ini

tercatat sebesar Rp.5,24 triliun atau tumbuh tahunan sebesar 21,78%. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.5,02 triliun atau secara tahunan tumbuh sebesar 21,58%. Pertumbuhan kredit perbankan tersebut ditunjang oleh pertumbuhan kredit pada triwulan ini ditopang oleh kredit konsumsi, dimana pada periode laporan tercatat sebesar Rp.2,92 triliun atau tumbuh tahunan sebesar 35,33%. Sementara itu kredit produktif seperti investasi dan modal kerja mengalami penurunan penyaluran masing-masing sebesar Rp.619 miliar dan Rp.1,66 triliun atau growth secara tahunan masing-masing sebesar 17,69% dan 21,82%. Pertumbuhan kredit berdasarkan penggunaan dapat dilihat pada grafik 3.3. Selanjutnya, bila dilihat dari pangsa penggunaan kredit, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit perbankan dengan share sebesar 56,47% pada triwulan III2012. Di sisi lain, kredit modal kerja menempati urutan kedua dengan pangsa 31,73%, diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa 11,80%. Pertumbuhan kredit penggunaan dan pangsa masing-masing jenis kredit terhadap total kredit di Gorontalo, dapat dilihat pada grafik 3.3 dan 3.4 berikut ini.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Penggunaan

Grafik 3.4 Komposisi Kredit Penggunaan


25


Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Bank Umum (Dalam miliar rupiah) Indikator KREDIT PENGGUNAAN (Rp.) - Investasi

Jun-12

Sep-12

5,026

Growth Jun

Growth Sept

5,245

21.58%

21.78%

642

619

45.27%

-17.69%

- Modal Kerja

1,992

1,664

29.85%

21.82%

- Konsumsi

2,392

2,962

10.85%

35.33%

Hal serupa nampaknya juga dialamai oleh BPR, dimana pada triwulan laporan kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp.25,07 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 13,51%. Sama seperti bank umum, peningkatan penyaluran kredit BPR juga di dorong oleh peningkatan kredit konsumsi yang mencapai Rp.11,85 miliar atau tumbuh tahunan sebesar 15,91%. Adanya peningkatan kredit konsumsi baik pada bank umum maupun BPR mengindikasikan bahwa pola konsumsi masyarakat Gorontalo cenderung meningkat akibat perubahan gaya hidup atau lifestyle. Di sisi lain, kredit modal kerja walaupun dari segi penyaluran meningkat sebesar Rp.12,79 miliar, namun dari segi pertumbuhan menurun sebesar 12,02% (y.o.y) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit investasi sedikit mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya baik dari segi nominal sebesar Rp.431 juta, maupun pertumbuhannya yang tercatat sebesar -3,33% (y.o.y). Rendahnya angka penyaluran kredit produktif pada BPR mencerminkan bahwa masyarakat gorontalo belum sepenuhnya mengenal dan memanfaatkan alternatif pembiayaan pada BPR. Apabila dilihat dari segi sektoral, penyaluran kredit bank umum masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan baki debet sebesar Rp.1,56 triliun, dengan pangsa kredit 29,84%. Kredit pada sektor tersebut tumbuh sebesar 23,05% (y.o.y) namun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 41,22% (y.o.y). Di sisi lain, pada sektor lainnya yang mengalami perlambatan adalah pada sektor listrik, gas dan air bersih yang mengalami perlambatan sebesar -51,07% serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang mengalami perlambatan sebesar -39,35%. Perlambatan tersebut diduga karena geliat usaha pada sektor ini relatif menurun pada perode laporan. Grafik 3.5 dan 3.6 menunjukkan pertumbuhan kredit sektoral dan komposisi kredit sektoral bank umum.

26



Grafik 3.5 Pertumbuhan Kredit Sektoral

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.6 Komposisi Kredit Sektoral

Sama seperti bank umum, pada BPR sektor utama yang disalurkan kredit adalah pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dimana pada periode laporan tercatat sebesar Rp.8,8 miliar dengan pangsa sebesar 35,39%. Sementara dari segi growth, sektor tersebut tumbuh tahunan sebesar 10,11% namun mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 11,77%. Dari segi kategori debitur kreditnya, Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada bank umum hingga triwulan III-2012 tercatat sebesar Rp.1,99 triliun atau tumbuh sebesar 7,74% (y.o.y) dengan pangsa kredit sebesar 38% dari total kredit di Gorontalo. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.2,38 triliun atau tumbuh 38,74% (y.o.y). Dilihat dari komposisinya, kredit skala kecil memiliki outstanding terbesar diantara skala kredit lainnya dengan nilai Rp.971 miliar. Sementara kredit skala menengah dan mikro masing-masing memiliki baki debet sebesar Rp.591 miliar dan Rp.431 miliar. Share kredit skala kecil adalah 48,72% sementara kredit skala menengah dan kecil masing-masing sebesar 29,65% dan 21,62% dari total kredit UMKM. Rasio kredit bermasalah (NPL) kategori debitur UMKM pada triwulan III-2012 tercatat sebesar 4,53%, dengan rasio NPL terbesar pada kredit skala kecil yaitu 9,28% diikuti skala menengah dan mikro masing-masing sebesar 6,93% dan 2,61%. Dilihat dari angka NPLnya, nampaknya perbankan perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya terutama pada UMKM dengan skala usaha kecil. Grafik 3.7 menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM.


27


Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit UMKM

Data

Kredit

Usaha

Raktyat

(KUR)

dari

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian menunjukkan bahwa outstanding KUR hingga posisi triwulan III-2012 tercatat sebesar Rp.147 miliar dengan pertumbuhan tahunan melambat sebesar -18,29%. Sementara itu, jumlah debitur yang memperoleh KUR sejak awal penyalurannya di Gorontalo telah mencapai 48.340 debitur dengan nilai nominal penyaluran mencapai Rp.480 miliar. Adapun bank penyalur KUR di Provinsi Gorontalo pada saat ini adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Sulut dan Bank Syariah Mandiri. Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Gorontalo ditunjukan sebagaimana grafik 3.8 berikut.

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Grafik 3.8 Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

28



3.2 STABILITAS SISTEM PERBANKAN Stabilitas sistem perbankan ditunjukkan oleh indikator risiko kredit yang dicerminkan oleh rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPLs) pada bank umum dan risiko kredit yang dicerminkan oleh jangka waktu Dana Pihak Ketiga perbankan dan angka rasio kredit/pembiayaan terhadap dana pihak ketiganya (LDR). Rasio NPL bank umum pada triwulan III-2012 tercatat sebesar 2,49% sementara LDR tercatat sebesar 171,17%.

3.2.1 RISIKO KREDIT Risiko kredit perbankan sebagaimana tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPLs) pada triwulan III-2012 tercatat sebesar 2,49% atau sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,44%. Walaupun masih berada pada kisaran di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu 5% (gross), nampaknya perbankan gorontalo perlu senantiasa mengawasi potensi yang mungkin timbul dari peningkatan angka NPL tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pada triwulan ini, penunjang realisasi kredit perbankan di dorong oleh penggunaan kredit konsumtif dan bukan produktif sehingga geliat usaha yang diharapkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berjalan optimal. Dilihat secara sektoral, kredit pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi dan sektor perikanan perlu mendapatkan perhatian lebih dengan rasio masing-masing sebesar 19,48%, 19,04% dan 12,89%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) untuk BPR tercatat sebesar 9,93%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,62%. Grafik 3.9 dan 3.10 menunjukkan perkembangan NPL bank umum dan NPL bank umum dilihat dari masing-masing sektornya.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.9 Perkembangan NPL Bank Umum

Grafik 3.10 NPL Bank Umum Per Sektor


29


Di lain sisi, yang agaknya perlu mendapat perhatian adalah proporsi kredit konsumsi yang pada sektoral tercatat sebagai “bukan lapangan usaha”. Kredit konsumsi dalam proporsi sektoral mempunyai share sebesar 56,47% dengan NPL 1,14%. Grafik 3.11 menunjukkan share konsentrasi kredit berdasarkan sektornya.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.11 Konsentrasi Kredit

3.2.2 RISIKO LIKUIDITAS Indikator risiko likuiditas yang diindikasikan dari jangka waktu komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Loan Deposit Ratio (LDR) menunjukkan arah penurunan namun demikian perlu senantiasa mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek perbankan. Dilihat dari komposisi DPKnya, terlihat bahwa komposisi dana jangka menengah-panjang (giro-deposito) relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan dana jangka pendeknya (tabungan). Namun demikian bila dilihat dari komposisinya, giro dan deposito mengalami peningkatan share, masing-masing sebesar 27,37% dan 16,74% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masingmasing sebesar 27,35% dan 15,31% dari keseluruhan DPK. Sementara itu, dana jangka pendek (tabungan) memiliki share 55,89% dan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 57,24% dari total struktur Dana Pihak Ketiga (DPK). Tingginya share dana jangka pendek (tabungan) dalam struktur DPK, menyiratkan risiko likuiditas yang dihadapi perbankan Gorontalo. Grafik 3.12 menunjukkan perkembangan portofolio DPK bank umum.

30



Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.12 Perkembangan Portofolio DPK

Indikator risiko likuiditas lainnya adalah rasio kredit/pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan atau lebih dikenal dengan rasio LDR. Pada triwulan laporan, tercatat LDR bank umum sebesar 171,17% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 166,78%. Tren perkembangan LDR perbankan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan risiko likuiditas yang dihadapi perbankan. Rata-rata LDR bank umum di Gorontalo telah melampaui 155% dan pada posisi September 2012 telah mencapai 171,17%. Hal ini berarti dalam pemenuhan kreditnya, perbankan di gorontalo harus memperoleh “dana segar” dari wilayah lain diluar gorontalo. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih, sebab untuk menjaga keseimbangan operasionalnya perbankan tidak hanya dituntut untuk menyalurkan pembiayaan, namun juga harus mempertimbangkan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpunnya. Perbankan agaknya perlu untuk lebih mempenetrasi pasar pendanaan (funding) melalui program inklusi keuangan yang saat ini mulai dikembangkan. Grafik 3.13 berikut menunjukkan perkembangan LDR perbankan gorontalo.

Sumber: Bank Indonesia Grafik 3.13 Perkembangan LDR Perbankan Gorontalo (dalam %)


31


3.2.3 RISIKO PASAR Indikator risiko pasar yang dihadapi oleh perbankan, tercermin dari pergerakan suku bunga dan kurs rupiah. Pada posisi akhir triwulan III-2012 tercatat angka BI Rate sebesar 5,75%, masih belum mengalami perubahan sejak ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada tanggal 5,75%. Angka BI Rate tersebut mencerminkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia relatif stabil pada tahun 2012 ini dan diharapkan dengan penetapan BI Rate pada kisaran tersebut dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit produktifnya sehingga geliat perekonomian meningkat. Sementara itu, kurs rupiah terhadap dollar pada posisi akhir triwulan III-2012 mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada akhir bulan September 2012 tercatat kurs rupiah terhadap dollar sebesar Rp.9.588,- melemah dibandingkan posisi akhir Juni 2012 yang tercatat Rp.9.485,-. Grafik 3.14 menunjukkan perkembangan kurs rupiah terhadap USD dan BI rate.

Sumber: Bank Indonesia Grafik 3.14 Perkembangan Kurs Rupiah terhadap USD dan BI-Rate

32



BOKS 3: FESTIVAL EKONOMI SYARIAH 2012 MEMBUMIKAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA SERAMBI MADINAH Ada yang berbeda di Mall Gorontalo pada tanggal 21 Agustus 2012. Jejeran stan bank syariah dan aneka produk UMKM dan keuangan syariah lainnya ikut meramaikan public hall dalam pusat perbelanjaan yang baru saja berdiri tersebut. Pada hari itu dan selama 2 hari ke depan digelar Festival Ekonomi Syariah 2012 yang pertama di Gorontalo. Festival Ekonomi Syariah 2012 digelar dengan tujuan mengenalkan masyarakat Gorontalo pada perbankan syariah dan instrumen produk syariah yang dimilikinya. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu program financial inclusion yang diharapkan dapat mendekatkan bank syariah kepada masyarakat. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Gorontalo pada posisi September 2012 adalah sebesar Rp.218 miliar atau tumbuh secara tahunan sebesar 7,85%. Sementara penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Gorontalo mencapai Rp.264 miliar atau tumbuh tahunan sebesar 24,47%. Sementara itu aset perbankan syariah telah mencapai Rp.288 miliar pada posisi September 2012 atau tumbuh 18,19% secara tahunan. Perkembangan aset, penghimpunan DPK serta pembiayaan bank syariah di Gorontalo sudah berjalan cukup baik, namun demikian dengan adanya kegiatan Festival Ekonomi Syariah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah baik pendanaan maupun pembiayaannya. Dalam kegiatan yang berjalan selama tiga hari tersebut juga diselenggarakan workshop dan seminar mengenai ekonomi islam yang disampaikan oleh Bank Indonesia dan praktisi perbankan syariah Dr. H.M Arie Mooduto. Workshop yang khusus diberikan kepada guru/dosen universitas bertujuan untuk mengenalkan aspek teknis maupun non teknis seputar ekonomi syariah khususnya dalam hal kajian akademis. Sementara itu seminar ekonomi syariah dibuka untuk umum dan mendiskusikan hal-hal yang lebih familiar bagi masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Wahyu Purnama A menyampaikan harapannya agar masyarakat Gorontalo yang notabene dikenal sebagai Serambi Madinah dapat memanfaatkan jasa perbankan syariah dalam kehidupan seharihari. Wahyu juga berharap agar kegiatan ini dapat diselengarakan pada tahun-tahun mendatang karena memiliki respon positif di mata masyarakat. Dalam

kegiatan

tersebut

juga

digelar

aneka

lomba

yang

melibatkan

pelajar/mahasiswa seperti cerdas cermat, nasyid, lomba dai dan tidak kalah menariknya lomba peragaan busana muslim. Ekonomi syariah pun lebih membumi mulai sejak itu.


33


Halaman ini sengaja dikosongkan

34


BAB 4 KEUANGAN DAERAH

BAB 4 : KEUANGAN DAERAH Realisasi penyerapan belanja APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo pada triwulan III2012 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara tingkat penghimpunan pendapatan daerah mengalami peningkatan. Tercatat realisasi belanja APBD mencapai Rp 594 Miliar dengan realisasi penghimpunan pendapatan sebesar Rp 737 Miliar. Surplus pendapatan ini mendorong terjadinya kontraksi fiskal pada uang beredar di masyarakat.

4.1 PENDAPATAN DAERAH Pada triwulan III-2012, secara umum realisasi penerimaan keuangan daerah terhadap target anggaran mengalami peningkatan. Realisasi yang cukup baik terjadi pada Pos Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara nominal, realisasi pendapatan triwulan III-2012 sebesar Rp 737 Miliar dengan capaian 80% dari target anggaran APBD 2012. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan III-2011 yang tercatat sebesar Rp 541 Miliar dengan capaian 79% dari target anggaran APBD-P 2011. Kenaikan nilai realisasi tersebut tampak pada dana bagi hasil pajak yang mencapai 84% terhadap target anggaran sementara realisasi DAU dan DAK relatif sama dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu penghimpunan PAD masih mencapai 76% dari target anggaran atau sebesar Rp 124 Miliar. Tabel 4.1 Anggaran Induk dan Realisasi Penerimaan APBD Provinsi Gorontalo III-2011 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan di Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Di Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Air Bawah Tanah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan

APBDP 2011 144.916.740.520 133.127.278.321 42.153.606.599 25.000.000 66.537.687.034 15.000.000 24.180.984.688 160.000.000 55.000.000 11.789.462.199 513.158.308.835 23.983.008.835 461.118.100.000 28.057.200.000 18.900.000.000 676.975.049.355

Nominal

III-2012 Pencapaian (%)

117.188.319.267 107.935.524.876 33.761.534.440 54.285.268.450 19.869.809.141 18.912.845 -

80,87 81,08 80,09 81,59 82,17 11,82 -

9.252.794.391 416.836.605.517 11.528.615.517 384.265.090.000 21.042.900.000 7.496.149.600 541.521.074.384

78,48 81,23 48,07 83,33 75,00 39,66 79,99

APBD 2012 161.639.396.184 150.012.733.985 49.604.243.299 25.000.000 71.110.005.998 15.000.000 29.180.984.688 77.500.000 100.000.000 11.526.662.199 630.131.540.835 23.983.008.835 582.140.302.000 24.008.230.000 121.630.890.000 913.401.827.019

Nominal 124.434.405.348 116.817.448.521 38.538.072.990 57.191.648.200 80.031.400 20.966.728.721 32.118.570 8.848.640 7.616.956.827 523.291.549.517 20.168.381.517 485.116.920.000 18.006.248.000 89.586.673.500 737.312.628.365

Pencapaian (%) 76,98 77,87 77,69 80,43 533,54 71,85 41,44 66,08 83,04 84,09 83,33 75,00 73,65 80,72

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Sumber : Badan Keuangan Prov. Gorontalo

Dilihat dari pangsanya, komposisi dana perimbangan masih mendominasi APBD triwulan III-2012 sebesar 71% namun lebih rendah dibandingkan pangsa dana perimbangan pada triwulan III-2011 sebesar 77%. Demikian juga untuk pangsa PAD mengalami penurunan 17% lebih rendah dibandingkan triwulan III-2011 sebesar 21%. Peningkatan pangsa pendapatan daerah berasal dari pendapatan lain-lain. BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN III-2012

35

BAB 4 KEUANGAN DAERAH Tabel 4.2 Komposisi Penerimaan APBD Provinsi Gorontalo (dalam %) III-2011 Pendapatan Daerah

APBDP 2011

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan di Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Di Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Air Bawah Tanah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan

144.916.740.520 133.127.278.321 42.153.606.599 25.000.000 66.537.687.034 15.000.000 24.180.984.688 160.000.000 55.000.000 11.789.462.199 513.158.308.835 23.983.008.835 461.118.100.000 28.057.200.000 18.900.000.000 676.975.049.355

Nominal

III-2012 Komposisi (%)

117.188.319.267 107.935.524.876 33.761.534.440 54.285.268.450 19.869.809.141 18.912.845 -

21,64 19,93 6,23 10,02 3,67 0,00 -

9.252.794.391 416.836.605.517 11.528.615.517 384.265.090.000 21.042.900.000 7.496.149.600 541.521.074.384

1,71 76,98 2,13 70,96 3,89 1,38 100,00

APBD 2012 161.639.396.184 150.012.733.985 49.604.243.299 25.000.000 71.110.005.998 15.000.000 29.180.984.688 77.500.000 100.000.000 11.526.662.199 630.131.540.835 23.983.008.835 582.140.302.000 24.008.230.000 121.630.890.000 913.401.827.019

Nominal

Komposisi (%)

124.434.405.348 116.817.448.521 38.538.072.990

16,88 15,84 5,23 7,76 0,01 2,84 0,00 0,00 1,03 70,97 2,74 65,80 2,44 12,15 100,00

57.191.648.200 80.031.400 20.966.728.721 32.118.570 8.848.640 7.616.956.827 523.291.549.517 20.168.381.517 485.116.920.000 18.006.248.000 89.586.673.500 737.312.628.365


4.2 BELANJA DAERAH Pada triwulan III-2012 realisasi belanja daerah terhadap target anggaran relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah yang cukup baik tampak dalam Pos Belanja Langsung, sementara untuk Pos Belanja Tidak Langsung relatif rendah penyerapannya. Pada triwulan laporan, tercatat Rp 594 Miliar dana APBD telah dibelanjakan dengan persentase realisasi mencapai 63,30% dari target anggaran, relatif sama dibandingkan penyerapan belanja triwulan III-2011 yang mencapai Rp 504 Miliar (60,94%). Rendahnya penyerapan Pos Belanja Langsung hampir terjadi pada seluruh komponen penyusunnya yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Tabel 4.3 Anggaran Induk dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Gorontalo III-2011 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

APBDP 2011 349.534.816.664,00 203.973.905.336,00 2.500.000.000,00 73.240.000.000,00 7.500.000.000,00 51.070.911.328,00 7.500.000.000,00 3.750.000.000,00 418.812.138.202,00 30.891.979.880,00 239.917.730.430,00 148.002.427.892,00 768.346.954.866,00

Nominal 236.203.138.699,00 151.958.940.274,00 34.920.809.500,00 5.457.508.239,00 36.556.990.611,00 5.639.090.200,00 1.669.799.875,00 268.506.083.649,00 18.652.115.771,00 160.482.649.632,00 89.371.318.246,00 504.709.222.348,00

III-2012 Pencapaian (%) 67,58 74,50 47,68 72,77 71,58 75,19 44,53 64,11 60,38 66,89 60,39 65,69

APBDP 2012 466.387.095.206,40 241.569.991.136,40 4.500.000.000,00 139.830.890.000,00 5.600.000.000,00 54.676.214.070,00 15.210.000.000,00 5.000.000.000,00 472.014.731.812,80 36.893.361.512,00 289.417.165.499,80 145.704.204.801,00 938.401.827.019,20

Nominal

Pencapaian (%)

350.445.619.412,00 164.168.785.783,00 136.300.216.724,00 1.500.000,00 38.536.899.532,00 11.344.230.373,00 93.987.000,00 243.586.035.379,00 16.905.013.483,00 151.181.200.874,00 75.499.821.022,00 594.031.654.791,00

75,14 67,96 97,48 0,03 70,48 74,58 1,88 51,61 45,82 52,24 51,82 63,30


Kualitas APBD Gorontalo triwulan III-2012 masih diarahkan pada kepentingan konsumsi meskipun disisi lain untuk kegiatan investasi turut ditingkatkan. Pada triwulan laporan, komposisi belanja konsumsi mencapai 88% sementara untuk belanja investasi mencapai 12%.

36


BAB 4 KEUANGAN DAERAH Tabel 4.4 Komposisi Belanja APBD Provinsi Gorontalo III-2011 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

APBDP 2011 349.534.816.664,00 203.973.905.336,00 2.500.000.000,00 73.240.000.000,00 7.500.000.000,00 51.070.911.328,00 7.500.000.000,00 3.750.000.000,00 418.812.138.202,00 30.891.979.880,00 239.917.730.430,00 148.002.427.892,00 768.346.954.866,00

Nominal 236.203.138.699,00 151.958.940.274,00 34.920.809.500,00 5.457.508.239,00 36.556.990.611,00 5.639.090.200,00 1.669.799.875,00 268.506.083.649,00 18.652.115.771,00 160.482.649.632,00 89.371.318.246,00 504.709.222.348,00

III-2012 Komposisi (%) 46,80 30,11 6,92 1,08 7,24 1,12 0,33 53,20 3,70 31,80 17,71 100,00

APBDP 2012 466.387.095.206,40 241.569.991.136,40 4.500.000.000,00 139.830.890.000,00 5.600.000.000,00 54.676.214.070,00 15.210.000.000,00 5.000.000.000,00 472.014.731.812,80 36.893.361.512,00 289.417.165.499,80 145.704.204.801,00 938.401.827.019,20

Nominal 350.445.619.412,00 164.168.785.783,00 136.300.216.724,00 1.500.000,00 38.536.899.532,00 11.344.230.373,00 93.987.000,00 243.586.035.379,00 16.905.013.483,00 151.181.200.874,00 75.499.821.022,00 594.031.654.791,00

Komposisi (%) 58,99 27,64 22,94 0,00 6,49 1,91 0,02 41,01 2,85 25,45 12,71 100,00


4.3. KONTRIBUSI REALISASI APBD GORONTALO TERHADAP SEKTOR RIIL DAN UANG BEREDAR Kinerja fiskal selama triwulan III-2012 belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap stimulan sektor riil. Realisasi anggaran konsumsi pemerintah memberikan pangsa 21,90%, sementara itu belanja modal memberikan pangsa 2,84%. Pangsa konsumsi pemerintah terhadap sektor riil mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III-2011, hal ini terkait pembayaran Gaji ke-13 yang direalisasikan pada bulan Juli 2012. Meskipun secara pangsa pasar belanja modal menunjukkan peningkatan namun implikasi kepada pergerakan sektor konstruksi dan komponen investasi belum menunjukkan dorongan pertumbuhan ekonomi. Tabel 4.5 Stimulus Fiskal APBD terhadap Sektor Riil Belanja Daerah Konsumsi Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Pembentukan Modal Tetap Bruto Belanja Modal

APBDP 2011 620.344.526.974 234.865.885.216 2.500.000.000 73.240.000.000 7.500.000.000 51.070.911.328 7.500.000.000 3.750.000.000 239.917.730.430 148.002.427.892 148.002.427.892

I-2011 Nominal 415.337.904.102 170.611.056.045 34.920.809.500 5.457.508.239 36.556.990.611 5.639.090.200 1.669.799.875 160.482.649.632 89.371.318.246 89.371.318.246

%PDRB 17,67 7,26 1,49 0,23 1,56 0,24 0,07 6,83 3,80 3,80

APBDP 2012 792.697.622.218 278.463.352.648 4.500.000.000 139.830.890.000 5.600.000.000 54.676.214.070 15.210.000.000 5.000.000.000 289.417.165.500 145.704.204.801 145.704.204.801

III-2012 Nominal 518.531.833.769 181.073.799.266 136.300.216.724 1.500.000 38.536.899.532 11.344.230.373 93.987.000 151.181.200.874 75.499.821.022 75.499.821.022

%PDRB 21,90 7,65 5,76 0,00 1,63 0,48 0,00 6,39 3,19 3,19


Di sisi pengaruhnya terhadap uang beredar, realisasi anggaran APBD Gorontalo sampai dengan akhir triwulan III-2012 menunjukkan kontraksi. Kontraksi terjadi karena realisasi dari penerimaan APBD lebih besar dibandingkan penyerapan belanja APBD dengan surplus penerimaan mencapai Rp 143 Miliar.


37

BAB 4 KEUANGAN DAERAH Tabel 4.6 Dampak APBD Terhadap Uang Beredar APBD Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Darurat Dana Penyesuaian Belanja Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Surplus/Defisit Pembiayaan Netto

676.975.049.355,00 144.916.740.520,00 513.158.308.835,00 23.983.008.835,00 461.118.100.000,00 28.057.200.000,00

III-2011 Nominal 541.521.074.383,92 117.188.319.266,92 416.836.605.517,00 11.528.615.517,00 384.265.090.000,00 21.042.900.000,00

18.900.000.000,00 768.346.954.866,00 234.865.885.216,00 2.500.000.000,00 73.240.000.000,00 7.500.000.000,00 51.070.911.328,00 7.500.000.000,00 3.750.000.000,00 239.917.730.430,00 148.002.427.892 (91.371.905.511) (91.371.905.511)

7.496.149.600,00 504.709.222.348,00 170.611.056.045,00 34.920.809.500,00 5.457.508.239,00 36.556.990.611,00 5.639.090.200,00 1.669.799.875,00 160.482.649.632,00 89.371.318.246 36.811.852.036 -

APBDP 2011

%PDRB 23,04 4,99 17,74 0,49 16,35 0,90 0,32 21,48 7,26 1,49 0,23 1,56 0,24 0,07 6,83 3,80 1,57 -

913.401.827.019,20 161.639.396.184,20 630.131.540.835,00 23.983.008.835,00 582.140.302.000,00 24.008.230.000,00

III-2012 Realisasi 737.312.628.365,45 124.434.405.348,45 523.291.549.517,00 20.168.381.517,00 485.116.920.000,00 18.006.248.000,00

121.630.890.000,00 938.401.827.019,20 278.463.352.648,40 4.500.000.000,00 139.830.890.000,00 5.600.000.000,00 54.676.214.070,00 15.210.000.000,00 5.000.000.000,00 289.417.165.499,80 145.704.204.801 (25.000.000.000) (25.000.000.000)

89.586.673.500,00 594.031.654.791,00 181.073.799.266,00 136.300.216.724,00 1.500.000,00 38.536.899.532,00 11.344.230.373,00 93.987.000,00 151.181.200.874,00 75.499.821.022 143.280.973.574 -

APBDP 2012

%PDRB 27,70 4,68 19,66 0,76 18,23 0,68 3,37 22,32 6,80 5,12 0,00 1,45 0,43 0,00 5,68 2,84 5,38 -


38


BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI

Recommend Documents